Ini Pesan Presiden Kepada Para Guru: Hati-hati!

Presiden Jokowi menghadiri pembukaan Kongres ke-22 PGRI di Kelapa Gading Jakarta, Jumat (5/7/2019) malam—foto humas

JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para guru untuk berhati-hati. Saat ini menurutnya ruang kelas bukan satu-satunya tempat belajar, namun sekarang sudah bergerak kemana-mana.

“Dunia virtual adalah kampus kita, saya belajar dari sana. Google adalah perpustakaan kita, Wikipedia adalah ensiklopedia kita, Kindle buku elektronik adalah buku pelajaran kita, dan masih banyak media digital lainnya,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Pembukaan Kongres ke-22 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (5/7) malam.

Menurut Presiden, kita sering terkaget-kaget, anak-anak muda, anak-anak kita mampu belajar secara mandiri, mereka bisa tahu jauh lebih banyak hal melalui bantuan teknologi itu. Oleh sebab itu, Presiden menegaskan, peran guru harus lebih dari mengajar sekarang ini, tetapi juga mengelola belajar siswa, mengarahkan belajar siswa, karena mereka bisa belajar dimana-mana.

“Kalau tidak ada yang mengarahkan, berbahaya sekali, (karena) sekarang buka apa saja sekarang di dalamnya ini (gadget) ada semuanya,” tutur Presiden Jokowi.

Guru, lanjut Kepala Negara, dituntut untuk lebih fleksibel,  guru dituntut lebih kreatif, guru dituntut lebih menarik dan lebih menyenangkan siswa. Ia mengingatkan sekali lagi hati-hati, ini harus mulai kita lihat perubahan teknologi, perubahan zaman yang ada.

Namun Kepala Negara mengaskan, guru tetaplah guru, tidak bisa digantikan oleh mesin secanggih apapun. Diakuinya banyak yang menyampaikan nanti karena ada online, (peran) guru akan bisa digantikan. Namun Kepala Negara meyakini, kalau masalah ini kita harus percaya guru adalah profesi mulia membentuk karakter anak bangsa dengan budi pekerti yang luhur, dengan toleransi, dengan nilai-nilai kebaikan.

“Guru lah yang menumbuhkan empati sosial, membangun imajinasi, membangun kreativitas, serta mengokohkan semangat persatuan dan semangat kesatuan,” ucap Presiden Jokowi seraya menambahkan,  di sinilah letak strategis PGRI dalam membangun pendidikan, sekaligus sumber daya manusia, sekaligus SDM yang berkualitas, dan tetap menjadi organisasi profesi yang dapat mewujudkan visi-misi dan program-programnya secara profesional.

Tidak Hanya Berpengetahuan

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan, dalam lima tahun ke depan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah prioritas pembangunan nasional. Artinya, para guru semuanya berperan sentral dalam melaksanakan program pembangunan sumber daya manusia ini.

Menurut Presiden, kualitas SDM di semua jenis profesi harus ditingkatkan secara signifikan kualitas SDM di usia dini, di usia remaja harus ditekankan juga secara signifikan, sehingga semua mampu menghadapi dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berubah begitu sangat cepatnya.

Oleh karena itu, menurut Presiden Jokowi, tujuan pendidikan kita tidak lagi hanya mencetak siswa yang berpengetahuan, tetapi juga siswa yang berketerampilan, memiliki skill dan juga berkarakter.

“Pendidikan Pancasila misalnya, tidak cukup hanya memberikan pengetahuan Pancasila kepada siswa tetapi lebih penting lagi adalah membentuk karakter dan kepribadian Pancasila kepada tiap-tiap diri siswa, tiap-tiap murid yang kita miliki,” kata Presiden Jokowi.

Ketika pembangunan SDM jadi prioritas, Kepala Negara mengingatkan, paling utama peran guru akan semakin sentral, semakin utama dan semakin strategis. “Guru harus menjadi agen transformasi penguatan SDM kita, menjadi agen transformasi dalam membangun talenta-talenta anak bangsa,” tegasnya.

Kepala Negara menegaskan, transformasi pendidikan dan proses belajar-mengajar harus terus dilakukan, proses belajar mengajar harus menggembirakan baik guru maupun siswa, baik guru maupun murid, dan dilakukan secara efisien dan mudah.***setkab/ebn

Soal ASN Korupsi, Mendagri Tegur 11 Gubernur, 80 Bupati dan 12 Walikota

Ilustrasi–foto setkab

JAYAKARTA NEWS—Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegur para gubernur, bupati juga wali kota agar segera melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi.

Keterangan yang disampaikan Puspen Kemendagri menyebutkan, Mendagri telah memberikan teguran tertulis kepada 11 gubernur, 80 bupati dan 12 waki kota agar dalam waktu 14 hari segera melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi.

“Per 1 Juli sudah diberikan teguran tertulis oleh Pak Mendagri kepada Kepala Daerah untuk segera PTDH dalam waktu 14 hari ini,” kata Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, di Jakarta, Rabu (3/7), sebagaimana dikutip dari laman setkab.go.id

Akmal menambahkan, dari total sebanyak 2.357 ASN yang harus dilakukan PTDH, sebanyak 2.259 ASN berada di lingkup Pemerintah Daerah. Tercatat hingga akhir Juni 2019, masih ada sebanyak 275 ASN yang belum diproses oleh PPK yang tersebar di 11 provinsi, 80 kabupaten dan 12 kota.

“Kebanyakan ASN berkasus korupsi ada di lingkungan Pemda. Hingga kini masih ada 275 ASN yang belum diproses PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Rinciannya 33 ASN di Provinsi, 212 ASN di Kabupaten dan 30 ASN di Kota,” terang Akmal.

Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tersebut pemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagi mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain.***/ebn

Ini Penjelasan BMKG tentang Suhu Udara Panas

Ilustrasi –sumber thenews.com.pk

JAYAKARTA NEWS— Beberapa waktu terakhir ini negara-negara di Eropa juga Timur Tengah mengalami suhu udara yang panas. Berdasarkan catatan pengamatan suhu udara permukaan sepanjang Bulan Juni 2019 oleh Stasiun-stasiun pengamatan cuaca di Iraq, Kuwait, dan Arab Saudi yang terkumpul di database Badan Meteorologi Dunia (WMO), suhu maksimum tertinggi tercatat di Stasiun Basrah-Hussein (Iraq) sebesar 50.4 derajat Celcius pada tanggal 10 Juni 2019, di Stasiun Mitribah (Kuwait) tercatat sebesar 51.4 derajat Celcius  pada 10 Juni 2019.

Menurut Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), suhu panas yang dirasakan di Timur Tengah adalah akibat perluasan gelombang panas yang menyerang India beberapa minggu lalu.

“Gelombang panas menjangkiti mulai dari India, Pakistan, Afghanistan, Turkemistan, Iran dan Saudia Arabia. Suhu permukaan di wilayah-wilaah yang terpapar heatwave tersebut terukur bervariasi antara 34-51 derajat celcius,” demikian rilis dari BMKG. Suhu panas itu tidak hanya di negara-negara Timur Tengah tapi juga di  Paris dan Lyon, Perancis tercatat suhu mencapai 34 derajat.

Berdasarkan pola klimatologis, papar BMKG, wilayah Timur Tengah memang memiliki suhu yang tinggi pada periode Juni, Juli, dan Agustus (JJA). Suhu tinggi pada periode tersebut  akibat  posisi gerak semu tahunan matahari yang berada di wilayah Belahan Bumi Utara. Kondisi ini pun didukung oleh faktor geografis wilayah tersebut yang terletak pada Lintang 20-30 dan umumnya memiliki iklim gurun karena menjadi lokasi subsidensi (massa udara turun pada sirkulasi global), sehingga memiliki kandungan uap air yang relatif lebih sedikit dibandingkan wilayah pada lintang lain.

POTENSI DAMPAK TERHADAP INDONESIA

BMKG memperkirakan, kejadian fenomena suhu tinggi di Timur Tengah diperkirakan tidak berdampak pada wilayah Indonesia. Selain karena sistim sirkulasi udara yang menyebabkan gelombang panas di wilayah Timur Tengah berbeda dan tidak mengarah atau menuju  ke wilayah Indonesia, suhu panas yang mencapai lebih dari 50 derajat celcius juga sangat kecil peluangnya terjadi di wilayah Indonesia.

Berdasarkan Catatan historis suhu maksimum di Indonesia belum pernah mencapai 40 derajat celcius,” tulis siaran pers BMKG.

Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Indonesia, menurut BMKG, adalah sebesar 39.5 derajat celcius pada tanggal 27 Oktober 2015 di Kota Semarang, Jawa Tengah .

Menurut BMKG, berdasarkan  hasil simulasi proyeksi iklim multi-model menggunakan skenario RCP4.5, pada periode 2020-2030, rata-rata wilayah daratan di Indonesia akan lebih panas 0,2 – 0,3 derajat celcius dibandingkan dengan rata-rata suhu udara pada periode 2005-2015.

Pada periode 2020-2030, wilayah-wilayah yang diproyeksikan akan mengalami kenaikan suhu tertinggi terjadi di sebagian Sumatera Selatan, bagian tengah Papua dan sebagian Papua Barat.

Untuk mengantisipasi suhu udara permukaan yang semakin panas di masa yang akan datang, yang disebabkan oleh fenomena global warming, menurut BMKG, perlu adanya upaya adaptasi dan mitigasi.

“Upaya ini harus dimulai dari kesadaran kita untuk mengurangi hal-hal yang dapat meningkatkan emisi gas-gas rumah kaca ke atmosfer dan membekali diri dengan pengetahuan tentang dampak negatif dari perubahan iklim,” bunyi siaran pers BMKG.

SUHU DINGIN DIENG

BMKG memastikan, kejadian gelombang panas dan suhu tinggi di wilaya Iraq, Kuwait dan Arab tidak adanya kaitannya dengan kejadian embun beku dan suhu dingin di Dieng dan Bromo.

Menurut BMKH, fenomena embun beku dan suhu dingin di wilayah Dieng dan Bromo lebih disebabkan oleh variasi musiman suhu di periode musim kemarau yang dipengaruhi angin monsun Australia serta topografi wilayah tersebut.

Disebutkan, pada periode musim kemarau, kurangnya tutupan awan menyebabkan radiasi balik gelombang panjang pada saat malam hari semakin kuat dan lebih banyak dilepas langsung ke atmosfer. Akibatnya, permukaan tanah dan atmosfer bagian bawah lebih cepat mendingin, bahkan hingga dibawah titik beku nol derajat yang menciptakan fenomena embun beku.

Selain itu, faktor elevasi/ketinggian tempat menentukan suhu di tempat tersebut, daerah yang memiliki ketinggian  lebih tinggi akan memiliki suhu lebih dingin dibandingkan dengan daerah yang memiliki ketinggian rendah.

Suhu akan menurun sebesar 0.65 derajat celcius setiap kenaikan elevasi sebesar 100 meter. Oleh karena itu sejumlah daerah yang daerah yang  tinggi, seperti dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah yang terletak pada ketinggian 2093 meter dapat mencapai suhu yang sangat dingin bahkan hingga di bawah 0 derajat celcius,” bunyi sran pers BMKG.

Berdasarkan pengamatan Suhu Minimum Harian oleh Stasiun Observasi BMKG menunjukkan wilayah Ruteng (Satarcik) dan Malang (Tretes) masih mencatat keadaan suhu paling dingin dalam beberapa hari terakhir.

“Pencatatan suhu minimum menunjukkan 10,4 derajat Celcius di Tretes dan 13,8 derajat celcius di Bandara Frans Sales Lega, Ruteng per 27 Juni 2019,” tulis iran pers BMKG. ***/setkab/ebn

Komisioner KPAI Retno: Orangtua Bingung Pahami Juknis PPDB, Penyebaran Sekolah tidak Merata

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti–foto instagram retno

JAYAKARTA NEWS— Kekisruhan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Dididk Baru (PPDB) sistem zonasi tahun 2019, menjadi sorotan berbagai pihak. Bahkan Presiden Joko Widodo pun akhirnya turun tangan memberikan arahan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang akhirnya membuahkan penambahan kuota PPDB menjadi paling banyak 15% dari kuota jalur prestasi yang semula paling banyak 5%.

Sementara itu dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terus bekerja melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  PPDB di daerah-daerah termasuk menerima pengaduan para orangtua terkait PPDB.

Komisioner KPAI Retno Listyarti menjelaskan, KPAI  telah membentuk tim pengawasan PPDB yang sudah melakukan pengawasan langsung dengan mewawancarai sekolah, petugas pendaftaran, orangtua dan calon peserta didik baru. Pengawasan dilakukan di beberapa daerah dan langsung ke sekolah, diantaranya : Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, DKI Jakarta dan lain-lain. 

Suasana pendaftaran PPDB 2019 di SMPN 52 Jakarta Timur—foto instagram retno

Hasil pengawasan akan dianalisis untuk kepentingan advokasi kebijakan PPDB ke depannya agar lebih baik. Namun, untuk sementara hasil pengawasan langsung menunjukkan bahwa para orangtua calon peserta didik mengaku tidak pernah menerima sosialisasi dan kalau pun menerima sosialisasi PPDB 2019 sangat minim informasinya, sehingga menimbulkan kebingungan para orangtua.

Posko pengaduan PPDB KPAI mulai dibuka sejak 19 Juni 2019 dan akan dibuka hingga PPDB berakhir, mengingat mulainya PPDB tidak serentak, ada yang sudah mulai pertengahan Juni dan ada yang baru dimulai awal juli 2019, maka posko pengaduan PPDB  KPAI menerima pengaduan  hingga 12 Juli 2019.  

Dari tanggal 19-22 Juni 2019, KPAI sudah menerima 19 pengaduan masyarakat melalui pengaduan online  yang berasal dari berbagai daerah, seperti, JAWA TIMUR : Kab. Kediri, Kab. Mojokerto, Kota Surabaya, Madiun, Kab. Jember, KAB. Gresik, kab. Blitar, Kota Blitar dan kota Malang; BANTEN : Kota  Tangerang Selatan ; JAWA BARAT : Kota Bandung, Kota Bekasi, Cikarang  Utara;  JAWA TENGAH : Kota Solo; dan NTT : Kota Kupang.

Pengaduan yang diterima meliputi PPDB SMPN sebanyak 9 pengaduan dan PPDB SMAN sebanyak 10 pengaduan. Adapun masalah-masalah yang diadukan adalah sebagai berikut :

1.        Tidak  pernah menerima sosialisasi PPDB SMPN dan SMAN  dengan sistem zonasi (Kediri dan Mojokerto)

2.        Penolakan kebijakan PPDB sistem zonasi, pengaduan PPDB  SMAN di Jawa Timur sempat dihentikan sementara (kota Surabaya)

3.        Tidak paham kebijakan dan juknis PPDB SMPN  sistem zonasi  dari pengadu (kab. Gresik)

4.        Juknis  PPDN SMPN sistem zonasi di anggap kaku (kota Bekasi)

5.        SMAN  belum merata  penyebarannya di Jember, misalnya kecamatan Bangsaldari, tempat domisili pengadu, tidak ada SMA Negeri. Akibatnya pengadu tidak bisa mengakses sekolah negeri (Jember)

6.        Kuota zonasi murni PPDB yang seharusnya 90%  diubah menjadi 50% di SMAN (Kabupaten Madiun)

7.        Jarak rumah tidak terverifikasi dengan tepat untuk PPDB SMAN (Cikarang Utara)

8.        Permasalahan pada jalur Kombinasi dalam PPDB SMPN  (kota Bandung) dan Jalur afirmasi dalam PPDB SMAN (Kediri)

9.        Tidak ada zona irisan antara Karanganyar dengan kota Solo, SMP negeri terdekat berjarak 10 km, Kartu Keluarga dianggap luar kota, jadi anak pengadu terancam tidak dapat diterima di SMPN (Kota Solo)

10.      Pengadu berdomisili di kecamatan Sukun, namun SMAN terdekat di kecamatan Klojen yang berjarak 2.5 KM dan 2.9 KM, akibat penyebaran SMAN tidak merata, maka anak pengadu tidak diterima di sekolah negeri terdekat (Kota Malang)

11.      Masalah Zona ber-irisan dalam PPDB SMAN tidak diterima di sekolah pilihan meski jarak rumah ke kedua pilihan sekolah tersebut hanya 600 meter dan 1185 meter (Mojokerto)

12.      Pengadu dari Jakarta dan ingin melanjutkan SMAN di kota Kupang, tapi terkendala oleh pindah domisili yang belum diurus (Kota Kupang)

13.      Dugaan tidak transparannya PPDB SMAN  (Tangerang Selatan)

14.      Masalah perpindahan domisili dan Kartu Keluarga sehingga anak pengadu tidak bisa mengakses SMPN terdekat dari rumahnya yang sekarang (Bekasi Utara ke Bekasi Selatan)

15.      Dinas Pendidikan kota Bekasi menambah jumlah rombongan belajar (rombel) PPDB SMPN dari maksimal 32 menjadi maksimal 36 siswa, masyarakat khawatir 4 siswa lain ditiap kelas tidak bisa masuk dapodik (Kota Bekasi)

16.      Pengelola sekolah swasta khawatir tidak kebagian siswa karena pemerintah tahun 2019 membangun atau membuka sekolah baru yaitu SMPN sebanyak 7 sekolah yaitu SMP 50, 51, 52, 53, 54, 55 dan 56 (Kota Bekasi)

Sehubungan dengan pengaduan tersebut, jelas Retno,  tim pengawasan PPDB KPAI akan melakukan proses konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan kabupaten/kota maupun Dinas Pendidikan Provinsi, serta pihak sekolah jika diperlukan.  Proses pelaksanaan PPDB masih panjang, karena banyak wilayah baru memulai PPDB pada 1 – 10 Juli 2019. KPAI akan terus  melakukan pengawasan dan juga menerima pengaduan masyarakat terkait PPDB 2019.***/ebn

Platform PetaBencana.id dari BNPB Raih Penghargaan PBB

Menteri PANRB Syafruddin mengangkat penghargaan yang diberikan oleh PBB untuk platform PetaBencana.Id di Heydar Aliyev Center, Baku, Azerbaijan, Senin (24/6/2019)—foto Humas Kementerian PANRB

JAYAKARTA NEWS— Inovasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diberi nama PetaBencana.id, berhasil meraih juara pertama dalam kategori Memastikan Pendekatan Terintegrasi dalam Lembaga Sektor Publik pada UNPSA 2019 yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menerima piala dan piagam dengan didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa serta perwakilan dari BNPB, Sestama BNPB Dody Ruswandi dan inovator Yayasan PetaBencana.id Mahardika, di Heydar Aliyev Center, Baku, Azerbaijan, Senin (24/6). Demikian disampaikan Humas Kementerian PANRB lewat rilisnya.

“Selamat atas penghargaan yang telah diperoleh BNPB, semoga inovasi ini dapat terus dikembangkan dan berguna bagi masyarakat Indonesia,” kata Syafruddin usai acara.

Menteri PANRB menilai, penghargaan ini adalah bukti nyata, bahwa Bangsa Indonesia semakin responsif terhadap kemajuan pelayanan publik. Dengan adanya penghargaan ini, lanjut Menteri PANRB, Indonesia semakin dikenal oleh bangsa lain melalui UNPSA.

Keikutsertaan inovasi dari Indonesia dalam UNPSA sudah dilakukan sejak tahun 2014 lalu, dengan menghadirkan lima inovasi menjadi finalis. Pada tahun 2015, ada dua runner up dan tiga finalis dalam UNPSA. Tiga tahun kemudian, yakni tahun 2018, Sistem EDAT menjuarai ajang bergengsi tersebut. Pada 2019, satu inovasi dari Indonesia ciptaan BNPB kembali menjuarai UNPSA. “Ini menjadi momentum supaya Indonesia semakin dihargai di dunia,” sambung Syafruddin.

PetaBencana.id merupakan sebuah platform gratis berbasis website yang menghasilkan visualisasi spasial dari informasi bencana secara real time. Platform ini memanfaatkan penggunaan media sosial dan pesan instan selama kejadian bencana untuk mengumpulkan dan menyaring kondisi terkini yang terkonfirmasi dari penduduk di lokasi sekitar kejadian

Platform yang sebelumnya bernama PetaJakarta.org, dikembangkan BNPB bersama Massachusetts Institute of Technology (MIT), USAID, Pacific Disaster Center (PDC), Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) dan BPBD DKI Jakarta. Saat terjadi banjir di Jakarta 2017 lalu, platform ini secara cepat dapat menghimpun data dan informasi banjir secara cepat dan realtime. Pada saat itu, ribuan masyarakat melaporkan banjir dan PetaBencana.id diakses lebih dari 500 ribu pengguna dalam waktu kurang dari 12 jam, sehingga dampak bencana terpetakan secara cepat.

Ketika pola cuaca menjadi semakin tidak dapat diprediksi, kota-kota di Indonesia secara rutin dihadapkan pada tantangan peristiwa cuaca ekstrem. Kurangnya akses untuk informasi yang valid dan realtime menghasilkan kemampuan bagi BNPB untuk menciptakan inovasi yang berfungsi untuk memetakan daerah bencana serta memperkirakan konflik yang akan timbul.

Dengan memberikan informasi bencana yang valid, memungkinkan masyarakat untuk menyelamatkan diri dan membagikan informasi tersebut. PetaBencana.id memanfaatkan semua penduduk, untuk berpartisipasi dalam platform ini melalui media sosial dan pesan instan. Kekuatan media sosial ini dimanfaatkan untuk mendapat laporan kejadian bencana secara cepat. Sesuai azas dan prinsipnya, penanggulangan bencana harus dilakukan secara cepat dan tepat.

Platform ini dirancang untuk beroperasi bersama dengan platform lain yang telah ada, seperti aplikasi perpesanan, media sosial, dan pesan singkat. Inovasi ini ditujukan bagi masyarakat umum, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan masyakarat dengan akses sarana yang terbatas. Sejak diluncurkan pada Desember 2015, PetaBencana.id telah diakses 737.102 kali oleh 361.478 pengguna.

Sebelum diusulkan ke UNPSA, Kementerian PANRB menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dan terus melakukan pendampingan. Inovasi PetaBencana.id ikut serta dalam KIPP tahun 2017 dan berhasil masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. ***setkab/ebn

Ketua DPR Minta Evaluasi Menyeluruh terhadap PPDB Zonasi

Ilustrasi–Beginilah suasana pendaftaran PPDB sistem zonasi di sebuha sekolah di Depok, Jawa Barat—foto poskota

JAYAKARTA NEWS— Kehebohan yang terjadi terkait pendaftaran Penerimaan Peserta Dididk Baru (PPDB) berbasis zonasi menjadi sorotan Ketua DPR Bambang Soesatyo.  Ia meminta agar Komisi X DPR bersama Kemendikbud, Dinas Pendidikan maupun para guru melakukan evaluasi secara keseluruhan dari prosedur dan sosialisasi pendaftaran PPDB berbasis zonasi tahun ajaran 2019/2020.

Adanya keluhan masyarakat, kata Bamsoet-begitu dia akrab disapa—baik yang disampaikan melakui media sosial maupun dalam pemberitaan media, merupakan salah satu indikasi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan prosedur PPDB berbasis zonasi, serta adanya permasalahan jumlah pendaftar yang melebihi kuota calon peserta didik.

Ketua DPR Bambang Soesatyo–foto bambang soesatyo instagram

“ Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Dinas Pendidikan bersama Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan imbauan kepada orang siswa/I agar mencari tahu mengenai pendaftaran PPDB berbasis zonasi serta melakukan pendaftaran dengan tertib dan mengikuti aturan yang berlaku,” kata Bamsoet dalam rilis yang diterima redaksi.

Selain itu, lanjut Bamsoet, agar Kemendikbud juga mendorong pihak sekolah untuk memberikan pendampingan langsung kepada orang tua murid ketika melakukan pendaftaran PPDB, agar mereka mendapatkan arahan dan prosedur yang jelas. “Kemendikbud juga  agar mencari solusi apabila tempat tinggal siswa tidak masuk dalam zonasi,” tambahnya.

Dan, lanjutnya, yang juga harus diperhatikan adalah masalah keamanan di lingkungan sekolah agar suasana tetap kondusif walaupun jumlah masyarakat cukup banyak yang melakukan pendaftaran. “Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan ebrsama para guru agar tetap memperhatikan keamanan di lingkungan sekolah agar suasana tetap kondusif,” ucapnya. ***/ebn

Agar Napi tidak Ngelayap, Pemerintah akan Bangun Lapas di Pulau Terpencil

Ilustrasi— foto docastaway/tripzilla.id

JAYAKARTA NEWS — Pemerintah berencana membangun lembaga pemasyarakatan (Laps) di pulau-pulau terpencil. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 17 ribu pulau, 6 ribu di antaranya tidak berpenghuni. Rencananya di pulau-pulau tak berpenghuni itulah lapas-lapas untuk para napi kasus korupsi, narkotika dan terorisme, akan dibangun.

“Kita punya pulau kalau enggak salah kan 17 ribu pulau, yang dihuni baru 11 ribu pulau, masih ada 6 ribu pulau yang tidak dihuni,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, sebagaimana dikutip dari humas Kemenko Polhukam.

Menko Polhukam Wiranto—foto setkab

Dengan ditempatkan di pulau terpencil, Wiranto meyakini seorang napi, tidak akan mudah mendapatkan cuti, dan tidak akan bisa ngelayap.  Oleh karena itu, pemikiran ke sana ada, cuma tentunya masih perlu suatu rencana rancangan dukungan lain yang bisa mengarah ke sana.

Wiranto menjelaskan, pemerintah sudah membangun lagi Lapas di Nusa Kambangan untuk menampung para pelaku tindak kriminal seperti koruptor, napi narkotika, dan terorisme. Namun, pemerintah juga mulai merencanakan bagaimana membangun Lapas-Lapas yang saat ini notabene-nya nyaris kegiatannya langsung berhubungan dengan publik.

Lapas-Lapas yang ada sekarang ini, ujarnya, sebelumnya berada di pinggiran kota. Pada saat pemerintah Belanda menjajah Indonesia, Lapas ini diletakkan tidak jauh dari kota, di pinggiran kota, apakah di Cipinang, di Sukamiskin, di Bali, di Makassar, dan di Manado.

Tapi karena perkembangan kota, Lapas itu sekarang menjadi di tengah-tengah kota, dan akhirnya Lapas itu sangat dekat dengan aktivitas publik. “Maka terjadi seperti sekarang ini, banyak yang bolos keluar, lalu ada transaksi narkotika, cuma dari lempar-lemparan lewat tembok aja bisa,” ujarnya.

“Tapi kalau di pulau-pulau kecil di sana, mau berenang ke sana, kan pasti enggak bisa. Oleh karena itu kembali lagi tadi, karena lapas-lapas kita sudah over kapasitas, pemikiran ke sana sudah kita lakukan, sudah kita rapatkan, tentu tinggal menunggu proses selanjutnya,” sambung Wiranto. ***/setkab/es/ebn

Angka Kecelakaan Mudik 2019 Turun 60%

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi—foto kemenhub

JAYAKARTA NEWS— Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, angka kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan sekitar 60% pada arus mudik tahun 2019. Penurunan ini, katanya, cukup menggembirakan, mengingat aspek keselamatan dapat ditingkatkan dalam perjalanan mudik 2019.

“Ada suatu data yang signifikan yaitu angka kecelakaan menurun drastis mencapai 60% dibandingkan tahun lalu. Artinya isu-isu yang telah kita upayakan agar mudik berjalan lancar dan safety itu berhasil,” ucap  Budi.

“Pengaturan di jalan tol, pengurangan motor melalui mudik gratis serta kegiatan pengecekkan atau ramp check pada bus-bus turut serta mengurangi kecelakaan yang di jalan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu Menhub  juga mengingatkan pemudik agar terus waspada terutama pada saat arus balik ke Jakarta.

“Saya mengapresiasi kerja sama Pemerintah Pusat dengan Polri, Pemda yang turut membantu kelancaran mudik. Mereka bekerja dengan baik seperti tidak terjadi kemacetan di pasar tumpah, bahkan wilayah Nagrek yang biasanya macet, kemarin ini lancar,” katanya sembari mengimbau agar pemudik untuk kembali ke Jakarta pada tanggal 6 atau 7 Juni.

“Puncak arus balik diprediksi pada tanggal 8 dan 9 Juni, karenanya saya menganjurkan para pemudik untuk kembali ke Jakarta tanggal 6 atau 7 Juni,” ucapnya. ***/ebn

Mudik Lebaran 2019 Lancar Jaya, Pemudik Heran

Ilustrasi mudik lebaran—foto istimewa/wartaekonomi

JAYAKARTA NEWS—Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang sarat cerita horor kemacetan mudik, kali ini relatif jauh lebih baik. Banyak pemudik mengaku terkesan dan agak heran dengan pengalaman mudiknya kali ini dimana lalu lintas relatif lancar. Ungkapan kegembiraan lancarnya mudik lebaran tahun ini terungkap di lini masa twitter Indonesia dimana tagar#MudikLancarBanget menjadi trending topic.

Salah satu akun kin@cottonkinn  yang diunggah 4 Juni 2019, misalnya menyebut, ‘Nga ada macet2nya lancar jaya ngebut sampe 120km/jam. Cuma 1 protesku, toiletnya diperbanyak&lebih bersih’.

Lancarnya mudik tahun ini juga diungkap oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menurutnya, mudik tahun ini lebih lancar dibanding tahun sebelumnya.

“Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kota ke kota baik di Pulau Jawa maupun Sumatra dan penyiapan strategi-strategi untuk mengurai kemacetan menjadikan penyelenggaraan mudik tahun 2019 berjalan dengan lancar,” ujar Menhub saat Konferensi Pers di Posko Angkutan Lebaran Terpadu 2019 sebagaimana dikutip dari lamat dephub.go.id

Tahun 2019, lanjut Menhub, merupakan suatu pembuktian bahwa pembangunan infrastruktur sangat berguna bagi masyarakat dari kota ke kota.

“Terbukti perjalanan mudik tahun ini dari Jakarta ke Semarang 6 jam, Jakarta ke Solo 8 jam, Jakarta ke Surabaya kurang dari 10 jam. Hal yang sangat menggembirakan terutama bagi pemudik. Masyarakat puas karena mudik tahun ini lancar,” ujar Menhub Budi.

Tidak hanya melalui segi infrastruktur, tambah Menhub, keberhasilan penyelenggaraan mudik tahun ini juga merupakan kerja sama yang baik antar stakeholder.

“Saya mengapresiasi kerja sama Pemerintah Pusat dengan Polri, Pemda yang turut membantu kelancaran mudik. Mereka bekerja dengan baik seperti tidak terjadi kemacetan di pasar tumpah, bahkan wilayah Nagrek yang biasanya macet, kemarin ini lancar,” terang Menhub.

Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga mengimbau pemudik untuk kembali ke Jakarta pada tanggal 6 atau 7 Juni.

“Puncak arus balik diprediksi pada tanggal 8 dan 9 Juni, karenanya saya menganjurkan para pemudik untuk kembali ke Jakarta tanggal 6 atau 7 Juni,” kata Menhub.***/ebn

Soal Referendum, DPD: NKRI Harga Mati, Jangan Ganggu Ranah Kedaulatan Negara!

Letjen TNI Marinir (Purn) Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI—foto DPD RI

JAYAKARTA NEWS— Dewan Perwakilan Daerah RI menegaskan menolak adanya wacana referemdum. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta. Jumat, 31 Mei 2019.

“Pandangan maupun wacana referendum ini harus kita luruskan karena tidak ada dasarnya, kita boleh berjuang atas nama apapun tapi jangan menyentuh atau mengganggu ranah kedaulatan negara, karena sudah final dan NKRI harga mati, jangan ada lagi derita rakyat, air mata dan darah tumpah di bumi Indonesia!” tegas mantan Komandan Korp Marinir TNI, sebagaimana dikutip dari siaran pers Setjen DPD RI.

Nono Sampono yang juga Senator asal Maluku menjelaskan bahwa NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD RI 1945 bagi rakyat Aceh adalah final. Dia juga menyatakan bahwa bersatunya wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai ke Pulau Rote adalah kesepakatan bersama melalui penderitaan perjuangan seluruh komponen bangsa.

Letjen TNI Marinir (Purn) Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI—foto DPD

“Dari sudut pandang hukum sudah jelas Tap MPR Nomor 8 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 mencabut masalah referendum, artinya jelas konstitusi di Indonesia tidak mengakui adanya referendum karena mencabut itu semua,” lanjut Letjen TNI Marinir (Purn), ini.

Masih pada kesempatan yang sama, Nono menyatakan bahwa negara Indonesia yang baru berusia 73 tahun ini sedang berproses, dan 17 Agustus 1945 berdirinya negara Negara Indonesia adalah puncak dari perjuangan seluruh elemen bangsa.

“Puncaknya 17 Agustus 1945 berdirinya NKRI adalah perjuangan seluruh elemen bangsa tidak berjalan sendiri-sendiri, negara ini berproses bukan barang jadi dan 73 tahun masih sangat belia, setiap generasi mempunyai tanggung jawab untuk berbuat bagi negeri ini bagai mata rantai, jangan pertaruhkan lagi kedaulatan dan keutuhan wilayah. “

“Saya ajak seluruh elemen bangsa Indononesia berjuang pada koridor hukum melalui perwakilan berjenjang dari daerah sampai tingkat pusat gunakanlah itu termasuk kami DPD RI,” ujarnya.

DPD RI sebagai representasi daerah akan melakukan pendekatan preventif sesuai tugas dan kewenangannya, dan berjuang untuk kesejahteraan daerah.

“Saya ingin mengajak seluruh elemen bangsa jangan terprovokasi, terlalu mahal harganya mempertaruhkan kedaulatan negara ini, hukum konstitusi sudah jelas tidak ada negosiasi terhadap kedaulatan negara. Sekali lagi saya tegaskan, jangan sampai ada derita rakyat, air mata dan darah tumpah di Bumi Indonesia, karena NKRI sudah final,” pungkas Nono Sampono. ***/ebn