Menkominfo: Pemerintah Tidak Pernah Lakukan Peretasan

JAYAKARTA NEWS – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, memberikan pernyataan tegas mengenai dugaan peretasan akun media sosial beberapa pimpinan organisasi mahasiswa menjelang aksi demonstrasi. Menurutnya, pemerintah tidak pernah melakukan peretasan. Lebih dari itu, Menkominfo mengajak semua pihak untuk menjaga soliditas nasional.

“Pemerintah tidak pernah melakukan peretasan, tidak ada peretasan. Tapi yang harus kita tahu bahwa serangan siber itu setiap detik terjadi. Sehingga kita masing-masing harus menjaga agar ruang digital kita terjaga dengan baik, termasuk di dalamnya enkripsi harus dijaga,” tandasnya saat menyampaikan Perkembangan Situasi Terkini di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (10/04/2022).

Menteri Johnny menjelaskan setiap pengguna platform media sosial mempunyai one-time password (OTP) yang bisa digunakan untuk melindungi akun. Oleh karena itu, Menkominfo mengimbau agar setiap orang sering mengganti password guna menghindari peretasan.

“Sehingga jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu (peretasan akun media sosial). Kemudian setiap kali ada serangan-serangan (siber) dituduhkan kepada pemerintah, apalagi dalam agenda atau event seperti begini,” ujarnya.

Menkominfo menegaskan tugas dan peran Pemerintah khususnya Kementerian Kominfo untuk menjaga ruang digital tetap kondusif dan sehat.

“Apalagi selama saya di sini (sebagai Menkominfo), saya menjaga betul komitmen terhadap kebebasan pers, ekspresi pendapat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berbicara itu dijaga dengan baik. Tetapi serangan siber terjadi terus-menerus, sehingga kita juga harus menjaga bersama, agar selalu mengganti password kita, juga platform penyelenggara sistem elektronik menjaga enkripsinya dengan baik,” tuturnya.

Jaga Soliditas Nasional

Johnny menyatakan Pemerintah saat ini fokus melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan berbagai persoalan bangsa. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil Pemerintah membutuhkan soliditas antar sesama anak bangsa.

“Ini semua membutuhkan soliditas nasional agar energi nasional kita terfokus, terpusat, menjadi kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah dampak-dampak global dan kita bisa fokus dan berhasil sebagai Presidensi G20,” ujarnya.

Menkominfo menegaskan demonstrasi dan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia. Namun, dalam situasi saat ini, hal itu perlu mempertimbangkan beberapa hal.

“Kita kan lagi dalam bulan puasa Ramadan. Tidak saja bulan puasa bagi umat muslim, (dalam beberapa waktu Ramadan) umat Kristen, umat Katolik pun juga demikian (berpuasa). Minggu depan adalah Pekan Suci menjelang Paskah, saat ini pun masih dalam bulan puasa umat Kristen,” tuturnya.

Menteri Johnny mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana batin yang damai, sehingga situasi nasional di bulan suci Ramadan berjalan dengan baik. Bahkan Menkominfo mengharapkan aspirasi dan harapan dari generasi muda juga tersalurkan dengan baik.

“Sehingga harapan kami, tentunya besok kalau memang masih ada demonstrasi kita jaga sama-sama agar berlangsung dengan aman, tertib dan tidak mengganggu masyarakat. Dan lebih baik lagi, kalau itu bisa disalurkan melalui dialog, karena arahan dan sikap Bapak Presiden sudah cukup jelas yang berkaitan dengan tuntutan para mahasiswa,” ujarnya.

Menurut Menteri Johnny, hal yang harus dijaga bersama saat ini, demonstrasi atau aksi menyampaikan pendapat merupakan salah satu kanal aspirasi masyarakat. Menkominfo menilai hal itu menjadi bagian dari harapan mahasiswa untuk masa kini dan masa depan rakyat.

“Tapi juga kita harus berhati-hati agar jangan sampai yang di luar harapan yang baik itu, ada selipan dan titipan lain. Kita sama-sama jaga itu. Sehingga tidak membuat demonstrasi atau aspirasi yang bertujuan baik nanti hasil akhirnya kita tidak harapkan bersama,” ungkapnya.

Menurut Menteri Johnny, setelah aspirasi disampaikan secara terbuka dan secara detil perlu dijaga agar tidak sampai menimbulkan kebingungan. Hal itu akan terjadi jika ada yang membangun logika bahkan imajinasi yang membuka ruang penafsiran begitu luas mengenai arahan Presiden Joko Widodo.

“Saya kira (rencana aksi demonstrasi) ini sangat lurus, Presiden sudah menyampaikan tidak lagi membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Kita semua sudah tahu jadwal Pileg dan Pilpres sudah jelas 14 Februari 2024,” tegasnya.

Saat menyampaikan perkembangan situasi terkini, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong. (*/uli)