BKKBN Jatim dan Komisi E DPRD Bahas LPP Era Covid-19

JAYAKARTA NEWS—Kepala BKKBN Jawa Timur beserta anggota Komisi E DPRD Jawa Timur melakukan pembahasan monitoring dan sharing dalam rangka antisipasi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Masa Pandemi Covid-19 Selasa, (22/9/2020).

Pertemuan yang dilaksanakan di Balai Diklat KKB Malang ini mendiskusikan beberapa hal, di antaranya fenomena Covid-19 yang sangat berdampak bagi keluarga, terkait pekerjaan, keuangan, termasuk Program Bangga Kencana.

Dalam keterangannya kepada awak media, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Sukaryo Teguh Santoso, menjelaskan, di saat pandemi dikhawatirkan terjadi unwanted pregnancy yang dapat memicu fenomena baby boom dan berpengaruh pada pola asuh sehingga dikhawatirkan meningkatkan angka stunting.

Hal ini, lanjutnya, perlu diantisipasi oleh Perwakilan BKKBN Jawa Timur dengan tetap melaksanakan Pelayanan KB disertai protokol kesehatan dan tindakan pencegahan saat pelayanan KB seperti tes rapid, foto thorax dan cek darah.

Disamping itu, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara terus-menerus, melalui Kegiatan Rabu Berbagi. “ini adalah bentuk kegiatan advokasi KIE (komunikasi, infromasi, edukasi) sekaligus wujud kepedulian kepada masyarakat di tengah pandemi dengan memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan,” terangnya.

Dikemukakan pula, saat ini pihaknya memiliki layanan konseling berbasis web yakni, www.siapbahagia.com yang dapat membantu konseling remaja, keluarga, pasangan siap nikah dan memberikan informasi program secara online didukung tenaga ahli dan berpengalaman.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, pada kesempatan yang sama menyampaikan kesiapannya mendukung dan menerima masukan terkait apa yang dapat dilakukan dalam penguatan program keluarga berencana dimasa pandemi.

Pihaknya juga menekankan penggarapan program KB harus diperkuat melalui kerjasama dengan berbagai mitra lintas sektor.

Keluarga sebagai unit terkecil juga terkena dampak pandemi, di mana yang sangat terasa adalah dari sisi ekonomi. Untuk itu, resources dalam keluarga harus dikelola seoptimal mungkin agar berdayaguna. ‘’Oleh sebab itu kegiatan ini dilaksanakan, untuk mematangkan kerjasama agar terwujud program untuk keluarga dan keluarga berencana yang lebih baik”, tegasnya.

Perlu diketahui, dalam pembahasan tersebut dihadiri Komisi E DPRD Jawa Timur Benjamin Kristianto, Adam Rusyidi, dan Jajuk Rendra Kresna. Sedangkan untuk tindak lanjut dari pertemuan ini di antaranya agar kerjasama pelayanan KB kedepan dapat melibatkan klinik swasta/faskes tingkat I/RS swasta, khususnya dalam kegiatan baksos pelayanan KB yang cenderung diminati masyarakat.

Disamping itu diharapkan dukungan pemerintah daerah untuk ikut menggiatkan pelayanan KB di masa pandemi, sehingga meningkatnya angka putus pakai (drop out) peserta KB dapat diantisipasi. (poedji)