SUDAH enam bulan terjadi gonjang-ganjing di Balkan.Ada klaim percobaan kudeta, yang didukung oleh Rusia, di Montenegro. Krisis politik perebutan masa depan di Makedonia antara etnis Serbia melawan Albania. Ketegangan politik juga terjadi kembali di Bosnia dan Kosovo.
Kemudian, setiap kegagalan dari negara-negara baru di Balkan ini akan dipandang sebagai kegagalan “proyek” Uni Eropa yang sudah berlangsung selama 25 tahun untuk menstabilkan wilayah paling keras di Eropa sejak berakhirnya PD 2. Namun ada persepsi Uni Eropa makin lemah, sebagai kekuatan regional, dan menguatnya Rusia di kawasan ini.
Di Beograd (ibukota Serbia) terjadi semacam perebutan pengaruh antara aliansi bersejarah dengan Rusia (di era Yugoslavia) dan integrasi dengan Uni Eropa dengan janji pembangunan dan kesejahteraan. Namun kekuatiran akan keruntuhan Uni Eropa dan komitmen pemerintahan Trump telah mendorong politisi mengambil sikap lebih agresif dalam mengeksploitasi kedua situasi tersebut dan frustrasi masyarakat kebanyakan akan pelambatan pertumbuhan ekonomi serta penyelesaian politik di kawasan ini.
Di sepanjang 2016 lalu, kelompok-kelompok “garis keras”, yang berdasarkan garis etnis, sudah saling tuduh pihak lain memprovokasi konfrontasi. Beberapa insiden, seperti perkelahian soal tembok pemisah yang menurut warga Kosovo etnis Albania dibutuhkan untuk memisahkan mereka dari warga Kosovo etnis Serbia di Kosovo utara. Kemudian, sebuah kereta api dicat dengan slogan ultra-nasionalis Serbia. Akhirnya, penempatan satuan khusus kepolisian Kosovo di wilayah mayoritas etnis Serbia.Lazarevic memandang kegaduhan atas insiden-insiden ini didorong oleh para politisi, yang punya agenda geopolitik.
Ke-28 anggota Uni Eropa, yang bertemu di Brussels minggu pertama April 2017, gagal menyampaikan pesan jelas mengenai masa depan misi penjaga perdamaian internasional di Kosovo, Bosnia, dan Makedonia, yang ditempatkan sejak perang perpecahan Yugoslavia di tahun 1990-an. Seorang pejabat Uni Eropa mengakui, “Kami membahas upaya Uni Eropa menyelesaikan masalah di Suriah, Ukraina, dan Libya, tapi kami belum membicarakan masalah di Makedonia, dan bahkan nama negara ini tidak disebut.”
Uni Eropa dan NATO telah meminta Makedonia meneruskan proses pembentukan pemerintahan baru, yang dikuasi koalisi pro-Albania. Bahkan Uni Eropa sempat mengirim Ketua Hubungan Internasional Fedrica Mogherini ke Skopje (ibukota Makedonia) untuk mendesak Ivanov.Sehari setalahnya, Mogherini dikecam oleh anggota parlemen pro-Rusia di sidang parlemen Serbia.
Kebuntuan politik, juga kunjungan Mogherini, menarik reaksi kecaman Rusia, yang menggambarkan hasil pemilihan sebagai bagian dari permainan kekuasaan, yang didukung Albania, terhadap seluruh wilayah pengaruh Rusia. Memang selama ratusan tahun Rusia punya hubungan khusus dengan kelompok etnis Ortodoks Slavia di Serbia dan Bulgaria. Apalagi etnis Serbia adalah mayoritas di Makedonia sehingga setiap situasi politik yang menguntungkan etnis Albania akan memancing reaksi.
Hal paling menakjubkan dari kembalinya pengaruh Rusia di Balkan adalah betapa murah dan mudahnya bagi Rusia untuk menjadi salah satu pemain kunci di tengah wilayah yang dipenuhi proyek-proyek masyarakat internasional. Di luar hubungan religius, Rusia dan Serbia sama-sama menjadi bagian dari Gereja Ortodoks.Rusia dan Serbia memberi dukungan politik terhadap Kosovo dan Makedonia serta terikat secara ekonomi setelah Gazprom (perusahaan negara Rusia) memasok energi.Rusia tidak perlu secara langsung meyakinkan Serbia untuk bertindak memenuhi kepentingan Rusia.
Serbia sendiri sudah condong kepada Rusia sebagai sekutu politik dan teman historis (Yugoslavia adalah anggota Pakta Warsawa).Serbia tidak minta banyak dan menerima posisi Rusia yang menghendaki penghentian perluasan NATO dan Uni Eropa di wilayah pengaruh Rusia.
Ketika NATO masuk Kosovo tahun 1999, yang sedang dilanda perang etnis, masih jadi provinsi Serbia.Saat itu, Rusia baru saja keluar dari pemerintahan pusat yang lemah dari presiden Boris Yeltsin, situasi yang tidak pernah dilupakan oleh Presiden Vladimir Putin.
Putin, dalam berbagai kesempatan sejak resmi jadi presiden tahun 2001, mengecam intervensi militer NATO dan akhirnya terlepasnya propinsi Serbia menjadi negara merdeka Kosovo di tahun 2008. Rusia tidak pernah mengakui negara baru ini dan Putin juga menggunakannya untuk membenarkan penguasaan Rusia di Crimea pada tahun 2013 lalu. Demikian informasi yang disadur dari tulisan Mitch Ptothero di Buzzed.com. ***
