Komisi IV Pertanyakan Validitas Data Pertanian Indonesia

 Komisi IV Pertanyakan Validitas Data Pertanian Indonesia

Ilustrasi tanaman pangan/foto: Sergei A, pexels.com

JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Rusdi Masse Mappasessu mempertanyakan data ketersediaan stok pangan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka mengantisipasi gejolak harga pangan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan momentum libur akhir tahun. Pasalnya, anggaran Kementan tahun 2022 berkurang, namun produksi pangan tidak berubah dengan tahun sebelumnya.

“Terdapat catatan yang telah kami himpun dan perlu diperhatikan. Di antaranya masalahanggaran yang berkurang setiap tahun, namun jumlah produksi tidak berubah signifikan. Bila anggaran Kementan menurun, kegiatan produksi juga turun. Ini menjadi pertanyaan mendasar bagi kami terkait validitas data produksi, cara perhitungan produksi dan target,” ucap Rusdi saat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan jajaran Eselon I Kementan, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11/2022). Demikian dikutip dari laman dpr.go.id

Sebagai contoh, pada bulan Mei 2022 lalu, Kementan menyatakan 3 (tiga) tahun tidak ada impor beras. Akan tetapi, berdasarkan data BPS masih terdapat impor selama tiga tahun terakhir, mulai dari 444.508 ton, 356.286 ton, dan 407.741 ton.

Di sisi lain, Politisi Fraksi Nasional Demokrat (F-Nasdem itu juga menyayangkan komitmen Kementan mengenai produksi kedelai. Sebab, menurutnya, Menteri Pertanian pernah berjanji akan menuntaskan permasalahan kedelai dalam dua musim tanam. Namun, hingga kini, produksi dan produktivitas kedelai belum terlihat meningkat signifikan. Sehingga, kebutuhan dalam negeri masih mengandalkan impor.

“Soal target peningkatan produksi kedelai dinilai (seperti) lagu lama yang tidak pernah terselesaikan. Persoalannya, slogan pencapaian swasembada tidak diiringi dengan penyiapan atau ketersediaan benih dalam negeri,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, mewakili Komisi IV DPR RI, Legislator Dapil Sulawesi Selatan III itu menegaskan Kementan untuk mengantisipasi krisis pangan. Tidak hanya itu, ia menekankan Kementan harus memiliki blue print pembangunan sektor pertanian jelas, terukur, dan realistis.

“Komisi IV DPR RI meminta agar semua kegiatan strategis serta berdampak langsung terhadap peningkatan produksi dan perbaikan nilai tambah produk pertanian agar diperhatikan, termasuk di dalamnya, kegiatan-kegiatan yang merupakan aspirasi dari masyarakat,” tutup Rusdi.***/bnt

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.