JAYAKARTA NEWS— Indonesia tengah menyiapkan pembangunan ibu kota baru di Kalimatan Timur. Saatnya perusahaan-perusahaan terkemuka Korea Selatan untuk bekerja sama membangun ibu kota baru tersebut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan dengan para pimpinan atau Chief Executive Officer (CEO) perusahaan-perusahaan terkemuka Korea Selatan di Lotte Hotel, Busan, Senin (25/11) siang, mengajak para CEO itu untuk bekerja sama membangun ibu kota di Kalimantan Timur.
“Ibu kota baru tersebut akan kita desain sebagai sebuah kota yang smart city, yang green city, safe city, inclusive city, dan resilient city,” kata Jokowi, sebagaimana dikutip dari laman setkab.go.id
Menurut Presiden, Indonesia terbuka untuk melakukan kerja sama dalam rangka pemindahan ibu kota ini. Ia mengajak para CEO perusahaan besar Korsel untuk menguatkan kerja sama ekonomi, kerja sama perdagangan, dan kerja sama investasi antara Indonesia dan Korea.
“Korea adalah mitra strategis khusus Indonesia dan merupakan investor nomor 6 terbesar untuk Indonesia,” terang Presiden Jokowi. Cukup Terjaga Presiden Jokowi menjelaskan, di era yang penuh ketidakpastian ini,masa depan dunia akan dimotori oleh emerging economies seperti Indonesia.
Di saat banyak negara mengalami aging society, Indonesia memiliki usia produktif yang besar. Bonus demografi yang besar, dan di saat banyak negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih dari 5 persen per tahun selama 5 tahun ini.
“Di saat banyak negara mengalami banyak diskonten stabilitas politik, di Indonesia bisa cukup terjaga. Dan pada saat banyak negara melakukan proteksionisme, Indonesia bisa menjadi koordinator bagi perundingan ASEAN dan Indonesia telah menyelesaikan negosiasi Indonesia dan CEPA dengan Korea,” tegas Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, komitmen Indonesia jelas, dalam 5 tahun ke depan iklim investasi akan makin menarik, penyederhanaan aturan dan penyederhanaan birokrasi juga akan terus dilakukan, dan pada saat yang sama Presiden menekankan bahwa investasi di Indonesia harus menciptakan lapangan kerja. Presiden juga menekankan bahwa investasi tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar namun juga menjadikan Indonesia sebagai hub produksi.
“Tahun ini segera kita akan melakukan apa yang namanya Omnibus Law memangkas kira-kira 70 sampai 74 undang-undang secara bersamaan. Dengan Omnibus Law ini kita harapkan nanti semua peraturan-peraturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja, yang menghambat investasi akan bisa disederhanakan, dan juga pemangkasan birokrasi yang semakin simple sehingga keputusan-keputusan yang diambil nanti juga akan semakin cepat,” terang Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah investasi di Indonesia, sekarang ini setiap masalah bisa disampaikan langsung kepada Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
“Saya kira kemarin kita sudah
menyelesaikan setelah mengangkat Kepala BKPM, salah satunya adalah masalah
pembebasan lahan di Lotte, di Cilegon, diselesaikan oleh Kepala BKPM yang
baru,” sambung Presiden seraya menambahkan, kalau ada masalah-masalah yang lain
agar disampaikan kepada Pak Bahlil (Bahlil Lahadalia, Kepala BKPM, red), akan
diselesaikan masalahnya,”kata Presiden seraya menambahkan, memang tugas Kepala
BKPM sekarang adalah mengawal realisasi investasi sampai investasi itu mulai
groundbreaking.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian
Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan,
Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi, Mendag Agus Suparmanto, Menperin Agus
Gumiwang Kartasasmita, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, Menteri BUMN Erick
Thohir, Kepala BKPM Bahlil Lahadahlia, Ketua KADIN Rosan Roslani, dan Dubes RI
untuk Korsel Umar Had,i serta Jubir Presiden Fadjroel Rachman. ***/ebn
