JAYAKARTA NEWS – Di awal September 2022 ini, telah terbentuk Gugus Tugas Daerah (GTD) Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sebanyak 383 dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian masih terdapat 131 kabupaten/kota yang belum membentuk GTD GNRM.
“Kenyataan ini cukup bagus, dari laporan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekarang sudah 75 % terbentuk GTD di Indonesia. Tinggal sekarang perlu penguatan dan aksi nyata yang mengimplementasikan 5 gerakan Revolusi Mental,” tutur Asisten Deputi Revolusi Mental Katiman Kartowinomo dalam Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) GTD GNRM Regional Tengah di Kabupaten Lombok Barat, Jumat (9/9).
Ditambahkan Katiman, Keberadaan GTD memiliki peranan penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan GNRM di daerah dengan turut menggerakkan secara kolaboratif seluruh komponen pentahelix yang berpartisipasi di dalamnya, meliputi Organisasi Perangkat Daerah, akademisi, kelompok masyarakat, kelompok dunia usaha, maupun media.
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Didik Suhardi menandaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk daerah. “Sebab, sejak sekarang sudah dilakukan perhitungan Indeks Capaian GNRM dan akan diluncurkan hasilnya di akhir tahun untuk provinsi dan direncanakan juga untuk kab/kota. Lebih-lebih, GTD GNRM diberikan mandat untuk mengelola dan mengonsolidasikan Pusat-Pusat Perubahan di lingkungannya melalui pewujudan Aksi Nyata,” tutur Didik.
“Aksi Nyata ini dapat digali dan diperkuat potensinya melalui proses pemetaan kondisi mentalitas sosial budaya yang hadir. Untuk selanjutnya, mendorong model kegiatan aksi nyata perubahan ataupun praktik baik berdasarkan potensi yang ada, serta dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutur Didik seraya memberikan apresiasi atas inisiasi Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang turut menginternalisasikan nilai-nilai Revolusi Mental melalui Aksi Nyata Gerakan Indonesia Melayani.
Adapun program Inovasi dan Pelayanan Publik Gerakan Indonesia Melayani yang diinisiasi Kabupaten Lombok Barat, di antaranya Program Akselerasi Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (Selaras), sebagai model praktik baik untuk mencapai angka harapan lama sekolah. Kemudian Program Pencegahan Pernikahan Dini, Gerakan Anti Mararik Kodek (GAMAK), yang diharapkan mampu menurunkan angka perkawinan anak.
Terakhir, Program Sistem Pemantauan Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Keluarga (Sipeka Busiska). Praktik baik Sipeka Busiska kali ini pun dipresentasikan di depan peserta rakornas yang dipaparkan Mohammad Abdullah dari Dinas Kesehatan Lombok Barat, mewakili Bupati Lombok Barat.
Dalam kesempatan itu, turut hadir Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda Prov NTB Ir. Madani Mukarom. Menurutnya, dengan diadakannya rapat koordinasi di NTB sangat strategis karena dapat mempercepat pembentukkan GTD GNRM di NTB. Ketua Tim Ahli GTN GNRM Prof Ravik Karsidi pada kesempatan itu turut juga memberikan materi pembekalan.
Ditandaskan Prof Ravik, salah satu hal yang membuat lamban terbentuknya GTD adalah adanya pandangan bahwa GNRM itu adalah sebuah proyek. “Padahal ini adalah sebuah gerakan sosial dan sebenarnya sudah dilakukan hanya belum dirangkum sebagai gerakan revolusi mental. Di tiap daerah sudah pasti punya dinas kebersihan. Segala program dari dinas tersebut tentu sudah bisa masuk sebagai program Gerakan Indonesia Bersih,” tutur Prof Ravik
Hal yang sama juga disampaikan oleh Dir Bina Ideologi Karakter Dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri Derajat Wisnu Setyawan. “Masih ada pandangan ini proyek. Padahal ini hanya pengarusutamaan, tidak perlu ada anggaran khusus. Sudah ada di perangkat-perangkat di daerah untuk disinkronkan dengan GNRM,”tuturnya seraya menambahkan bahwa selain diberikan mandat pembentukan GTD, kemendagri selalu menjalankan pembinaan sampai tutorial teknis pembentukan GTD.
Pada kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Hotel Aruna ini, turut hadir para OPD pengemban tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di daerah yang berasal dari 12 provinsi di regional Indonesia Tengah. Seluruh peserta rapat koordinasi ini terdiri dari 164 perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kabupaten/kota serta 148 perwakilan Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota. Diketahui, sebanyak 98 perwakilan Kesbangpol dan 82 perwakilan Sekda berpartisipasi secara luring, serta sebanyak 66 perwakilan Kesbangpol dan Sekda mengikuti bersama secara daring.***/uli
