SEBUT saja tokoh dunia yang menentang Amerika Serikat. Kontan akan mendapat serangan balik. Tak terkecuali Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang secara terbuka menyatakan bertentangan dengan Amerika Serikat. Bahkan menyamakan pemerintahan Jerman sekarang seperti NAZI.
Melalui referendum pertengahan April 2017 lalu, Erdogan tampil sebagai penguasa Turki yang memiliki kekuasaan lebih besar dibanding ere sebelum terjadinya referendum, buntut kudeta gagal sebelumnya. Hasil referendum menyetujui perubahan konstitusi. Sistem pemerintahan pun berubah dari parlementer ke presidentil.
Pilihan rakyat yang memenangkan Erdogan pada perolehan suara 51 persen, oleh oposisi dinilai bakal menjadi bibit ketidakstabilan negeri itu. Hasil referendum, jika diterapkan sepenuhnya, Presiden akan bebas dari pemeriksaan akuntabilitas parlemen, punya kekuasaan anggaran belanja penuh, dan otonom penuh membentuk pemerintahan sesuai kehendaknya (para menteri dan pejabat tidak perlu proses ‘fit and proper’ di parlemen, tetapi ditunjuk oleh Presiden, sama seperti di Indonesia).
Di atas semua itu, amandemen baru juga memungkinkan dia mencalongkan diri lagi sebagai presiden hingga tahun 2029. Kritikus menyebut, Turki masuk ke era otoriter. Menurut Committee to Protect Journalist, Turki jadi negara paling banyak memenjarakan wartawan.
Tidak hanya para reporter yang menanggung kemarahan Erdogan. Setelah kudeta gagal, pertengahan tahun lalu, Erdogan memecat lebih dari 100.000 pegawai negeri dengan tuduhan terlibat kudeta. Sebanyak 47.000 orang masih mendekam di penjara menunggu pengadilan. Banyak pengamat Barat percaya penangkapan-penangkapan ini bermotifkan politik.
Meski begitu, Erdogan mendapat dukungan besar di negaranya. Erdogan di mata pendukungnya, adalah seorang pemimpin nasionalis. Erdogan berbulan-bulan berkampanye agar publik memilihya dalam referendum. Dia menyelimuti Turki dengan kampanye lewat radio dan televisi, billboard, dan spanduk-spanduk raksasa berisi fotonya, yang berukuran besar, dengan pesan-pesan patriotisme dan persatuan nasional.
Dia dan para pendukungnya berargumentasi bahwa sistem baru sebenarnya telah memperkuat demokrasi dan meningkatkan keamanan nasional. Setelah 16 April, Turki bisa lebih kuat memerangi organisasi teroris dan kekuatan-kekuatan yang mendukungnya, ujar Erdogan dalam salah satu kampanyenya.
Erdogan menjadi aktor politik utama di Turki sejak partainya berkuasa tahun 2002. Berkuasanya Erdogan, dikhawatirkan oleh kalangan oposisi akan menerapkan lebih banyak hukum Islam, termasuk pembatasan penjualan minuman alkohol dan mendesak perempuan kembali mengambil peran tradisional sebagai ibu dan merawat anak.
Sementara bagi para pendukung, Erdogan adalah pembela nilai-nilai yang didedikasikan untuk memodernkan dan membuka ekonomi Turki. Erdogan juga diharapkan membuat pemerintah lebih efektif dan bisa mengurangi korupsi, serta memberi Turki tempat di Uni Eropa.
Bagi konstituennya, partai Erdogan juga memperluas kebebasan sipil bagi para pemeluk Islam, yang lebih konservatif, terutama perempuan, yang berdasarkan hukum dilarang menggunakan hijab di sekolah, universitas, atau di kantor pemerintah. Maka di tangan Erdogan, hukum larangan berhijab akan dihapus.
Singkatnya, Presiden Erdogan sekarang memiliki kekuasaan besar. Eropa tentu berharap Turki lebih ramah terhadapnya dan AS berharap bisa terus bekerjasama memusnahkan ISIS. Bahkan Israel mungkin berharap bisa menghidupkan kembali kerjasama militer antar kedua negara. Kita belum tahu. ***
Sumber informasi vox.com
