Presiden Joko Widodo dihadapan ribuan hadirin di Sentul International Convention Center, Bogor, menyampaikan Visi Indonesia–foro instagram jokowi
JAYAKARTA NEWS— Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) dibubarkan hari ini namun KIK tetap ada dan
tetap solid mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin selama lima tahun
mendatang. Demikian disampaikan Wakil Sekretaris TKN KIK Verry Surya Hendrawan,
Jumat (26/7/2019).
TKN KIK , jelasnya, adalah Tim yang
dibentuk dengan tujuan untuk memenangkan Paslon 01, pasangan Joko Widodo dan Romo Kyai Ma’ruf Amin. Tim
ini telah bekerja sesuai dengan arahan dari Paslon: untuk selalu berkampanye dan
berkontestasi dengan cara-cara yang konstitusional, jujur, amanah dan sesuai
dengan Kepribadian Bangsa Indonesia
“Alhamdulillah, Puji Syukur bahwa tujuan dan arahan tersebut, dapat kami
penuhi dan laksanakan. Tugas telah ditunaikan,” kata Verry sebagaimana dikutip
dari rilis yang diterima redaksi.
Dengan selesainya tugas ini, maka TKN KIK resmi dibubarkan hari ini, Jumat,
26 Juli 2019. Pembubaran dilakukan
langsung oleh Capres Terpilih, Joko Widodo. Hal tersebut juga akan segera
diikuti dengan pembubaran TKD (Tim Kampanye Daerah) di 34 Provinsi, dan seluruh
Kabupaten & Kota di seluruh Indonesia. Semua kader Parpol dan Anggota ormas
/ Relawan akan kembali ke wadah Organisasi masing2
Terkait KIK, Verry menegaskan, KIK akan terus ada, hadir, solid dan sepakat
konsisten untuk aktif mengawal pemerintahan Pak Jokowi-Romo Kyai Ma’ruf Amin
selama lima tahun mendatang
Semua 10 Parpol (5 di dalam dan 5
diluar parlemen DPR RI), akan terus aktif dan kritis di pemerintahan maupun
legislatif. Bersama Bergerak demi kepentingan Nasional, yaitu: Indonesia Maju
Menuju Masyarakat Adil dan Makmur.
“Kami memiliki nafas perjuangan
yang seirama. Dan selama hampir 1 tahun bersama-sama di TKN KIK, semakin
menguatkan hubungan politis-profesional-individual ke-10 parpol. Kami meyakini
sepenuhnya bahwa soliditas ini, akan terus membawa kebaikan untuk Bangsa dan
Negara tercinta, Indonesia,” pungkasnya. ***/ebn
JAYAKARTA NEWS—Pemilu
sudah selesai. Saatnya kembali kedalam kehidupan nyata dan kembali pada
kebudayaan asli Indonesia yaitu guyub dan saling hormat menghormati. Karenanya,
kepada seluruh rakyat agar menghentikan segala bentuk pertengkaran, permusuhan
dan kebencian terutama di emdia sosial dan dalam kehidupan sehari-hari.
Seruan tersebut disampaikan Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP
PDI Perjuangan, lewat rilis yang diterima redaksi, Selasa (21/5/2019). “Pemerintah
dan kekuasaan harus terus diawasi tetapi dengan cara-cara yang beradab,
terhormat dan dilandasi oleh niat baik,” ujar Hasto.
Ditambahkannya, konstitusi kita menyediakan mekanisme hukum
untuk menyelesaikan perbedaan atau ketidakpuasan. ” Kami menyarankan agar
mekanisme hukum itu dipergunakan sehingga dengan demikian kita menjadi bagian
dari upaya membangun peradaban politik yang lebih baik,” katanya.
Di bagian lain, Hasto juga menyampaikan hal terkait hasil
pleno rekapitulasi suara manual hasil Pemilu 2019 yang diumumkan KPU Pusat
baru-baru ini. PDI Perjuangan, ujarnya,
mengucapkan selamat kepada pasangan terpilih Joko Widodo dan Kyai Ma’ruf
Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019 –
2024. Semoga pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat menjalankan
amanah dan kekuasaan dengan baik dan merealisasikan apa yang sudah dijanjikan
dan diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia.
PDI Perjuangan juga berterima kasih kepada seluruh jajaran
partai koalisi Pasangan Joko Widodo – Kyai Ma’ruf Amin, kepada seluruh Tim
Kampanye Nasional dan Daerah, Saksi-saksi di TPS dan kepada seluruh Relawan
yang telah berjuang, berkorban dan bahu membahu dalam memenangkan Pemilu 2019.
“ Kami juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada
pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno serta partai koalisinya yang telah
menjadi partner dalam kompetisi pemilu yang beradab dan demokratis. Kami
berharap agar setelah pemilu selesai kita semua dapat meneruskan kembali hal
yang menjadi tujuan dari proses pemilu dan demokrasi, yaitu bergotong – royong
membangun kesejahteraan bangsa demi kemajuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia,” kata Hasto.***ebn
Pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin–foto kompas.com
JAYAKARTA NEWS—Komisi
Pemilihan Umum menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pemenang
Pilpres 2019, menyusul telah selesainya rekapitulasi Pemilu 2019. Pasangan Joko
Widodo-Ma’ruf Amin dinyatakan unggul 55,50% , sedang pasangan Prabowo-Sandiaga
Uno 44,50%. Hasil pilpres itu ditetapkan dalam keputusan
nomor 987. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan
suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN).
Komisioner KPU Evi Novida
Ginting Manik dalam rapat pleno KPU di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019)
dini hari menjelaskan, jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01
Jokowi-Ma’ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres
nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239.
Seperti diketahui,
Jokowi-Ma’ruf unggul di 21 provinsi, yang terdiri atas Gorontalo, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi
Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung. Selanjutnya pasangan nomor urut
01 itu menang di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.
Kemudian Jokowi-Ma’ruf unggul di Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah,
Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua.
Sementara itu, 13 provinsi lainnya dikuasai
pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.***/ebn
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri buka puasa bersama Partai Golkar, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/5) malam. (Foto: Setpres)
JAYAKARTA NEWS—Presiden
Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar
beberapa waktu lalu dilakukan berdasarkan pada peraturan, ketentuan, dan
mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-undang itu
sendiri dalam proses pembentukannya dibicarakan dan disepakati oleh seluruh
pihak di DPR.
Maka, sebagai negara yang
menganut prinsip-prinsip demokrasi yang baik, menurut Presiden, sudah selayaknya
apabila seluruh pihak berpedoman pada mekanisme yang ada, termasuk untuk
menyelesaikan perselisihan bila memang diperlukan.
“Ini kan mekanisme menurut
Undang-Undang yang sudah disepakati bersama di DPR. Semua fraksi ada, semua
partai ada. Harusnya mekanisme konstitusional yang diikuti. Kita ini membuat
fondasi dalam berdemokrasi, harus diikuti,” kata Presiden Jokowi usai
menghadiri acara berbuka puasa bersama dengan Partai Golkar, di Hotel Sultan,
Jakarta, Minggu (19/5) malam. Demikian dikutip dari laman setkab.go.id
Apalagi ajang demokrasi Pemilu yang digelar lima tahunan ini
bukanlah kali pertama digelar di negara kita. Masyarakat pun sudah terbiasa dan
memahami proses serta tahapan yang dilalui untuk menentukan pemimpin bangsa
pilihannya masing-masing.
“Kita ini sudah
menyelenggarakan Pemilu secara langsung bukan sekali-dua kali. Prosesnya itu
sudah jelas. Tanggal 17 April yang lalu rakyat sudah memutuskan. Setelah itu
ada proses penghitungan. Proses ini semua diikuti. Proses demokrasi memang
seperti itu,” kata Presiden.
Dengan demikian, Kepala Negara
berharap agar apabila nantinya terdapat pihak-pihak yang merasakan
ketidakpuasan atas hasil Pemilu yang ditetapkan, pihak-pihak tersebut bersedia
memberikan pembelajaran politik dan demokrasi yang baik dengan mengikuti mekanisme
yang tersedia dan menjadi aturan main bersama.
“Yang namanya kalah itu pasti
tidak puas. Enggak ada yang namanya kalah terus puas. Nah, kalau (merasa) ada
kecurangan laporkan ke Bawaslu, kalau yang besar sampaikan ke MK,” tutur Kepala
Negara.
Acara buka puasa bersama
Partai Golkar itu dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus DPD Partai Golkar
seluruh Indonesia. Selain itu hadir Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga
Hartarto, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta, dan Wakil Ketua
MPR Mahyudin.
Sementara Presiden Jokowi
didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Kemaritiman Luhut B.
Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri
Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.***/ebn
Ketua TKN Erick Thohir memberi penjelasan pada puluhan jurnalis asing peliput Pemilu Indonesia di War Room TKN, Selasa 30/4/2019–foto istimewa
JAYAKARTA NEWS—Transparansi Tim Kampanye Nasional (TKN) dalam proses perhitungan hasil Pilpres 2019 mendapat tanggapan positif dari perwakilan media asing yang berkantor di Jakarta. Sebanyak 50 media asing mendapat kesempatan untuk melihat war room milik TKN yang bertempat di Gedung High End, Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Menurut Erick Thohir, Ketua TKN, kegiatan mengundang media
asing ke war room yang merupakan ruang perhitungan formulir C1 hasil Pilpres
2019 merupakan upaya keterbukaan yang dilakukan TKN untuk menunjukkan tidak ada
data yang ditutup-tutupi atau kecurangan yang selama ini sering dituduhkan dari
kubu 02 terhadap pelaksanaan Pilpres 2019.
“Di sini, semua media bisa melihat bahwa hasil perhitungan
kami yang menunjukkan bahwa Jokowi –
Ma’ruf Amin unggul dalam real count tidak jauh berbeda dengan perhitungan riil
KPU. Bahkan tak jauh berbeda dengan
quick count beberapa lembaga survey,” jelas Erick dalam press briefing dengan
media asing di War Room TKN.
Foto istimewa
Dalam press briefing yang juga dihadiri Sekjen TKN, Hasto
Kristianto, Direktur Relawan dan Saksi TKN, Lukman Edy dan Wadir Komunikasi
Politik TKN, Meutya Hafid, para wartawan asing juga menyaksikan proses para
relawan saat mengisi data hasil C1 yang dikumpulkan dari seluruh TPS di
indonesia. Perwakilan media yang hadir antara lain, Reuters, AFP, AP, Asahi
Shimbun, Kyodo News, The Straits Times, The Sydney Morning Herald,
“Meskipun belum sempurna, Pilpres 2019 berjalan dengan
dengan baik. Terlepas dari kompleksitas sistem, pemilu kita berjalan secara
adil, jujur dan terbuka. Saya mengundang media asing ke war room ini untuk
memperlihatkan bahwa kami bekerja sepenuh hati, jujur, dan total agar pemilu
ini memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambah Erick.
Ketua TKN itu menegaskan bahwa sebagai negara ke-3 demokrasi
terbesar, Indonesia menjadi contoh penyelenggaraan pemilu. Ini bisa dilihat
dari tingginya partisipasi pemilih hingga 81% demikian pula apresiasi dari
pemimpin negara dan banyaknya pengamat pemilu dr luar negeri.
Kesempatan bagi media asing untuk melihat war room TKN
mendapat apresiasi positif. Kepala Biro media Jepang, Asahi Shimbun di Jakarta,
Nogami menyatakan rasa puas karena bisa melihat bagaimana sistem pendataan
hasil pemilu 2019 bisa dilihat secara terbuka.
“Ini bagus, karena kami bisa melihat apa yang dilakukan TKN
dalam mempertanggungjawabkan hasil perhitungan Pilpres 2019 lalu. Apa yang
dilakukan TKN ini jauh lebih baik dari tim Prabowo dalam menjelaskan tentang
hasil pemilu,” ucap Nogami. ***/ebn
JAYAKARTA NEWS—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah mengirimkan surat bernomor S-316/KMK.02/2019 kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait permintaan santuan bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia dan sakit selama dan sesudah melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019, tanggal 17 April lalu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Arief Rahman Hakim menjelaskan, besaran santunan yang disetujui pemerintah melalui Menkeu bagi petugas KPPS yang meninggal dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 adalah Rp36 juta, cacat permanen Rp30,8 juta, luka berat Rp16,5 juta, dan luka sedang Rp8,250 juta. Demikian dikutip dari laman setkab.go.id
“Besaran santunan ini berlaku sejak bulan Januari untuk petugas ad
hoc KPU hingga berakhirnya masa kerja sesuai Surat Keputusan
pelantikan/pengangkatan yang bersangkutan,” tulis Sri Mulyani dalam surat
tersebut.
Dalam surat tertanggal 25 April
2019 itu, Menkeu menekankan, agar pelaksanaan pemberian santunan ini tetap
memperhatikan prinsip keadilan, kewajaran dan kepatutan, serta dengan
memperhatikan ketersediaan pagu kegiatan berkenan.
“Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari
korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip
kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,”
tegas Sri Mulyani.
Sejauh ini berdasarkan data yang terhitung di KPU hingga Senin (29/4) pukul 08.00 WIB, total ada 2096 petugas KPPS dari 34 provinsi yang meninggal dan 2.151 orang sakit akibat kelelahan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Pemilu Serentak. ***/ebn
Gubernur Banten Wahidin Halim–foto Dinas Kominfo Prov Banten
JAYAKARTA NEWS—Gubernur
Banten Wahidin Halim mengimbau kepada masyarakat Banten agar tetap senantiasa
menjaga kondusivitas wilayah Banten pasca penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)
2019. Gubernur juga mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing dengan isu-isu
negatif yang menurutnya dapat merusak keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa.
“Termasuk ada yang mengatakan isu people power itu, masyarakat jangan sampai terganggu, jangan
emosional, jangan sampai terjebak. Kalau ada suatu isu, tabayyun saja atau konfirmasi tentang isu tersebut,” tegas
Gubernur usai melakukan silaturahmi dengan tokoh agama dan pegawai Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Aula Bappeda Provinsi Banten,
Kamis (25/4/2019).
Gubernur Wahidin bersama para tokoh agama dan pegawai Kanwil Kementerian Agama Prov Banten–foto Dinas Kominfo Prov Banten
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur bersilaturahmi dengan para
pegawai Kemenag yang aktif dalam kegiatan keagamaan yang ada di Provinsi
Banten. Gubernur berharap, para tokoh dan pegawai Kemenag tersebut dapat
mengajak masyarakat Banten untuk turut menjaga kondusivitas dan persatuan
bangsa khususnya di wilayah Provinsi Banten.
Gubernur beranggapan, perbedaan yang terjadi saat Pemilu
sebaiknya tidak sampai terus terbawa hingga pasca Pemilu. Apalagi, lanjutnya,
sampai merusak persatuan dan kedamaian yang sudah terjalin baik dan harmonis di
Provinsi Banten selama ini.
“Silaturahim ini untuk menyatukan masyarakat. Agar
masyarakat yang tadinya berbeda pilihan dan pendapat saat Pemilu tidak sampai
dipertajam hingga menimbulkan pertikaian,” ujar Wahidin.
Situasi kondusif yang ada di Banten saat Pemilu berlangsung,
lanjut Wahidin, merupakan bukti masyarakat Banten adalah orang-orang yang
cerdas dan bersatu. Kendati demikian, ia memastikan bahwa pihaknya akan terus
bersinergi dengan aparat dan tokoh masyarakat di Banten dalam menjaga keamanan
pasca pemilu 2019.
Foto Dinas Kominfo Prov Banten
“Rakyat Banten itu cerdas. Sudah berapa kali Pemilu,
Pilkada semua aman. Jumlah partisipasi masyarakat di Banten juga saya puas,
lebih dari 70 persen kan hampir 80,” ucapnya.
Terkait adanya berita bohong atau hoaks yang sering
bermunculan saat ini hingga memicu pertikaian, ia meminta agar masyarakat Banten bisa selektif
dalam menerima informasi, serta tidak melakukan respons yang salah atas suatu
berita yang nantinya tidak hanya akan merugikan diri sendiri, melainkan juga
Provinsi Banten itu sendiri.
“Kan kalau istilah pak Kanwil Kemenag itu ‘saring’ dan
‘sharing’ jadi disaring dulu, tabayyun
dulu, baru setelah itu bisa sharing,” tambahnya.***/ebn
JAYAKARTA NEWS—Sebanyak 86 petugas Pemilu meninggal usai melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Pemilu Serentak 17 April 2019. Tingginya angka ‘korban jiwa’ Pemilu Serentak ini menjadi sorotan banyak pihak yang menghendaki dilakukan evaluasi menyeluruh dan mendalam terkait pelaksanaan Pemilu ini. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo telah setuju untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu yang telah meminta banyak korban jiwa itu.
“Setelah pengumuman KPU resmi, kemungkinan pemerintah baru
akan membahas bersama dengan DPR. Saya kira ini harus dibahas dengan DPR baru,”
ujar Tjahjo. Mendagri sendiri juga merasa prihatin dengan banyaknya petugas
Pemilu yang meninggal akibat kelelahan dalam menjalankan tugasnya.
“Kami menunggu usulan dari Bawaslu dan KPU. Itu saja secara
prinsip. Ya saya yakin pemerintah akan memberikan penghargaan tapi kalau soal
anggaran itu biar nanti Bawaslu dulu fixnya berapa yang sakit, berapa yang
gugur termasuk KPPS-nya termasuk para anggota Polri ya,” kata Mendagri kepada
wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin
(22/4) siang.
Ia meyakini, KPU sekarang tentu sudah membuat evaluasi.
Kemendagri juga sudah membuat evaluasi yang menyangkut keputusan MK,
keserentakan itu apakah harus hari, tanggal, jam, bulan yang sama. Yang kedua
juga evaluasi di Kementerian dalam Negeri mengenai masa kampanye apakah
harus sekian bulan, itu saja.
“Saya kira yang penting bagaimana membangun sebuah sistem
pemilu yang demokratis tetapi yang lebih efektif, lebih efisien,” ujar
Mendagri.
KASUS BUPATI MADINA
Terkait dengan permintaan pengunduran diri Bupati Mandailing
Natal (Madina), Sumatra Utara, Dahlan Hasan Nasution karena kekalahan calon
yang didukungnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku sudah menerima suratnya.
Tetapi ia menilai surat tersebut salah alamat.
“Harusnya kalau seorang bupati ada keinginan mau mundur itu
diajukan dulu ke DPRD kemudian hasilnya diserahkan kepada gubernur, baru
gubernur menyerahkan kepada Mendagri. Itu saja,” kata Tjahjo.
Mendagri mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Pemda
Sumut terkait dengan permintaan pengunduran diri Bupati Madina itu. Ia berjanji
akan memaggil Bupati Madina karena ini sebuah proses yang tidak lazim.
“Seorang bupati yang cukup berhasil di daerahnya kenapa hanya masalah politis pertimbangannya dia mundur. Itu saja. Kalau kami setujui nanti akan menjadi sebuah preseden,” terang Mendagri. ***/setkab/ebn
JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, tidak masalah jika para pihak yang terlibat dalam kompetisi Pemilihan Umum (Pemilu) masing-masing saling mengklaim. Asal hal itu dilakukan dalam koridor hukum dan tidak mengganggu ketertiban umum.
“Komentar boleh saja ya, mengklaim boleh juga, tidak ada masalah. Tapi yang penting kita punya aturan ya punya aturan, punya undang-undang, baik yang menyangkut pemilu maupun yang menyangkut kehidupan kita sebagai bangsa. Itu negara hukum. Selama itu tidak melanggar hukum, selama itu dilakukan tidak mengganggu ketertiban masyarakat ya itu silakan saja,” kata Wiranto kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4) siang. Demikian dikutip dari laman setkab.go.id.
Wiranto mempersilakan
masing-masing kontestan Pemilu membuat perhitungan, mengkalkulasi, membuat
statement. Tetapi ia mengingatkan, jangan sampai keluar dari ranah itu, jangan
keluar dari wilayah hukum pemilihan umum, undang-undangnya, peraturannya.
“Kalau keluar dari wilayah itu dan ternyata mengganggu
ketertiban umum, mengganggu keamanan nasional akan berhadapan dengan penegak
hukum. Aparat polisi, TNI dan sebagainya. Sudah jelas sekali kok ya, jelas
sekali,” tegas Wiranto.
Terkait dengan tudingan adanya
kecurangan masih, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, kalau ada masalah-masalah
seperti itu, termasuk ketidakpuasan, ada hukumnya, ada lembaganya yaitu
Mahkamah Konstitusi.
“Saya kira semuanya sudah
terjaga dengan bagus ya,” ujar Wiranto seraya mengingatkan, jangan sampai
menabrak hukum yang sudah dipastikan ditentukan. Ia menegaskan, hukum adalah
kesepakatan kolektif bangsa, jadi jangan sampai kesepakatan itu ditabrak,
menimbulkan ketidakjelasan.
Soal isu kecurangan sendiri, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, setiap pemilu, ya, pemilu 1999, 2004, 2009, 2014 selalu isunya kecurangan itu ada. Menurutnya ini, tidak masalah, dan akan diselesaikan lewat jalur hukum. “Ada, jalur-jalur itu ada. Tapi jangan diselesaikan sendiri, ya, jangan kemudian diselesaikan di lapangan. Itu namanya sudah menabrak undang-undang, menabrak undang-undang yang mengatur kemanan ketertiban masyarakat. Begitu…,” pungkas Wiranto .***/ebn
JAYAKARTA NEWS – Publik tiba-tiba heboh. Gara-gara ada tayangan di sebuah stasiun televisi nasional yang memperlihatkan keanehan. Ada tayangan hasil quick count dari sejumlah lembaga survei. Kemudian ada tayangan hasil rata-ratanya. Ternyata, angkanya tidak sinkron. Terbalik.
Pasangan 01, dalam grafis di 4 lembaga survei itu tertulis kalah. Tapi di grafis hasil rata-rata, tertulis menang. Tidak berselang lama, konten itu hilang. Tapi pemirsa terlanjur sempat memotret. Virallah fotonya di media sosial.
Masyarakat menilai stasiun TV itu telah melakukan penyiaran konten hoax. Apalagi, stasiun TV tersebut dikenal sebagai pendukung berat 01.
Saya tidak akan membahas soal tuduhan hoax itu. Juga tidak akan membahas masalah ketidaknetralan stasiun TV tersebut. Biarlah itu menjadi urusan pemirsa dan Komisi Penyiaran Indonesia saja. Atau mungkin akan diurus polisi, jaksa dan hakim.
Saya hanya akan membahas dari sisi teknik produksi. Apakah kesalahan itu karena ketidakkesengajaan? Atau justru sebaliknya?
Kalau melihat foto yang beredar, saya memperkirakan teknik produksinya menggabungkan antara teknik live camera dan live data. Live camera untuk menayangkan gambar presenter. Live data untuk menampilkan hasil-hasil quick count berbagai lembaga survei dan hasil rata-rata semua lembaga survei.
Selain itu juga ada live advertisement untuk menampilkan iklan dan live running text untuk menampilkan kepala berita dalam bentuk teks yang bergerak.
Dengan melihat banyaknya informasi yang muncul pada layar, saya perkirakan master control sebagai pusat kendali siar mengelola sumber konten yang tidak sedikit.
Agar semua sumber konten bisa menampilkan data, maka dibuatlah template graphics. Pada beberapa bagian template itu dibuat transparan. Agar data-data dari setiap sumber konten bisa terlihat di layar.
Setiap konten dipasang pada layer masing-masing. Banyak sumber konten berarti banyak layer. Bertumpuk-tumpuk. Karena itu harus ada yang transparan. Agar tidak terhalang dengan layer yang ada di depannya.
Dari perkiraan tersebut, sebab kesalahan pertama kemungkinan berasal dari penempatan kontennya yang tidak sesuai dengan template. Penempatannya terbalik. Kemungkinan kedua, kesalahan angka pada hasil rata-rata terjadi karena aplikasi proses penghitungan yang tidak akurat.
Untuk kemungkinan kedua ini, saya tidak punya data apakah system informasi dari setiap lembaga survei terkoneksi dengan satu aplikasi penghitung rata-rata atau tidak. Di stasiun TV lainnya, saya amati tidak ada. Hanya di stasiun ‘’itu’’ saja yang ada rata-ratanya.
***
Sembilan puluh sembilan persen konten yang diproduksi di studio televisi merupakan hasil rekayasa. Kalimat itu mungkin terdengar terlalu kasar. Seakan-akan studio TV merupakan pusat produksi konten tidak asli.
Saat belajar teknik produksi konten kali pertama di ‘’JTV’’ Surabaya tahun 2007, saya paling benci mendengar istilah itu. Telinga saya seperti tidak bisa menerimanya. Mana mungkin? Stasiun TV adalah media professional. Mosok menayangkan konten palsu?
Pemahaman saya ternyata berubah 180 derajat ketika mengenal teknik produksi menggunakan green screen. Seorang presenter masuk ke studio. Background-nya dinding warna hijau. Tapi di layar monitor hasil siaran, warna background itu sudah bukan hijau lagi. Berubah menjadi gambar pemandangan di sebuah desa. Sumber gambar ternyata foto dengan resolusi tinggi.
O… ini yang disebut rekayasa. Berati semua grafis bisa dimanipulasi. Kata saya dalam hati.
Pengetahuan saya semakin bertambah setelah ditugaskan Pak Dahlan Iskan membantu ‘’JAK TV’’ Jakarta tahun 2008. Di stasiun TV ini, teknik manipulasi grafisnya jauh lebih maju. Peralatannya lebih banyak. Lebih lengkap. Lebih modern. Operatornya juga lebih panjang jam terbangnya. Semua dari stasiun TV nasional.
‘’JAK TV’’ tidak hanya menggunakan teknik green screen dan chromakey yang sederhana. Stasiun TV yang berkantor pusat di SCBD itu juga sudah menggunakan berbagai aplikasi yang lebih kompleks.
Belajar dari pengalaman itulah, enam bulan setelah masuk ‘’JAK TV’’, saya terima tantangan Prof Dr Jimly Assidiqqi SH, ketua Mahkamah Konstitusi saat itu. Saat itu, Mahkamah Konstitusi ingin membangun studio produksi video edukasi.
Saya sodorkan konsep studio TV lokal yang saya lihat di ‘’JTV’’ maupun ‘’JAK TV’’. Studio kecil. Sederhana. Dan murah. Konsepnya menggunakan green screen. Karena mudah untuk melakukan manipulasi konten dengan teknik-teknik grafis terkini.
Maka, saya sarankan kepada Anda kalau menonton siaran TV, jangan baperan. Karena studio TV memang dilengkapi dengan peralatan dan teknologi untuk membuat konten manipulatif.
Semua redaksi stasiun TV bisa melakukan kesalahan. Yang netral dan terpercaya sekalipun. Apalagi yang terkenal tidak netral dan tidak terpercaya. ***
Joko Intarto, praktisi rumah produksi, redaktur tamu ‘’Rakyat Kalbar’’
