JAYAKARTA NEWS—
Pelantikan Joko Widodo-Ma’aruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden semakin
dekat. Jokowi meminta agar penyelenggaraan upacara pelantikan Presiden dan
Wakil Presiden RI periode 2019-2024, pada Rapat Paripurna MPR RI, di Jakarta,
Minggu (20/10), dan perayaannya dilakukan sederhana.
“Dilakukan sederhana tanpa
mengurangi kekhidmatan dan keagungan acara itu,” kata Jokowi dalam keterangan
pers usai menerima pimpinan MPR RI 2019-2024, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu
(16/10) siang.
Menurut Presiden Jokowi
kedatangan pimpinan MPR RI yang dipimpin ketuanya Bambang Soesatyo itu untuk
menyampaikan undangan untuk pelantikan 20 Oktober nanti. “Tadi saya
menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pimpinan MPR periode 2019-2024,”
ungkap Presiden Jokowi.
Pada kesempatan itu, Presiden
Jokowi tidak mempersoalkan jika ada relawan yang melakukan syukuran atau
arak-arakan atas pelantikan dirinya sebagai Presiden RI 2019-2024. “Kalau mau
arak-arakan enggak apa-apa. Arak-arakan saja,” ucap Presiden.
Terkait susunan kabinet
periode 2019-2024, Jokowi memberi bocoran
membocorkan bahwa akan mempertahankan beberapa menteri Kabibet Kerja periode
2014-2019. “Ya, ada yang lama. Yang baru, banyak,” ucap Jokowi. Mengenai berapa
prosentase perbandingan (yang lama dan baru, red), Presiden tidak menjawab
secara langsung.
“Belum dihitung persentasenya,”
kata Presiden. Adapun mengenai kapan nama-nama menteri itu diumumkan, Presiden
Jokowi mengatakan, akan dilakukan secepatnya setelah pelantikan (presiden,
red), yang akan dilakukan pada 20 Oktobet 2019 pukul 14.00 WIB. ***/setkab/ebn
JAYAKARTA NEWS—
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merilis sejumlah obat tukak lambung dan
tukak usus selain sediaan farmasi yang mengandung Ranitidin.
Dari laman resmi BPOM yang diakses di Jakarta, Selasa (15/10/2019),
menyebut obat dengan Ranitidin saat ini ditarik secara sementara karena diduga
mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang memicu kanker
(karsinogenik).
Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito juga menyarankan agar
masyarakat berkonsultasi dengan dokter soal obat tukak lambung dan tukak usus
selain yang mengandung Ranitidin. Terdapat 67 merk obat yang menggunakan materi
generik Ranitidin.
Penny mengatakan penarikan distribusi dan peredaran obat ber-Ranitidin
dilakukan untuk alasan keamanan. Selama masa penarikan sementara, dilakukan
pengujian laboratorium meneliti cemaran NDMA terhadap Ranitidin.
Adapun daftar obat
pengganti itu di antaranya sebagai berikut:
Sediaan obat minum atau oral 1. Antasida yang terdiri dari Alumunium
hydroxide/ Magnesium hydroxide/simethicone dalam bentuk sediaan tablet kunyah
dan suspensi. 2. Penghambat Pompa Proton (kapsul lepas tunda lansoprazol,
kapsul lepas tunda omeprazol, tablet salut enterik Pantoprazole, tablet salut
enterik Esomeprazol dan tablet salut enterik Natrium Rabeprazole). 3. Antagonis
Reseptor-H2 (tablet dan tablet salut Simetidin serta tablet salut selaput
Famotidin. 4. Sitoprotektif (tablet Sukralfat) 5. Analog Prostaglandin (tablet
salut selaput Rebamipid)
Kepala BNPB Doni Monardo mendapat penghargaan ‘Tokoh Standarisasi 2019’ dari Badan Standarisasi Nasional di Semarang, Kamis (10/10/2019)–foto humas bnpb
JAYAKARTA NEWS—
Kepala BNPB Doni Monardo menerima penghargaan Tokoh Standarisasi 2019 dari
Badan Standaridasi Nasional. “Kepala BNPB mendapatkan medali karena
berkontribusi besar dalam pengembangan dan memperjuangkan SPK melalui kebijakan
pemerintah, serta berkolaborasi dengan BSN mempromosikan SNI 8357:2017,”
ujar Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan yang menerima penghargaan
tersebut mewakili Kepala BNPB Doni Monardo.
Penghargaan yang diberikan dalam acara ‘Bulan Mutu Nasional
2019’ di Semarang, tidak bisa diterima langsung oleh Ketua BNPB lantaran tengah
berada di Maluku guna melihat penanganan darurat
pascagempa.
Lilik juga menyampaikan bahwa SNI tersebut diimplementasikan
pada 584 desa rawan tsunami di sepanjang selatan Pulau Jawa dan 24
kabupaten/kota melalui ekspedisi desa tangguh bencana tsunami. Selain itu,
sejak 2013, BNPB telah memiliki Komtek 13-08 Penanggulangan Bencana. Kontek ini
telah menghasilkan 17 SNI tentang penanggulangan bencana dan dua ISO, yaitu ISO
tentang communities based landslide early warning system dan ISO tentang EWS
lainnya yang masuk dalam tahapan FDIS 22328-1.
Lilik juga menyampaikan bahwa keberpihakan BNPB pada standarisasi dan
sertifikasi ditujukan untuk melengkapi sistem penanggulangam bencana yang makin
baik di Indonesia. Standarisasi untuk ketangguhan bangsa menghadapi bencana.***/jpp/ebn
JAYAKARTA NEWS—
Program perhutanan sosial belum berjalan lancar. Ada yang sudah banyak menerima
manfaat tetapi ada juga yang sudah dikasih Surat Keputusan (SK) tapi di bawah
belum jalan, karena belum sambungnya antara Kementerian Kehutanan dan juga
mungkin Perhutani tapi yang ada di bawah. Demikian disampaikan Presiden Joko
Widodo saat menerima perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial, di Istana Negara,
Jakarta, Kamis (10/10) siang.
“Ada beberapa SK yang dikembalikan langsung ke tangan saya.
Waktu saya ke daerah, Pak ini Pak, SK-nya ini Pak, enggak bisa jalan Pak
di lapangan,” kata Jokowi.
Kepala Negara mengakui memang itulah kadang-kadang
persoalan-persoalan besar negara kita yang sebesar ini. Karena yang perhutanan
sosial yang telah diberikan kepada masyarakat itu bukan hanya satu hektar, dua
hektar.
Presiden Joko Widodo berfoto bersama perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial di Istana Merdeka, Kamis (10/10/2019)—foto humas setkab
“Ini data yang ada di saya, sampai 1 Oktober 2019 ini
pemberian pemanfaatan hutan perhutanan sosial itu yang di Jawa sudah mencapai
25…, 25.000 hektar. Ditambah yang untuk perlindungan kemitraan, itu 150.000,”
ungkap Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, target pemerintah memang bukan angka yang
kecil, karena telah dibuat peta indikatif untuk alokasi perhutanan sosial
sebesar 12,7 juta hektar. “Ini kan bukan… bukan angka yang kecil. Angka yang
gede banget tetapi untuk melaksanakan hal seperti ini dalam praktek di
lapangannya yang tidak segampang itu. “
“Di bawah juga ada birokrasi kita, perhutani, yang ada yang
bisa menerima, ada yang tidak bisa terima. Karena apa? Terganggu, terganggu
oleh program ini,” jelas Presiden Jokowi.
LEBIH KOLONIAL
Presiden berjanji akan menyelesaikan itu nanti khusus
Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanahan dan Perhutani. “Harus
selesai, ini harus selesai, harus bisa selesai,” tegasnya.
Secara khusus Presiden Jokowi menyentil Dirut Perhutani.
“Ini sudah jamannya kayak gini jangan sampai lagunya masih lagu lama. Dirutnya
mungkin enggak, tapi yang di bawahnya itu yang mesti selesaikan.
Jangan sampai Perhutani itu lebih kolonial dari kolonial,” tegas Presiden
Jokowi seraya menambahkan, dirinya merasakan apa yang disampaikan perwakilan
Masyarakat Perhutanan Sosial.
“Suara itu saya dengar, jangan dipikir saya tidak tahu,
enggak dengar. Saya dengar. Saya mau bicara banyak nanti dengan Pak Dirut plus
jajaran, karena yang saya lihat berbeda dengan kita yang bicarakan di sini,
berbeda,” kata Presiden.
Untuk itu, Presiden Jokowi memberi waktu sebelum 2 tahun
konflik itu harus rampung semuanya, sudah.
“Enggak ada konflik lagi dalam PTPN, di Perhutani. Semuanya
harus selesaikanlah. Ini sudah bertahun-tahun, bisa kita selesaikan,” pinta
Presiden seraya menunjuk contoh keberhasilan menyelesaikan konflik di Riau
dimana 2.400 hektar akhirnya bisa diserahkan kepada masyarakat.
Presiden menegaskan, pemerintah terus berkomitmen untuk
menyelesaikan secepat-cepatnya perhutanan sosial reforma agrarian. Tetapi ia
mengingatkan juga masih banyak sekali persoalan-persoalan hukum yang ada di
lapangan, yang juga tidak semuanya bisa diselesaikan karena ada, misalnya ada
di luar Jawa kita dibawa ke pengadilan, pemerintah kalah.
“Pemerintah saja kalah, lah ini fakta. Karena dari dilihat
dari sisi hukum kalah. Inilah kenyataan-kenyataan yang saya beberkan apa adanya
dan sekali lagi, kita berkomitmen untuk menyelesaikan 12,7 itu dan reforma
agraria kurang lebih 9 juta hektar,” pungkas Presiden Jokowi.
Tampak
mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil, Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dan Kepala Staf Kepresidenan
(KSP) Moeldoko.***setkab/ebn
Para peserta Forum Bakohumas mengunjungi Koperasi Catra Gemilang, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (10/9/2019)–foto humas setkab
JAYAKARTA NEWS—
Staf Ahli Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Teguh
Budiono meyakini, koperasi bisa menjadi ujung tombak perekonomian. Caranya,
dengan melakukan koordinasi di antara humas-humas pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Teguh Budiono dalam
pembukaan Forum Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas) “5 Tahun
Reformasi Total Koperasi”, di Grand Keisha Hotel, Sleman, D.I. Yogyakarta
(DIY), Rabu (9/10).
“Humas pemerintah tidak hanya bicara untuk program sendiri,
tapi juga harus membahas bagaimana suksesnya Kementerian/Lembaga (K/L) lain,”
pesan Teguh.
Sebelumnya Kapala Bagian Humas dan Advokasi Hukum
Kementerian Koperasi dan UKM, Darmono, dalam laporannya mengingatkan, koperasi
harus siap menghadapi perubahan dan mengubah pola pikir. Ia menyampaikan
pentingnya melakukan Program Reformasi Total Koperasi, yang meliputi: 1.
Reorientasi, 2. Rehabilitasi, 3. Pengembangan. “Bakohumas ini diharapkan dapat
menunjukkan keberhasilan Reformasi Total Koperasi, sebagai keberhasilan
bersama,” kata Darmono.
Forum
Bakohumas Kemenkop UKM itu diikuti oleh 70 perserta dari insan kehumasan
pemerintah dan pelaku koperasi. Dalam acara tersebut ditampilkan diskusi dengan
nara sumber: 1.Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY; 2. Pengamat Koperasi, Suroto:
dan 3. Pelaku Koperasi, Ketua Kopma UGM Ika Rizky Fauziah, Dalam Forum
Bakohumas itu juga dilakukan kunjungan ke Koperasi Catra Gemilang, Borubudur,
Magelang, Jawa Tengah.***setkab/ebn
Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Iskandar Mandji—foto istimewa
JAYAKARTA NEWS—
Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Iskandar Mandji menghadiri upacara ngaben
istri dari Gde Sumarjaya Linggih di Denpasar Bali pada 10 Oktober 2019. Iskandar
Mandji yang juga mantan Wakil Sekjen Golkar era Jusuf Kalla menjadi utusan
khusus Jusuf Kalla guna memberi penghormatan terakhir kepada Oni istri anggota
DPR RI Gde Sumarjaya Linggih yang berpulang akibat sakit.
“Karena kepadatan waktu beliau, sehingga Pak Wapres
tidak sempat menghadiri acara ngaben ini. Semula beliau sudah merencanakannya,”
ujar Iskandar Mandji kepada wartawan di Bali.
Amarhumah Ida Ayu Ketut Onik Mindawati adalah istri Plt
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih.
Menurut rencana upacara pengabenan ini akan berlangsung di
Yayasan Krematorium Bebalang, Bangli, Kabupaten Bangli, Bali.
“Pak Wapres dan Ibu Mufidah menyampaikan duka cita yang
mendalam atas berpulangnya ibu Onik. Keluarga pak JK mengenal dan bersahabat dengan
baik dengan keluarga Pak Demer,” ungkap Iskandar Mandji, politisi senior
kelahiran Parepare Sulawesi Selatan ini.
Diketahui, Ayu Onik Mindawati meninggal dunia di RS Bros
Denpasar, Senin pada tangga 16 September 2019 pagi. Istri Plt Ketua DPD Partai
Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih alias Demer ini menghembuskan napas
terakhir setelah berjuang melawan kanker usus stadium 4.
Almarhum sempat dirawat di sebuah rumah sakit di Singapura,
sebelum mendapatkan perawatan di RS Bros Denpasar hingga akhirnya tutup usia.
Ayu Onik Mindawati lahir pada 25 Mei 1971. Ia menikah dengan
Sumarjaya Linggih, yang saat ini tercatat sebagai anggota DPR RI. Dari
pernikahan tersebut mereka dikaruniai
empat anak, masing-masing Ayu Denisa Linggih, Ayu Karina Linggih, AB Pratiksa
Linggih, dan AB Arsadhana Linggih.***ebn
JAYAKARTA NEWS—
Berbagai informasi marak beredar seiring rencana pemerintah penyesuaikan iuran
BPJS. Direktur Utama BPJS Fachmi Idris pun secara tegas memberikan penjelasan
sebagai tanggapan atas informasi-informasi yang beredar di tengah masyarakat.
Penjelasan itu disampaikan langsung Fachmi saat memberikan simpula atas
pernyataannya selaku salah satu narasumber alam acara diskusi media FMB 9
dengan mengusung tema “Tarif Iuran BPJS” yang diselenggarakan di Kantor
Kemenkominfo pada Senin (7/10/2019), Jakarta.
“Pertama, beredar di masyarakat bahwa DPR menolak kenaikan iuran PBJS. Itu
saya tegaskan tidak benar. Disebutkan oleh DPR bahwa untuk penyesuaian tarif
kelas 3 dapat diberlakukan dengan syarat cleansing data beres. Jadi menurut saya, kalimat tepatnya ya
DPR menerima kenaikan iuran dengan syarat,” tuturnya. Demikian dikutip dari
laman jaringan pemberitaan pemerintah.
Kemudian kedua, terkait informasi yang juga beredar luas di masyarakat,
yakni bahwa penyesuaian iuran untuk kelas 1 bakal membebani, Fachmi mengatakan,
bahwa itu sama sekali tidak tepat.
“Tidak ada maksud untuk membebani masyarakat. Bila dengan
penyesuaian itu, peserta Kelas 1 harus menyisihkan 5.000 rupiah per hari. Kalau
itu dirasa memberatkan, maka bisa 3.000 rupiah per hari, atau kalau masih
terasa berat, maka bisa 1.800 rupiah per hari untuk Kelas 3,” tuturnya.
Lantaran itulah, Fachmi meminta, jangan dinarasikan kenaikan iuran 2 x
lipat atau 100 persen. Sebab sebenarnya, dari penyesuaian itupun 73,63 persen
sudah dialokasikan oleh pemerintah. “Sebab untuk Kelas 1 harusnya penyesuaian
270 ribu,” katanya.
Sementara itu yang ketiga, Fachmi menampik penyesuaian tarif akan
memunculkan penurunan daya beli buruh. Sebab senyatanya, dia menjelaskan, hanya
buruh yang memiliki pendapatan sekitar 8 juta hingga 12 juta, atau hanya 3
persen dari total, yang memiliki kewajiban untuk membayar iuran BPJS.
Penjelasan keempat adalah soal terjadinya fraud masif yang mengakibatkan
defisit BPJS. Menurut Fachmi, hal itu juga tidak tepat. Sebab, kata dia,
nyatanya fraud yang terjadi kurang dari 1 persen.
Selanjutnya Fachmi juga menyampaikan bahwa penyesuaian iuran BPJS tidak
memberikan pengaruh tersendiri bagi masyarakat miskin. Hal itu, menurut dia,
karena masyarakat miskin yang jumlahnya sekitar 133 juta orang ditanggung oleh
pemerintah. “Jadi dari 133 masyarakat miskisn, yang terdiri dari 95,38 juta,
dan 37 juta di daerah, semuanya ditanggung oleh pemerintah, baik pusat maupun
daerah,” tandasnya.
Sementara dalam kesempatan diskusi tersebut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo juga memberi
penjelasan. Menurutnya, Kementerian Keuangan telah menyiapkan sejumlah
peraturan menteri untuk membantu BPJS menutup defisit, tanpa harus membebani
rakyat.
“Ada sekitar enam atau tujuh peraturan menteri keuangan
(PMK) yang sudah disiapkan, bilamana perpres diterbitkan. InsyaAllah itu bisa
membantu tutup defisit 2019 dan tidak membebani rakyat. Karena sudah dianggarkan
di APBN dan APBD,” ujarnya.
Agar JKN terus berjalan dengan baik, katanya, ada dua pilihan utama lain
yang juga harus dilakukan yakni perbaikan sistem dan manajemen JKN. Dan lainnya
adalah penguatan peran kerja sama dengan pemerintah daerah. ***jpp/ebn
Pengamat kesehatan Budi Hidayat (paling kanan) dalam diskusi Media Forum Merdeka Barat bertema ‘Tarif Iuran BPJS’ di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatikan, Jakarta, Senin (7/10/2019)–foto humas
JAYAKARTA NEWS —
Di dunia ini tidak ada makan siang yangg gratis. Demikian pula untuk bidang
pelayanan kesehatan. Di negara manapun tidak ada pelayanan kesehatan yang
gratis. Untuk itu, yang paling utama adalah bagaimana bentuk pelayanan
kesehatannya.
Demikian disampaikan Pengamat Kesehatan Budi Hidayat dalam acara Diskusi
Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) dengan tema “Tarif Iuran BPJS” yang
diselenggarakan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo),
Jakarta, Senin (7/10/2019), sebagaimana dikutip dari laman jaringan pemberitaan
pemerintah.
“Saat ini, untuk pendanaan kesehatan, kalau kita tidak punya asuransi
sosial atau komersial, akan mengalami persoalan sendiri. Karena, sakit bisa
menimpa semua orang,” ujar Budi.
Melihat perkembangan yang ada di dunia jaminan sosial kesehatan di Indonesia,
menurut Budi, kalau dicermati mekanisme asuransi ada dua hal. Ada yang wajib,
yakni asuransi sosial yang merupakan program pemerintah terkait asuransi
nasional yang bersifat wajib. Wajib untuk seluruh warga negara Indonesia.
“Berikutnya adalah asuransi yang sifatnya sukarela, yakni asuransi
komersial. Pertanyaanya bagaimana pemerintah menitikberatkan apakah akan
menitikberatkan jaminan sosial yang sifatnya wajib atau asuransi komersial yang
tidak wajib,” jelas Budi.
Budi menjelaskan, dalam asuransi sosial dan komersial, sumber pendanaan
berasal dari peserta. Intinya, besaran nilai kontribusi harus cukup mendanai
janji asuransi tersebut. Karena itu, harus bisa menghitung berapa angka yang
dibutuhkan untuk pengeluaran kesehatan.
“Ada kompenen biaya yang masih kurang. Sejak 2014 hingga saat ini, semua
dana yang masuk dipakai untuk biaya pelayanan kesehatan. Besaran iuran yang
ditetapkan meleset jauh dari angka yang dihitung secara awal,” ungkap Budi.
Semestinya, Budi menjelaskan, hitung-hitungan sudah ada tapi tidak
diakomodir. Sehingga defisit sudah ketahuan, sudah kelihatan. Angka-angka yang
disampaikan sebagai contoh bahwa kita sudah tahu besaran manfaat yang
dijanjikan JKN.
“Butuh X rupiah yang harus dishare bersama. Karena asuransi sifatnya
wajib, maka semua pendiduk bisa masuk ke sana,” ucap Budi.
Maka, apa yang harus dilakukan pemerintah? Menurut Budi, yang pasti
solusinya harus sistemik. “Benahi dulu manajerialnya. Itu wajib hukumnya.
Benahi nilai iuran sesuai dengan janji. Kalau listnya sudah tahu, angka itu
sesungguhnya sudah tahu sebelumnya,” ujarnya.
Hadir pula sebagai narasumber Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo,
Kepala Pusat Pemberdayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) Kalsum Komaryani, dan Direktur Umum Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Fachmi Idris.
Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id,
FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP
(Youtube). ***jpp/ebn
Lion Club Indonesia lakukan bersih-bersih sampah plastik, Sabtu (21/9/2019)–foto istimewa
JAYAKARTA NEWS— Sedikitnya 157 negara termasuk
Indonesia mengadakan bersih bersih bersama guna memberantas sampah Plastik yang mengancam kehidupan manusia.
Bersih-bersih Lingkungan khususnya dari sampah plastik yang sulit di daur ulang
ini merupakan concern negara-negara
di dunia ini menuju zero waste.
‘’Program
aksi bersih bersih bersama atau World Clean Up Day tahun ini dijadikan
momentum bagi negara di dunia termasuk
Indonesia dalam memberantas sampah plastik yang mengancam kehidupan manusia.
Indonesia melakukannya di seluruh provinsi, khususnya DKI Jakarta digelar Lions
Club Indonesia di lima wilayah Jakarta, Sabtu(21/9) kemarin’’ucap Erma Zein,
Presiden Lions Club Magnolia.
Aksi Bersih-Bersih Dunia atau World Cleanup Day 2019 digelar di Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Sabtu (21/9)/2019). Sedikitnya ada 1.000 orang ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar serentak di lima wilayah kota di Jakarta ini.
Presiden
Lions Club Magnolia Erma Zein mengatakan Aksi Bersih-Bersih Dunia itu tidak
hanya digelar secara serentak di lima wilayah kota di Jakarta tapi juga di
seluruh dunia.
Pada
kesempatan itu masyarakat dari seluruh lapisan seperti komunitas, anak sekolah
hingga anggota Lions Club yang turut berpartisipasi, jumlah mencapai hampir
1.000 orang. Selain memberikan edukasi masyarakat yang ada di sekitar lokasi,
mereka juga mengajak mencari sampah dan memilahnya untuk kemudian dikumpulkan
sesuai jenisnya.
“Kita
mengajak teman-teman cari sampah, yang mana sampah plastik yang mana organik.
Jadi ada penimbangan juga setelah kita ambil, setelah itu diberikan ke lingkungan
kebersihan setempat,” ujar Erma Zein.
Hasilnya ada
ratusan kilogram sampah yang dikumpulkan dari masyarakat saat kegiatan itu.
Kedepan adanya kegiatan itu diharapkan bisa mengurangi penggunaan sampah
plastik. “(Sampah) yang dihasilkan cukup banyak ratusan kilo, persisnya
saya lupa, ada sampah plastik, ada sampah kertas, rumah tangga karena kita
datangi rumah tangga sekalian edukasi,” katanya.
Sementara
itu, di wilayah Jakarta selatan misalnya, terlihat beberapa warga Negara asing beserta
keluarganya bergabung dengan sekitar 800 orang lainnya turut memungut sampah, memilahnya sesuai kategori yang
ditetapkan, melakukan pengumpulan dan
penimbangan untuk kemudian dikirim ke bank sampah supaya bisa dipilah pilah kembali dan didaur ulang agar menghasilkan zero
waste.
Peringatan World Clean Up Day-2019, kata Humas
Lions Club Ernawati Siahaan, merupakan aksi bersih-bersih terbesar d dunia yang
diharapkan mampu membawa perubahan
signifikan bagi lingkungan, sehingga apa yang menjadi program pemerintah apapun
bentuknya bisa terwujud dan terlaksana dengan baik apabila dilakukan secara
bersama-sama. Bersinergi dengan lembaga
ataupun organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Tahun lalu Indonesia telah mendapatkan penghargaan tingkat dunia terkait masalah kebersihan
lingkungan.
Kegiatan bersama
membersihkan lingkungan bahkan penghijauan dengan penanaman pohon dilakukan berbagai organisasi yang bergerak di bidang
sosial kemasyarakatan dan relawan serta
perorangan yang jumlahnya mencapai 13 juta orang di seluruh Indonesia. Untuk
ini, Lions Club bergandengan
tangan dengan pemerintah setempat guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
Wali Kota
Jakarta Selatan, Marullah Matali yang ikut dalam aksi ini mengaku sangat
mengapresiasi seluruh pihak. Dirinya berharap ke depan kegiatan seperti
ini rutin dilakukan. “Kebersihan itu sebagian dari iman, maka kita harus
menjaga kebersihan. Makanya pada aksi bersih-bersih ini kami bahagia sekali
bisa berkumpul dengan 600 orang dalam satu titik ini, untuk sebuah acara Cleanup
Day, bersih-bersih Jakarta,” kata
Marullah.
Menurutnya,
banyaknya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan bersih-bersih ini,
menunjukkan bahwa banyak yang peduli dengan lingkungan.
“Dulu
paradigma di masyarakat , ‘buang lah sampah pada tempatnya’. Sekarang harus
diubah menjadi ‘jangan nyampah, atau bawalah sampah mu ke rumah mu’. Dengan
begitu, orang akan semakin enggan menyampah,” tambah Walikota Jakarta Selatan
itu.
Sementara
itu Vice District Governor 307A1 Lions Clubs Indonesia, Evi Pohan menyampaikan,
hari ini adalah hari yang tepat sekali bagi member Lions Club International
terutama Indonesia untuk bersama dengan seluruh dunia melakukan protect
enviroment dengan aksi bersih-bersih.
“Kami
berharap kegiatan yang dilakukan para
Lions ini bisa menjadi contoh bagi warga Jakarta, terutama mengenai bagaimana
harus memelihara lingkungan hidup sekitar masing-masing. Jika wilayah
bersih tentu segala penyakit akan terhindar, “kata Evi Pohan.
Brian, salah
seorang turis dari Australia, mengaku senang dengan kegiatan ini. Ia
menilai kegiatan bersih-bersih, harus bisa diterapkan setiap saat. “Kami sangat
mendukung sekali kegiatan ini, karena bagus sekali, terutama untuk mengurangi
sampah plastiknya. Makanya saat saat melintas ada aksi ini saya ikut sambil
membawa kantong,” kata Brian. ***ks
JAYAKARTA NEWS— Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan,
Hasto Kristiyanto menegaskan sejatinya politik adalah jalan kebudayaan.
Perjuangan politik dan jalan kebudayaan harus berdiri tegak pada jalan
ideologi.
Hasto Kristiyanto
menegaskan hal tersebut saat memberikan materi pembekalan pada kegiatan Pembekalan struktural DPD PDI
Perjuangan DIY, DPC PDI Perjuangan dan
Fraksi PDI Perjuangan Kota Yogyakarta,
Sleman, Bantul, Gunungkidul dan
Kulonprogo, Minggu, 22/9/2019.
“Jogja punya
tempat terhormat, dalam sejarah memiliki kontribusi besar pada perjuangan
kemerdekaan, termasuk saat menjadi ibukota RI,” kata Hasto Kristiyanto.
Politik sebagai jalan
kebudayaan punya makna bahwa kader harus tegak berdiri pada jalan ideologi.
Setiap kader PDI Perjuangan harus sadar tugas ideologi.
Ada tantangan dan
ancaman intoleransi cikal bakal radikalisme dan terorisme yang harus
diselesaikan.
Hasto Kristiyanto
menambahkan dalam bekerja berjuang untuk membawa kesejahteraan rakyat kader
partai harus sadar tugas ideologi.
“Menjadi partai
pemenang menuntut kita jauh lebih disiplin dan tertib, jadilah pelopor dalam
berjuang,” kata Hasto Kristiyanto.
Jadi bagian dari
partai pelopor jelas menuntut tiap kader
partai untuk berdisiplin, disiplin ideologi. Kerja politik yang dijalankan
orientasi politik utamanya kesejahteraan rakyat.
“Itulah sebabnya
PDI Perjuangan berpihak pada wong cilik. PDI Perjuangan selalu hadir, menangis
dan tertawa bersama rakyat,” kata Hasto Kristiyanto.
Secara khusus, Hasto
Kristiyanto dalam pembekalan kader partai ini menegaskan pentingnya bagi semua
untuk disiplin teori.
Kader harus mau
membaca, disiplin organisasi, disiplin gerakan, disiplin tindakan dan disiplin
perilaku.
Di dalam merawat
kepercayaan rakyat maka ke depan partai harus memperkuat struktur dan kader
partai PDI Perjuangan harus mengikuti perkembangan jaman termasuk harus melek
ideologi.
“Kemenangan pemilu
harus bawa partai menjadi obor penerang, partai memimpin, partai yang selalu
hadir di ruang rakyat. Tanggung jawab menyelesaikab masalah rakyat, menjadi
orientasi kader PDI perjuangan,” kata Hasto Kristiyanto.
Ketua DPC PDI
Perjuangan Kota Yogyakarta Eko Suwanto yang turut hadir dalam acara tersebut
menyatakan dalam rangkaian konsolidasi partai,
seluruh kader partai selalu diajak untuk berkomitmen bergerak dalam satu
tarikan nafas dengan rakyat.
Sebagai langkah
perkuat konsolidasi SDM dan organisasi, DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta
beserta anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Yogyakarta telah lakukan
kunjungan ke DPC PDI Perjuangan Solo untuk saling belajar dan berdialog.
“Struktur partai
dan jajaran pengurus berkomitmen konsolidasikan partai, berjuang dan bergerak
satu tarikan nafas dengan rakyat. PDI Perjuangan Kota Yogyakarta kita dorong
selalu berkomitmen mempraktekkan Pancasila dalam kebijakan publik untuk
wujudkan kesejahteraan rakyat,” kata Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan.
***/ebn
