Politik uang selalu jadi momok yang seakan-akan membelnggu politisi, yang selalu berpikir tanpa uang yang sangat besar tidak mungkin bisa terpilih masuk ke dewan.
Praktek politik uang di Indonesia sungguh sukar dibuktikan. Namun terdengar sayup-sayup tapi tidak ada yang mengaku baik pemberi maupun penerima. Namun ternyata praktek ini juga dilakukan di negara lain. India sebagai salah satu negara demokrasi besar juga tak luput dari politik uang —– yang jangan ditiru.
Komisi Pemilihan Umum India sebenarnya sudah menetapkan pemberian barang-barang, uang, bahkan minuman keras kepada para pemilih dinilai sebagai korupsi.
Tetapi praktek politik uang tetap marak. Di India, politisi tidak pernah malu-malu melontarkan janji-janji besar dalam kampanyenya, termasuk membagi-bagi berbagai barang —- dimasa lalu uang — kepada pemilih. Beberapa tahun terakhir ‘gadget’ jadi pilihan para politisi untuk memikat pemilih.
Di Rajasthan, menteri utama Vasundhara Raje mengambil langkah besar dalam musim pemilihan mendatang. Dia berencana membagi 10 juta HP kepada pemilihnya, termasuk keluarga mereka.
Dia menggunakan dana negara — kalau di kita pakai APBD — untuk memberi subsidi sekitar 200 ribu per HP dan perusahaan telepon menyediakan HP bersubsidi ini. Akibatnya, negara bagian ini akan mengeluarkan dana sekitar 145 miliar rupiah.
Mungkin kita cukup kaget membayangkan seorang walikota atau gubernur menggunakan dana ABPD untuk membeli HP dan membagi-bagikannya kepada calon pemilihnya. Namun di India, ini bukan yang pertama. Partai Samajwadi juga menawarkan telepon pintar (HP) kepada keluarga kurang mampu pada masa kampanye 2017 di negara bagian Uttar Pradesh.
Lebih ‘parah’ lagi Partai Samajwadi mengumumkan, dalam pemilu 2017, pembagian laptop kepada para pemilih pemula, kebanyakan para pelajar. Untuk melawan ini, Partai Bharatiya Janta menjanjikan juga laptop ditambah 1 GB data. Menariknya, para pelajar yang menerima laptop ini beramai-ramai mengembalikannya. Pasalnya, wallpaper komputer jinjing ini menampilkan lambang partai dan tidak bisa diubah.
Pada pemilu 2016, di negara bagian Tamilnandu, partai politik membagikan televisi sampai pengolah makanan listrik (food processor). Ironisnya, masih banyak desa-desa di wilayah ini yang tidak dialiri listrik — jadinya pemberian itu mubasir.
Sumber berita: thenexweb.com
