JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyiapkan forum adu gagasan bagi 17 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.
Forum tersebut diperlukan untuk mengisi kekosongan jeda waktu 9 bulan pasca penetapan peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022 lalu, hingga waktu masa kampanye pada 28 November 2023-10 Februari 2024.
“Peserta Pemilu 2024 sudah ditetapkan, sementara kampanye baru mulai bulan November 2023, waktunya hanya 72 hari. Dari sekarang sampai waktu kampanye itu, sembilan bulan. Ada waktu kosong sembilan bulan, kita mau ngapain? Kenapa waktu itu tidak dimanfaatkan untuk forum 17 parpol adu gagasan,” kata Fahri dalam keterangannya, Senin (26/12/2022).
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini berharap agar forum 17 parpol adu gagasan tersebut, bisa difasilitasi KPU. Melalui forum adu gagasan ini, kata Fahri, publik dapat mengetahui perbedaan antara parpol peserta pemilu yang satu dengan lainnya.
Sehingga tidak ada lagi pertanyaan yang hanya dialamatkan kepada partai baru mengenai perbedaannya dengan parpol lain. Kalau mau jujur, publik juga banyak yang tidak mengetahui gagasan dari parpol lama.
“Nah sekarang pertanyaannya, apa medium dari penyelenggara pemilu yang bisa diberikan kepada 17 partai politik, untuk mempresentasikan atau memaparkan perbedaan mereka antara partai lainnya, termasuk Partai Gelora,” katanya.
Selain itu, kata Fahri, forum 17 parpol juga bisa digunakan untuk menyampaikan siapa calon presiden yang akan didukung, tidak seperti sekarang kasak-kusuk sana-sini jual tiket Pilpres, itu jelas tidak mendidik masyarakat, dan mengedepankan ‘politik dagang sapi’.
“Jadi 17 parpol nantinya bisa menunjuk jubir untuk urusan parpol dan jubir untuk capres. Nah, hal-hal seperti itu yang harus difasilitasi KPU. Kalau KPU tidak bisa biar wartawan DPR saja yang menyelenggarakan forum 17 parpol itu, KPU tinggal memberikan rekomendasi saja,” katanya.
Nantinya, wartawan DPR akan mengundang 17 parpol, KPU dan Bawaslu ke Gedung DPR/MPR. Seluruh pimpinan parpol 17 peserta Pemilu 2024 diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasannya untuk merebut suara rakyat, termasuk capres yang didukung.
“Jadi 17 parpol diundang dan dikumpulkan dalam satu forum. Terserah yang mau hadir, apa ketua umum, wakil ketua umum atau sekjen, mereka harus menyampaikan gagasannya dan siapa capresnya agar rakyat tahu. Kalau ada partai yang tidak hadir, biarkan saja kursinya dikosongkan, tinggal diberitakan sama wartawan, bahwa partai ini takut dan tidak punya gagasan,” ujarnya.
Menurutnya, ada tiga hal yang bisa dipaparkan oleh 17 parpol. Di antaranya, penjelasan tentang ciri-ciri atau identitas, visi misi dan latar belakang lahirnya partai politik tersebut.
Kemudian, sambung dia, bagaimana partai politik tersebut mengidentifikasi masalah nasional dan bagaimana solusinya. Terakhir, bagaimana kandidat yang disiapkan dan seperti apa kemampuanya.
“Inilah sebenarnya hal-hal yang sangat diperlukan untuk difasilitasi,sehingga penyelenggara pemilu harus memastikan ada medium untuk membedah perbedaan-perbedaan itu,” tegasnya.
Dengan demikian, parpol peserta pemilu tidak boleh lagi bermain di luar gelanggang atau arena. Karena itu penyelenggara pemilu harus menyiapkan gelanggangnya.
“Kalau sudah ada gelanggangnya baru kita ungkapkan rencana partai ke depan,” imbuhnya.
Sebab, kata Fahri, kalau hanya Partai Gelora atau parpol baru lainnya yang hanya bicara sendiri di luar gelanggang, bagaimana membandingkannya dengan parpol lain. Dan itu menyebabkan partai seperti bertepuk sebelah tangan.
“Jadi sekali lagi, sediakan medium dan wadahnya supaya pertandingan ini menjadi lebih asyik bagi rakyat dan penontonnya bisa banyak, untuk mengaktifkan partisipasi publik yang lebih luas,” tandas Fahri.
Seperti diketahui, KPU telah 17 menetapkan peserta Pemilu 2024, termasuk nomor urutnya. Yakni 1. PKB, 2.Partai Gerindar, 3. PDIP, 4. Partai Golkar, 5 Partai Nasdem, 6.Partai Buruh dan 7.Partai Gelora Indonesia.
Kemudian 8.PKS, 9.PKN, 10. Partai Hanura, 11. Partai Garuda, 12. PAN, 13.PBB, 14.Partai Demokrat, 15.PSI, 16. Partai Perindo dan 17. PPP.
KPU mengizinkan setiap parpol atau tokoh politik boleh melakukan sosialisasi sebelum masa kampanye resmi untuk Pemilu 2024 mendatang, dari tanggal 28 November 2023-10 Februari 2024.
Namun, saat sosialisasi tidak boleh ada ajakan memilih dan menggunakan atribusi sebagai calon peserta pemilu dari partai tertentu. Hal itu dianggap sebagai penambahan waktu sosialisasi, karena waktu kampanye berlangsung singkat, hanya 72 hari.***din
