Category: Nasional

JAYAKARTA NEWS— Presiden RI terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo, optimistis mimpi dan cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang besar pada tahun 2045, yakni saat Indonesia menginjak usia satu abad, dapat terwujud dan tercapai.

Hal tersebut Kepala Negara sampaikan saat memberikan pidato pertamanya usai dilantik sebagai Presiden RI dalam acara pelantikan yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

“Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045, pada satu abad Indonesia merdeka, mestinya, Insyaallah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan, menurut hitung-hitungan, Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Target kita bersama,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Presiden, mimpi lain pada tahun 2045 adalah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai USD7 triliun dan sudah masuk negara lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen.

“Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai. Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif,” ujarnya.

Untuk mencapai itu, maka salah satu syarat yang disebut Presiden adalah dengan berinovasi, yakni terus mengembangkan cara-cara baru dan nilai-nilai baru, sehingga tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton.

“Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal. Meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas. Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata. Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan,” tegasnya.

Seringkali, menurutnya, birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai.

“Kalau ditanya, jawabnya ‘Program sudah terlaksana Pak’. Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya. Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya,” kata Presiden sekali lagi menegaskan.

Pada kesempatan tersebut ia pun menganalogikan tugas Pemerintah berorientasi hasil tersebut seperti mengirimkan pesan dalam aplikasi berbagi pesan.

“Seperti lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent. Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya. ***jpp/ebn

JAYAKARTA NEWS—  Presiden Joko Widodo meyakini bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itulah Presiden menyebut lima hal besar yang harus dilakukan pemerintahannya lima tahun mendatang.

Potensi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Pasalnya saat ini, Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.

“Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul. Dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif,” papar Presiden Jokowi dalam pidatonya di Paripurna MPR RI dengan agenda Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, yang berlangsung di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Lantaran itulah, Presiden Jokowi mengatakan, untuk mencapainya, dalam lima tahun ke depan pemerintah akan melakukan sejumlah hal. Pada kesempatan itu, Presiden menyebut lima hal besar yang akan dilakukan.  

“Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita. Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita,” tuturnya.

Itu semua, Presiden mengingatkan, tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. “Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita,” katanya.

Presiden mengingatkan, kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga, sambung dia, penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Hal kedua, Jokowi mengatakan, melanjutkan pembangunan infrastruktur. “Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat,” katanya.

Ketiga, Presiden Jokowi menegaskan akan menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi. “Harus kita potong, harus kita pangkas,” tandasnya.

Terkait itu, Presiden menyampaikan, pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Yakni, kata dia, UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

“Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” tegasnya.

Hal keempat, menurut Presiden, adalah penyederhanaan birokrasi yang akan terus dilakukan secara besar-besaran. Dia mengingatkan, investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.

“Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” ujarnya.

Seiring itu, Presiden juga menyampaikan permintaan kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. “Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” tegasnya.

Pada akhirnya, yang kelima, Presiden mengatakan, akan melakukan transformasi ekonomi. “Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Tampak hadir pula dalam acara pelantikan tersebut, para kepala negara dan kepala pemerintahan dari sejumlah negara sahabat. Di antaranya, dari Australia, Malaysia, Myanmar, RRC, Singapura, Kamboja, Vietnam, Brunei Dariussalam, dan Eswatini. ***jpp/ebn