SURABAYA, JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) kategori Gold dari Indonesian Institute For Public Governance (IIPG) pada gelaran puncak APN 2024 di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (05/09/2024).
Penghargaan yang diterima Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono yang diwakili Plt. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jatim Budi Raharjo ini menempatkan Jatim sebagai wilayah yang kinerja dan pemerintahannya dianggap sangat memuaskan dalam tingkat provinsi.
Atas penghargaan tersebut, Pj. Gubernur Adhy menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh masyarakat Jatim, khususnya kepala daerah yang telah bersama-sama menerapkan program e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Penghargaan ini sebagai wujud pelayanan publik berbasis digital yang responsif dan akuntabel dari pemerintah untuk masyarakat di Jawa Timur,” ujarnya di Surabaya, Jumat (6/9).
Adhy menambahkan, indeks SPBE di Jatim selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2022 SPBE Jatim sebesar 3,30 dan naik menjadi 3,62 pada tahun 2023. Indeks tersebut masuk dalam predikat sangat baik, dari sebelumnya di predikat baik.
Dengan adanya kenaikan SPBE setiap tahunnya, Pj. Gubernur Adhy pun mendorong agar seluruh aspek-aspek pelayanan berbasis digitalisasi dapat berdampak langsung pada masyarakat.
“Transformasi digital di setiap proses layanan publik adalah kunci keberhasilan reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Adhy mengatakan, raihan penghargaan ini juga harus dijadikan sebagai motivasi bagi Pemprov Jatim untuk terus berupaya memberikan pelayanan publik yang cepat dan efisien berbasis digital kepada masyarakat.
Adhy mencontohkan berbagai program digitalisasi yang telah dilakukan oleh Pemprov Jatim dan telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam memperoleh layanan publik.
“Beberapa contoh program digitalisasi yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Jatim dalam memperoleh layanan publik. Diantaranya, E-Samsat, JOSS GANDOS, SIESTA dan BUMDes ini yang harus kita perkuat lagi,” katanya.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim juga merupakan inovasi pelayanan publik yang berkontribusi dalam perolehan penghargaan pada event APN ini.
Menurut Adhy, dalam memperkuat layanan digitalisasi tersebut dilakukan berbagai langkah-langkah dan strategi, sehingga masyarakat bisa secara langsung merasakan manfaatnya.
Tercatat ada sebanyak tujuh langkah dan strategi dalam mewujudkan keberhasilan digitalisasi layanan birokrasi yaitu penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran dan role model kepemimpinan digital.
Berikutnya adalah optimalisasi infrastruktur, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan yang terakhir membangun dan memelihara budaya kerja berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).
Dengan adanya strategi tersebut, diharapkan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan SPBE untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak pada masyarakat semakin ditingkatkan.
“Kita juga terus bekerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur. Karena tidak hanya mempermudah akses layanan bagi masyarakat tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah,” pungkasnya.***poedji
