TWITTER menggugat pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait dengan hak untuk mengungkapkan berapa banyak permintaan keamanan nasional yang dimilikinya.
Gugatan Twitter yang diajukan terhadap pemerintah AS mengenai hak untuk sepenuhnya mengungkapkan permintaan keamanan nasional, belum terselesaikan, namun setidaknya hal itu tidak “mati”. Hakim Distrik AS Yvonne Gonzalez Rogers telah mengizinkan kasus ini diajukan, setelah pengadilan mempertimbangkan mosi Departemen Kehakiman untuk penilaian ringkas atas kasus itu.
Jejaring sosial tersebut mengajukan tuntutan hukum pada akhir 2014, dengan alasan diizinkan untuk mengirim jumlah pasti surat keamanan nasional dan perintah pengadilan FISA dalam laporan transparansinya.
Perusahaan teknologi hanya bisa menyebutkan jumlah surat dan pesanan yang mereka terima dalam rentang jumlah besar. Itu sebabnya Anda akan melihat angka seperti 0 sampai 499, 500 sampai 999 dan seterusnya dalam laporan transparansi mereka.
Twitter mengatakan ketidakmampuan untuk menuliskan jumlah permintaan pemerintah yang tepat, jelas melanggar hak Amandemen Pertama. Di sisi lain, DOJ dan FBI berpendapat, bahwa membiarkan perusahaan mengungkapkannya akan membahayakan keamanan nasional.
Hakim Rogers tidak melihat hal-hal dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pemerintah untuk menulis sesuai dalam perintah pengadilan, bahwa, “Pemerintah belum menunjukkan bukti, melampaui penjelasan umum, untuk menunjukkan bahwa pengungkapan informasi dalam Draf Laporan Transparansi akan menyajikan hal-hal semacam itu. Ancaman serius dan serius terhadap keamanan nasional untuk memenuhi standar pengawasan ketat yang berlaku. “
