Sandi: Gaungkan Semarak Asian Games 2018

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno

TAHUN depan ibukota Jakarta bakal menggelar hajat besar. Bersama Palembang, Sumatera Selatan, keduanya didaulat sebagai tuan rumah penyelenggara Asian Games 2018. Namun, sepertinya greget dari gelaran pesta olahraga terakbar se-Asia itu belum terlihat.

Untuk itu, Wakil Gubenur DKI Jakarta Sandiaga Uno, menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mulai menggaungkan semarak Asian Games 2018. Hal itu disampaikannya lewat rapat branding image dengan sejumlah stakeholder.

“Asian Games ini belum timbulkan fever di Jakarta, Palembang, Indonesia, makanya kita ingin pastikan Asian Games dirasakan betul bukan hanya warga jakarta tapi masif. Makanya kita perintahkan sampai level kelurahan untuk mengangkat dan menggaungkan (Asian Games),” kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Rabu (13/12).

Politisi Gerindra ini menjelaskan, secara konkrit nantinya di setiap kelurahan akan dipasang banner dan sticker-sticker Asian Games. Selain itu, dirinya mendorong di setiap penyelenggaraan lomba olahraga tingkat kelurahan tetap ada branding Asian Games.

“Di setiap satu kecamatan akan ada sticker, kemudian ada 600 standing banner yang bisa dibagikan, bukan hanya di kelurahan tapi di kantor Samsat, ada 15 ribu warga sehari datang di sana,” tandasnya. ***

Bakal Ada Bioskop Rakyat di Pasar Tradisional

UNTUK memasyarakatkan film sebagai tontonan warga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PD Pasar Jaya menggandeng Parfi ’56 untuk menghadirkan bioskop bagi masyarakat dengan sebutan Bioskop Rakyat.
Bioskop ini akan hadir secara bertahap di pasar-pasar tradisional yang tersebar di lima kota dan satu kabupaten.  “Selain itu, untuk menyediakan hiburan edukatif dan terjangkau,” jelas Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.
Bioskop ini akan hadir secara bertahap di pasar-pasar tradisional yang tersebar di lima kota dan satu kabupaten. “Ini sekaligus untuk mendukung transformasi imej PD Pasar Jaya yang relevan dengan kekinian,” ujarnya.
Sandi menuturkan, sebagai tahap awal, penonton Bioskop Rakyat ini dikhususkan bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan pegawai berstatus Pekerja Harian Lepas (PHL). “Ada 800 ribu penerima KJP, ada 93 ribu PHL. Itu yang sudah kita tentukan untuk dapat menikmati Bioskop Rakyat,” jelasnya.
Menurut Sandi, pada kesempatan ini, Parfi ’56 mengusulkan agar 70 persen film yang disuguhkan nanti memiliki misi pendidikan dan juga mengangkat sejarah, kebudayaan, kearifan lokal, pariwisata serta nilai kebangsaan.
Sementara 30 persennya berisi film-film Indonesia lainnya, termasuk dokumenter dan film daerah. “Kita akan cari investor juga yang mau ikut keberpihakan dengan perfilman Indonesia,” ucapnya.
Sementara itu, Dirut PD Pasar Jaya, Arief Nasrudin menjelaskan, rencananya ada dua lokasi pasar tradisional yang akan dijadikan proyek percontohan Bioskop Rakyat.  Dua pasar yang dimaksud masing-masing Pasar Jaya Teluk Gong dan Pasar Baru. “Targetnya sudah ada, penerima KJP dan PHL semua sudah bisa nikmati hiburan ini,” tandasnya.***

Usai Dilantik, Anies – Sandi Siap Temui Presiden Jokowi

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta oleh Presiden Jokowi, Senin (15/10) di Istana Negara, Jakarta.

PRESIDEN Joko Widodo, Senin (16/10) sore resmi melantik pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Pemprov DKI Jakarta, periode 2017 – 2022 di Istana Negara. Dalam kesempatan itu hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, pimpinan lembaga negara, para menteri kabinent kerja, pimpinan partai pengusung Anies – Sandi, serta anggota DPRD DKI Jakarta.

Prosesi pelantikan diawali penyerahan petikan Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan Anies Baswedan – Sandiaga Uno, sebagai Gubernur dan Wakill Gubernur DKI  Jakrta, periode 2017 – 2022. Selanjutnya, Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, pasangan Anies – Sandi ini melakukan kirab budaya berjalan menuju istana Negara.

Seusai pelantikan, Anies Baswedan kepada wartawan menjelaskan, fase kampanye telah selesai. Setelah dilantik, tambah Anies, sekarang saatnya mulai serius bekerja untuk menunaikan semua janji pada saat kampanye.

Tentang program kerja, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjelaskan, semua melalui program dan kegiatannya yakni memastikan bahwa  Gubernur DKI Jakarta adalah gubernur semua. “Gubernur semua, maksudnya gubernur untuk mereka, baik yang memilih maupun yang tidak, karena itu semata-mata mekanisme pengambilan putusan untuk menentukan siapa yang menjadi gubernur,” papar Anies.

Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menambahkan, dirinya dan Sandiaga Uno menginginkan Jakarta yang berkeadilan, Jakarta milik semua, bukan milik sekelompok orang atau mereka yang memiliki uang saja, tapi juga milik mereka yang ingin mendapatkan kesejahteraan.

Terkait pesan dari Presiden Jokowi, menurut Anies, Presiden Jokowi telah menyampaikan dalam 1 – 2 hari ini, beliau akan mengundang dirinya untuk bertemu. “Insya Allah kami siap bertemu,” katanya. ***

Djarot Saiful Hidayat, Lelaki Mulia Pembawa Pedang

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, memungkasi masa tugasnya 15 Oktober 2017. Kepemimpinannya yang merakyat dan tegas, memberi kesan tersendiri bagi warga Ibukota.

HARI INI, tanggal 15 Oktober 2017, hari terakhir Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjabat. Besok, kursinya akan diduduki Anies Baswedan. Berikut tulisan singkat (sebagai biografi), tetapi cukup panjang (sebagai tulisan di media online), tentang sosok Djarot.

Alkisah, Gorontalo menjadi saksi kelahiran pemimpin masa depan Indonesia. Anak keempat dari keluarga Mochammad Tojib, seorang pensiunan militer dari detasemen perhubungan ini, lahir pada 30 Oktober 1955. Ketika baru lahir, sang ayah memberinya nama Saiful Hidayat.

Semasa kecil, ia sering diasuh penjual tempe langganan ibunya. Saat itu ia sering sakit-sakitan. Maka pengasuhnya yang penjual tempe itu pun memanggilnya Djarot. Sebagaimana kepercayaan umum masyarakat Indonesia kala itu—bahkan hingga kini, anak yang sering sakit-sakitan perlu ganti atau tambah nama.

Tak ayal, panggilan Djarot pun melekat dan akrab di tengah keluarganya. Jadilah ia menyandang nama baru, Djarot Saiful Hidayat. Menurut orangtuanya, nama panjang itu bermakna: laki-laki (Djarot) pembawa pedang (Saiful) yang diberikan petunjuk dan kemuliaan (Hidayat).  Berdasar tambahan nama Djarot itu, ibunya, Alifah, menyisipkan doa agar kiranya si bocah yang sempat sakit-sakitan itu kelak akan menjadi anak laki-laki yang bisa memimpin dan memberikan petunjuk maupun teladan bagi banyak orang.

Sebagai anak pejuang, Djarot diasuh dalam lingkungan keluarga yang sudah terbiasa bekerja keras. Pekerjaan apa pun ia lakukan. Sedari bertani, beternak, dan berjualan di pasar. Sambil bekerja, ia tak pernah sama sekali meninggalkan bangku sekolah. Sewaktu kecil, ibunya mendirikan toko kelontong di rumah guna membantu menghidupi kebutuhan keluarga. Bersama enam saudaranya, ia bergantian menjaga toko kelontong ibunya itu.

“Karena sering jaga, jadi saya tahu harga gula dan beras. Saya tahu kualitas dan jenisnya. Alhamdulilah, bisa menghidupi sekolah kami sampai sarjana,” kenang Djarot dalam sebuah sesi wawancara dengan sebuah media nasional. Berkat kerja keras orangtuanya, Djarot dapat mengenyam pendidikan tinggi di beberapa universitas bergengsi. Djarot tercatat pernah menimba ilmu di Universitas Brawijaya, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi pada 1986. Ia pun mendaftar sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Politik hingga memeroleh gelar Magister (S2) pada 1991.

Perjalanan hidup mengantarnya menduduki posisi walikota Blitar ke-21 tahun 2000 dengan masa bakti 2000-2005. Usai merampungkan satu periode, masyarakat Blitar kembali memilihnya sebagai untuk periode dua (2005 – 2010).

Menyulap Kota Blitar

Selama menjadi walikota, Djarot berhasil menata ribuan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dulunya kumuh, di kompleks alun-alun—menjadi tertata rapi. Tak hanya itu, mantan anggota DPR RI (1 Oktober 2014-12 Desember 2014) ini juga membatasi pusat belanja modern (mall). Ia lebih memilih menata pasar tradisional dan PKL dengan konsep matang dan berpihak pada rakyat kecil, dibanding mengizinkan berdirinya pusat perbelanjaan yang justru meminggirkan mereka. Menilik keberhasilan tersebut, tak heran jika Djarot dijuluki sebagai pakar pasar tradisional. Kebijakannya ternyata mampu mendongkrak roda perekonomian di Blitar.

Salah satu inovasi Djarot selama menjabat walikota adalah, mengeluarkan kebijakan pemugaran rumah tak laik huni dengan menyediakan dana hibah. Pemerintah Blitar mengucurkan uang insentif guna memperbaiki rumah warga yang tak laik huni senilai Rp4,5-7 juta per rumah. Melalui kebijakan ini, Djarot juga berhasil membangkitkan kembali semangat bergotong-royong di tengah masyarakatnya—dengan bahu membahu memugar ribuan rumah reyot di sekitar mereka.

Sampai akhir masa jabatannya, lebih 2.000 rumah reyot telah dipugar di beberapa kelurahan dan desa. Djarot pun berhasil mengubah Blitar yang tadinya hanya sebuah kota kecil dan miskin, menjadi daerah terkaya nomor dua di Jawa Timur. Kerja kerasnya melayani warga dan membangun kota, mengantarnya meraih pelbagai penghargaan.

Walikota yang Gemar Blusukan

Sejak menjabat walikota, Djarot sudah menunjukkan kepedulian dan keberpihakan pada rakyat miskin. Bahkan dari apa yang dilakukannya, terbukti Djarot tak sekadar peduli dan berpihak, melainkan memang menyelami hati nurani rakyat jelata. Sejak awal menjabat, Djarot suka blusukan menggunakan sepeda dan sepeda motor Yamaha Scorpio Merah. Hanya dengan memakai kaos oblong, ia mengitari beragam tempat di Blitar, menyapa dan mendengar aspirasi rakyat tanpa protokoler, dan (mengundang) liputan pers.

Selama sepuluh tahun memimpin Blitar, banyak langkah berani dan inovatif ia lakukan. Seperti menolak mobil dinas baru saat awal dilantik. Ia malah memilih memakai mobil bekas walikota pendahulunya, jenis Toyota Crown—sampai akhir masa jabatan.

Djarot saat dilantik, ternyata baru melepas masa lajangnya. Pasangan suami-istri tersebut tidak memiliki aset tanah ataupun rumah pribadi di Blitar, selain rumah dinas yang disediakan Pemkot. Prihatin melihat kenyataan itu, salah seorang stafnya di Pemkot, datang menghadap dan menawarkan sebidang tanah untuk ia ambil secara gratis. Tanah tersebut cukup luas, berkisar hektaran, terletak di kawasan strategis. Tanah itu tidak terdata di aset Pemkot dan bisa dimiliki 100 persen atas nama pribadi. Tanah gendom yang statusnya aman untuk dikuasai secara pribadi. Lantas apa keputusan Djarot? Ia tegas menolak. Ia malah meminta stafnya agar mendata semua aset pemerintah dan tanah gendom itu masuk dalam aset Pemkot, sehingga tanah-tanah tak bertuan jadi terdata sebagai aset Pemkot Blitar.

Keberhasilan Djarot menata PKL di Blitar, serta pengalaman memimpin sebuah kota selama dua periode tanpa cacat, mengantar Drs. Djarot Saiful Hidayat, Msi, menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot tak hanya menjalankan tugas berjuang bagi rakyat kecil. Ia juga berkeinginan menjadikan Jakarta provinsi yang tetap menjunjung tinggi adicita bangsa, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol persatuan bangsa. Sebagai kader Partai PDI-Perjuangan, Djarot juga menerapkan Dasa Prasetia selaku tujuan yang telah ditetapkan partainya.

Setelah dilantik, kesederhanaan seorang Djarot tidak berubah. Pada Ahok, ia meminta disediakan lima sepeda motor untuk digunakan blusukan. Satu sepeda motor ditempatkan di rumah. Sisanya ditaruh di lokasi-lokasi blusukan. “Saya sengaja memesan lima unit sepeda motor, karena perjalanan menggunakan sepeda motor mampu menghemat waktu, dan lebih gesit. Berdaya jangkau lebih luas ketimbang mobil. Saya bisa masuk ke gang di kampung-kampung,” ujar Djarot.

Blusukan tetap menjadi bagian dari rutinitasnya sebagai wakil gubernur DKI. Dalam setiap kesempatan blusukan ke pemukiman padat penduduk, Djarot tak segan duduk bersama warga. Ia sering terlihat makan bersama dengan makanan dan minuman yang sama dengan warganya.

Ia pun dengan tenang mendengarkan segala keluh-kesah warga, lalu memberikan jawaban dengan bijak terhadap kritikan, keluhan, dan aspirasi warga yang dialamatkan ke Pemprov DKI Jakarta.

“Ya dengan bincang-bincang bareng warga, kan saya jadi tahu permasalahan yang terjadi di antara mereka. Lalu bisa kami beri jalan keluar langsung. Warga nggak perlu menunggu lama. Misalnya, aliran air bersih nggak ada, kami minta PAM Jaya membereskan. Ada pungli, kami minta instansi terkait mengurusnya. Jadi langsung kan,” jelas Djarot.

Namun di balik kerja nyata yang telah ia lakoni sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengakui dirinya belum berbuat banyak bagi Ibukota. Sebab ia hanya menjalankan peran, guna mewujudkan visi-misi Joko Widodo  dan Basuki Tjahaja Purnama sewaktu terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta saat pemilihan umum kepala daerah pada 2012. Sebuah pengakuan yang timbul dari kerendahan hatinya yang terdalam.

Garis tangan kemudian mengantarnya menjadi Gubernur DKI Jakarta, melalui penetapan tanggal 15 Juni 2017, menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dipenjara karena kasus penistaan agama. Lima bulan (saja) Djarot menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sekalipun begitu, kepemimpinannya yang santun kepada rakyat kecil, dan tegas menegakkan aturan, telah meninggalkan kenangan tersendiri bagi warga Ibukota. ***

Sandiaga Bantah Semir” Anas Urbaningrum Rp 100 M

 

WAKIL Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Salahuddin Uno, Selasa (23/5/2017) datang memenuhi panggilan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan atas dua kasus yang berbeda.

“Saya kooperatif penuh, dan mengenai materinya sendiri masih menunggu dari penyidik. Dan ini berkaitan dengan posisi saya sebagai Komisaris di PT Duta Graha Indah. Dan saya sudah mundur beberapa tahun yang lalu,” kata Sandiaga di Gedung KPK.

Dikatakan, dirinya  datang ke KPK untuk memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT Duta Graha Indah, posisi yang saat ini sudah tak dijabatnya lagi. Pemanggilan ini ada kaitannya dengan  kasus pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RS Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan pembangunan pembangunan wisma atlet di Palembang. Dia meyakini untuk kedua kasus tersebut, bahwa ia tidak terlibat.

“Itu akan saya berikan klarifikasi secara menyeluruh. Saya tidak kenal dengan Nazaruddin dan tidak pernah berkomunikasi dengan beliau,” kata Sandiaga.

Disinggung mengenai kaitannya dengan  mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Sandiaga menjelaskan dirinya  memang mengenal tokoh muda tersebut. Namun dia menandaskan, dalam pertemuannya dengan Anas,  mereka hanya mendiskusikan tentang bagaimana peran pemuda dalam pembangunan.

Sandiaga  juga membantah “kicauan” Nazaruddin, yang menyebutkan bahwa Anas minta Sandiaga menyediakan dana  Rp100 miliar. “Itu sama sekali tidak benar dan sama sekali tidak terlibat,” kata Sandiaga menegaskan.

Saatnya Pendukung Ahok – Anies Rekonsolisasi

LUPAKAN hiruk pikuk yang berceceran menjelang pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) DKI Jakarta. Ketika dua figur calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan, yang sebelumnya saling berseberangan demi kepetingan mereka merebut kursi eksekutif puncak di Pemprov Ibukota Jakarta, telah “berdamai” massa pendukung seyogianya move on, kembali ke titik netral.

Setelah memastikan kemenangan dalam Pilkada Gubernur DKI –sementara ini baru lewat hitung cepat—Anies menyambangi Gubernur Ahok di Balaikota. Ahok sendiri, Rabu sore sudah menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan Anies – Sandi. Pertemuan kedua pemimpin di DKI itu menyejukkan, sebagai peta jalan untuk rekonsiliasi antarpendukung setelah pungkasnya Pilkada 2017.

Kepada wartawan, usai bertemu Ahok di Balaikota Kamis pagi, Anies menjelaskan ada dua hal pokok yang dibincangkan gubernur dan gubernur terpilih tersebut. “Pertama, soal Pilkada kemarin. Kedua, kita sama-sama akan rekonsiliasi antarpendukung dan menjaga persatuan,” kata mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

Keduanya menginginkan, pasca Pilkada, para warga DKI Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya, benar-benar menjaga persatuan secara maksimal. Saatnya membuka lembaran baru, setelah Pilkada usai. “Kita mulai babak baru,” kata mantan Menteri Pendidikan Nasional itu.

Gubernur Ahok, yang tinggal menuntaskan tugasnya enam bulan ke depan, menjamin bahwa para pendukungnya akan tetap tenang menanggapi hasil Pilkada 2017 yang nantinya diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. “Pendukung saya tidak akan ribut-ribut-lah. Saya jamin itu. Kami percaya kok semua itu Tuhan yang mengatur. Takdir kan ditentukan oleh Tuhan. Hidup itu, ya begitu,” kata mantan Bupati Bangka Belitung itu.

Dalam masa transisi ini, Ahok bahkan siap membantu tim Anies-Sandi untuk memberikan segala informasi yang dibutuhkan dalam rangka membangun Jakarta, di antaranya keterbukaan APBD. Menurut Anies, Basuki sangat terbuka, bahkan bersedia memberi contoh tentang program Anies-Sandi yang perlu dianggarkan dalam APBD, dan hal-hal apa yang mesti disiapkan semenjak mula. ***