JAYAKARTA NEWS – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) menyambut baik Agenda General Discussion of the 67th Session of the Commission on the Status of Women (CSW) yang dilaksanakan di New York, Amerika Serikat, pada 6 – 17 Maret 2023. Menteri PPPA yang dalam pertemuan ini bertindak mewakili negara-negara ASEAN, juga menyampaikan bahwa ASEAN menantikan untuk dapat memperkuat kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mitra eksternal ASEAN, organisasi regional, dan internasional, khususnya dalam mencapai kesetaraan gender, dan pemberdayaan bagi seluruh perempuan dan anak perempuan.
“ASEAN menyambut baik the Commission on the Status of Women’s, 67th session priority theme, tentang “Inovasi dan Perubahan Teknologi, dan Pendidikan Di Era Digital, untuk Mencapai Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan bagi seluruh Perempuan dan Anak Perempuan”. Ini memberikan kesempatan yang baik bagi kita, untuk berbagi kemajuan dan tantangan dalam mencapai kesetaraan gender, dan pemberdayaan bagi seluruh perempuan dan anak perempuan. Ini sangat penting dalam konteks era digital,” ujar Menteri PPPA dalam Siaran Pers, Rabu (8/3).
Menteri PPPA kemudian mengatakan bahwa selama 55 (lima puluh lima) tahun terakhir, ASEAN telah mencapai kemajuan dan pencapaian yang luar biasa. Namun, masih terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi, seperti dampak COVID-19 yang tidak proporsional terhadap perempuan dan anak perempuan. Dampak yang paling tinggi, yaitu hilangnya pekerjaan dan pendapatan. Sementara itu, dampak lainnya juga terlihat di berbagai bidang, seperti pendidikan, mata pencaharian ekonomi, serta perawatan kesehatan, dan layanan penting lainnya.
“Dengan latar belakang tersebut, ASEAN telah memperkuat kerja sama yang erat, untuk meningkatkan peran perempuan dalam perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di era digital,” ujar Menteri PPPA.
Menteri PPPA menambahkan, kerja sama tersebut direalisasikan melalui beberapa pertemuan. Pada 2020, ASEAN telah menyelenggarakan KTT ASEAN Women Leaders’ yang pertama pada KTT ASEAN ke-37. Kemudian pada 2022, ASEAN melanjutkan ASEAN Women Leaders’ Summit yang kedua, dimana pada pertemuan ini, ASEAN menekankan perlunya mendukung kewirausahaan perempuan, untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh. Selanjutnya, ASEAN juga menyambut baik peluncuran ASEAN Gender Outlook pada Maret 2021 sebagai unggulan regional pertama – melalui publikasi bersama, Komite ASEAN untuk Perempuan, Sekretariat ASEAN, dan UN Women.
“ASEAN menggarisbawahi peran transformatif teknologi digital untuk meningkatkan akses dan memperkuat partisipasi dalam pendidikan berkualitas, termasuk perempuan dan anak perempuan. ASEAN juga terus mendorong kepemimpinan perempuan dalam teknologi dan inovasi, terutama dalam rantai nilai digital, inklusi digital, dan literasi digital. Kami juga fokus pada peningkatan inklusi keuangan perempuan, peningkatan keterampilan, dan mempromosikan partisipasi perempuan dalam Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika (STEM),” tutur Menteri PPPA.
Selain itu, ASEAN juga berbagi praktik baiknya dalam membangun Jaringan Pengusaha Perempuan ASEAN, untuk memperkuat kapasitas dan keterampilan kewirausahaan bagi perempuan di ASEAN.
Menteri PPPA kemudian menuturkan bahwa dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN, tema yang akan diangkat yaitu “ASEAN Matters, Epicentrum of Growth”. Menurut Menteri PPPA, ASEAN diharapkan untuk dapat memainkan peran sentral dalam memastikan pertumbuhan ekonomi regional dan dunia, yang kemudian memerlukan pengarusutamaan perspektif gender dalam karya-karya ASEAN.
Lebih lanjut, Menteri PPPA menegaskan kembali komitmen ASEAN dalam melaksanakan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi, Agenda 2030 dan SDGs, Visi Komunitas ASEAN 2025, serta instrumen internasional lainnya.
“Kami menegaskan kembali komitmen kami, dalam melaksanakan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi, Agenda 2030 dan SDGs, Visi Komunitas ASEAN 2025, serta instrumen internasional lain yang relevan. Kami menantikan untuk memperkuat kerjasama, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mitra eksternal ASEAN, organisasi regional, dan internasional, dalam mencapai kesetaraan gender, dan pemberdayaan bagi seluruh perempuan, dan anak perempuan,” pungkas Menteri PPPA.***/mel
