Kolom
Dampak Hanura Gagal Lolos PT 4 %
![](https://jayakartanews.com/wp-content/uploads/2019/12/hanura.jpg)
![](https://jayakartanews.com/wp-content/uploads/2019/12/djafar-badjeber.jpg)
Oleh H. Djafar Badjeber, Direktur Eksekutif DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Dalam waktu dekat atau tepatnya pada 17-19 Desember 2019, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) akan menggelar Munas ke III di Jakarta. Seperti galibnya sebuah Munas, akan dibahas berbagai isu atau agenda strategis partai pada lima tahun ke depan. Pembahasan berbagai isu dan agenda strategis Hanura ke depan harus menjadi prioritas. Terutama karena saat ini Hanura berada dalam kondisi objektif yang berbeda dengan Hanura pada dua periode kepengurusan sebelumnya. Perbedaan pokoknya adalah manakala pada dua periode kepengurusaan, Hanura mempunyai wakil-wakilnya yang duduk di DPR. Sedangkan kini tidak memiliki sebagai dampak Hanura tidak lolos dari parliamantary treshbold (PT) 4 % dari suara sah nasional pada Pemilu 2019.
Kegagalan Hanura menempatkan wakil-wakilnya untuk duduk di parlemen (DPR) dan ditambah lagi dengan tidak adanya kader partai yang duduk di kabinet pemerintahan Joko Widodo Jilid I, tentu banyak faktor penyebabnya, baiki internal maupun eskternal. Benar semua partai politik (parpol) mempunyai problem saat menjelang Pemilu 2019, dengan kualitas dan intensitas berbeda-beda. Tetapi faktanya di tengah berbagai problem tersebut ada partai yang masih eksis dan lolos PT namun ada parpol yang tidak lolos PT. Dan kebetulan satu diantara parpol yang tidak lolos PT pada Pemilu 2019 adalah Partai Hanura.
Menilik hasil Pemilu 2019, dapat dikatakan bahwa kepengurusan Hanura di bawah Osman Sapta Odang (OSO) belum berhasil, untuk tidak menyebut kata gagal. Pengakuan dan kejujuran semacam ini sangat penting karena akan menjadi prasyarat dan modal penting bagi upaya pembenahan, perbaikan dan kebangkitan partai di masa depan. Tanpa prasyarat itu dan apalagi sebaliknya kita membusungkan dada bahwa tidak ada masalah dengan pengelolaan partai di masa lalu, maka kemungkinan terbesar yang akan diderita adalah partai ini akan makin buruk di kemudian hari.
![](https://jayakartanews.com/wp-content/uploads/2019/12/hanura2.jpg)
Dampak Negatif
Dalam semangat untuk memperbaiki Hanura ke depan, ada banyak isu atau agenda strategis yang harus dibahas di forum Munas. Dari sekian banyak isu tersebut, setidaknya terdapat enam isu strategis dan sekaligus problem krusial yang dihadapi oleh Hanura saat ini dan ke depan sebagai dampak Hanura tidak lolos PT 4 %. Kemudian dari pemetaan atas tiga isu tersebut akan coba dilontarkan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Ketiga empat krusial tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama, menjadi partai gurem. Dengan kondisinya sekarang ini dimana Hanura tidak mempunyai wakil-wakil yang duduk di parlemen (DPR) akan mengakibatkan Hanura masuk dalam kategori partai gurem. Suatu julukan tidak mengenakkan kepada partai yang memiliki identitas (papan nama) namun peran politiknya diacuhkan atau tidak diperhitungkan dalam lanskap politik nasional. Partai gurem biasanya diperlukan oleh elit yang berkuasa sekadar untuk kepentingan mendukung kepentingannya. Sebaliknya manakala kepentingan elit yang berkuasa diperoleh, acapkali dengan mudah saja partai gurem dicampakkan.
Kedua, kepercayaan dan harga diri parpol jatuh. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, imbas dari gagal lolos PT 4 % di Pemilu 2019 mengakibatkan kepercayaan dan harga diri partai, mengalami penurunan. Dan hal ini terutama dirasakan oleh pengurus parpol yang masih konsisten dengan parpol, dan pada Pemilu 2019 berjibaku dan bekerja keras membuat partai tetap siap dan eksis. Namun apa daya, kerja keras tersebut harus kandas oleh karena tantangan internal yang dihadapi sangat berat. Dan persaingan dengan sesama parpol peserta Pemilu, sangat tajam.
Ketiga, berpotensi dilanda konflik berkepanjangan. Sejatinya konflik dalam tubuh partai hal biasa. Konflik politik juga tidak selalu negatif. Bahkan bisa menjadi positif ketika konflik tersebut dapat dikelola dengan baik. Konflik semacam ini bisa memicu kompetisi yang sehat bagi pengurus parpol untuk memberikan kontribusi dan karya positif bagi kemajuan parpol. Konflik dalam tubuh pada beberapa tahun terakhir dan jika berlanjut paska Pemilu, saat dan paska Munas III, berpotensi menjadikan parpol ini makin tidak menarik diminati banyak orang. Terkecuali bagi para petualang politik yang hanya ingin mengail di air keruh.
Keempat, akan banyak pengurus dan terutama anggota, simpatisan dan konstituen yang beralih pilihan politik atau lompat pagar kepada parpol yang establish atau mapan. Partai establish terutama ditandai dengan cukup signifikannya jumlah wakil-wakilnya yang duduk di parlemen, serta memiliki kader yang menempati posisi menteri dan ‘jabatan-jabatan basah’ lainnya, khususnya di BUMN. Manakala terjadi arus besar atau ‘bedol desa’ pengurus, kader dan simpatisan partai ke luar Hanura, maka hal ini bisa menjadi malapetaka dan akan sangat menyulitkan membangun kembali kebangkita Partai Hanura pada Pemilu 2024.
Kelima, pengelolaan parpol salah kaprah. Ada cukup banyak parpol yang gagal dalam Pemilu kemudian tidak bebenah diri. Tetapi tidak sedikit pula yang mengakibatkan pada akhirnya parpol justeru dikelola secara salah kaprah, apa adanya atau setenga-tengah (mediocare), dan amatiran. Dengan tata kelola parpol semacam ini, maka sangat mungkin yang terjadi bukan perbaikan (recovery), melainkan justeru makin parpol jatuh terpuruk. Komunikasi, koordinasi, kaderisasi, pembinaan keanggotaan dan sebagainya yang seyogianya diperbaiki malah makin terabaikan.
Keenam, kepemimpinan parpol makin personalized dan sentralistik. Maksudnya, eksistensi partai gurem biasanya sangat tergantung kepada ketua umum, terutama yang kuat dari dari sisi pendanaan. Karena mengalami kelangkaan sumber-sumber pendanaan sebagai akibat tiadanya kader partai duduk di parlemen dan menduduki kursi di kabinet. Bahayanya parpol yang hanya menggantungkan sumber daya pada personal ketua umum, kepemimpinan parpol akan makin menjadi sentralistik dan otoriter. Jika hal ini terjadi dan dibiarkan, berpotensi membuat parpol akan makin terpuruk.
From Zero to Hero
Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang alias OSO pernah mengatakan, Munas III Hanura akan dijadikan starting point untuk menerapkan apa yang ia sebut sebagai ‘form zero to hero’ (dari 0/nol ke menang). Semboyan tersebut sangat bagus, tepat dan relevan dalam kontek potret Hanura saat ini. Semboyan tersebut juga bisa dimaknai dengan banyak dimensi, baik dimensi ideasional maupun operasional, jangka panjang ataupun jangka pendek.
Pada jangka panjang diidealisasikan Hanura akan meraih suara signifikan pada kontestasi Pemilu 2024. Namun untuk dapat meraih prestasi tersebut, pekerjaan rumah jangka pandek dan berat yang dihadapi dan harus dapat ditaklukan oleh Hanura adalah harus lolos dari verifikasi parpol, baik secara administratif maupun factual. Hal ini disebabkan karena Hanura pada Pemilu 2019 tidak lolos 4 %. Jadi, untuk dapat mengikuti Pemilu 2024 yang akan datang harus mulai dari 0 yakni: lulus dan lolos dari rintangan verifikasi administrasi dan factual oleh KPU.
Hal ini akan menjadi tidak mudah manakala berbagai problem dan isu krusial yang dihadapi dan dialami oleh Hanura sebagaimana disebutkan dimuka tidak dapat diatasi dengan cakap dan tepat. Jadi, boleh saja kita bercita-cita untuk menang di Pemilu 2014. Namun harus berkaca terlebih dahulu, sanggupkan kita melewati rintangan yang kini berada di depan mata? Manakala problem realitas objektif yang dihadapi oleh Hanura tidak dapat diatasi, maka “jangankan menang di Pemilu 2024 untuk bisa mengikuti Pemilu 2014 saja bisa dikatakan sangat berat”.
Misi utama yang hendak disampaikan melalui tulisan ini adalah bahwa tantangan yang dihadapi oleh Hanura paska gagal lolos 4 % sungguh sangat berat. Apalagi realitas kondisi dan situasi yang dihadapi dan akan dihadapi ke depan internal Hanura akan makin berat. Oleh karena itu, Munas III Hanura kali ini harus benar-benar dijadikan ajang konsolidasi visi dan wawasan yang benar-benar komprehensif dan mendasar. Sebab hanya dengan cara itu, maka partai Hanura akan bisa melaksanakan fungsi dan tugas kepartaian ke depan akan lebih baik. Dan pada akhirnya siap untuk mengikuti verifikasi parpol dari nol dan kembali bisa mengikuti Pemilu 2024. (*)