Program Pembinaan Masyarakat (Binmas) Noken Polri di tanah Papua, mencatatkan banyak cerita. Ada cerita sukses, kisah pilu mengharu-biru, suka-duka, hingga tragedi berdarah. Binmas Noken di bawah pimpinan Kombes Pol Eko Rudi Sudarto, pada galibnya hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan.
Dari identifikasi persoalan, problem utama masyarakat Papua adalah kemiskinan, yang berbuntut keterbelakangan pendidikan. Karena itulah, Binmas Noken berupaya dengan segala daya melaksanakan berbagai program. Antara lain, membentuk kelompok peternak babi. Budidaya lebah madu. Menggarap lahan pertanian, dan Polisi Pi Ajar (Polisi Mengajar).
Program Binmas Noken sudah menjamah hampir seluruh wilayah Papua: Timika, Lanny Jaya, Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Pegunungan Bintang, Wamena, Yakuhimo, dan lain-lain. “Kami menyesuaikan dengan kondisi alam dan masyarakat. Ada daerah yang kami utamakan menggarap peternakan babi. Di daerah lain, pertanian, lebah madu, dan lain-lain. Satu program yang kami laksanakan di semua daerah tanpa kecuali adalah Polisi Pi Ajar,” tambah Eko.
Di luar cerita sukses, Eko mengakui pihaknya masih acap dihadang berbagai persoalan. Hambatan utama datang dari KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Mereka meneror masyarakat, dan menakut-nakuti masyarakat. Kelompok KKB juga mencekokkan image buruk tentang aparat kepolisian dan militer. “Karenanya, untuk bisa masuk ke satu daerah, ada kalanya sangat susah. Mereka sudah curiga terlebih dulu. Mereka sudah diintimidasi KKB, dan menganggap kami ini buruk, kami ini jahat, karenanya harus dijauhi,” katanya.
Yang lebih memprihatinkan, Binmas Noken ada kalanya justru dihambat oleh aparat pemerintah daerah. Eko menyebut contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya beberapa bulan lalu. Tim Binmas Noken telah selesai melaksanakan implementasi program budidaya ternak lebah madu di Kampung Yagara. Keesokan harinya datanglah oknum pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya memprovokasi masyarakat untuk menolak kegiatan Satgas Binmas Noken dengan alasan tidak menerima Polri.
“Kejadian seperti itu bukan hanya terjadi di Jayawijaya, tetapi juga di beberapa daerah tingkat dua lain. Aparat dinas kabupaten, biasanya dinas Pertanian yang justru memprovokasi rakyat agar menolak program Binmas Noken. Bayangkan, di sisi lain kami harus menghadapi risiko ancaman langsung dari KKB, di sisi lain kami harus mengatasi aparat pemerintah yang mis-komunikasi,” papar Kombes Eko.
Eko mencontohkan kasus lain yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya. Kejadiannya bertepatan syukuran HUT Kemerdekaan RI ke-73. Tim Binmas Noken Polri merencanakan kegaitan trauma healing dan polisi pi ajar, serta bakar batu. Lokasi sudah ditetapkan di Kampung Yambi, Kabupaten Puncak Jaya.
Apa yang terjadi? Sehari sebelum pelaksanaan kegiatan, dua anggota TNI dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), tepatnya di Kampung Tinggi Nambut, Puncak Jaya. “Begitulah keadaannya. Kami harus segera memberi kesadaran kepada rakyat tentang benar dan salah, tentang baik dan buruk. Ini sungguh bukan pekerjaan mudah, sebab bisa saja di desa tempat kami melaksanakan program, di situ terdapat personel KKB,” ujar Eko.
Kejadian aneh di Puncak Jaya terkait program polisi pi ajar. Awalnya, program Polisi Mengajar tergelar baik di Sekolah Al Kitab Mulia. Selain kegiatan belajar-mengajar yang diikuti sekitar 25 anak-anak, juga dilaksanakan program pembinaan petani di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dan guru suka cita menerima bantuan program itu.
Singkat kata, program berlangsung 16 Oktober 2018. Anehnya, esok harinya, 17 Oktober 2018, Tim Binas Noken yang datang kembali untuk melanjutkan program Binmas Niken di Sekolah Al Kitab Mulia, mendadak ditolak oleh oknum guru. Keanehan lain terletak pada alasan yang mereka kemukakan, yakni menolak adanya kegaitan TNI-Polri di daerahnya, termasuk di Sekolah Al Kitab Mulia.
Peristiwa “air susu dibalas air tuba” di pedalaman Papua itu, ditengarai Kombes Eko tak lepas dari provokasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). “Kami tidak menyerah. Kami terus berkejaran dengan waktu. Jika kami terlambat melakukan penanaman kesadaran berbangsa dan bernegara, serta gagal meningkatkan kesejahteraan mereka, maka problem laten Papua tidak akan pernah selesai,” tegas Eko. (rr)
