WASHINGTON – Pemerintah AS memerintahkan penutupan kantor misi diplomatik Palestina di Washington (Senin, 10 September 2018) dan mengancam akan memberikan sanksi terhadap Pengadilan Pidana Internasional (ICC) jika meneruskan investigasi terhadap Amerika, Israel, atau sekutu lainnya.
AS menyebutkan penolakan para pemimpin Palestina untuk melakukan perundingan damai dengan Israel sebagai alasan penutupan kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Namun Amerika sampai hari ini belum mengungkapkan dengan jelas rencana damainya. Palestina menyebutkan AS sedang menjauhkan diri dari Palestina dan makin memperburuk citra Amerika sebagai broker perdamaian.
Sesaat setelah pengumuman Departemen Luar Negeri, penasehat keamanan Presiden Donald Trump, John Bolton memperingatkan ICC, yang berkedudukan di Den Haag. Dia mengancam akan mengenakan sanksi terhadap ICC dan stafnya jika meneruskan penyidikan tuduhan kejahatan perang terhadap pasukan Amerika di Afghanistan.
Penutupan kantor PLO disebabkan, ‘tidak ada perundingan langsung dan berarti bersama Israel’, jelas Departemen Luar Negeri AS. Dikatakan juga keputusan ini sudah seusai dengan hukum di AS, merefleksikan kehendak Kongres, dan konsisten dengan kebijakan AS menentang dan menghukum upaya Palestina untuk membawa Israel kehadapan Pengadilan Pidana Internasional (ICC).
Amerika, setahun lalu, sempat memperingatkan Palestina bahwa ada kemungkinan kantor PLO ditutup kecuali mereka mau duduk bersama Israel untuk berunding. AS sampai sekarang belum mengungkapkan rencana perdamaiannya, meski berkali-kali menyatakan akan mengumumkannya.
Palestina bukannya mengindahkan peringatan tersebut dan memulai perundingan, “Kepemimpinan PLO langsung menolak rencana perdamaian AS tanpa pernah melihatnya dan menolak berhubungan dengan pemerintah AS mengenai upaya perdamaian,” ujar jubir Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert. “Karena itu, dan berkaitan dengan keprihatinan Kongres, pemerintah memutuskan kantor PLO di Washington ditutup.”
Sementara penasehak keamanan Bolton, dalam pidatonya di hadapan organisasi think tank The Federalist Society, mengatakan, “Pemerinthan Trump tidak akan membiarkan kantor itu tetap buka selama Palestina menolak mengambil langkah-langkah untuk memulai perundingan langsung dan bermakna bersama Israel. Amerika mendukung proses perdamaian langsung yang sehat dan kami tidak akan membiarkan ICC atau organisasi lain untuk membatasi hak Israel mempertahankan diri.”
Pejabat Palestina Saeb Erekat mengatakan, “Langkah ini merupakan tindakan yang menegaskan kebijakan pemerintahan Trump yang menghukum secara kolektif rakyat Palestina, termasuk memotong dukungan keuangan bagi pelayanan kemanusiaan termasuk kesehatan dan pendidkan.”
PLO memiliki kantor di Washington sebagai fasilitas bagi para pejabat Palestina melakukan pertemuan-pertemuan dengan para pejabat pemerintah Amerika. Kantor ini juga dipandang mewakili misi diplomatik Palestina di Amerika.
Bulan lalu, Amerika memotong lebih dari 200 juta dolar bantuan untuk berbagai proyek di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Akhir pekan lalu, Washington juga mengumumkan akan memotong 25 juta dolar bantuan untuk rumah sakit di Yerusalam Timur, yang memberi layanan kesehatan bagi rakyat Palestina.
Trump telah memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, bulan Mei lalu. Langkah ini langsung memicu tindakan balasan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas berupa penghentian semua kontak dengan para pejabat AS. Pembukaan kedubes ini juga sempat memicu protes keras dari Palestina, yang menyebabkan jatuh korban belasan tewas.
Sementara jubir Deplu AS Nauert menegaskan, “Amerika terus percaya perundingan langsung antara kedua belah pihak adalah satu-satunya cara untuk maju. Langkah ini seharusnya tidak dieksploitasi oleh mereka yang ingin keluar dari upaya pencapaian persetujuan damai.”
Sumber informasi : AP
