Partai Gelora Archives - Jayakarta News

Targetkan Jadi Peserta Pemilu 2029 dan Lolos ke Senayan, Partai Gelora Bentuk Desk Rekrutmen Anggota

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi menetapkan arah baru strategi dalam rekruitmen anggota baru menjelang persiapan pelaksanaan Pemilu 2029 mendatang. Hal itu dilakukan untuk mempercepat konsolidasi struktur dan strategi pemenangan menyongsong tahapan pendaftaran calon peserta Pemilu 2029.

Langkah strategis utama yang diambil dengan melakukan transformasi kelembagaaan Tim Rekrutmen Anggota yang sebelumnya sudah dibentuk, menjadi Desk Rekrutmen Anggota.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi perdana Desk Rekrutmen Anggota DPP-DPW Partai Gelora pada Senin (14/9/2026) malam,

“Transformasi kelembagaan dari ‘Tim’ menjadi ‘Desk’bertujuan untuk memperluas kewenangan operasional dan jangkauan organisasi dari tingkat pusat hingga daerah,” kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Rabu (16/9/2026).

Menurut dia, perubahan struktur kelembagaan ini memberikan mandat yang lebih luas. Selain menangani rekrutmen teknis, desk ini berwewenang menyusun regulasi internal, melakukan validasi data keanggotaan, serta mengalokasikan fungsi penggalangan berbasis massa.

Ia menegaskan, bahwa pembentukan Desk Rekrutmen Anggota ini tidak hanya dibuat ditingkat pusat (DPP) saja, tetapi juga di tingkat wilayah (DPW) dan daerah (DPD).

Di tingkat pusat Desk Rekruitmen Anggota, diketuai oleh Triwisaksana yang merupakan Ketua Tim Rekruitmen Anggota, sekaligus Ketua Koordinator Bidang Penggalangan DPP Partai Gelora.

Sementara di tingkat DPW dan DPD, Ketua Desk Rekrutmen Anggota diketuai secara ex-officio oleh Ketua Bidang Penggalangan DPW dan DPD setempat.

“Desk ini dibentuk agar koordinasi berjalan lebih sistematis dan intensif. Kita tidak hanya merekrut anggota, tetapi juga membangun jaringan penggalangan yang menjadi instrumen pemenangan partai hingga ke tingkat TPS,” tegasnya.

Dalam memetakan kebutuhan keanggotaan, Partai Gelora menargetkan pembaruan data dan penambahan kader baru dari basis data 240.000 anggota yang terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU pada Pemilu 2024 lalu.

“Kita memproyeksikan penambahan minimal 5 persen anggota baru untuk menutupi penyusutan data tersebut,” katanya.

Sekjen Partai Gelora ini mengatakan, pembaruan data tersebut juga untuk mengantisipasi dinamika keanggotaan serta memenuhi ambang batas regulasi pendaftaran calon peserta Pemilu 2029 di KPU,.

“Yaitu minimal 1.000 anggota atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota,” ungkapnya.

Mahfuz menjelaskan, karena Partai Gelora sudah memiliki basis data di Sipol KPU, maka rekruitmen anggota baru tidak lagi pada kuantitas atau jumlah, melainkan kualitas.

Kendati begitu, rekrutmen baru tetap dibuka lebar karena Partai Gelora membutuhkan SDM yang kuat untuk mengisi tim pemenangan hingga tingkat TPS.

Ia mengimbau seluruh DPW dan DPD untuk segera merampungkan pembentukan struktur Desk Rekrutmen Anggota di wilayah dan daerah masing-masing agar kerja-kerja verifikasi dan mobilisasi lapangan dapat segera bergulir.

Setiap anggota baru yang masuk melalui Desk Rekrutmen Anggota, lanjut dia, akan dibekali dengan modul Orientasi Kepartaian (OK Gelora) untuk memahami visi, misi, serta platform perjuangan Partai Gelora.

Selain itu, anggota baru juga akan dibekali pemahaman mengenai dinamika lanskap politik global dan nasional, sehingga ketika menjadi kader Partai Gelora telah memliki perspektif yang matang dalam berpolitik.

Menurutnya, rekrutmen anggota Partai Gelora sekarang dirancang sebagai sistem yang terstruktur dan terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah dengan memanfaatkan platform digital partai.

Ditambah dengan pengelolaan data administrasi, serta tim pemenangan teritorial guna memperkuat fungsi pemantauan dan evaluasi di lapangan.

Mahfuz optimistis dengan konsolidasi yang solid dan kerja terukur, Partai Gelora mampu melampaui target-target strategis menjelang kontestasi politik mendatang.

“Jadi rekrutmen anggota dilakukan secara terukur sebagai persiapan jangka panjang untuk memperkuat basis massa dan struktur partai di seluruh wilayah Indonesia menjelang kontestasi politik mendatang,” tegasnya.

Ketua Desk Rekrutmen Anggota Pusat Partai Gelora Triwisaksana menambahkan, penguatan Desk Rekrutmen Anggota dari tingkat pusat, wilayah hingga daerah memiliki fokus utama untuk meningkatkan kualitas dan validitas data kader dalam rangka memperkuat basis data menuju Pemilu 2029.

Artinya, strategi yang diterapkan Partaii Gelora dalam Pemilu 2029 berbeda dengan strategi periode sebelumnya yang menekankan pada capaian kuantitatif satu juta anggota.

Pendekatan kali ini, adalah mewajibkan verifikasi mendalam terhadap seluruh data anggota baru maupun basis data existing atau data yang sudah ada yang bersumber pada Pemilu 2024.

“Kali ini kita lebih mengutamakan kualitas. Anggota yang masuk ke dalam sistem tidak hanya sekadar di-entry, tetapi harus diverifikasi secara ketat untuk memastikan keabsahannya, baik untuk kebutuhan verifikasi partai politik maupun kerja pemenangan,” ujar Triwisaksana.

Ia mengaku sudah menyiapkan dua target strategis, yakni pertama berfokus penuh pada pemenuhan persyaratan keanggotaan partai politik di KPU (Sipol) guna meloloskan partai sebagai peserta pemilu.

Target kedua adalah memperkuat jaringan relawan serta penyiapan saksi pemenangan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2029 dan lolos ke Senayan.

“Mengingat persyaratan keanggotaan di KPU berbasis kabupaten/kota, maka DPD ditetapkan sebagai ujung tombak pelaksana rekrutmen di lapangan. Sementara itu, DPP dan DPW berperan memberikan dukungan sistem (support system),” ujarnya.

DPP Partai Gelora telah menyiapkan infrastruktur digital terintegrasi, termasuk metode pendaftaran via situs web dan WhatsApp.

Dimana semua database rekruitmen anggota di daerah bermuara atau terpusat pada sistem dashboard nasional di tingkat pusat.

“DPP telah membentuk empat wilayah monitoring, yaitu Sumatrea, Jawa-Bali-Nusra, Kalimantan-Sulawesi, dan Maluku-Papua,” katanya.

Untuk memperkuat pergerakan lapangan dalam melakukan rekrutmen anggota, lanjut dia, DPW dan DPD diberikan kewenangan menugaskan para Anggota DPRD dari Partai Gelora guna mengoptimalkan rekrutmen berbasis konstituen dan jaringan lokal.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta juga telah meluncurkan (launching) Desk Verifikasi Partai Politik (Verpol) pada Minggu (2/8/2026), untuk menyongsong agenda politik Pemilu 2029, yang diketahui Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik.

Pembentukan Desk Verpol ini bertujuan untuk memastikan seluruh kelengkapan administrasi, kepengurusan fisik, hingga kesiapan SDM Partai Gelora memenuhi syarat verifikasi KPU yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Desember 2027.

Partai Gelora telah menuntaskan pembentukan Desk Verpol di tingkat pusat (DPP), wilayah (DPW), sementara daerah (DPD) dalam tahap penyelesaian.

Desk Verpol Partai Gelora bergerak dengan filosofi analogi pemanah yang beroperasi dengan kerja presisi, efektif, dan efisien. (*/di)

Pengawasan di Parlemen tak Berjalan, Fahri: Kritik Akhirnya Melebar ke Ruang Publik

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sekaligus Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah menegaskan, kritik yang diajukan oleh kader atau pimpinan partai politik di dalam koalisi pemerintahan merupakan sesuatu yang positif dan wajar.

Hal tersebut disampaikannya dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan bertema ‘Memahami Statecraft, Dinamika Koalisi & Kritik di Indonesia’ pada Jumat (11/9/2026) malam.

Fahri mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan populasi nomor empat terbesar di dunia, memiliki 38 provinsi, ribuan kecamatan, serta puluhan ribu desa.

Dengan skala sebesar itu, eksekutif sangat memerlukan pandangan dan kritik tajam agar para pengambil kebijakan di tingkat kementerian maupun lembaga dapat melihat berbagai perspektif lain di lapangan.

Fahri meluruskan kekeliruan dan kerancuan definisi antara sistem presidensial yang dianut Indonesia dengan sistem parlementer.

Menurut dia, sistem presidensial adalah rakyat memilih secara langsung dua cabang kekuasaan, yakni presiden (eksekutif) dan anggota legislatif (DPR/DPD) yang berfungsi sebagai pengawas atau penyeimbang (checks and balances).

Sedangkan sistem parlementer adalah eksekutif dibentuk oleh parlemen, sehingga partai yang tergabung dalam koalisi mayoritas penguasa terikat dan tidak berdiri sebagai oposisi.

Sehingga Fahri menyayangkan kinerja lembaga legislatif yang terkadang kurang optimal dalam memanfaatkan instrumen pengawasan konstitusional yang dimiliki, seperti hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, hingga hak menyatakan pendapat.

Jika mekanisme pengawasan di parlemen berjalan dengan baik terhadap para menteri dan kepala lembaga, kata dia, maka kritik yang substantif dan berbasis data dapat diselesaikan secara kelembagaan.

Karena fungsi pengawasan di parlemen tidak berjalan optimal, maka diskusi dan kritik akhirnya melebar ke ruang publik melibatkan pihak-pihak di luar sistem seperti komika, pemuka agama, dan masyarakat umum.

Oleh karena itu, ia mendorong agar budaya bernegara dikembalikan kepada kerangka sistemik yang konstitusional agar demokrasi Indonesia dapat terus melangkah maju sebagai negara besar yang kuat.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mengingatkan agar organisasi masyarakat (ormas), tenaga pendidik, buruh, hingga pemuka agama tidak terjebak mengambil alih fungsi oposisi politik.

Organisasi seperti Muhammadiyah, misalnya, dinilai lebih ideal dan menjadi contoh karena berfokus pada bidang produktif seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan kegiatan amal.

Ia berharap agar buruh, guru, dan ormas tidak terus-menerus sibuk menjadi oposisi politik, sebagai fokus utama mereka adalah fokus produktivitas masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan, produktivitas kerja, dan taraf hidup masyarakat supaya tidak terbengkalai.

“Pengawasan terhadap eksekutif merupakan ranah mutlak lembaga legislatif yang telah digaji, dibekali hak imunitas, serta instrumen resmi oleh rakyat, bukan tugas pihak-pihak di luar sistem pemerintahan,” katanya.

Berdasarkan pengalamannya berkecimpung di parlemen selama hampir 30 tahun, Fahri baru berhenti melontarkan kritik langsung kepada pemerintah ketika berada di luar sistem pada 2019.

Hal itu, karena dia tidak lagi menjadi Anggota DPR. Menurutnya, kritik publik yang tidak berbasis data dan cenderung mempersonalisasi konflik antara individu dengan presiden tidak akan menghasilkan solusi yang substantif.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini Ia menambahkan, tugas penting para politisi saat ini adalah menjadi pendidik publik (public educator) agar masyarakat memahami tatanan bernegara yang benar.

“Politisi memiliki tanggung jawab penting untuk mengedukasi masyarakat agar memahami tatanan bernegara yang benar, sehingga kritik publik tidak terjebak pada sentimen pribadi atau personalisasi antara individu dan presiden semata,” katanya.

Fahri mengapreasiasi pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam puncak peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu 9 September 2026 lalu.

“Hal ini sebagai sebagai momentum dua negarawan yang membawa suasana demokratis positif demi mewujudkan mimpi besar Indonesia menjadi kekuatan super power dunia,” pungkasa Fahri. (*/di)

Fahri Hamzah: Penangkapan Pejabat tak Cukup Hentikan Kejahatan Sistemik jika Akar Masalah tak Dibenahi

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mendorong pembentukan Peradilan Etika secara khusus dan komprehensif di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan pencegahan korupsi sejak dini.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah yang juga Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kajian Pengembangan Wawasan dengan tema membedah ‘Anatomi Korupsi di Indonesia’ pada Jumat (31/7/2026) malam.

“Kita sudah memiliki peradilan hukum, namun belum memiliki peradilan etika yang komprehensif. Peradilan Etika berfungsi menindak secara cepat pejabat yang terlibat konflik kepentingan (conflict of interest) atau pelanggaran etik berat melalui sanksi pemecatan, tanpa harus melewati proses peradilan hukum yang panjang dan rumit,” jelas Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, korupsi di Indonesia seperti sebuah kutukan yang tidak selesai-selesai, meskipun penegak hukum seperti yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan Kejaksaan Agung menangkap lebih banyak pelaku korupsi.

“Keberadaannya dinilai sangat vital sebagai ‘jalan pintas’ untuk menindak pelanggaran etik pejabat publik baik di eksekiutif, legislatif dan yudikatif sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara,” katanya.

Fahri menjelaskan, dalam membedah anatomi korupsi, persoalan tidak boleh hanya dilihat dari satu sisi. Ada dua pendekatan utama yang harus digunakan, yaitu pendekatan sistem (hukum) dan pendekatan individu (etika).

“Kalau kita bicara korupsi sebagai kejahatan, instrumen membacanya adalah hukum yang berakhir di sistem peradilan. Tapi tidak cuma sistem, ada unsur ‘setiap orang’ di sana—baik dia individu pemimpin maupun birokrat. Karena itu, selain hukum untuk penegakan sistem, ada elemen etika untuk individunya,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menyayangkan Indonesia saat ini baru memiliki sistem peradilan hukum, namun belum memiliki peradilan etika yang terintegrasi untuk seluruh penyelenggara negara.

Akibat belum adanya peradilan etika, kata Fahri, penanganan penyimpangan perilaku pejabat kerap berjalan lambat karena harus mengekor proses hukum pidana yang rumit—mulai dari peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).

“Kalau ada Peradilan Etika, jalurnya lebih simpel dan cepat. Keputusannya tegas, bisa berupa teguran atau pemecatan. Begitu ada tindak-tanduk pejabat yang tidak etis seperti conflict of interest, laporkan ke peradilan etika, diproses, lalu dipecat sehingga dia tidak bisa lagi menjadi pejabat. Ini pencegahan sebelum menyeberang jadi pidana korupsi,” tegas Fahri.

Kritik Cara Berpikir Penegak Hukum

Dalam kesempatan ini, Fahri mengajak masyarakat dan para pemikir politik untuk selalu menggunakan pendekatan sistem (system approach) setiap kali melihat kasus kejahatan korupsi, ketimbang sekadar terpukau pada peristiwanya.

Fahri mengingatkan bahwa pada tradisi lama kekuasaan berpusat sepenuhnya di tangan eksekutif seperti raja yang memegang fungsi eksekutif, legislatif, sekaligus mengadili.

Namun, kekuasan itu kemudian dipisahkan melalui konsep Trias Politika menjadi tiga cabang kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif agar saling menjaga keseimbangan, serta mencegah terjadinya praktik korupsi atau penyalagunaan wewenang.

“Tetapi karena praktik korupsi kini berpotensi terjadi di ketiga cabang kekuasaan tersebut, maka penegakan etika di tingkat individu pejabat dianggap menjadi benteng pertama yang sangat krusial sebelum tindak pidana korupsi, pencucian uang, maupun perampokan uang negara benar-benar terjadi,” tegasnya.

Fahri menilai, pentingnya perubahan paradigma mendasar dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Ia berharap bangsa Indonesia tidak boleh terus-menerus terjebak dalam pola penanganan parsial.

“Sekali lagi saya sampaikan, pemberantasan korupsi itu harus menggunakan pendekatan sistemik (system approach) serta membaca anatomi korupsi secara komprehensif pada tiga cabang kekuasaan (trias politika),” tegasnya.

Fahri menyoroti bahwa tindakan represif berupa penangkapan pejabat tidak lagi cukup untuk menghentikan kejahatan sistemik, jika akar masalah pada regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan politik tidak dibenahi secara mendasar.

“Saya mengkritik cara pandang aparat penegak hukum yang masih mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi dari banyaknya jumlah penangkapan. Kalau berpikir makin banyak yang ditangkap, artinya pemberantasan korupsi sukses, itu salah. Pemberantasan korupsi itu, sukses justru semakin tidak ada yang saya tangkap,” katanya.

Untuk itu, Fahri memberikan beberapa catatan penting agar pelaksaanan pemberantasan korupsi di Indonesia berhasil. Pertama perlu adanya orkestrasi penegakan hukum, kedua penguatan sistem pencegahab hukum dan ketiga penguatan kapasitas negara.

Orkestrasi penegakan hukum maksudnya adalah penanganan korupsi membutuhkan harmonisasi antar-lembaga, serta pemahaman mendalam atas variabel budaya sosial masyarakat.

Sedangkan penguatan sistem pencegahan nantinya akan menjadi tolok ukur dari ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi adalah semakin tidak adanya orang yang ditangkap karena sistem pencegahan telah berjalan efektif.

Sementara mengenai penguatan kapasitas negara (state capacity) diharapkan agar negara mengalihkan energi dari sekadar narasi tangkap-menangkap menuju pembangunan kapasitas nasional untuk menghadapi kompetisi global.

Fahri menegaskan bahwa Partai Gelora berkomitmen membangun sistem bernegara yang memberikan incentive structure—sebuah ekosistem yang secara otomatis memaksa dan mendorong setiap individu menjadi baik serta mencegah niat penyimpangan sejak dini.

“Salah satu komitmen itu, Partai Gelora akan mengusulkan agar Indonesia memiliki peradilan etika supaya lebih mudah kita menghadapi persoalan-persoalan pelanggaran etika, sebelum dia menyeberang menjadi pelanggaran tindak pidana hukum, tindak pidana korupsi,” pungkasnya. (*/di)

Partai Gelora Tolak Penerapan ‘Ambang Batas Parlemen’ di DPR dan DPRD

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Partai Gelora secara tegas menolak wacana penerapan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold untuk DPRD tingkat daerah lewat RUU Pemilu.

Anis Matta menegaskan pihaknya menolak segala bentuk penerapan ambang batas. Bukan hanya di DPR, namun juga DPRD kabupaten/kota dan provinsi.

Diketahui, Komisi II DPR RI saat ini tengah menggodok sejumlah poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang direncanakan dibahas tahun ini.

Salah satu isu yang mencuat dan menjadi perhatian publik adalah wacana perluasan ambang batas parlemen hingga ke tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Selama ini, ambang batas parlemen hanya berlaku untuk DPR RI. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas nasional masih memiliki peluang untuk memperoleh kursi di DPRD apabila meraih suara signifikan di daerah.

Perluasan Threshold Isu Utama Pembahasan RUU Pemilu

Namun, usulan terbaru ini berpotensi mengubah mekanisme tersebut secara mendasar. Perluasan threshold diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan RUU Pemilu.

Hal ini mengingat dampaknya yang signifikan terhadap peta politik nasional, khususnya bagi partai nonparlemen yang tidak memperoleh kursi di DPR.

Menurut Anis Matta, Partai Gelora memperjuangkan penghapusan segala bentuk ambang batas baik DPR, DPRD, serta Pilpres yang thresholdnya sudah dihapius.

“Partai Gelora secara prinsip memperjuangkan dihapuskannya segala bentuk threshold, baik untuk pusat maupun untuk daerah, sebagaimana threshold untuk pilpres sudah dihapus,” kata Anis Matta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Anis Matta, perluasan ambang batas parlemen ke tingkat daerah berpotensi semakin mempersempit ruang representasi politik masyarakat dan bertentangan dengan semangat demokrasi yang lebih inklusif.

“Partai Gelora saat ini masih dalam tahap komunikasi dengan partai-partai lain soal revisi UU Pemilu,” ungkap Anis Matta yang juga Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI ini.

Anis Matta menilai arah reformasi politik seharusnya memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk menentukan wakilnya secara langsung tanpa dibatasi oleh berbagai ketentuan ambang batas yang berpotensi menghilangkan suara pemilih.

Karena itu, Partai Gelora tetap konsisten untuk memilih berada di garis depan untuk memperjuangkan penghapusan seluruh bentuk threshold, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Saya tidak melihat sekarang masih ada alasan untuk mempertahankan ambang batas untuk partai politik ya di Senayan,” tegasnya.

Ia pun mendorong adanya perubahan tahapan demokrasi secara total. “Jadi menurut saya kita harus mulai masuk ke satu tahapan demokrasi total di mana kita menghapus seluruh hambatan partisipasi,” ujarnya.

Anis Matta menyatakan, berbagai hambatan, termasuk ambang batas parlemen menyebabkan mahalnya ongkos politik.

“Kenapa dia menjadi mahal? Karena di sini nanti akan ada suara sisa yang jumlahnya sangat besar yang juga bisa diincar oleh partai-partai besar gitu ya. Jadi saya kira ini tidak adil untuk diberlakukan kepada semua partai politik setelah kita menghapus ambang batas untuk presiden,” jelasnya.

Anis Matta menegaskan, gagasan agar ambang batas parlemen dihapus tak semata-mata agar partainya dapat kursi di Senayan, tetapi bagaimana menekan ongkos politik .

“Satu, membuka semua entry barrier, penghalang masuk untuk partisipasi politik. Dan yang kedua, membuat ongkos politik itu menjadi lebih murah,” tuturnya.

Usulan perluasan ambang batas parlemen ke DPRD ini, pertama kali Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Doli Kurnia, yang mendorong agar parliamentary threshold tidak hanya berlaku untuk DPR RI, tetapi juga diterapkan pada DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam usulannya, Doli menganggap ambang batas 4 hingga 6 persen untuk DPR RI merupakan angka ideal. Sementara untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota masing-masing diusulkan sebesar 4 persen dan 3 persen.

“Atau bahkan bisa lebih rendah lagi, tergantung kesepakatan yang akan dibahas,” kata Ahmad Doli Kurnia, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, penerapan ambang batas hingga tingkat daerah merupakan bagian dari upaya konsolidasi partai politik secara menyeluruh.

Ia menekankan pentingnya penguatan kelembagaan partai, mulai dari pusat hingga daerah, termasuk dalam hal kaderisasi, pendidikan politik, dan manajemen organisasi.

Penerapan ambang batas di daerah dianggap memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan, terutama dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia.

“Penguatan sistem politik tidak cukup hanya di tingkat pusat, tetapi juga harus terjadi di provinsi dan kabupaten/kota,” kata mantan Ketua Komisi II DPR ini.

Sementara itu, pembahasan RUU Pemilu sendiri hingga kini belum dimulai secara resmi meskipun telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya, menyatakan Komisi II DPR telah diminta menjaring aspirasi dari berbagai partai politik, termasuk partai yang belum memiliki kursi di parlemen.(*/di)

Anis Matta Optimistis Partai Gelora Lolos ke Senayan pada Pemilu 2029

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengaku optimistis Partai Gelora akan lolos ke Senayan pada 2029. Ia yakin jumlah kursi di DPRD akan bertambah dan menjadi basis untuk mendulang kursi di DPR RI.

Hal itu disampaikan Anis Matta dalam arahannya kepada 73 kader yang saat ini duduk di DPRD di berbagai daerah dalam acara Bimtek Nasional ke-2 di Jakarta, Sabtu (13/6/2026) sore.

“Kalau sekarang totalnya ada 73, mudah-mudahan nanti setiap daerah tidak hanya menambah kursi di DPRD, tetapi juga menjadi basis kita mendapatkan kursi di DPR. Insya Allah, anggota legislatif sekarang menjadi pendulang kursi DPR,” kata Anis Matta.

Selain memberikan arahan, dalam kesempatan ini, Anis Matta juga berdialog dengan Anggota DPRD dari perwakilan wilayah Sumatera, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dari Jawa Tengah, Anis Matta berdialog secara khusus dengan Eni Latifa, Anggota DPRD Batang, anggota dewan paling muda Partai Gelora, berusia 22 tahun.

Anis Matta juga berdialog secara khusus dengan Simianus Wandikbo, Anggota DPRD Papua Pegunungan, peraih satu-satunya kursi ditingkat provinsi untuk Partai Gelora.

Dalam Bimtek tersebut, Anis Matta menegaskan, bahwa anggota dewan Partai Gelora saat ini, merupakan generasi pertama yang akan menjadi fondasi pertumbuhan partai menuju Pemilu 2029.

“Seperti saya katakan, Partai Gelora adalah partai masa depan. Karena itu, saudara-saudara sekalian adalah pilar masa depan Partai Gelora,” tegas dia.

Menurut Anis Matta, Partai Gelora harus menemukan strategi sendiri untuk berkembang dan bersaing secara politik, sebagaimana Iran yang mampu bertahan menghadapi tekanan negara-negara besar meski memiliki keterbatasan sumber daya.

Ia meminta kader Partai Gelora tidak meniru cara kerja partai-partai besar dalam menghadapi Pemilu 2029, tetapi menyiapkan strategi politik yang sesuai dengan karakter partai.

“Kalau Anda ingin mengalahkan partai besar dalam pemilu, tapi cara berpikir kita adalah cara berpikir partai besar, Anda tidak akan pernah menang. Karena Anda tidak akan bisa mengejar mereka dari sisi sumber daya,” kata Anis Matta.

Wamenlu RI mencontohkan Iran yang menurutnya mampu bertahan menghadapi tekanan internasional, karena mengembangkan strategi yang berbeda dari negara-negara lawannya.

Iran dianggap sebagai negara yang memiliki kekuatan relatif kecil, namun dapat bertahan dan berkembang menghadapi tantangan yang lebih besar.

“Jadi idenya yang paling cemerlang adalah karena dia tidak berpikir dengan cara musuhnya berpikir,” ujar Anis Matta.

Menurut dia, kemampuan berpikir kreatif dan keberanian mengambil pendekatan berbeda menjadi faktor penting dalam membangun kekuatan politik baru di tengah persaingan yang semakin ketat.

Anis Matta meminta para kader Gelora memahami pola pikir dan strategi partai-partai besar, namun tidak meniru cara kerja mereka.

“Satu pintu yang kita tutup di sini adalah pahami cara berpikir partai besar, tapi jangan ikuti cara kerjanya. Kita mesti berpikir dengan cara kita sendiri,” katanya.

Anis Matta mengatakan dalam kekuatan politik atau setiap peristiwa besar terdapat tiga faktor utama yang saling berinteraksi, yakni ide, manusia, dan sumber daya.

Menurut dia, ide dan kualitas sumber daya manusia justru menjadi faktor utama dalam membangun organisasi politik.

“Oleh karena itu, yang harus kita perkuat pertama kali dari tiga unsur ini adalah ide dan orang,” katanya.

Anis Matta berharap 73 kader yang duduk di DPRD dan menjadi motor pengembangan partai menuju Pemilu 2029.

“73 kader kita ini yang sekarang ada di legislatif, ini adalah orang-orang yang kita andalkan untuk merumuskan ide bagaimana mengubah yang 73 ini menjadi beratus-ratus dalam Pemilu 2029 yang akan datang. Insya Allah,” ujarnya.

Optimisme tersebut, muncul setelah mendengar pengalaman dan pandangan anggota DPRD Partai Gelora dari berbagai daerah yang telah menjalankan tugas selama hampir dua tahun.

“Saya merasa mendapat sumber keyakinan setelah mendengar saudara-saudara semuanya. Kita mempunyai banyak peluang untuk bertumbuh lebih besar pada Pemilu 2029 yang akan datang,” ujar Anis Matta.

Kegiatan Bimtek Nasional ke-2 yang digelar selama tiga hari ini, dikhususkan untuk membahas masalah anggaran dan keuangan daerah bertajuk ‘Penguatan Fungsi Anggota Dewan Partai Gelora dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Aspiratif’.

Bimtek yang bertujuan untuk penguatan kapasitas kader menjelang agenda politik mendatang, sedianya bakal dibuka Wakil Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, namun batal karena ada tugas kenegaraan di Dompu, NTB.

Pelaksanaan Bimtek Nasional ke-2 di Jakarta pada Sabtu-Senin, 13-15 Juni 2026, akhirnya dibuka oleh Koordinator Pelaksana Harian DPP Partai Gelora Rofi’ Munawar.

“Persoalan kita sekarang sama, mau di pusat maupun di daerah, yaitu keterbatasan anggaran. Kita berharap sebagai annggota DPRD untuk memberikan untuk secara aktif memberikan solusi kepada pemerintah daerah,” kata Rofi’ Munawar.

Ketua Pelaksana Bimtek Nasional ke-2 Muhammad Rozai menambahkan, Bimtek ini sengaja digelar untuk meningkatkan kapasitas anggota DPR di tengah kondisi keuangan yang serba sulit menjelang agenda politik nasional selanjutnya.

“Kita (DPP) akan memberikan pendampingan secara khusus agar angggota dewan punya kreatifitas dan kemampuan untuk mengimbangi kondisi saat ini, serta mampu menjawab tantangan di daerah,” pungkas Muhammad Rozai. (*/di)

Mahfuz Sidik: Jika Perang Berkembang ke Indo Pasifik, Indonesia akan Ada Dalam Pusaran Konflik Itu!

JAYAKARTA NEWS— Ketua Komisi I DPR RI 2010-2017 Mahfuz Sidik memprediksi kawasan Indo Pasifik atau wilayah Laut China Selatan akan menjadi spot perang baru, usai perang di kawasan Timur Tengah (Timteng) atau Teluk Persia berakhir.

Karena itu, Indonesia perlu segera memitigasi dengan menetapkan posisi strategi geopolitiknya, agar tidak salah langkah dan tetap menjaga kepentingan nasionalnya.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia itu dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik dengan tema ‘Fase Ketiga Konflik Israel vs Iran, Jumat (24/4/2026) malam.

“Indonesia secara langsung atau tidak langsung akan ada dalam pusaran konflik itu, jika perang berkembang ke wilayah Indo Pasifik,” kata Mahfuz Sidik.

Menurut dia, secara geografis Indonesia berada di tengah-tengah kawasan Indo Pasifik, sehingga pemerintah perlu bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi.

Kawasan Indo Pasifik bakal dijadikan spot perang baru, lanjut Mahfuz, dapat dilihat dari usulan dari Amerika Serikat (AS) terkait izin lintas udara (overflight clearance) atau akses menyeluruh (blanket) bagi pesawat militer AS di wilayah udara Indonesia.

“Permohonan ini diyakini sangat terkait dengan situasi yang semakin memanas di kawasan Indo Pasifik atau lebih tepatnya di kawasan Laut Cina Selatan,” ujar dia.

Ia mengungkapkan, banyak pihak yang mencoba menarik benang merah atau korelasi antara eskalasi perang di Teluk Persia ini dengan perluasan spot perang baru di kawasan Indo Pasifik

Selain itu, digelarnya latihan perang bersama antara militer Amerika, Filipina dan Jepang di kawasan tersebut, juga bisa menjadi indikasi adanya ketegangan politik di kawasan Indo Pasifik yang semakin meningkat.

“Apalagi Amerika Serikat telah menetapkan, bahwa kawasan Indo Pasifik, jadi kawasan paling utama bagi peta politik luar negeri mereka, bukan Timur Tengah, bukan juga Eropa,” katanya.

Rusia dan China

Mahfuz mengatakan, perang di kawasan Teluk Persia akan memasuki fase ketiga dengan keterlibatan aktor baru dalam perang antara Iran melawan AS-Israel.

Aktor baru tersebut, antara lain Rusia dan China. Diketahui, Rusia dan China membantu Iran dalam persenjataan dan memberikan bantuan lain, meskipun tidak mengirim pasukan secara langsung.

“Amerika kemudian membalasnya dengan memblokade Selat Hormuz. Armada Angkatan Laut Amerika mulai merazia dan menyandera kapal-kapal Iran yang mengangkut minyak dari Teluk Persia, yang diduga berlayar ke kawasan Indo Pasifik,” ujarnya.

Bahkan ada indikasi, bahwa Amerika akan memperluas Razia kapal-kapal Iran di Selat Malaka dan Laut China Selatan. Amerika menginginkan agar Iran tidak lagi menjual dan mengirim minyaknya ke China.

“Bagi China selama kepentingan utamanya supply chain energi (rantai pasok energi) yang dibutuhkan China ini tidak terganggu, maka China tidak akan bereaksi keras,” katanya.

Jika rantai pasok energi mereka terganggu, menurut dia, China akan mengirimkan armada kapal tempurnya untuk mengawal suplai energi dari Teluk dari Iran ke China agar tidak terganggu.

“Kalau sikap defensif dari China kuat untuk mengamankan kepentingannya di jalur Selat Hormus, maka akan memicu kontak secara langsung antara militer China dengan militer Amerika,:” katanya.

Apabila ini terjadi, maka Presiden AS Donald Trump akan langsung melakukan perluasan razia, tidak hanya menyandera kapal-kapal Iran saja.

Tetapi, Amerika juga akan menyandera kapal-kapal kargo dan tanker China yang keluar masuk pelabuhan Iran maupun di berbagai wilayah perairan lainnya.

“Maka ketika aktor baru yang bernama China terlibat secara langsung dan nyata dalam konflik dengan Amerika, baik di Kawasan Teluk Persia maupun di kawasan lainnya. Maka spot perang baru di kawasan Indo Pasifik tercipta,” katanya.

Mahfuz meyakini Amerika akan segera keluar dari kawasan Teluk Persia, apabila Trump bisa menghancurkan Iran sebagai bangsa dan negara seperti ancamanya akan mengembalikan Iran ke zaman baru.

Selanjutnya, Israel akan menggantikan peran Amerika di kawasan Teluk Persia, Asia Barat, Timur Tengah dan Afrika Utara sebagai kekuatan dominan baru secara politik dan juga secara militer.

Amerika saat ini sedang men-suplai senjata dan amunisi ke Israel yang akan digunakan untuk menyerang Iran secara bersama pada masa genjatan senjata yang dipaksakan saat ini.

“Rusia sudah memberikan peringatan kepada pemerintah Iran, bahwa Amerika sedang memanfatkan jeda waktu untuk mengkonsolidasi, menyiapkan seluruh instrumen kekuatan militernya menuju serangan yang lebih masif, serangan yang lebih besar dalam waktu dekat,” katanya.

Selat Malaka Punya Nilai Tawar

Mahfuz menegaskan, Trump akan segera mendeklarasikan China sebagai musuh terbesar Amerika, tidak hanya dalam konteks perang ekonomi dan perang dagang saja, tetapi juga akan berhadapan dalam konteks militer, apabila benar-benar sudah mengalahkan Iran.

“Amerika pasti punya kepentingan dan punya agenda untuk menguasai kawasan ini. Dan Indonesia pasti masuk dalam radar Amerika. Kalau maunya Amerika, Indonesia harus ikut pada kepentingan global Amerika di kawasan itu. Nah, bagaimana dengan China? Inilah ujian bagi politik luar negeri Indonesia, mendayung diantara dua karang yang terjal,” tegasnya.

Ia menambahkan, Indonesia punya nilai tawar tinggi yang bisa digunakan untuk diplomasi, karena memiliki Selat Malaka yang posisinya jauh lebih strategis di jalur pelayaran internasonal, dibandingkan di Selat Hormuz.

Sebab, Selat Malaka meng-cover sekitar 25-30 persen rantai pasok energi dunia, di samping jalur perdagangan-perdagangan lainnya.

“Amerika dan China juga punya ketergantungan di sini, karena Selat Malaka adalah salah satu jantung lalu lintas pelayaran dunia. Laverange, nilai tawar ini yang sangat strategis. Ini bisa digunakan Indonesia, Malaysia, Singapura untuk membangun kerja sama dan kesepakatan dalam pengelolaan wilayah Selat Malaka,” jelasnya.

Sebab, jika Selat Malaka terganggu keamanannya, maka tidak hanya Indonesia yang terdampak secara siginifikan, tetapi juga rantai pasok energi dan pangan dunia, bahkan navigasi penerbangan dunia juga akan terganggu.

“Kita harus punya langkah mitigasi dan kemudian mengambil langkah-langkah agar survive,” katanya.

Dalam kondisi seperti ini, Mahfuz berharap pemerintah bisa membangun soliditas politik di kalangan elite dan akar rumput.

“Jadi apabila stabilitas politik elite dan kohesi nasional di akar rumput terbangun, maka tantangan sebesar apapun lebih mudah dihadapi,” ujarnya.

Ia optimistis apabila hal itu terbangun, maka masyarakat akan punya kesiapan bergotong-royong untuk senasib sepenanggungan , dan tanpa ada yang saling menyalahkan.

“Jangan ada yang melakukan tindakan yang kemudian memicu keretakan, memicu perdebatan, memicu sentimen negatif, dan memicu friksi dukungan terhadap kekuatan politik nasional,” pungkasnya. (*/di)

Mahfuz Sidik Minta Indonesia Belajar Banyak dari Konflik di Timteng

JAYAKARTA NEWS— Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meminta Indonesia belajar banyak dari peristiwa konflik di Timur Tengah (Timteng), perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) saat ini.

Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik dengan tema ‘Iran sebagai Game Changer’ di Jakarta, Jumat (13/3/2026) petang.

“Kita harus belajar banyak dari peristiwa perang ini. Bahwa Amerika dan Israel ini adalah dua kekuatan dunia yang sama sekali tidak bisa dipercaya,” tegas Mahfuz Sidik.

Menurut dia, Amerika dan Israel telah mempertontonkan kepada dunia bagaimana mereka mengkhianati lawan negosiasi mereka. Padahal perundingan tersebut, belum selesai dan tidak pernah dinyatakan gagal.

“Bahkan mediator Menteri Luar Negeri Oman mengatakan ada perkembangan positif yang baik. Dimana Iran bersedia tunduk pada aturan internasional terkait dengan program nuklir,” katanya.

Namun, tak berselang lama, secara sepihak kemudian Israel menyerang Iran dan Amerika tanpa basa-basi ikut mendukung dan terlibat dalam gempuran berikutnya.

“Ini adalah warning bagi semua negara, negara-negara di Teluk, termasuk juga negara muslim besar seperti Indonesia,” katanya.

Ketua Komisi I DPR 2010-2017 ini menegaskan, bahwa perang di kawasan Timteng saat ini menimbulkan keguncangan dan bencana secara hebat bagi negara-negara Teluk.

“Ekonomi negara-negara Teluk yang dikenal sebagai negara petrodollar, ternyata kekuatan ekonominya, fondasi ekonominya sangat sangat rentan. Berbeda dengan Iran,” katanya.

Mahfuz mengatakan, perang ini juga membuat prospek masa depan Perjanjian Abraham Accord, dimana normalisasi hubungan negara-negara di kawasan Timteng dengan Israel akan semakin suram.

Bahkan keberadaan Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden AS Donald Trump, dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya juga akan semakin ‘absurd’.

“Orang tidak tahu apa sebeneranya rencana Trump (Presiden AS Donald Trump) untuk Gaza dan Palestina. Karena untuk persoalan Iran saja ini, masih banyak PR yang harus diselesaikan,” katanya.

Ia menilai dalam konflik di Timteng ini, ada peluang penggunaan senjata nuklir dalam perang ini sangat terbuka.

Karena dalam dua pekan perang sejak, Sabtu 28 Pebruari 2026, Israel dan Amerika dalam posisi terdesak, kalah dari Iran.

“Ketika perang di Gaza lawan sayap militer Hamas saja, Israel telah menjadikan Gaza sebagai laboratorium persenjataan militer baru. Sehingga banyak jenis bom yang tidak pernah dipakai Amerika dan Israel di tempat-tempat yang lain digunakan di Gaza,” ungkapnya.

Israel dan Amerika, lanjut dia, tidak peduli korbannya adalah rakyat sipil Gaza yang mencapai 70 ribu jiwa, dimana hampir 60 ribu yang tewas adalah perempuan, anak-anak dan balita.

Begitu pula korban jiwa di Iran, dimana ketika Amerika merudal SD di Minab dengan Tomahawk yang menewaskan 165 pelajar dan guru pada hari pertama serangan. Artinya, genosida yang terjadi di Gaza, bisa terjadi di Iran yang dilakukan Israel dan Amerika.

“Kalau situasi itu, tindakan itu bisa dilakukan oleh Israel di Gaza, maka sangat mungkin Israel akan melakkukan serangan nuklir ke Iran, karena secara militer kemampuan militer Iran melampaui kemampuan militer sayap Hamas. Probalitasnya sangat tinggi,” ujarnya.

Di tengah kepanikan sekarang, Amerika bisa saja mendukung langkah Israel untuk menggunakan senjata nuklirnya untuk mengebom Iran.

Apabila hal itu terjadi, maka ekskalasi perang tidak hanya di kawasan Timteng saja, tetapi akan menjadi perang dunia (PD) III.

Mahfuz mengatakan, ancaman Trump yang akan melakukan aksi pemboman lebih keras dan lebih luas, serta meminta Iran bertekuk lutut, menjadi sinyalemen bahwa Amerika siap menggunakan senjata canggih mereka yang memiliki daya kerusakannya tinggi, seperti nuklir.

“Kita tentu tidak mengharapkan itu, kita berharap Amerika masih waras. Jika tidak ingin Israel menggunakan senjata nuklirnya, maka negara-negara pemilik nuklir seperti Rusia, China, termasuk Pakistan dan Korea Utara, yang bisa ikut mencegah tindakan sepihak dari Israel yang didukung Amerika itu,” katanya.

Ia berpandangan, bahwa perang Iran dengan Israel dan Amerika akan menjadi perang berlarut. Sebab, Iran menggunakan strategi perang asimetris, bukan untuk memenangkan pertarungan.

“Tetapi target Iran adalah bagaimana menguras energi, menguras kemampuan finnasial, dan lebih jauh lagi adalah menguras kemauan atau motivasi militer Israel dan Amerika bertarung dalam jangka waktu yang panjang. Iran ingin membangkrutkan Amerika dan Israel,” katanya.

Karena itu, banyak pengamat yang menilai, bahwa Iran sangat cerdik dalam menerapkan strategi perang. Iran sengaja menyerang pangkalan dan aset militer Amerika di negara-negara Teluk.

“Kapasitas militer Iran terus menunjukkan peningkatan yang komprehensif, meskipun Instalansi mliternya dihancurkan. Ini yang tidak terprediksi intelejen Amerika dan Israel. Iran semakin teruji dan semakin tidak tergoyahkan, walaupun bombardir secara masif dan pemimpin tertinggi mereka gugur (Ayatollah Ali Khamenei) dalam pertempuran itu,” pungkasnya. (*/di)

Partai Gelora akan Kawal Implementasi Putusan MK Soal Sekolah Gratis

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mengawal implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) resmi yang menetapkan, bahwa pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menjamin sekolah gratis pada pendidikan dasar (SD dan SMP), tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta.

“Saya kira ini sebuah keputusan yang bagus memastikan agar pendidikan dasar itu memang tidak ada biaya lagi baik negeri maupun swasta,” kata Rohmani Wahid, Ketua Bidang (Kabid) Pendidikan Kebijakan Publik DPP Partai Gelora dalam keterangannya, Rabu (18/6/2025).

Menurut Rohmani, putusan MK soal pendidikan gratis untuk tingkat dasar tersebut, merupakan sebuah hal yang positif dan bagus.

Sebab, konstitusi mewajibkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar, terutama untuk jenjang SD dan SMP.

Sehingga negara wajib membiayai pendidikan dasar itu, namun dalam kenyataannya tidak semua sekolah mendapatkan perlakuan yang sama, terutama sekolah swasta.

Kemudian mereka menggugat dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. “Ini sebuah hal positif yang sangat bagus. Tentunya kita kawal agar nanti implementasinya betul-betul seperti itu, di sekolah negeri maupun swasta,” katanya.

Partai Gelora berharap tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa menyekolahkan anaknya di pendidikan dasar, akibat tidak mempunyai biaya.

“Intinya secara normatif, tidak ada lagi masyarakat, warga negara untuk menempuh pendidikan dasarnya di negeri maupun swasta, dia tidak bersekolah gara-gara tidak ada biaya. Itu tidak boleh,” tegas Rohmani.

Terkait hal ini, Partai Gelora telah menggelar Forum Group Discussion (FGD) pada Senin (16/6/2025), yakni menanggapi Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pelayanan pendikan dasar (SD dan SMP) gratis bagi setiap warga negara baik yang bersekolah di negeri maupun swasta.

FGD ini diselenggarakan oleh Koordinator Bidang (Korbid) Kebijakan Publik DPP Partai Gelora di Jakarta. Diskusi menghadirkan kuasa hukum pemohon uji materi dari Indonesian Human Right Commitee for Social Justice (IHCS), Gunawan.

Lalu, hadir Kabid Pendidikan Kebijakan Publik DPP Partai Gelora Indonesia, Rohmani Wahid dan Ketua DPP Koordinator Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora Sarah Handayani.

Salah satu poin penting dari diskusi ini adalah seruan untuk semua mengawal implementasi putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Diketahui, dalam Amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 27 Mei 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya—baik untuk sekolah negeri maupun swasta.

Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)—khususnya terkait frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.***

Dukung Rencana Prabowo, Partai Gelora Siapkan Relawan Gelora untuk Palestina

JAYAKARTA NEWS— Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia siap mendukung kebijakan Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berencana menampung dan mengobati 1.000 korban luka dan trauma dari konflik di Gaza, Palestina.

Tak hanya menyatakan dukungan, Partai Gelora Indonesia lewat para kadernya pun siap memfasilitasi dan memberikan pendampingan trauma healing bagi para korban konflik Gaza tersebut.

“Selain terus berusaha memberi bantuan untuk sesama saudara di dalam negeri, kami juga meperluas bantuan untuk saudara-saudara kita dari Gaza bila kebijakan tersebut jadi dilaksanakan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Koordinator Bidang (Korbid) Penggalangan Partai Gelora Indonesia, Triwisaksana, Kamis (24/4/2025).

Sebagai bagian dari kesiapan memberikan pendampingan trauma healing, Partai Gelora Indonesia membuka perekrutan jaringan relawan trauma healing, yaitu Relawan Gelora untuk Palestina, dimulai dari Jakarta.

“Pada hari ini kami sudah mulai melakukan pembekalan relawan trauma healing, Relawan Gelora untuk Palestina, untuk yang perdana di Jakarta, ” ungkap Triwisaksana, di Rumah Kenanga, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang menjadi lokasi pembekalan relawan.

Untuk mempermudah komunikasi dengan para korban dari Gaza, Relawan Gelora untuk Palestina juga diperkuat oleh sosok-sosok yang memiliki kemampuan multibahasa, termasuk bahasa Arab.

Salah satu relawan dengan kemampuan multibahasa tersebut adalah Hazem Anis Matta. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Gelora Indonesia ini sekaligus menjadi Komandan Lapangan relawan di wilayah kepengurusannya.

“Alhamdulillah, kebetulan saya menguasai sekaligus beberapa bahasa, termasuk bahasa Arab, yang saya yakin dapat membantu mempermudah layanan trauma healing yang kami siapkan untuk para korban luka dan trauma dari Gaza yang rencananya dibawa ke sini,” tutur Hazem, ditemui di sela pembekalan relawan.

Partai Gelora Indonesia telah pula menunjuk psikolog Debby Qurniasasi, MPsi, sebagai Koordinator Nasional Relawan Gelora untuk Palestina.

“Selain pengobatan, korban luka dan trauma perlu mendapatkan pendampingan secara psikologis, untuk mempercepat pemulihan,” kata Debby, dalam kesempatan yang sama.

Adapun pembekalan relawan menghadirkan narasumber psikolog Endang Fourianalistyawati, PhD. Melalui simulasi, Endang memperlihatkan bahwa trauma healing dapat menggunakan sejumlah metode dan alat bantu, yang disesuaikan pula dengan usia penerima pendampingan.

Peluncuran dan pembekalan Relawan Gelora untuk Palestina ini digelar beriringan dengan agenda roadshow konsolidasi yang digelar jajaran DPP Partai Gelora Indonesia ke DPW di seluruh Indonesia, yang edisi perdananya digelar di DPW Jawa Barat, pada Selasa (15/4/2025).

“Kami menggelar roadshow konsolidasi ini untuk memastikan bahwa Partai Gelora Indonesia siap menjadi wadah politik dan penyambung aspirasi rakyat Indonesia, baik secara struktur maupun program,” kata Ketua DPP Korbid Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Rico Marbun, di sela pembekalan relawan di Jakarta.

Peluncuran dan pembekalan Relawan Gelora untuk Palestina, ungkap Rico Marbun, tegak lurus dengan arah kebijakan partai yang antara lain terus berkomitmen mendukung Palestina melalui segala lini yang dimungkinkan, termasuk mengaktifkan jaringan relawan ini.

Sebelumnya, Partai Gelora Indonesia juga telah menggalang dana senilai Rp 6 miliar untuk Palestina, selama Ramadhan 1446 H. Partai yang berdiri sejak 2019 ini mencanangkan Ramadhan 1446 H sebagai “Bulan Solidaritas Palestina”.

Pencanangan itu sejalan dengan program yang diinisiasi Kementerian Luar Negeri, yaitu Kampanye Bersama Penggalangan Bantuan Kemanusiaan bagi Palestina, bertajuk “Solidaritas, Aksi Nyata, dan Harapan Baru”.

Saat peluncuran kampanye tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menyatakan, “Dukungan Indonesia untuk Palestina adalah amanat konstitusi dan panggilan kemanusiaan.” Menurut dia, kampanye ini bertujuan memberikan bantuan darurat, rehabilitasi, dan pemberdayaan bagi warga Gaza.

Kementerian Luar Negeri, lanjut Anis Matta, berperan memfasilitasi upaya penyaluran segala bentuk bantuan kemanusiaan ke Palestina yang digalang oleh sejumlah lembaga dan organisasi filantropi di Indonesia dalam kampanye ini. Dia menyebut fasilitasi ini sebagai diplomasi kemanusiaan.***

Galang Dana Rp 6 M untuk Palestina, Partai Gelora Dorong Pembangunan RS Darurat di Perbatasan Mesir

JAYAKARTA NEWS— Setelah melantik pengurus baru pada 22 Februari 2025, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mencanangkan bulan Ramadhan 1446 H sebagai “Bulan Solidaritas Palestina”, beriringan dengan pelengkapan struktur dan penyusunan program kerja partai.

“Dalam Bulan Solidaritas Palestina ini, Partai Gelora Indonesia berhasil menggalang dana Rp 6 miliar,” ungkap Ketua DPP Korbid Penggalangan Partai Gelora Indonesia, Triwisaksana, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/4/2025).

Berbicara di tengah roadshow konsolidasi jajaran DPP Partai Gelora Indonesia ke DPW Jawa Barat Partai Gelora Indonesia, Triwisaksana menyatakan bahwa dana yang sudah digalang tersebut akan segera diserahkan ke Palestina melalui mekanisme yang tersedia.

Menurut Triwisaksana, penggalangan dana yang dilakukan Partai Gelora Indonesia ini sejalan dengan program yang diinisiasi Kementerian Luar Negeri, yaitu Kampanye Bersama Penggalangan Bantuan Kemanusiaan bagi Palestina, bertajuk “Solidaritas, Aksi Nyata, dan Harapan Baru”.

Menyikapi dinamika yang masih terus berlanjut di Palestina, Partai Gelora Indonesia juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk mendirikan rumah sakit (RS) darurat di perbatasan Palestina-Mesir.

“RS ini untuk membantu para korban yang terluka dan memerlukan perawatan medis akibat genosida yang terus dilancarkan Israel di Gaza, bahkan di tengah kesepakatan gencatan senjata,” ungkap Ketua Harian DPP Partai Gelora, Rofi’ Munawar, dalam kesempatan yang sama.

Adapun sebagai bagian dari tindak lanjut pelengkapan struktur dan penyusunan program kerja partai, jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gelora Indonesia, menjadwalkan rangkaian roadshow konsolidasi yang dimulai di Kota Bandung.

Selain melengkapi struktur partai tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), roadshow konsolidasi Partai Gelora Indonesia juga bertujuan membangun soliditas organisasi di internal partai.

“Organisasi yang solid adalah syarat mutlak untuk optimalisasi kerja politik dalam mengedukasi dan melayani publik yang membutuhkan,” ujar Rofi’ Munawar.

Rencananya, roadshow konsolidasi akan berlanjut ke sejumlah DPW Partai Gelora Indonesia, antara lain ke DPW Jawa Timur, DPW Sulawesi Selatan, DPW Kalimantan Selatan, dan DPW Sumatera Utara.***