JAYAKARTA NEWS— Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan atas langkah cepat dalam penanganan bencana abrasi pantai yang melanda pesisir Pantai Boulevard Amurang pada Rabu (15/6).
Dalam kunjungan kerja untuk meninjau kondisi terkini pascabencana dan dukungan untuk penguatan pemerintah daerah Minahasa Selatan dalam tanggap darurat bencana abrasi pantai, hari ini Jumat (17/6), Suharyanto menerima laporan dan fakta di lapangan terkait upaya tanggap darurat yang telah dilaksanakan.
Suharyanto mengatakan bahwa upaya pemerintah daerah mulai dari penetapan status tanggap darurat, pembentukan posko darurat, pembukaan lokasi pengungsian, evakuasi masyarakat terdampak, pengoperasian dapur umum dan fasilitas lainnya sudah sesuai dengan format penanggulangan bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
“Tadi sudah beberapa dibuat. Yang pertama posko sudah dibuat. Terima kasih, saya apresiasi itu. Kemudian tempat pengungsian juga sudah ada. Yakinkan betul bahwa pengungsian bukan hanya tempat, tetapi juga kebutuhan dasar bagi para pengungsi ini yakinkan betul terpenuhi,” ungkap Suharyanto dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Abrasi Pantai di Kantor Bupati Minahasa Selatan.
Di samping itu, upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam penanganan warga terdampak dinilai Suharyanto juga optimal dan selaras dengan apa yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo yakni dalam penanganan bencana keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.
“Bapak Presiden selalu mengatakan bahwa di Indonesia ini keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Itu yang harus kita pegang betul,” kata Suharyanto.
Posko Darurat harus Teroganisir
Dalam rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Minahasa Selatan, Kepala BNPB mengingatkan agar organisasi posko segera dibentuk dan dijalankan sebagaimana fungsi dan peranannya.
“Dengan adanya posko dan organisasinya ini memudahkan kegiatan harian apa yang harus dilakukan,” jelas Suharyanto.
“Semuanya terpusat di posko tanggap darurat. Sehingga kegiatannya betul-betul terencana, terukur, serta dapat diimplementasikan di lapangan,” imbuhnya.
Dana Tunggu Hunian
Sebagai bentuk percepatan pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak abrasi pantai, BNPB akan memberikan dukungan berupa dana tunggu hunian yang dapat digunakan masyarakat untuk menyewa tempat tinggal sementara, sampai hunian tetap yang baru terbangun.
“Bagi para pengungsi akan mendapatkan bantuan dari pusat yang namanya dana tunggu hunian,” jelas Suharyanto.
“Kalau ada hunian sementara boleh saja. Nanti bisa ditempati hingga hunian tetap jadi,” imbuh Suharyanto.
Guna mendukung pelaksanaannya, Suharyanto meminta kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera mendata seluruh masyarakat yang terdampak. Di samping itu, pemerintah setempat juga diharapkan segera mengambil kebijakan untuk penyediaan lahan hunian baru bagi masyarakat yang saat ini sudah terdampak maupun yang terancam abrasi pantai.
Pada pelaksanaannya nanti, Suharyanto mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagaimana praktik yang telah dilakukan guna penyediaan tempat tinggal bagi warga terdampak Awan Panas Guguran (APG) Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur.
“Saya akan minta bantuan ke Kementerian PUPR saja biar cepat. Mereka sudah punya prototipe seperti yang sudah ada bagi warga lereng Semeru,” jelas Suharyanto.
Tinjau Lokasi Abrasi dan Serahkan Logistik dan Dana Siap Pakai 500 Juta
Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB juga menyempatkan untuk meninjau langsung lokasi bencana abrasi pesisir pantai yang menyebabkan jembatan Amurang sepanjang 72 meter putus.
Selain itu, terlihat banyak masyarakat yang masih mendekati lokasi terdampak. Suharyanto mengingatkan masyarakat untuk segera menjauh dan tidak mendekati lokasi kejadian karena dapat membahayakan.
“Awas hati-hati ya, jangan dekat-dekat ke sana (jembatan putus) takut nanti jatuh,” kata Suharyanto.
Agenda dilanjutkan dengan mengunjungi salah satu titik lokasi pengungsian yang berada di Kantor Lurah Lewet Amurang. Setelah tiba, Suharyanto langsung mendatangi mobil dapur umum yang sudah beroperasi sejak posko pengungsian diaktifkan.
Setelah itu, Suharyanto juga menyempatkan diri untuk berbincang dan menyemangati warga terdampak yang berada di pengungsian.
“Semangat ya, tidak perlu khawatir kami akan terus dampingi dan pastikan kebutuhan Bapak/Ibu selama di pengungsian akan terpenuhi,” kata Suharyanto.
Dalam kunjungan tersebut, Suharyanto menyerahkan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) senilai 500 juta rupiah kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, yang diharapkan dapat segera digunakan dalam proses tanggap darurat. Di samping itu, BNPB juga memberikan dukungan lain berupa bantuan logistik beras 5 kilogram sebanyak 300 karung, air mineral 300 dus, mie instan 300 dus, rendang 300 bungkus, ikan sarden 30 dus, matras 250 buah dan selimut 500 buah.
Bantuan diserahkan secara simbolis dan diterima langsung oleh Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H.
Berdasarkan data perkembangan kaji cepat bencana abrasi pantai di Minahasa Selatan per Jumat (17/6), ada sebanyak 353 warga yang mengungsi. Adapun kerugian materiil yang dihimpun sebanyak 31 unit rumah rusak berat, 1 jembatan rusak berat, 5 unit cottage terdampak, 1 unit kafetaria, dan kawasan destinasi wisata juga turut terdampak.***/ebn
