JAYAKARTA NEWS – Presiden terpilih Joko Widodo bisa mempertimbangkan kepala daerah yang sukses dalam kepemimpinannya untuk direkrut menjadi menteri dalam kabinet yang dipimpinnya 2019-2024.
Hal itu diungkapkan pemdiri Concern Stategic Think Thank, Prof (Ris.) Hermawan Sulistyo, Ph.D saat dimintai komentarnya mengenai peluang gubernur dan mantan gubernur untuk diangkat menjadi menteri dalam Kabinet Kerja Jilid 2 dalam pemerintahan Jokowi. Menurutnya hal itu bisa dilakukan sepanjang gubernur atau mantan gubernur tersebut kapabel dan akseptabel.
“Bukan sesuatu yang baru di Indonesia, presiden mengangkat seorang menteri yang sebelumnya menjadi gunernur atau kepala daerah. Tidak masalah, tapi pastinya presiden akan mempertimbangkan kecakapannya selama yang bersangkutan menjadi gubernur,” kata peneliti LIPI yang akrab disapa Mas Kikiek itu, Minggu (1/9/2019).
Pada masa Orde Baru, Soeharto pernah mengangkat sejulah menteri yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur. Menteri Dalam Negeri Supardjo Rustam, Yogei SM, SoerjadiSoedirdja, masing-masing sebelumnya menjadi gubernur Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, mengangkat Mardiyanto (gubernur Jawa Tengah) dan Gamawan Fauzi (Gubernur Sumatera Barat) menjadi menteri dalam negeri. Pos di Kementrian Perhubungan pada era Soeharto pernah diberikan kepada Gubernur Sumatera Barat, Azwar Anas.
“Kalau dalam kepemimpinannya sekarang Pak Jokowi mengangkat gubernur atau mantan gubernur, tidak masalah. Jokowi sendiri kan mantan kepala daerah, walikota dan gubernur. Bagus-bagus saja. Yang penting berprestasi dan bersih,” tandas Supriyadi alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.
Ketika ditanya figur mantan gubernur yang layak ditempatkan untuk memimpin kementrian, Supriyadi mengungkapkan ada beberapa tokoh yang layak. Mereka di antaranya mantan gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Muhammad Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (Nusa Tenggara Barat) dan Soekarwo atau dikenal dengan sebutan Pak Dhe Karwo (Jawa Timur.
Merujuk nama yang disebutkan Kikiek, rupanya rekam jejak Syahrul Yasin Limpo (SYL) ternyata memang sarat dengan prestasi dan penghargaan yang diraihnya. Pada tahun 2017 misalnya, SYL dinobatkan sebagai Kepala Daerah Terinovatif dalam kategori ekonomi dan investasi. Syahrul dinilai sukses mengantar Sulsel sebagai salah satu provinsi dengan angka pendapatan perkapita tinggi, yakni di diatas Rp 58,6juta.
Kikiek juga mencatat, di bawah kepemimpinan SYL, birokrasi di lingkungan Sulawesi Selatan, dikenal ramah dengan kalangan pengusaha, tidak terkecuali mereka yang baru mengurus perizinan di sana.
Dia menambahkan, di bawah kepemimpinan Syahrul, pertumbuhan ekomoni Sulsel malaju kencang di level 7,46%, tertinggi nasional. Pendapatan masyarakat perkapita, apabila dibandingkan dengan 10 tahun lalu, yang ada di kisaran Rp 9 Juta, tahun 2017 Sulawesi Selatan sudah dapat menggenjot peningkatan pendapatan menjadi 58 Juta per orang.
Dalam sebuah kesempatan Syahrul pernah menegaskan, apa yang dicapai Sulsel tersebut, karena adanya kepercayaan dan jaminan di Sulsel yang baik. Hal itu juga didukung dengan faktor fasilitas perizinan usaha yang terbaik secara Nasional. Untuk diketahui, para pengusaha yang mengurus perizinan usaha di Sulsel, mereka hanya menunggu hitungan menit perijinan yang diurusnya sudah kelar. Hal ini tercapai karena adanya layanan yang terintegrasi pada satu pintu.
Prestasi lain yang dicapai Sulsel di masa Syarul adalah, provinsi ini sukses menjadi wilayah dengan koneksitas Nasional terbesar, baik udara maupun laut. Bandara di Sulsel adalah yang terbaik di Indonesia setelah Cengkareng dimana melayani lebih dari 274 penerbangan setiap harinya. Pelabuhan lautnya, juga bagus fasilitas dan layananannya.
Dalam masa kepemimpinannya, baik di level provisi dan kabupaten/kota, Sulsel sukses meraih lebih dari 200 penghargaan. Capaian itu diharapkan akan menjadi perangsang jajaran birokrasi dan masyarakat di Sulsel untuk terus berinovasi dan bekerja lebih maksimal.
Sementara itu untuk Pakde Karwo, sebagai gubernur Jawa Timur juga pernah memporoleh penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha selama tiga kali berturut-turut. “Tidak ada gubernur di Indonesia seperti Pakde Karwo, yang membuktikan bahwa keberhasilan pembangunan daerah juga harus diikuti oleh pertumbuhan masyarakat,” kata Menteri Dakan Negari Tjahjo Kumolo dalam sebuah kesempatan.
Dalam pandangan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Prof Dr Gunawan Sumodiningrat, sosok Soekarwo adalah sosok yang sangat berpengalaman, dan tidak diragukan memimpin dalam skala nasional.
Sedangkan Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, sedikit demi sedikit mengubah NTB ke arah lebih baik. Menurut penelitian ACI Lee Kwan Yew School of Publicity (Singapura), tingkat daya saing NTB naik drastis dari peringkat 26 pada 2015 menjadi 19 pada 2016. TGB juga sukses mengangkat NTB dari predikat sebagai provinsi tertinggal.
Data statistik menunjukkan, dalam jangka waktu 2014-2016, laju pertumbuhan ekonomi NTB berada di level 9,9 persen. Dengan prestasi itu, NTB mendapat predikat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbaik, melampaui nasional yang hanya sebesar 4,9 persen. Angka pengangguran di NTB ditekan hingga 3,32 persen. Prestasinya itu membuat NTB sebagai provinsi ke-6 dengan angka pengangguran terendah. [sm]
