Satu Dekade Jokowi, Kebijakan Ekonomi Tekan Angka Kemiskinan hingga 9%

JAYAKARTA NEWS— Dalam satu dekade terakhir, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berhasil mencatatkan sejumlah capaian penting dalam menurunkan angka kemiskinan hingga sekitar 9% dan kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,83% melalui berbagai kebijakan ekonomi.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menilai strategi kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, sekaligus menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

“Pada 2014, angka kemiskinan di Indonesia berada di sekitar 11%, tetapi pada 2024 angka tersebut berhasil ditekan hingga sekitar 9%. Bahkan, kemiskinan ekstrem yang pada awalnya berada di angka 6% telah turun menjadi 0,83%,” ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema ‘Satu Dekade Membangun Indonesia Maju’, Senin (9/9/2024).

Ferry menyampaikan di balik capaian tersebut, tentu Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan baik di dalam negeri maupun tantangan global, terutama di bidang ekonomi.
“Sejak 2014, Indonesia telah menghadapi beragam tantangan eksternal, mulai dari perlambatan ekonomi global, perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok, hingga pandemi COVID-19. Krisis-krisis ini berdampak besar pada perekonomian domestik, terutama sektor konsumsi dan tenaga kerja,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah selama sedekade terakhir memiliki tiga pilar utama untuk menurunkan kemiskinan. Pertama, menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah.
Dalam hal ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial, seperti program sembako dan bantuan langsung tunai. Program-program seperti ini berperan penting dalam menjaga daya beli rumah tangga miskin.

“Misalnya, ketika pandemi memuncak dan angka kemiskinan melonjak pada 2020, berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi langsung digenjot oleh pemerintah untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga,” sebutnya.

Kedua, program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Program-program ini, seperti bantuan untuk UMKM dan program ketahanan pangan, bertujuan untuk mendorong usaha-usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat.

Ketiga, peningkatan infrastruktur untuk mendukung mobilitas dan akses ekonomi. Proyek infrastruktur besar-besaran yang dilakukan selama era Presiden Jokowi, seperti pembangunan jalan tol dan akses digital, turut berkontribusi dalam meningkatkan kesempatan ekonomi di berbagai daerah terpencil.

“Hal ini penting untuk pemerataan ekonomi dan membuka akses bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau,” tegasnya.

Ferry melanjutkan, ke depan pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Upaya reformasi struktural juga akan terus dilaksanakan, seperti yang sudah dilakukan melalui Omnibus Law dan kebijakan transformasi ekonomi hijau.

Penguatan UMKM
Sejalan dengan pilar utama yang disampaikan Ferry, bahwa peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia juga tidak dapat diragukan lagi. Sebagai penyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar masyarakat, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Ahli Utama Pengembang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, R.S. Hanung Harimba Rachman, memaparkan tiga langkah strategis yang diambil oleh Kemenkop UKM dalam membangun dan memperkuat ekonomi nasional yang meliputi modal, akses permodalan, dan perlindungan UMKM.

Salah satu pendekatan utama Kemenkop UKM adalah memastikan bahwa UMKM mendapatkan fasilitas pembiayaan. Pendekatan ini tak hanya mencakup bantuan keuangan langsung, tetapi juga pembinaan agar pelaku UMKM memiliki pengetahuan untuk mengelola modal mereka secara efektif.

“Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah terus meningkatkan berbagai program pembiayaan untuk UMKM, termasuk skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan pinjaman dengan bunga rendah bagi usaha kecil dan mikro,” paparnya.

Tidak hanya sekadar memberi modal, Kemenkop UKM juga berupaya untuk membuka akses permodalan seluas-luasnya bagi UMKM melalui berbagai skema.

Salah satu langkah penting adalah melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, serta dengan memanfaatkan platform digital yang semakin berkembang.

“Kami mendorong UMKM untuk masuk ke ranah digital, di mana mereka bisa mendapatkan akses ke berbagai program keuangan secara lebih efisien,” imbuhnya.

Pemerintah juga telah menciptakan berbagai kebijakan untuk mendukung hal ini, termasuk kebijakan pengalokasian 40% belanja barang dan jasa pemerintah kepada produk UMKM. Selain itu, Kemenkop UKM mendorong UMKM untuk tidak hanya bergantung pada modal dari lembaga keuangan tradisional.

Hanung juga menekankan pentingnya perlindungan bagi UMKM dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, baik dari pasar lokal maupun internasional. Salah satu langkah penting adalah dengan memperkuat regulasi yang melindungi UMKM dari praktik perdagangan yang tidak sehat.

“Kami menghadapi tantangan dari produk-produk impor yang harganya lebih murah, yang sering kali membuat UMKM sulit bersaing,” ujarnya.

Untuk itu, Kemenkop UKM telah melakukan berbagai intervensi dalam melindungi UMKM dari praktik-praktik perdagangan tidak sehat seperti predatory pricing, di mana produk impor dijual dengan harga yang sangat rendah sehingga mematikan usaha lokal.

Ia menegaskan, perlindungan UMKM tidak hanya terbatas pada regulasi perdagangan, tetapi juga mencakup pemberdayaan dan pendampingan dalam menghadapi tantangan digitalisasi.

Dengan modal yang kuat, akses permodalan yang terbuka, dan perlindungan yang optimal, UMKM Indonesia memiliki fondasi yang kokoh untuk terus berkembang dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.***/lkw