Deputi bidang Instrumentasi Kalibrasi Rekayasa Dan Jaringan Komunikasi BMKG Widada Sulistya melepas bus posko pantau cuaca Senin 27 Mei 2019—foto humas BMKG
JAYAKARTA NEWS—
Bukan hanya posko lalu lintas dan keamanan saja yang ada selama musim mudik
Lebaran 2019. Tapi juga ada posko pantauan cuaca. Posko ini diluncurkan oleh
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
Jadi bagi pemudik yang ingin tahu data tentang cuaca, tinggi gelombang, dll, demi kelancaran mudiknya, bisa bertanya pada posko yang diluncurkan pada 27 Mei 2019 lalu.
Bus pantau cuaca akan standby berada di lokasi pelabuhan merak
dermaga 2 mulai tanggal 27 Mei hingga 4
Juni 2019. Layanan yang diberikan bagi para pemudik antara lain data pengamatan
cuaca, tinggi gelombang laut setiap jamnya, prakiraan cuaca 6 jam an untuk
jalur penyeberangan merak – bakauheni.
Data informasi layanan cuaca BMKG nantinya bisa diakses
melalui website bmkg, sosial media BMKG serta akan di diseminasikan setiap
harinya kepada para stakeholder.
Saat pelepasan bus posko pantauan cuaca ini, Deputi bidang
Instrumentasi Kalibrasi Rekayasa Dan Jaringan Komunikasi Widada Sulistya berpesan pada petugas agar menjaga
kondisi kesehatan badan saat menjalankan posko di bulan Ramadhan ini. “Kita
tetap harus optimal dalam memberikan layanan informasi cuaca kepada masyarakat,”
katanya.***/ebn
JAYAKARTA NEWS
—Menyusul beredarnya harga tiket yang luar biasa mahal pada masa mudik
Lebaran 2019 saat ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta maskapai
penerbangan menegur mitra penjual/agen untuk tidak menampilkan harga yang tidak
masuk akal karena penerbangan harus melalui beberapa kali transit.
“Karena yang muncul di layar aplikasi konsumen, harga tiket
jadi tidak masuk akal. Kalau maskapai tidak diingatkan untuk menegur mitra
mereka, ini akan merugikan reputasi maskapai sendiri, sekaligus membuat calon
penumpang menjerit,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana
B. Pramesti di Jakarta, Kamis (30/5). Demikirin rilis Humas Kemenhub.
Polana menambahkan, dalam suasana di mana permintaan tiket
pesawat mengalami puncak seperti musim liburan dan Lebaran 2019 tahun ini,
pemunculan harga yang tidak masuk akal akan makin membuat publik kebingungan
dan menurunkan kepercayaan terhadap pelayanan dalam industri penerbangan.
Tiket yang dijual di aplikasi bukanlah tiket penerbangan
langsung sesuai tujuan. Untuk rute Bandung tujuan Medan misalnya, tiket yang
ditawarkan adalah melalui transit Denpasar dan Jakarta, baru terbang ke Medan,
sehingga harganya pun luar biasa termurah Rp13.400.700 dan termahal
Rp21.920.800. Sementara untuk Jakarta-Makassar penerbangan yang ditawarkan
harus transit melalui Jayapura, baru terbang lagi ke barat dari Jayapura ke
Makassar, dan harga jualnya mencapai Rp24.576.400.
Rekayasa Platform
Aplikasi
Mengenai harga tiket yang luar biasa mahal itu, dalam
pengamatan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub karena platform aplikasi penjualan
tiket menawarkan pilihan sesuai dengan rute dan tanggal yang sudah dipilih oleh
konsumen atau calon penumpang. Setelah calon penumpang memilih rute dan
tanggal, mesin aplikasi akan mencarikan semua jadwal penerbangan yang tersedia
untuk rute tersebut pada tanggal yang telah dipilih.
Aplikasi kemudian akan memfilter jadwal yang masih tersedia,
lalu menampilkannya di layar aplikasi pelanggan. Di layar, pelanggan bisa
mengurutkan berdasarkan harga yang ditawarkan, termasuk memfilter jenis-jenis
maskapai tertentu.
Karena berbasis mesin algoritma, maka aplikasi akan
menyediakan semua pilihan yang tersedia, termasuk apabila rute penerbangannya
harus transit melalui bandara-bandara tertentu.
Pada musim-musim ramai seperti liburan Lebaran, penerbangan
langsung untuk tanggal-tanggal favorit biasanya sudah tidak tersedia. Calon
penumpang yang membeli di waktu yang mepet dengan tanggal keberangkatan, akan
disodori pilihan penerbangan yang masih tersisa, termasuk apabila harus
transit.
Pencarian rute yang dipilih calon konsumen tentu saja
menggunakan mesin. Mesin akan memasukkan harga tiket sesuai dengan rute
penerbangan yang masih tersedia, sehingga apabila diakumulasi harganya menjadi
berlipat-lipat dibandingkan dengan penerbangan langsung.
Dalam peraturan di industri penerbangan, penumpang akan
dibebani biaya tambahan seperti pajak iuran wajib asuransi, dan Passanger
service charge ( PSC) untuk penerbangan ke setiap titik. Apabila rute yang
dipilih konsumen harus transit di 2 bandara, maka ia akan dikenai tambahan
biaya sebanyak 3 kali, yakni biaya di bandara keberangkatan dan dua bandara
transit.
Lalu, bagaimana mungkin rute Jakarta-Makassar ditawarkan
harus transit ke Jayapura terlebih dahulu? Atau untuk terbang dari Bandung ke
Medan, calon penumpang harus terbang ke Denpasar terlebih dahulu?
Karena berdasarkan mesin yang ada dalam aplikasi layanan online,
penerbangan untuk jadwal yang dipilih calon penumpang pada tanggal tersebut,
tinggal itulah satu-satunya pilihan yang tersedia, sedangkan pilihan
penerbangan yang langsung sudah diambil oleh penumpang lain jauh-jauh hari
sebelumnya.
Dengan cara bekerja mesin layanan seperti itu, maka aplikasi akan memunculkan semua kemungkinan yang masih tersedia untuk jadwal penerbangan yang diinginkan konsumen, sehingga mengakibatkan harganya menjadi tidak masuk akal, karena diakumulasi dari setiap penerbangan dari titik keberangkatan ke titik transit pertama, transit kedua, dan seterusnya, sampai dengan titik akhir penerbangan. ***/setkab/ebn
Diskusi ‘Merajut Kebangsaan Pasca Pilpres’, Senin (27/5/2019)–foto istimewa
JAYAKARTA NEWS—
Polri tidak boleh terihat lemah di mata dan benak masyarakat. Sebaliknya, Polri
harus responsif terhadap segala bentuk serangan yang bertujuan memperlemah
moral prajurit dan merusak citra institusi Polri. Kedua upaya itu terlihat
cukup intensif akhir-akhir ini.
Demikian disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di
sela-sela acara Silahturahmi dan Buka Puasa Bersama dengan para tokoh Kelompok
Cipayung di Jakarta.
Acara yang digelar oleh Kementerian Perguruan Tinggi dan
Ristek dengan tema “Merajut Kebangsaan Pasca Pilpres” itu dihadiri banyak tokoh
Kelompok Cipayung. Antara lain Menristekdikti Mohamad Nasir, Akbar Tanjung,
Theo Sambuaga, para Ketua Umum dan Sekjen Organisasi Ekstra Kampus yang
tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus (PMII, PMKRI, GMKI, GMNI, HMI, IMM,
Hikmabudhi, KMHDI) dan Alumni.
“Saya mendorong pimpinan Polri mencermati dan mendalami
kasus-kasus serangan terhadap anggota dan sejumlah objek milik Polri. Respons
terukur Polri terhadap kecenderungan itu perlu untuk menjaga moral prajurit dan
menjaga optimisme masyarakat,” tegas Bamsoet, begitu Bambang Soesatyo akrab
disapa.
Dalam kesempatan itu Bamsoet juga mengingatkan Polri agar lebih bijaksana dalam menangani aksi
unjuk rasa agar Polri tidak selalu menjadi target serangan atau pelampiasan
amarah sejumlah orang.
Sebagaimana diketahui, setelah serangan dan pembakaran mobil
di sekitar Asrama Brimob Petamburan, Jakarta Barat dan pembakaran pos polisi di
jalan Wahid Hasjim, Jakarta Pusat pada 22 Mei lalu, serangan itu berlanjut pada
dua kota di Jawa Tengah, jelang akhir pekan lalu.
Mako Brimob Kompi 3 Batalyon B Watumas, Purwokerto, Banyumas,
diberondong tembakan oleh orang tak dikenal pada Sabtu (25/5) dini hari. Selain
melukai seorang anggota Brimob, rentetan tembakan itu membuat genting pos jaga
rontok. Sehari sebelumnya atau Jumat (24/5) tengah malam, giliran Pos Polisi
Pakis, Delanggu, Klaten, dibakar orang tak dikenal. Peristiwa pembakaran ini
dibenarkan warga sekitar pos polisi di Jalan Solo-Yogyakarta, Kecamatan
Delanggu.
Serangan itu kemungkinan dilakukan oleh kelompok-kelompok
yang marah dan dendam kepada Polri. Selain sel-sel teroris, tidak tertutup
kemugkinan adanya kelompok lain yang menunggangi kemarahan para teoris. Kalau
aksi damai di Jakarta bisa ditunggangi oleh kelompok perusuh, serangan terhadap
prajurit dan objek Polri bisa juga ditunggangi oleh kelompok lain.
Melengkapi rangkaian serangan itu, dibangun narasi tentang
kebrutalan Polri ketika mengendalikan unjuk rasa pada 21-22 Mei 2019 di depan
gedung Bawaslu di Jakarta. Disebarkan hoax tentang seorang bocah tewas akibat
dipukuli oknum Brimob di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ada orasi di
depan massa yang menuduh polisi PKI karena menembaki umat Islam secara
ugal-ugalan.
Narasi-narasi atau hoaks itu praktis bertentangan dengan
persepsi masyarakat yang justru memberi apresiasi atas kerja keras dan
kesabaran Polri menjaga keamanan dan ketertiban umum akhir-akhir ini. Dari
rangkaian peristiwa itulah Ketua DPR mendorong pimpinan Polri mencermati dan
mendalami kecenderungan tersebut.
Cepat atau lambat, Polri harus memberi respons terukur.
Polri mampu mengeliminasi ancaman teroris. Maka, Polri pun diharapkan bisa
segera mengungkap kekuatan atau kelompok yang merancang serangan terhadap
prajurit dan objek milik Polri.***/ebn
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Selasa (28/5/2019)–foto humas BPK
JAYAKARTA NEWS—Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap terjadinya permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp4,79 triliun. Selain itu juga terjadi ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan senilai Rp1,50 triliun. Hal tersebut tertuang dalam Laporan IHPS II Tahun 2018 yang disampaikan BPK ke DPR, Selasa (28/5).
Pada hari yang sama, BPK juga menyerahkan LHP atas LKPP
tahun 2018 dan IHPS II tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang
diterima langsung oleh Ketua DPD, Oesman Sapta Odang dalam Rapat
Paripurna DPD di Gedung Nusantara V, Jakarta.
Ketua BPK serahkan IHPS II Tahun 2019 kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo, Selasa (28/5/2019)–foto humas BPK
Dalam laporan tersebut dipaparkan, permasalahan ketidakpatuhan
sebanyak 2.161 permasalahan, di antaranya sebanyak 1.600 (74%) senilai Rp4,79
triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:
kerugian sebanyak 885 (55%) permasalahan senilai Rp782,15 miliar. Potensi
kerugian sebanyak 344 (22%) permasalahan senilai Rp714,43 miliar.
Kekurangan penerimaan sebanyak 371 (23%) permasalahan
senilai Rp3,30 triliun. Selain itu, terdapat 561 (26%) permasalahan
ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.
Sementara dari 2.712 permasalahan ketidakhematan,
ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,50 triliun, terdapat 95 (3%)
permasalahan ketidakhematan senilai Rp550,61 miliar, 2 (1%) permasalahan
ketidakefisienan senilai Rp177,86 juta, dan 2.615 (96%) permasalahan
ketidakefektifan senilai Rp950,85 miliar.
Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat
mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pada saat
pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan
aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp393,56 miliar
(8%).
Secara keseluruhan IHPS II Tahun 2018 mengungkap 4.376
temuan yang memuat 6.076 permasalahan. Selain tentang ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan serta permasalahan ketidakhematan,
ketidakefisienan dan ketidakefektifan, juga diungkap permasalahan kelemahan
sistem pengendalian intern (SPI).***ebn
JAYAKARTA NEWS—Pemerintah berupaya mengurangi dampak hoaks dan ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui platform media sosial (medsos) dan percakapan instan. Upaya itu ditujukan untuk meminimalisasi dan menghindarkan konflik sebagai akibat tindakan kekerasan yang dipicu oleh informasi hoaks.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara
mengatakan, hoaks yang tidak dikendalikan akan berpotensi memicu aksi massa dan
kekerasan yang berdampak pada jatuhnya korban.
“Satu hoaks saja sudah cukup untuk memicu aksi massa yang
berujung penghilangan nyawa, seperti salah satunya yang menimpa Mohammad Azam
di India pada tahun 2018. Padahal, ada banyak hoaks sejenis itu lalu-lalang di
Indonesia setiap hari, apalagi sekitar 22 Mei lalu,” kata Rudiantara di
Jakarta, Senin (27/5). Demikian dikutip dari laman setkab.go.id
Menurut Menkominfo Rudiantara ada tiga langkah yang diambil
pemerintah berdasarkan tingkat kegentingan peredaran konten hoaks. Langkah itu
lazim dan kerap diambil oleh Pemerintah di negara lain untuk mencegah meluasnya
kerusuhan.
Langkah pertama adalah menutup akses tautan konten atau akun
yang terindikasi menyebarkan hoaks. Kedua, bekerja sama dengan penyedia
platform digital untuk menutup akun. Dan ketiga, pembatasan akses terhadap
sebagian fitur platform digital atau berbagi file.
“Pembatasan akses merupakan salah satu dari
alternatif-alternatif terakhir yang ditempuh seiring dengan tingkat
kegentingan. Pemerintah negara-negara lain di dunia telah membuktikan
efektivitasnya untuk mencegah meluasnya kerusuhan,” jelas Rudiantara.
Menteri Kominfo menjelaskan bagaimana Srilanka menutup akses
ke Facebook dan WhatsApp untuk meredam dampak serangan bom gereja dan serangan
anti-muslim yang mengikutinya. Sementara, Iran pernah menutup akses Facebook
pada tahun 2009 setelah pengumuman kemenangan Presiden Ahmadinejad. “Banyak
negara lain melakukan pembatasan dan penutupan dengan berbagai pertimbangan,”
tandas Rudiantara.
Tutup Akses 2184 Akun
dan Website
Menurut Rudiantara, Kementerian Komunikasi dan Informatika
telah menutup ribuan akun media sosial dan situs web. Sebanyak 551 akun
facebook telah diblokir. Kemudian akun twitter 848 akun, Instagram 640 akun,
Youtube 143 akun, serta masing-masing 1 untuk url website dan LinkedIn. Total
ada 2184 akun dan website yang telah diblokir.
Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan penyedia
platform digital. “Itu juga ditempuh. Misalnya, saya telah berkomunikasi dengan
pimpinan WhatsApp, yang hanya dalam seminggu sebelum kerusuhan 22 Mei lalu
telah menutup sekitar 61.000 akun aplikasi WhatsApp yang melanggar aturan,”
jelas Rudiantara.
Menurut Menteri Kominfo semua itu perlu dilakukan agar
sebaran konten hoaks, fitnah maupun provokasi dapat diminimalkan. Bahkan,
Menteri Kominfo mengajak semua kalangan untuk memulai dari sendiri agar tidak
menyebarkan konten yang melanggar aturan atau hukum.
“Jangan lelah untuk mengimbau agar masyarakat dan
teman-teman di sekitar kita berhenti menyebarkan konten yang mengandung hoaks,
fitnah, maupun provokasi untuk melanggar aturan atau hukum. Tentu saja harus
kita mulai dari diri sendiri,” ucap Rudiantara.***/kominfo/ebn
JAYAKARTA NEWS—Tunjangan
Hari Raya yang ditunggu-tunggu akhirnya cair juga. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
Indrawati mengatakan, seluruh Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sudah mulai melayani pengajuan Surat
Perintah Membayar (SPM) Tunjangan Hari Raya (THR) pada 13 Mei 2019, sehingga
pencairan dapat dilakukan serentak pada Jumat (24/5).
“Hingga 24 Mei 2019 pukul 10.00 WIB, THR yang telah
dicairkan sebesar Rp19 triliun atau 95 persen dari proyeksi kebutuhan dana
(Rp20 triliun),” kata Menkeu dalam keterangan pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta,
Jumat (24/5) siang.
Demikian rilis humas Kemenkeu.
Rincian THR yang telah dibayarkan, menurut Menkeu, untuk PNS,
Prajurit TNI, dan Anggota POLRI sebesar Rp11,4 triliun; dan Rp7,6 triliun
dibayarkan kepada penerima pensiun/tunjangan.
Sementara pembayaran THR bagi penerima pensiun/tunjangan juga
dilaksanakan serentak melalui pemindahbukuan ke rekening penerima
pensiun/tunjangan yang dapat diambil melalui ATM dan kantor pos pada hari ini.
Apabila belum dapat mengajukan SPM THR hingga 24 Mei 2019,
menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, satuan kerja (satker) dapat mengajukan
SPM THR hingga 31 Mei 2019, atau setelah hari raya Idulfitri.
Mengenai pencairan THR Pemerintah Daerah (Pemda), Menkeu
menginformasikan, sampai dengan 24 Mei 2019 pukul 10.15 WIB, 303 Pemda sudah
menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), terdiri atas 19 provinsi, 239
kabupaten, dan 45 kota; dan 166 Pemda masih menyusun Perkada yang terdiri atas
8 provinsi, 121 kabupaten, dan 37 kota. Dari 303 Pemda yang sudah menetapkan
Perkada, 232 Pemda telah membayarkan THR dan 71 Pemda dalam proses pembayaran.
“Sebanyak 246 Pemda mengalokasikan THR sebesar gaji pokok
ditambah tunjangan melekat; 187 Pemda mengalokasikan THR sebesar gaji pokok,
tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja; sementara besaran THR di 36 Pemda
masih menunggu penetapan Perkada,” jelas Menkeu.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah telah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR
kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 tentang
Pemberian THR Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-PNS pada Lembaga Non-struktural.
Untuk melaksanakan amanat kedua PP tersebut, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yang bersumber dari APBN; dan PMK Nomor 59/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-PNS pada Lembaga Non-struktural yang Bersumber dari APBN. ***/setkab/ebn
Ketua DPR Bambang Soesatyo–foto bambang soesatyo instagram
JAYAKARTA NEWS–Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan rasa prihatin dan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka pada demonstrasi massa tanggal 21-22 Mei 2019. Sejauh ini tercatat sudah ada 8 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka, baik dari sisi demonstran maupun dari aparat TNI-Polisi yang menjaga keamanan dan ketertiban.
“Bagi para korban jiwa semoga diberikan tempat yang layak disisi Allah SWT. Bagi yang luka-luka semoga lekas pulih kembali. Mari sudahi penggunaan kekerasan dalam berdemonstrasi. Selain tidak ada gunanya, juga malah merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (23/05/19). Demikian rilis yang diterima redaksi.
Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini mengapresiasi massa demonstran yang sudah tertib dalam menyampaikan aspirasinya. Terhadap para perusuh yang sudah diamankan oleh aparat kepolisian, harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
“Jangan berikan ruang bagi para perusuh yang telah merusak aksi demonstrasi yang semula berjalan dengan damai. Proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku secara transparan. Agar masyarakat menyadari bahwa semua ada aturan mainnya. Bagi yang melanggar aturan harus berhadapan dengan hukum,” tegas Bamsoet.
Setelah aksi massa pada tanggal 21-22 Mei 2019 ini mereda, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini berharap tidak ada lagi massa yang turun ke jalan. Bukan karena tidak boleh menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam undang-undang, melainkan untuk mengantisipasi masuknya provokasi dari perusuh yang ingin melihat Indonesia hancur berantakan. Dan, pada akhirnya rakyat jugalah yang menjadi korban, baik korban jiwa maupun harta akibat lumpuhnya aktivitas perekonomian.
“Alhamdulillah kondisi hari ini sudah berangsur tenang dan kondusif. Mudah-mudahan ketenangan ini terus berjalan. Mari kita akhiri konflik yang ada. Sudah saatnya kita kembali bergandengan tangan dan merekatkan kembali persaudaraan serta persatuan bangsa yang sempat terkoyak,” pungkas Bamsoet. (*)
JAYAKARTA NEWS—Guna
mengantisipasi banyaknya pemudik dengan kendaraan pribadi yang melalui jalan
tol, Bank Indonesia bekerjasama dengan Perbankan dan Badan Usaha Jalan Tol
(BUJT) menyediakan lebih dari 100 layanan gerak Uang Elektronik (UE) di
sejumlah titik peristirahatan (rest area) baik pada saat arus mudik maupun arus
balik terhitung H-7 sampai dengan H+7 Idulfitri 1440 H.
“Layanan gerak tersebut dilaksanakan dalam rangka pemenuhan
penyediaan sarana top up Uang Elektronik bagi pemudik yang
melalui jalan tol,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng, sebagaimana
dikutip siaran pers Departemen Komunikasi Bank Indonesia.
Selain itu, menurut siaran pers itu, perbankan juga akan menyediakan
lebih dari 80.000 Uang Elektronik untuk mengantisipasi adanya permintaan oleh
pengguna jalan tol. Edukasi kepada masyarakat dan penyediaan call
center juga dilakukan untuk mengantisipasi adanya kendala transaksi di
lapangan.
Sebelumnya, menurut Sugeng, Bank Indonesia menerbitkan
Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang
salah satunya mengatur perubahan saldo maksimum Uang
Elektronik unregistered yang semula Rp1.000.000 menjadi Rp2.000.000.
“Hal ini ditempuh guna merespons integrasi beberapa ruas tol
yang efektif dilaksanakan tahun ini telah 100% nontunai menggunakan kartu
Uang Elektronik,” jelas Sugeng.
Langkah Bank Indonesia bersama perbankan dan pengelola jalan
tol untuk hadir secara langsung di masyarakat guna meyakinkan pelaksanaan mudik
berjalan lancar, lanjut Deputi Gubernur Bank Indonesia itu antara lain untuk
memastikan kesiapan teknis sarana pembayaran di gerbang tol dan
penyediaan back up alat pembayaran dalam kondisi yang cukup,
tersedianya stok kartu uang elektronik di sepanjang jalur tol dalam jumlah yang
cukup, memastikan ketersediaan sarana top up uang elektronik, dan
membuka posko mudik untuk membantu pelayanan perbankan.
“Bank Indonesia mengimbau agar seluruh masyarakat, khususnya
pemudik, menyiapkan kartu uang elektronik dengan saldo yang cukup, merawat dan
menjaga agar kartu tidak rusak,” pesan Sugeng.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada
saat arus mudik, Bank Indonesia juga melaksanakan program Peduli Mudik dengan
tema “Fitrah Bersama Rupiah” yang akan dilaksanakan pada 29 Mei-2 Juni 2019 di
KM 57 Tol Jakarta-Cikampek.
Pada periode tersebut, Bank Indonesia akan menyediakan
fasilitas penukaran uang pecahan kecil, penjualan kartu top up Uang
Elektronik, dan refreshment untuk pemudik. ***/setkab/ebn
JAYAKARTA NEWS—Pemilu
sudah selesai. Saatnya kembali kedalam kehidupan nyata dan kembali pada
kebudayaan asli Indonesia yaitu guyub dan saling hormat menghormati. Karenanya,
kepada seluruh rakyat agar menghentikan segala bentuk pertengkaran, permusuhan
dan kebencian terutama di emdia sosial dan dalam kehidupan sehari-hari.
Seruan tersebut disampaikan Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP
PDI Perjuangan, lewat rilis yang diterima redaksi, Selasa (21/5/2019). “Pemerintah
dan kekuasaan harus terus diawasi tetapi dengan cara-cara yang beradab,
terhormat dan dilandasi oleh niat baik,” ujar Hasto.
Ditambahkannya, konstitusi kita menyediakan mekanisme hukum
untuk menyelesaikan perbedaan atau ketidakpuasan. ” Kami menyarankan agar
mekanisme hukum itu dipergunakan sehingga dengan demikian kita menjadi bagian
dari upaya membangun peradaban politik yang lebih baik,” katanya.
Di bagian lain, Hasto juga menyampaikan hal terkait hasil
pleno rekapitulasi suara manual hasil Pemilu 2019 yang diumumkan KPU Pusat
baru-baru ini. PDI Perjuangan, ujarnya,
mengucapkan selamat kepada pasangan terpilih Joko Widodo dan Kyai Ma’ruf
Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019 –
2024. Semoga pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat menjalankan
amanah dan kekuasaan dengan baik dan merealisasikan apa yang sudah dijanjikan
dan diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia.
PDI Perjuangan juga berterima kasih kepada seluruh jajaran
partai koalisi Pasangan Joko Widodo – Kyai Ma’ruf Amin, kepada seluruh Tim
Kampanye Nasional dan Daerah, Saksi-saksi di TPS dan kepada seluruh Relawan
yang telah berjuang, berkorban dan bahu membahu dalam memenangkan Pemilu 2019.
“ Kami juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada
pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno serta partai koalisinya yang telah
menjadi partner dalam kompetisi pemilu yang beradab dan demokratis. Kami
berharap agar setelah pemilu selesai kita semua dapat meneruskan kembali hal
yang menjadi tujuan dari proses pemilu dan demokrasi, yaitu bergotong – royong
membangun kesejahteraan bangsa demi kemajuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia,” kata Hasto.***ebn
Pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin–foto kompas.com
JAYAKARTA NEWS—Komisi
Pemilihan Umum menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pemenang
Pilpres 2019, menyusul telah selesainya rekapitulasi Pemilu 2019. Pasangan Joko
Widodo-Ma’ruf Amin dinyatakan unggul 55,50% , sedang pasangan Prabowo-Sandiaga
Uno 44,50%. Hasil pilpres itu ditetapkan dalam keputusan
nomor 987. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan
suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN).
Komisioner KPU Evi Novida
Ginting Manik dalam rapat pleno KPU di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019)
dini hari menjelaskan, jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01
Jokowi-Ma’ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres
nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239.
Seperti diketahui,
Jokowi-Ma’ruf unggul di 21 provinsi, yang terdiri atas Gorontalo, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi
Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung. Selanjutnya pasangan nomor urut
01 itu menang di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.
Kemudian Jokowi-Ma’ruf unggul di Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah,
Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua.
Sementara itu, 13 provinsi lainnya dikuasai
pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.***/ebn
