Nurhayati Assegaf Terima Penghargaan AIPA Distinguished Service Award 2018

Ketua BKSAP DPR Nurhayati Assegaf dan Ketua DPR Bambang Soesatyo–foto istimewa

Ketua BKSAP DPR RI Dr Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., MP meraih penghargaan AIPA Distinguished Service Award dari organisasi antar parlemen di ASEAN yakni ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada Sidang Umum AIPA ke-39 di Singapura. Penghargaan ini diberikan kepada para anggota parlemen yang berjasa dalam penguatan dan pengembangan AIPA, serta memiliki dedikasi yang kuat dalam mendukung peran parlemen negara-negara ASEAN dalam merespon tantangan global.

Acara penyerahan penghargaan yang digelar pada Kamis (13/12) di DPR RI siang ini dihadiri oleh Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, yang dalam sambutannya mengungkapkan bahwa sosok Dr Nurhayati merupakan sosok perempuan yang sangat menginspirasi dalam mendorong keterlibatan perempuan diberbagai bidang, khususnya di legislatif.

Di samping itu, Dr Nurhayati juga gigih memperjuangkan hak etnis Rohingya yang mengalami penindasan di Myanmar. “Saya menyadari keberadaan Dr. Nurhayati di DPR RI semakin membawa nama lembaga ini kearah yang lebih baik, khususnya di berbagai forum regional maupun internasional,” ungkap Bamsoet.

Penghargaan AIPA Distinguished Service Award ini diserahkan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan juga dihadiri oleh Duta Besar Myanmar, El El Khin Aye, Duta Besar Viet Nam, Pham Thanh Ha, DCM Kedutaan Besar Singapore, Jonathan Han, Wakil Sekretaris Jenderal AIPA, Mario Pandu Dewono dan beberapa Anggota BKSAP DPR RI turut menghadiri antara lain Roy Suryo, Jerry Sambuaga.

Dalam pidato penerimaan penghargaan, Dr Nurhayati menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bukti bagi kemajuan bagi keterlibatan perempuan di parlemen, terutama di parlemen ASEAN. “Saya bersyukur atas semua yang telah saya terima dari penghargaan ini. Saya berharap penghargaan ini dapat mengilhami anggota parlemen lain, utamanya perempuan, untuk sepenuhnya mendedikasikan karyanya untuk parlemen ASEAN, secara spesifik dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”.

Sebagai anggota parlemen perempuan pertama yang menerima penghargaan bergengsi ini, Dr Nurhayati juga berharap agar Award ini dapat mendorong perempuan lain untuk turut serta mengambil bagian dan berkontribusi aktif dalam semua peran kepemimpinan di masyarakat.***/ebn

 

3175 Burung yang Hendak Diselundupkan Diamankan di Bakaheuni

ilustrasi–foto istimewa

Balai Karantina Pertanian Lampung berhasil menyita 3175 burung yang tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan, dari dua mobil pribadi di Pelabuhan Penyeberangan Bakaheuni, Lampung, Sumatera, SEnin (11/12). Ribuan  burung ini rencananya akan dikirim ke Jakarta dari Bandar Lampung. Burung burung tersebut diantaranya jenis pleci, ciblek, kolibri ninja, jalak kebo, srindit, perkutut, prenjak, cucak keling, dan poksay medan.

Ribuan satwa unggas liar  tersebut setelah dilakukan pengujian bebas penyakit flu burung oleh Balai Karantina Lampung, selanjutnya diserah terimakan kepada KSDA Lampung untuk   dilepas liarkan di Taman Hutan Raya ( Tahura ) Pesawaran Lampung,  keesokan harinya bersama BKSDA, pihak Tahura dan FLIGHT: Protecting Indonesia’s Birds.  Demikian rilis yang diterima redaksi.

Kepala Balai Karantina Pertanian kelas I Lampung Muhammad Jumadh mengatakan semua pihak agar mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati kita agar terpelihara keseimbangan alam dan generasi mendatang masih dapat melihat dan menikmati kekayaan alam kita. “Bukan hanya cerita,” sambungnya.

Ia juga meminta agar semua pihak  terkait untuk memegang teguh integritas dan komitmen dalam upaya penyelamatan keanekaragaman hayati kita.

Menurutnya, ada beberapa jenis keanekaragaman hayati kita yang justeru dalam jumlah yang lebih banyak dapat ditemui di negara lain, bukan di Indonesia. Ia mencontohkan burung jalak bali.

Sementara itu Eksekutif Direktur FLIGHT: Protecting Indonesia’s Birds Marison Guciano memuji keberhasilan Balai Karantina Pertanian Lampung yang berhasil menggagalkan ribuan burung yang akan diselundupkan dari Lampung ke Jakarta ini.

“Meski modus penyelundupan semakin canggih, tetapi kemampuan petugas juga semakin baik. Ini terbukti dari serangkaian upaya penggagalan penyelundupan burung dalam jumlah besar baru baru ini oleh Balai Karantina Lampung,” katanya.

Menurutnya, kurang dari 20 hari, Balai Karantina Lampung telah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan lebih dari 4000 burung tanpa dokumen dari Sumatera ke Jawa melalui pelabuhan Bakaheuni. “Ini juga menunjukkan tekanan yang sangat kuat bagi burung burung Sumatera untuk memenuhi permintaan pasokan burung liar di Jawa,” katanya.***/ebn

Ketua DPR Bambang Soesatyo Apresiasi Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur tidak hanya menghubungkan Indonesia dari barat ke timur serta dari utara ke selatan saja, melainkan turut pula menghubungkan ikatan persaudaraan dari Aceh hingga Papua, serta dari Miangas hingga Rote.

“Banyak elite politik yang mengkritisi bahwa petani, nelayan, maupun rakyat di pedesaan tidak membutuhkan infrastruktur, mereka tidak makan semen dan pasir. Ungkapan ini tidak tepat. Justru karena adanya infrastrukturlah, petani, nelayan, dan juga rakyat di pedesaan jadi mudah mendistribusikan produknya. Infrastruktur merupakan kunci bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Bamsoet usai menerima buku ‘Kemajuan Infrastruktur Nasional’ dari Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Selasa (11/12/18). Demikian dikutip dari rilis yang diterima redaksi.

Penyerahan buku tersebut bisa dinilai sebagai simbolisasi pertanggungjawaban pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada rakyat Indonesia yang diwakili oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Hadir dalam acara ini antara lain Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menseskab Pramono Anung, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini memaparkan, infrastruktur yang dibangun Presiden Joko Widodo tidak hanya jalan raya saja. Tetapi, juga pelabuhan, bandara, rel kereta api, irigasi dan perumahan rakyat. Tidak ketinggalan pula pembangunan infrastruktur di bidang energi dan informasi teknologi.

“Pembangunan infrastruktur berhasil membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Karena setiap pembiayaan Rp 1 triliun menyerap 14.000 tenaga kerja. Sudah lebih dari 7 juta tenaga kerja yang terserap di berbagai proyek infrastruktur,” jelas Bamsoet.

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini memuji kebijakan Presiden Joko Widodo yang melebarkan pembangunan sampai ke wilayah timur Indonesia. Presiden Joko Widodo membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya Jawa dan Sumatera saja.

“Jika hanya memikirkan Pemilu agar terpilih kembali, Presiden Joko Widodo bisa dengan mudahnya memusatkan pembangunan dan bantuan sosial di pulau Jawa. Justru beliau melakukan langkah berani dengan membuka akses pembangunan sampai ke Papua,” terang Bamsoet.

KEBIJAKAN SATU PETA

Selain penyerahan buku ‘Kemajuan Infrastruktur Nasional’, dalam acara tersebut juga diluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Dengan demikian Indonesia akan memiliki big data tentang seluruh informasi yang memiliki unsur lokasi di permukaan, di dalam, maupun di atas bumi Indonesia.

“Menjelang 74 tahun kemerdekaan Indonesia, akhirnya kita punya satu peta yang bisa dijadikan acuan dalam mengambil berbagai kebijakan. Geoportal Kebijakan Satu Peta juga bisa menunjang pembangunan infrastruktur dalam hal positioning, localization, surveying, mapping and charting,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN ini menilai, dengan adanya Kebijakan Satu Peta, diharapkan bisa meningkatkan kualitas penataan ruang baik ditingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Dengan demikian kepastian usaha terkait lokasi, peruntukan, zonasi lahan juga semakin jelas dan memudahkan proses perizinan usaha.

“Saya harap political will pemerintah dalam menjalankan Kebijakan Satu Peta ini tidak kencang di awal dan mengendur di belakang. Kebijakan ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Melalui Kebijakan Satu Peta, Indonesia sudah menunjukan kepada dunia bahwa bangsa kita sudah mulai bergerak maju,” pungkas Bamsoet. ***/ebn

Dokumen Negara Kok Bisa Tercecer?

Ilustrasi e-KTP–foto istimewa

Kasus penemuan 1.706 e-KTP di wilayah Pondok Kopi Duren Sawit pada 8 Desember lalu, terus berkembang. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, Senin (10/12), mendatangi kantor Bareskrim Polri guna membahas permasalahan tersebut. “Hari ini kami ada agenda bersama Bareskrim membahas semua konvigurasi e-KTP,” kata Zudan.

Di tempat terpisah Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta agar Kementerian Dalam Negeri memberi penjelasan penyebab tercecernya e-KTP serta menjelaskan bagaimana Standar Operasi Prosedur (SOP) pengelolaan/penyimpanan e-KTP yang merupakan dokumen negara, mengingat kejadian tercecernya e-KTP sudah terjadi tiga kali sepanjang tahun 2018. Demikian rilis yang diterima redaksi.

ilustras-foto istimewa

Dengan tegas Bamsoet juga meminta agar Kemendagri bersama Kepolisian mengusut tuntas dan menindak oknum yang lalai, yang telah membuang e-KTP tersebut, mengingat e-KRP yang tercecer berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab saat Pemilu serentak 2019 mendatang.

“E-KTP yang sudah tidak berlaku lagi, atau e-KTP yang rusak agar dimusnahkan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali,” tegasnya.

Di sisi lain, tambah Bamsoet, Disdukcapil agar mempercepat proses perekaman e-KTP terhadap 111.587 warga Sumatera Selatan yang hingga saat ini belum melakukan perekaman e-KTP, guna menjamin hak politik pada Pemilu 2019.***/ebn