Category: Nasional

991 Aparatur Sipil Negara Langgar Aturan Netralitas, Ini Sanksi-nya

Ilustrasi

JAYAKARTA NEWS—Badan Kepegawaian Negara memproses ASN-ASN (Aparatur Sipil Negara) yang melakukan pelanggaran netralitas. Dari 991 ASN  yang dinyatakan terlibat, 299 orang sudah diproses sampai tahap pemberian sanksi yang terdiri dari 179 dikenakan sanksi disiplin dan 120 dikenakan sanksi kode etik.

Sesuai ketentuan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan, ASN harus menjalankan tugas dan fungsinya tanpa intervensi politik (Pasal 12 UU ASN). Namun kasus keterlibatan ASN dalam aktivitas politik seperti keberpihakan kepada calin pasangan tertentu masih ditemukan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada tahun 2018 sampai Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dikutip dari laman setkab.go.id disebutkan, data Kedeputian BKN Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg) menetapkan  sebanyak 991 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pelanggaran netralitas (data per Januari 2018 s/d Juni 2019).

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengemukakan, dari jumlah 991 ASN itu, 299 sudah diproses sampai tahap pemberian sanksi yang terdiri dari 179 dikenakan sanksi disiplin dan 120 dikenakan sanksi kode etik.

“Adapun 692 sisanya yang belum ditetapkan sanksi masih dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi lebih lanjut dengan pihak instansi masing-masing,” kata Ridwan dalam siaran persnya Selasa (23/7) petang.

Sebelumnya BKN sudah melakukan sinkronisasi data pelanggaran netralitas dengan instansi pemerintah daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten) pada tanggal 4–10 Juli 2019. Mengingat dari total 991 ASN yang terlibat pelanggaran netralitas, 99.5% berstatus pegawai instansi pemerintah daerah.

Kepala Biro Humas BKN itu mengingatkan, ketentuan jenis pelanggaran dan sanksi disiplin untuk ASN yang terbukti melanggar netralitas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Ia menyebutkan, terdapat dua jenis pelanggaran dan hukuman yang dikenakan bagi ASN yang melanggar netralitas, yaitu:

Pertama, jenis pelanggaran netralitas berkategori sanksi hukuman disiplin sedang meliputi: Ikut serta sebagai pelaksana kampanye; Menjadi peserta kampanye; Mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap pasangan calon; Memberi dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; Terlibat kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

“Terhadap pelanggaran itu, sanksi yang diterapkan dapat berupa : Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun; Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun; dan Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun,” jelas M. Ridwan.

Kedua, jenis pelanggaran netralitas yang berkategori hukuman disiplin berat meliputi: sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; dan Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Terhadap pelanggaran itu, menurut Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan

 sanksi yang diterapkan dapat berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun; Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; Pembebasan dari jabatan; hingga Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.***/ebn

Kemendagri Raih Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerima penghargaan dari Menpan RB Syarifuddin dalam ajang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2019)—foto istimewa

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri kembali menorehkan prestasi dalam hal inovasi pelayanan publik. Prestasi kali ini berhasil diraih dalam ajang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yang digelar Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Mengutip dari rilis Puspen Kemendagri yang diterima redaksi, SI JUWITA (Pemanfaatan Data Kependudukan Terintegrasi secara Online untuk Mewujudkan Single Identity Number) dan SUPERTAJAM (Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau SPTJM sebagai Solusi dalam Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran) menyabet penghargaan dalam  pagelaran bergengsi tersebut.

Si Juwita adalah inovasi untuk integrasi data kependudukan dengan berbagai keperluan seperti pembuatan SIM, paspor, NPWP, asuransi, rekening bank, sertifikat tanah. Saat ini sudah lebih dari 1000 lembaga yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam memanfaatkan data kependudukan.

Sedangkan, Supertajam adalah inovasi yang memberikan solusi agar masyarakat mendapatkan kemudahan mengurus akta kelahiran. Dengan Supertajam persentase kepemilikan akta kelahiran meningkat pesat hingga hampir 100 persen.

“Kami bersyukur atas penghargaan ini, tapi pada prinsipnya capaian ini akan terus memacu kami untuk senantiasa memberikan inovasi dan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menerima penghargaan 99 Top Pelayanan Publik di di Hotel Gumaya, Jl. Gajah Mada, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/07/2019).

Tjahjo juga berkomitmen, pihaknya akan terus melakukan inovasi untuk terus melayani masyarakat dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi dan serba cepat.

“Inovasi adalah sebuah kunci untuk memenangkan persaingan global, karenanya kami akan terus melakukan inovasi untuk pelayanan yang cepat, tepat, efektif, efiseien sesuai dinamika perubahan yang serba cepat pula.

Top 99 merupakan bagian dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) tahun 2019 yang digelar Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Kompetisi diikuti 3.156 peserta di lingkungan kementerian/lembaga, pemda, BUMN dan BUMD.  Kemudian setelah melalui seleksi administrasi, terpilih sebanyak 1.627 proposal.

Selanjutnya, Top 99 bermakna, inilah inovasi terbaik yang terpilih dari 3.156 inovasi yang mengikuti kompetasi ini. Sebagaimana tujuan terselenggara kompetisi ini, Menpan-RB Syafruddin menyebutkan, ialah sebagai sarana percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Tujuan dari terselenggaranya kompetisi ini adalah adalah sarana percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, karena trend lahirnya kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat sehingga perlu Inovasi dan pelayanan yang cepat dalam segala aspek,” kata Syafruddin.

Ajang Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik merupakan bentuk apresiasi Pemerintah terhadap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah atas keberhasilan dalam membina inovasi pelayanan publik untuk masyarakat. ***/ebn

Tantangan 74 Tahun Indonesia Merdeka: Radikalisme dan Nilai-nilai di Luar Pancasila

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo—foto istimewa

JAYAKARTA NEWS—  Selama 74 tahun merdeka, kita menghadapi konteks tantangan yang berupa radikalisme dan nilai-nilai di luar Pancasila. Oleh karena itu sila Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, itu adalah harga mati. Tribrata Polri, Panca Prasetya Korpri, dan Sapta Marga juga sama, menjaga 4(empat) konsensus bernegara.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat menjadi pembicara dalam Sespimti Sespim Lemdiklat Polri di PTIK, Jakarta Selatan. “Oleh karenanya mestinya soal.ideologi sudah selesai, agar kita fokus membamgun negara ini dan menjadi negara maju di dunia ,” ujar Tjahjo sebagaimana dikutip dalam rilis Puspen Kemendagri yang diterima redaksi.

Tjahjo mengatakan, Polri dan TNI sangat berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Peran Polri jelas dalam menjaga ketertiban dan keamanan, mulai dari Kapolsek dan strukturnya dalam hal tata kelola dengan Pemerintah Pusat dan Daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, hubungan baik dengan masyarakat dan tokoh masyarakat juga harus dibina dari tingkat Polsek untuk menjaga kestabilan suatu wilayah yang berdampak lada stabilitas nasional.

“Di daerah, Kapolda, Kapolres, Kapolsek harus bekerjasama, jaga hubungan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama agar keamanan stabil sampai ke tingkat nasional sesuai Nawa Cita,” ujarnya.

 Tak hanya itu, Polri juga diharapkan mampu menjaga empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasalnya, Tjahjo menilai tantangan bangsa era kini menyangkut radikalisme dan nilai-nilai yang mengancam keutuhan bangsa.

“Selama 74 tahun kita merdeka, kita menghadapi konteks tantangan yang berupa radikalisme dan nilai-nilai di luar Pancasila. Oleh karena itu sila Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, itu adalah harga mati, Tribrata Polri, Panca Prasetya Korpri, dan Sapta Marga juga sama menjaga 4(empat) konsensus bernegara. Oleh karenanya mestinya soal.ideologi sudah selesai, agar kita fokus membamgun negara ini dan menjadi negara maju di dunia ,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, bunyi Nawa Cita poin pertama yaitu “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.”  Program prioritas Pemerintah Jokowi-JK tersebut diharapkan dapat diwujudkan oleh Polri dan TNI yang solid.***/ebn

Kepala Badan Narkotika Nasional Kini Mendapatkan Fasilitas Setingkat Menteri

Gedung Badan Narkotika Nasional–foto istimewa

JAYAKARTA NEWS— Dengan pertimbangan dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) guna optimalisasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, pemerintah memandang perlu penyetaraan hak keuangan dan fasilitas.

Terkait hal tersebut Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) N0 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Dilansir dari laman setkab.go.id, ada beberapa perubahan ketentuan dalam Perpres No 23 Tahun 2010, di antaranya; Kepala BNN merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama (sebelumnya jabatan struktural eselon I.a, red); Sekretaris Utama, Deputi, dan Ispektur Utama merupakan jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (sebelumnya jabatan struktural eselon I.a, red);

Sementara, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Kepala Biro, dan Kepala BNNP merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya jabatan struktural eselon II.a, red);

Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala BNNK/Kota merupakan jabatan struktural eslon III.a atau Jabatan Administrator (sebelumnya jabatan struktural eselon III.a, red);

Kepala Subbagian, Kepala Subseksi, dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas (sebelumnya jabatan struktural eselon IV.a, red).

“Kepala BNN sebagaimana dimaksud diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri,” bunyi Pasal 62A Perpres ini. ***/ebn

Pramono Anung Isyaratkan Jokowi-Prabowo akan Bertemu Lagi

Presiden Jokowi-Prabowo—sumber foto bbc.com

JAYAKARTA NEWS—Setelah pertemuan di MRT Lebak Bulus kemudian dilanjutkan dengan santap siang di FX Senayan, nampaknya masih ada pertemuan lanjutan antara Jokowi-Prabowo. Isyarat akan adanya pertemuan lanjutan disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. “Pasti akan ada pertemuan selanjutnya dan tidak ada syarat-syarat seperti yang disampaikan,” ujar Pramono.

Menurut Pramon0, Jokowi dan Prabowo Subianto telah menyepakati akan saling berkomunikasi dan mengunjungi. Sehingga pertemuan yang terjadi pada hari ini bukan pertemuan yang terakhir. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada syarat apapun yang diajukan pada pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Presiden RI periode 2019-2024 dengan Calon Presiden 02, Prabowo Subianto. “Pertemuan hari ini betul-betul engga ada syarat apapun, termasuk syarat memulangkan siapa saja engga ada,” tambah Pramono kepada wartawan.

Mengenai bentuk kerja sama ke depan, Seskab Pramono Anung meyakini, tentunya Presiden Jokowi maupun Prabowo mengetahui. Presiden Jokowi juga sudah akan mengatakan akan menyampaikannya kepada partai-partai koalisi.

Tentunya, lanjut Seskab, Prabowo juga akan melakukan hal yang sama, yaitu menyampaikan kepada partai-partai koalisinya. ***/setkab/ebn

Megawati Kunjungi Museum Kayu dan Restoran Tempat Mao Zedong Jamu Soekarno

Megawati di Museum China Red Sandalwood— foto istimewa

JAYAKARTA NEWS— Di sela kunjungannya ke Beijing, ibukota Tiongkok, Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri berkunjung ke Museum China Red Sandalwood, yang berisikan seluruh koleksi furniture dari kayu cendana.

Museum itu berada di tengah kota Beijing, dimana Megawati disambut oleh kurator sekaligus pendiri museum itu Chen Lihua. Bersama Direktur museum yang juga suami Chen Lihua, Chi Zongrui, serta cucu-cucunya.

Ketika disambut, Megawati langsung diajak berfoto di sebuah singgasana yang merupakan imitasi dari singgasana kaisar Tiongkok di Istana Kota Terlarang. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu lalu diajak berkeliling ke seluruh gedung museum yang berlantai lima itu.

Megawati bersama Chen Lihua–foto istimewa

Ribuan koleksi benda seni yang terbuat dari kayu cendana dipertunjukkan. Dari kursi singgasana, tempat tidur kerajaan, pembatas ruangan, meja belajar serta meja bekerja, dan lain-lain. Begitupun miniatur bangunan kuno Tiongkok dari bahan kaya cendana juga dipajang.

Satu jam lebih berada di tempat itu, Megawati menuliskan kesannya di sebuah kertas besar berwarna merah.

“Untuk Ibu Chen Lihua yang terhormat. Suatu kehormatan bagi saya untuk melihat suatu koleksi kayu yang sangat luar biasa,” demikian salah satu kutipan tulisan Megawati di buku itu.

Megawati pun diberi replika lukisan hasil karya seniman dari era Dinasti Tang yang lukisan aslinya dipajang di Kota Terlarang, Beijing.

“Ini seperti lambang partai saya,” ujar Megawati merujuk lukisan yang sekilas mirip banteng.

Chen Lihua adalah salah satu perempuan terkaya di Tiongkok. Dirinya dikenal sebagai pemilik Fuwah International Group, salah satu pengembang properti terbesar di sana. Selain dikenal sebagai filantropis dan aktivis sosial, Chen Lihua juga diketahui menginvestasikan uangnya hingga 20 Miliar Yuan (setara sekitar Rp40 triliun) untuk membangun museum tersebut.

Makan Bersama Mao Zedong dan Soekarno

Sebelumnya, Megawati juga menyempatkan diri untuk makan di restoran Dong Laishun, dekat dengan Distrik Dashilan, Kota Beijing. Jaraknya tak begitu jauh dari lokasi Kota Terlarang yang terkenal.

Restoran itu memiliki sisi historis dimana pemimpin besar China, Mao Zedong, menjamu Proklamator RI Soekarno. Foto Mao dan ayahanda Megawati itu tampak dipajang di pintu masuk restoran itu. Bahkan yang lebih besar ditempatkan di hall utama restoran itu. Megawati pun sempat diabadikan tak jauh dari foto tersebut.

Restoran itu menyajikan makanan yang direbus dengan tungku, mirip dengan restoran hotpot di mal di Jakarta. Bedanya, bila hotpot di Jakarta menggunakan kompor listrik, restoran ini menyajikan tungku yang dipanaskan dengan arang dan api.

Megawati berkunjung ke China sejak akhir pekan lalu dalam rangka menjadi pembicara kunci dalam seminar World Peace Forum yang diselenggarakan Tsinghua University, salah satu universitas paling prestisius di China. ***/ebn

Polri Dipuji, Indonesia Peringkat 9 Negara dengan Indeks Hukum dan Ketertiban Tinggi

Upacara dan syukuran Hari Bhayangkara ke 73 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (10/7/2019)–foto istimewa

JAYAKARTA NEWS— Gallup’s Law and Order Report 2018 menempatkan Indonesia dalam sepuluh besar negara dunia dengan Indeks Hukum dan Ketertiban Tertinggi. Indonesia berada di peringkat ke-9 dengan skor 89. Suatu prestasi yang luar biasa. Prestasi tersebut tercapai berkat kontribusi Polri dan para penegak hukum lainnya.

Hal tersebut diungkap Ketua DPR Bambang Soesatyo usai menghadiri Upacara dan Syukuran Hari Bhayangkara ke-73, di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (10/07/19).

Dalam upacara yang dihadiri 4.000 personel gabungan Polri tersebut, Presiden Joko Widodo bertindak sebagai Inspektur Upacara. Hadir pula sejumlah personel TNI sebagai wujud sinergitas TNI-Polri.

Presiden Joko Widodo pada Hari Bhayangkara ke 73 di Monas, Rabu (10/7/2019)—foto istimewa

Turut hadir dalam acara tersebut para tokoh bangsa di antaranya;  Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, istri Presiden ke-4 RI Sinta Nuriah Wahid, Wakil Presiden terpilih 2019-2024 KH Ma’ruf Amin, Ketua KPU Arief Budiman serta Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Ketua DPR Bambang Soesatyo seusai acara Hari Bhayangkara ke 73 di Monas, Jakarta, Rabu (10/7/2019)— foto istimewa

Menurut Bambang, apresiasi terhadap Polri tidak hanya datang dari lembaga survei internasional. Melainkan juga dari dalam negeri. “Survei Markplus Insight 2019 melaporkan, indeks kepercayaan publik terhadap Polri kini cukup tinggi. Sebagian besar Polres dan Polda, khususnya di luar Pulau Jawa, memperoleh indeks kepuasan dan kepercayaan di atas 90 persen. Sebuah capaian yang patut diacungi jempol,” tutur Bambang yang juga Kepala Badan Bela Negara FKPPI, sebagaimana dikutip dari rilis yang diterima redaksi.

Karenanya tak berlebihan kalau Bamsoet, begitu dia akrab disapa,  mengajak masyarakat memberikan apresiasi besar kepada Jenderal Tito Karnavian sebagai pemimpin tertinggi Polri yang telah membuat banyak gebrakan. Melalui visi PROMOTER (Profesional, Modern, Terpercaya), Polri semakin menunjukan jati dirinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

“Dari segi kehumasan dan manajemen komunikasi, Polri semakin komunikatif dan informatif. Tak jarang menggunakan media sosial maupun video edukatif kekinian untuk mensosialisasikan agar masyarakat sadar hukum. Memang masih ada yang perlu diperbaiki disana-sini, namun itu tak melepaskan apresiasi kita terhadap kerja keras Polri dalam membenahi diri. Terpenting, Polri tak boleh berpuas diri. Terus lakukan pembenahan,” tegas Bamsoet.

Tak hanya dalam penegakan hukum, Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2019 ini menilai kontribusi Polri dalam menjaga ketertiban masyarakat juga semakin meningkat. Bisa dilihat dari semakin profesionalnya Polri menangani demonstrasi masyarakat, maupun menghalau potensi tawuran warga dan kerusuhan sosial lainnya.

“Selain stabilitas politik, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat merupakan dua hal yang menjadi tolak ukur bagi para investor maupun turis datang ke Indonesia. Peran Polri, didukung sinergi dengan TNI, telah membuat Indonesia semakin kondusif, aman dan nyaman,” pungkas Bamsoet.***/ebn

Bamsoet Tantang Penggiat Medsos Ciptakan Platform Digital

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berdialog dengan penggiat media sosial di DPR RI, Rabu (10/7/2019)— foto istimewa

JAYAKARTA NEWS— Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memamerkan aplikasi digital DPR NOW kepada para penggiat media sosial dan netizen dari kalangan millenial. Melalui aplikasi yang bisa diunduh dari berbagai smartphone ini, masyarakat bisa melihat berbagai kegiatan kedewanan seperti rapat, audiensi maupun pengaduan masyarakat secara real time.

“Netizen yang terkenal dengan kekritisannya bisa langsung melihat berapa banyak anggota DPR RI yang datang rapat paripurna, rapat komisi maupun kegiatan kedewanan lainnya,” ujar Bamsoet saat berdialog dengan para penggiat media sosial dan netizen di DPR RI, Rabu (10/07/19). Demikian dikutip dari rilis yang diterima redaksi.

Menurutnya,  pembuatan aplikasi DPR NOW, ditunjang sosial media DPR RI di twitter, facebook, instagram, dan youtube, merupakan sarana transformasi digital menyesuaikan kebutuhan Revolusi Industri 4.0. Selain juga untuk melibatkan partisipasi masyarakat, utamanya millenial, dalam proses check and balances DPR RI.

Ketua DPR Bambang Soesatyo bersama para penggiat media sosial di DPR RI, Rabu (10/7/2019)—foto istimewa

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menilai, pesatnya pertumbuhan penetrasi pengguna internet di Indonesia juga harus diimbangi dengan kemampuan literasi digital. Mengutip survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 171,18 juta jiwa (tumbuh 27,91 juta). Dengan penetrasi sebesar 64,8 persen dari jumlah penduduk yang mencapai 264,16 juta jiwa, menunjukan penduduk Indonesia sudah melek internet. 

“Namun melek internet saja tidak cukup. Harus diikuti melek literasi digital. Agar para pengguna internet tidak tersesat dalam hiruk pikuk dunia maya, khususnya di berbagai platform media sosial. Melek literasi digital akan membuat pengguna internet terhindar dari hoax, hate speech maupun kejahatan siber lainnya,” urai Bamsoet.

Ketua DPR Bambang Soesatyo–foto istimewa

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, Laporan Digital 2019 yang dikeluarkan Hootsuite (We are Social) memperlihatkan Facebook sebagai aplikasi media sosial terpopuler dunia dengan pengguna mencapai 1,887 miliar. Indonesia menyumbangkan 120 juta pengguna, berada di posisi ke-3 dunia. Belum lagi jika melihat media sosial lainnya, seperti Youtube, Instagram, maupun Twitter, jumlah pengguna dari Indonesia selalu berada di tingkat atas.

“Dalam laporan tersebut juga menyebutkan, rata-rata perhari pengguna internet Indonesia menghabiskan waktu 8 jam 36 menit mengakses internet, 3 jam 26 menit diantaranya digunakan mengakses media sosial. Aktifnya warga di jejaring media sosial bisa menjadi peluang bisnis.

Karena itu, dibanding menggunakan media sosial sebagai tempat galau atau berkeluh kesah, lebih baik millenial memanfaatkan media sosial untuk berjualan, promosi, iklan, maupun hal positif lainnya yang bisa menambah keuntungan ekonomi,” tutur Bamsoet.

Tak hanya sekadar menjadi penikmat media sosial, Wakil Ketua Umum KADIN ini juga mengajak millenial yang terkenal dengan kreasi dan inovasi, bisa bergerak bersama membuat media sosial karya anak bangsa. Seperti halnya telah dilakukan DPR RI melalui DPR NOW, maupun Nadiem Makarim melalui GO-JEK yang telah menjadi platform transportasi digital terbesar, bukan hanya di Indonesia melainkan juga dunia. Bahkan pada tahun 2017, GOJEK menempati urutan ke-17 dunia sekaligus satu-satunya perusahaan dari Asia Tenggara, sebagai perusahaan yang mampu mengubah dunia.

“Di bidang travel dan perjalanan, Indonesia punya Traveloka dan tiket.com, e-commerce ada Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya. Kita merindukan para millenial dengan kreatifitas, kepercayaan diri, dan saling keterhubungannya bisa melahirkan aplikasi sosial media sejenis facebook, youtube, maupun twitter dari Indonesia. Sebagaimana yang sudah ditunjukan China melalui aplikasi REN REN, Alibaba, Baidu atau Yoku,” urai Bamsoet.

Terlebih, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan, perang dagang antara Amerika dan China, sudah masuk kedalam perang ideologi. Dan, bukan tidak mungkin saat puncak ‘perang’ kedua negara tersebut terjadi, Amerika akan mematikan satelit, internet atau bahkan sosial media yang dimiliki. Padahal, pengguna aplikasi Youtube, Instagram, Twitter ataupun WhatsApp di Indonesia sangat tinggi.

“Bayangkan kalau mereka matikan itu semua. Indonesia jadi bingung. Karena kita terlalu bergantung pada network asing. Karenanya, Saya mendorong anak bangsa membuat platform digital teknologi nya sendiri. Jika millenial Indonesia sudah bergerak, saya yakin dunia akan berguncang,” pungkas Bamsoet.***/ebn

Menkumham Pastikan Pemerintah Beri Perhatian Serius Kasus Baiq Nuril

Menkumham Yasonna Laoly menjawab wartawan seusai mengikuti sidang kabinet di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (8/7/2019)–foto humas

JAYAKARTA NEWS— Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly memastikan, pemerintah memberikan yang sangat serius tentang kasus yang dihadapi Baiq Nuril, guru SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang harus menjalani hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta atas kasus perekaman pelecehan seksual, karena pengajuan Peninjauan Kembali (PK) kasusnya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

“Sore ini jam 4 kita akan telaah. Kalau grasi kan sudah tidak mungkin, karena kalau grasi itu, menurut undang-undang tentang grasi, hukumannya harus 2 tahun untuk memohon grasi, dan ini kan cuma 6 bulan,” kata Menkumham kepada wartawan usai mengikuti sidang kabinet paripurna, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jabar, Senin (8/7) sore. Demikian dikutip dari laman setkab.

Menurut Menkumham, Baiq Nuril telah datang bersama anggota DPR RI Rike Diah Pitaloka ke kantornya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Salah satu opsi yang akan dikaji Kementerian Hukum dan HAM, menurut Menkumham, adalah amnesti, yang juga pernah dilakukan untuk perorangan.

Meskipun dalam praktek yang pernah ada, lanjut Yasonna, amnesti  adalah untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan politik besar seperti jaman PRRI oleh Bung Karno, kemudian pernah Muchtar Pakpahan oleh Pak Habibie, kemudian Budiman Sudjatmiko karena kejahatan yang dianggap ada kaitanya dengan politik.

“Tapi ini juga tidak sebetulnya tidak ada dibatasi yang jelas tentang hal itu maka kita akan mempelajari secara mendalam soal itu hari ini. Malam ini juga saya juga mengundang beberapa teman-teman pakar untuk mendiskusikan ini dalam bentuk FGD (Focuss Group Discussion),” terang Yasonna.

Menkumham memastikan, pihaknya betul-betul memberikan perhatian yang sangat serius tentang kasus ini, mencari jalan keluar untuk disampaikan kepada Presiden. Untuk itu, pihknya akan membicarakan masalah ini dengan pengacara Baiq Nuril, dengan Rieke Diah Pitaloka, dan mendiskusikan pendekatan yang paling tepat untuk hal ini.

“Memang dari yang kita lihat ya amnesti. Kan ini betul-betul karena sudah menarik perhatian publik, ada rasa keadilan yang harus kita perhatikan benar-benar tentang kasus ini. Itu sebabnya menjadi perhatian serius kita. Kita pilih kepastian hukum atau keadilan. Tentu ini akan menjadi perhatian kita,” pungkas Yasonna. ***/ebn

Pidato Megawati di World Peace Forum: Siapakah yang Hendak Dihancurkan di Abad 21 Ini?

Megawati Soekarnoputri berbicara dalam Forum Perdamaian Dunia (World Peace Forum) ke-8 di Tsinghua University , Beijing, Senin (8/7/2019)—foto istimewa

JAYAKARTA NEWS— Prinsip musyawarah mufakat dan dialog konstruktif menjadi cara untuk menyelesaikan segala pertentangan demi mewujudkan perdamaian dunia. Jika ingin dunia damai, maka setiap negara bangsa harus menghormati kedaulatan tiap negara bangsa lainnya, walau yang terkecil sekalipun.

Hal itu disampaikan oleh Presiden RI Kelima, Megawati Soekarnoputri, dalam pidato kunci (keynote speech) di acara Forum Perdamaian Dunia (World Peace Forum) ke-8 yang diselenggarakan Tsinghua University di Beijing, Senin (8/7/2019). Demikian rilis yang diterima redaksi.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu menjadi pembicara utama dalam pleno yang bertemakan International Configuration and World Order.

Megawati mengatakan isu perdamaian menghangat biasanya seiring isu adu kekuatan yang terjadi di antara negara-negara yang dinilai maju dalam pertumbuhan ekonomi. “Dalam forum ini, saya ingin mengajukan pertanyaan, yaitu “siapakah sebenarnya yang hendak dihancurkan di abad 21 ini?”

Megawati Soekarnoputri di Forum Perdamaian Dunia (World Peace Forum), Beijing, Senin 8 Juli 2019—foto istimewa

Inikah arti kemerdekaan yang dengan susah payah telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita? Inikah arti dari kemajuan teknologi? Apakah teknologi diciptakan untuk menyulut peperangan atau sebenarnya untuk memperkokoh perdamaian?,” ucap Megawati.

Padahal, menurutnya dunia juga telah mengalami berbagai contoh kesengsaraan yang diakibatkan oleh perang. Dari perang dunia, konflik Semenanjung Korea, konflik di Timur Tengah, dan lainnya. Begitu banyak juga inisiatif baik perdamaian lewat Konferensi Asia Afrika 1955, Gerakan Non-Blok, hingga kerja-kerja PBB.

Prinsip pertama yang disampaikan Megawati, semua harus selalu ingat bahwa bumi yang kita diami ini hanyalah satu. “Maka kita sendirilah yang harus menjaga dan melestarikannya,” kata Megawati.

Hal kedua, semua harus menyadari jika setiap pertentangan selalu dimaknai sebagai perang, maka pertentangan tersebut pasti akan berujung dengan bahaya bagi peradaban manusia.

Dalam konteks itu, nasib umat manusia tidak dapat ditentukan oleh hanya segelintir bangsa atau golongan yang merasa dirinya besar dan kuat, paling benar dan suci. Setiap bangsa, sekecil apapun, berhak bersuara. “Dan suara sekecil apapun, berhak untuk didengar dalam upaya keamanan dan perdamaian dunia,” kata Megawati.

Ketiga, jika bersepakat menciptakan perdamaian dunia, maka lenyapkanlah sebab-sebab pertikaian dan ketegangan. Dunia akan merasa damai bila sebab-sebab peperangan dilenyapkan. Jika segala kebencian, permusuhan dan keserakahan dilenyapkan.

Bagaimana caranya? Menurut Megawati, adalah dengan duduk bersama, menggunakan pikiran dan hati yang tenang.

“Lenyapkan semua itu dengan dialog konstruktif. Lenyapkan semua itu dengan musyawarah mufakat, temukan dan putuskan prinsip-prinsip yang disetujui secara bersama untuk menyelesaikan pertentangan,” ujarnya.

Kata Megawati, ada sebuah prinsip yang sesuai dengan amanat Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa. Yakni prinsip persamaan kedaulatan bagi semua bangsa. Satu prinsip untuk menghormati,

menghargai, mengakui dan melindungi penggunaan hak-hak azasi setiap manusia dan hak-hak azasi nasional setiap bangsa.

“Itulah prinsip yang harus diterima, dipegang teguh, dan dijalankan oleh setiap bangsa,” tandasnya.

Usai berpidato, Megawati memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya kepadanya.

Selain Megawati, di forum ini turut hadir juga mantan Perdana Menteri Singapura yang sekaligus pimpinan delegasi Singapura Goh Chok Tong, mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai, mantan Perdana Menteri Belgia Herman Van Rompuy, dan mantan Menlu Rusia Igor Ivanov.***/ebn