JAYAKARTA NEWS— Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, warga yang tinggal di alamat yang diganti harus memperbarui data kependudukannya. Kemendagri akan mendukung untuk penggantian dokumen kependudukan secepatnya. Ditjen Dukcapil akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan DKI termasuk menyediakan tambahan blanko KTP-el. Hal tersebut disampaikan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh guna merespon kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, pencatatan nama pada dokumen kependudukan perlu diatur sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik. “Sehingga memberikan manfaat untuk pedoman pencatatan nama, penulisan nama pada […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh masih menyimpan satu obsesi di benaknya. Pelayanan publik di Indonesia harus mengarah pada Single Sign-on (SSO). “Masyarakat mestinya tidak perlu repot mengisi banyak formulir atau aplikasi. Cukup isi satu aplikasi pendaftaran saja, yang diisi sama: NIK atau Nama, untuk semua pelayanan publik,” ujarnya di hadapan […]Read More
JAYAKARTA NEWS— “Selama matahari terbit, pelayanan Dukcapil selalu ada”. Itulah kutipan pernyataan Wali Kota Madiun, Maidi, yang bertekad pelayanan Dinas Dukcapil di wilayahnya buka selama 7×24 jam seminggu. Ini tentu saja menarik perhatian Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, yang tidak saja mengapresiasi tapi langsung berkunjung melihat dari dekat layanan Dukcapil Kota Madiun […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, selesai menuntaskan pemberian dokumen kependudukan bagi anak bernama Cordosega. Sebelumnya, Cordosega yang beralamat di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban (Provinsi Jawa Timur), mengalami kesulitan mengurus berbagai keperluan dokumen kependudukan karena namanya yang terlalu panjang, berjumlah 19 kata, yakni […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengajak masyarakat membiasakan menghapal Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Di era ini, kata Dirjen Zudan, Pemerintah Indonesia tengah menuju era satu data, dengan NIK sebagai basisnya. Penerapannya akan dilakukan ke seluruh pelayanan publik, sehingga ke depan menggunakan NIK […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) menerbitkan 1.168 dokumen kependudukan bagi masyarakat adat Baduy Dalam dan Baduy Luar. Penerbitan dokumen tersebut dilakukan melalui skema jemput bola atau jebol, berkolaborasi dengan Dinas Dukcapil Provinsi Banten, Dinas Dukcapil Kabupaten Lebak, dan dibantu relawan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI). Disampaikan Direktur […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) menggelar kegiatan jemput bola administrasi kependudukan (Jebol Adminduk) bagi komunitas adat Baduy di Kabupaten Lebak. Kegiatan Jebol Adminduk tersebut dilakukan selama tiga hari, mulai tanggal 27 sampai 29 Agustus 2021, berkolaborasi dengan Dinas Dukcapil Provinsi Banten, Dinas Dukcapil Kabupaten Lebak, dan […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri serius betul mengangkat lebih tinggi kualitas layanan administrasi kependudukan di semua lini pelayanan. Dirjen Dukcapil Prof Zudan Arif Fakrulloh bahkan sudah mencanangkan 2021 sebagai ‘Tahun Kualitas Layanan Dukcapil’. “Cermin peningkatan kualitas layanan adminduk itu ditandai dengan kecepatan dan kemudahan layanan dengan adanya layanan online. Ditambah, mendekatkan layanan untuk […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Birokrasi seharusnya bisa bekerja secara tenang dan profesional tidak diintervensi dan ditarik tarik dalam praktik-praktik politik lima tahunan seperti Pilkada, Pileg dan Pilpres. Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Zudan Arif Fakrulloh, pejabat birokrasi apalagi saat Pilkada inginnya bersikap netral tidak terganggu dan tetap tenang bekerja. “Kami jajaran ASN itu ingin […]Read More
