Category: Ekonomi & Bisnis

Perppu Ciptaker untuk Genjot Investasi, Ekonom: Optimalkan Sektor Strategis

JAYAKARTA NEWS— Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengatakan, target investasi senilai Rp1.400 Triliun terlalu tinggi. Lembaganya memproyeksikan realistisnya akan ada di angka Rp1.300 Triliun.

“Terlalu tinggi, saya kira memang tahun ini, Rp1200 Triliun atau Rp1300 triliun, realistisnya,” tegas Tauhid, Selasa (10/1/2023).

Dia menambahkan, investasi yang sudah masuk ke Indonesia jumlahnya sudah besar. Menurut catatan BKPM, pada tahun 2022 sudah masuk investasi senilai hampir Rp900 triliun ke Indonesia. Ini sebelum ada Perppu Ciptaker.

Sebelumnya, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa Pemerintah tengah mengatur budget defisit tahun 2023 kurang dari 3% dengan mengandalkan investasi yang ditargetkan mencapai Rp1.400 triliun pada tahun 2023. Maka pemerintah mendorong keluarnya Perppu Cipta Kerja sebagai kepastian hukum bagi investor.

“Nah Rp1.400 triliun (rupiah) ini bukan angka yang biasa karena sebelumnya target APBN untuk investasi itu hanya sekitar Rp900 (triliun rupiah). Sehingga dengan demikian, ini dua tantangan yang harus dicapai, tidak mudah. Dan seluruhnya karena pengusaha wait and see terhadap kepastian hukum dan keberlanjutan Undang-Undang Cipta Kerja,” jelas Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.

Untuk itu, Tauhid mengatakan, pemerintah harus mendorong investasi di sektor-sektor yang strategis dan positif. “Investasi industri harus ditingkatkan, misalnya pemerintah mau mengarahkan katakan hilirisasi di nikel bauksit, dan sebagainya, itu yang harus dikejar,” jelas dia.

Kemudian ke industri yang terdampak pelemahan perekonomian global. “Industri yang karena lagi tentunya serangan mengalami penurunan industri strategis misalnya besi baja, tekstil dan industri yang katakan pada tenaga kerja harus menjadi fokus. Saya kira itu kalau mau investasi,” kata Tauhid.

Sektor yang juga menarik adalah sektor makanan dan minuman yang memiliki pangsa pasar besar dan pertumbuhannya selalu positif. “Terakhir, sektor logistik, ini berkembang pesat karena sekarang penggunaan digital memperbesar logistik kita jauh lebih tinggi,” ungkap Tauhid.

Tinjau Ulang

Ekonom senior Hendri Saparini mengaku belum mengkaji Perppu Cipta Kerja secara utuh. Kendati demikian, Hendri menilai alasan untuk menciptakan lapangan kerja dengan perppu tersebut patut ditinjau ulang.

“Bahwa upaya mendorong penciptaan lapangan kerja memang perlu. Tapi apakah perppu ini akan menjadi jawaban yang akan dengan cepat menciptakan lapangan kerja? Rasanya belum,” tegasnya.

Pendiri CORE Indonesia itu juga menyatakan masih banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk membuka lapangan kerja tanpa harus melibatkan penerbitan perppu.

“Ada cara-cara jangka pendek yang bisa dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja tanpa perppu, khususnya di sektor padat karya. Asal pemerintah mau membuat kebijakan afirmatif dan komprehensif seperti perdagangan, industri, fiskal, sehingga akan memberikan iklim investasi menengah kecil yang luas,” tambahnya.

Kendati demikian, perppu tersebut juga tidak bisa dibilang tidak mampu berperan dalam masuknya investasi ke Indonesia. Pasalnya, Perppu Ciptaker juga memuat beberapa aturan yang memudahkan beberapa sektor investasi.
“Kita tidak bisa menjawab belum bisa meningkatkan investasi karena di beberapa sektor sudah siap untuk masuk dengan kemudahan yang diberikan dalam perppu itu,” ujarnya.

Hendri menggaris bawahi keberadaan perppu itu sepatutnya tidak menimbulkan masalah baru. “Jangan sampai aturan baru menciptakan masalah baru,” pungkasnya.***/din

Menkeu Paparkan Berbagai Upaya Indonesia untuk Menjadi Negara Berpenghasilan Tinggi

JAYAKARTA NEWS – Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan mahasiswa pascasarjana Harvard University, Amerika Serikat (AS) pada Kegiatan Singapore-Indonesia Trek 2023. Dalam pertemuan itu, Menkeu memaparkan mengenai berbagai upaya Indonesia untuk dapat keluar dari middle income trap country menjadi negara berpenghasilan tinggi melalui berbagai reformasi kelembagaan dan kebijakan.

Untuk memenuhi itu, Menkeu menyebut beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah perbaikan dari sisi sumber daya manusia, reformasi birokrasi, transformasi ekonomi, implementasi kebijakan fiskal yang baik, hingga pembangunan infrastruktur.

“Tidak ada negara yang berpenghasilan tinggi jika infrastrukturnya tertinggal. Tantangan bagi kami adalah negara besar dengan geografis kepulauan. Kita harus memastikan konektivitas tidak hanya pada pulau besar tetapi juga pulau kecil. Jadi dalam hal ini bicara infrastruktur tidak sesederhana membangun jalan tol saja. Kita harus berbicara tentang konektivitas masuk di dalamnya pelabuhan, bandara dan jaringan internet,” ungkap Menkeu di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (10/01).

Selanjutnya, Menkeu juga mengatakan bahwa dalam konteks kebijakan fiskal, anggaran merupakan instrumen yang sangat penting, dimana dalam pengelolaannya saat ini sangat di pengaruhi oleh perkembangan teknologi digital dan media sosial.  Menurutnya, sangat diperlukan mengkomunikasikan dengan baik kebijakan pemerintah kepada msyarakat untuk meningkatkan kepercayaan publik.

“Tentunya negara manapun yang ingin menjadi negara perpenghasilan tinggi harus mampu membangun sistem yang transparan dan akuntabel. Sehingga keyakinan dan kepercayaan itu ada, maka stabilitas itu ada. Jadi ini semua yang saya sebut reformasi yang bukan hanya merancang kebijakan yang tepat tetapi bagaimana dapat menjelaskan dan menyajikan kepada publik terutama efisiensi melalui penggunaan teknologi digital,” ungkapnya.

Selain itu, melakukan disiplin fiskal dan reformasi intistusi secara struktural juga menjadi hal yang sangat penting, termasuk di dalamnya berupa pemberantasan praktek korupsi, meningkatkan kinerja untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel, meski harus dengan melalui proses yang sangat panjang dan tidak mudah.

“Untuk suatu negara agar dapat berkinerja lebih baik, menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih baik, Anda harus bekerja keras, mereformasi birokrasi Anda, memperbaiki infrastruktur Anda, meningkatkan sumber daya manusia Anda. Itulah yang kami lakukan dalam konteks tahun perjalanan ini,” ujar Menkeu.

Namun di sisi lain, Menkeu juga mengatakan bahwa Indonesia merupakan termasuk suatu negara yang berkinerja relatif baik dalam menghadapi pandemi covid dan menikmati ledakan komoditas ketika situasi geopolitik mengancam.  Selain itu, Indonesia juga melakukan peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam menghadapi krisis iklim.

“Itulah yang Indonesia lakukan, tidak selalu mudah, tetapi reformasi sebenarnya adalah salah satu hal yang sangat penting, bahkan selama pandemi Indonesia banyak mengadopsi reformasi,” ungkapnya.

Sementara, bentuk reformasi lainya yang juga dilakukan adalah berupa reformasi di bidang perpajakan, reformasi di sektor keuangan, dan perbaikan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Ini adalah reformasi yang sedang berlangsung. Dan sekali lagi, mereformasi semua infrastruktur, sumber daya manusia, lembaga, kebijakan, sistem demokrasi tidak selalu mudah. tetapi kami sedang melakukannya dan kami membuat kemajuan yang cukup baik dalam hal ini,” pungkasnya.***/uli

Ketua MPR Bamsoet Dukung Penerapan Pembayaran Tol Non Tunai Nirsentuh

JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengungkapkan, IMI bersama PT. Roatex Indonesia Toll System (RITS) akan bekerjasama mensosialisasikan penerapan teknologi pembayaran sistem tol non tunai nirsentuh (Multi Lane Free Flow/MLFF). Sebagai bentuk dukungan terhadap terobosan Presiden Joko Widodo melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR yang bekerjasama dengan RITS didukung Bank Indonesia dan Korlantas Polri, dalam menerapkan teknologi canggih agar pelayanan jalan tol di Indonesia semakin maju dan modern, tak kalah dengan negara maju lainnya.

Sistem MLFF menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) yang dapat mendeteksi pergerakan kendaraan saat melewati jalan tol. Merubah pembayaran non tunai menggunakan e-Toll menjadi sistem cashless tanpa sentuh menggunakan aplikasi CANTAS, yang dapat diunduh di berbagai tipe smartphone.

“Sehingga kedepannya tidak ada lagi gerbang tol yang kadang kala menyebabkan titik kemacetan. Melalui MLFF, kendaraan tinggal melaju di jalan tol, saat melalui titik pembayaran, pemotongan pembayaran dilakukan melalui aplikasi CANTAS yang terkoneksi di smartphone setiap pengendara. Penerapan MLFF juga dapat mendukung sistem logistik yang efisien dan berdaya saing karena dapat memberikan efisiensi dan efektifitas waktu tempuh berkendara,” ujar Bamsoet usai menerima jajaran PT. RITS, di Jakarta, Selasa (10/1/23).

Jajaran PT. RITS yang hadir antara lain Direktur Utama Musfihin Dahlan, Head Socialization and Communication Renaldi Utomo, Head Partner Management Emil Iskandar, dan Government Relation Asbar Asma.

Bamsoet menjelaskan, penerapan MLFF merupakan hasil kerja sama bilateral antara Indonesia dan Hungaria, yang diinisiasi pada saat kunjungan Perdana Menteri Hungaria H.E. Mr. Viktor Orbán ke Indonesia pada tahun 2016. Pemerintah Hungaria berinvestasi 100 persen di proyek tersebut dengan nilai investasi mencapai Rp 4,5 triliun melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Kementerian PUPR melalui Surat Menteri PUPR Nomor PB.02.01-Mn/132 tanggal 27 Januari 2021 telah menetapkan Roatex Ltd. sebagai pemrakarsa proyek dan pemenang lelang MLFF. Roatex Ltd. kemudian membentuk PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai pelaksana proyek MLFF tersebut. Penerapan teknologi MLFF rencananya diuji coba di Bali pada April 2023. Secara bertahap, pada tahap awal rencananya diterapkan di 40 ruas tol di Indonesia yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, menurut laporan BPJT, total jaringan jalan tol di Indonesia telah mencapai 2.578 Km, dengan 4 juta transaksi per hari di gerbang tol. Penerapan pembayaran sistem tapping sebagaimana yang saat ini dilakukan, kadang kala memberikan kelambatan transaksi yang menyebabkan kemacetan.

“Selain dapat mengurai titik kemacetan, penerapan MLFF diharapkan juga memberikan banyak keuntungan lainnya bagi para pengguna jalan tol. Antara lain, menghemat bahan bakar, menjaga lingkungan yang lebih baik sehingga mengurangi dampak perubahan iklim yang signifikan, serta memberikan waktu tempuh berkendara semakin cepat, efektif dan efisien,” pungkas Bamsoet.***/din

DPR Buka Masa Sidang, Puan: Perppu Cipta Kerja harus Dapat Persetujuan Dewan

JAYAKARTA NEWS— Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 resmi dibuka hari ini setelah anggota dewan menjalani masa reses sejak pertengahan Desember 2022. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rencana kerja DPR pada misa sidang ini, termasuk pengawasan terhadap Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Pembukaan masa sidang DPR dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2023). Pidato pembukaan Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 dari Puan dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel.

“Atas nama Pimpinan DPR RI, kami mengucapkan Selamat Tahun Baru 2023 kepada seluruh Anggota DPR RI dan seluruh rakyat Indonesia. Semoga pada Tahun 2023, kita dirahmati Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan kesehatan, kesejahteraan dan ketentraman,” kata Puan dalam pidatonya.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini pun menyebut Indonesia memasuki tahun politik di tahun 2023 ini. Hal tersebut berarti, kata Puan, semua partai politik peserta pemilu 2024 akan melakukan berbagai persiapan dan upaya untuk mendapatkan suara rakyat.
 
“Anggota DPR RI yang juga adalah anggota dari Partai Politik, akan berada dalam situasi dan kondisi dinamika politik menghadapi pemilu tahun 2024,” ucapnya.

Puan berharap kepada anggota DPR untuk tetap dapat mengelola dan menjalankan tugas serta fungsi konstitusional DPR RI dengan baik meski berada di tahun politik. Hal itu demi mewujudkan amanat rakyat, mensejahterahkan rakyat, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

“DPR RI sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya akan mengawal Pemilu yang demokratis, jujur dan adil,” tutur Puan.
 
Dalam pidatonya, Puan juga menyinggung soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru saja ditetapkan Pemerintah. Ia mengatakan, Perppu Cipta Kerja menjadi salah satu agenda penting dan strategis yang akan dikawal oleh DPR.
 
“Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah tersebut harus dicabut,” tegas Puan.
 
Untuk diketahui, Pemerintah menilai Perppu Cipta Kerja sebagai pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang mengamanatkan agar dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sesuai dengan fungsi konstitusionalnya, menurut Puan, DPR akan menilai pemenuhan parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perppu.

“DPR juga akan menilai substansi yang memberikan landasan hukum bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan cipta kerja,” jelas peraih dua gelar Doktor Honoris Causa itu.

Dalam masa sidang ini, DPR bersama Pemerintah disebut akan melanjutkan pembahasan 11 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih dalam pembahasan tingkat I dan Rancangan Undang-Undang (RUU) lainnya yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023.
 
“DPR RI, dalam menjalankan fungsi legislasi, akan berpedoman pada landasan konstitusi, sosiologis, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara,” ungkap Puan.

Lebih lanjut, mantan Menko PMK itu mengingatkan masih adanya berbagai tantangan perekonomian global di tahun 2023. Puan menyebut, perekonomian global tahun ini masih penuh ketidakpastan dan berpotensi mengalami sejumlah gejolak mengingat IMF telah memperkirakan dua pertiga ekonomi dunia akan berada di jurang resesi di tahun ini.

“Perekonomian Indonesia, tentu saja akan terpengaruh. Kinerja positif perekonomian nasional selama tahun 2022 diharapkan dapat menjadi landasan yang memadai bagi gerak perekonomian nasional pada tahun 2023,” sebutnya.

Oleh karena itu, Puan berharap agar pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, selain menjadi stimulus perekonomian nasional, juga harus dapat antisipatif terhadap gejolak dan ketidakpastian global yang dapat berdampak pada ketahanan fiskal dan perekonomian nasional.
 
“Pemerintah harus dapat menjaga kemampuan fiskal untuk dapat menjalankan Agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional, di tengah perekonomian global yang tidak kondusif,” urai Puan.
 
“Penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk menjaga stabilitas ekonomi harus dilakukan secara efektif,” lanjutnya.
 
Pemerintah diminta untuk tertib dalam menjalankan APBN 2023, sesuai dengan Kebijakan fiskal, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Belanja Pemerintah Pusat, yang telah dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR RI, yang telah menjadi kesepakatan bersama.
 
“DPR RI melalui fungsi anggaran, akan memberikan perhatian pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan kepada rakyat, dan memajukan pembangunan nasional di berbagai sektor,” ujar Puan.

DPR pun tengah menyoroti sejumlah kebijakan, isu, dan permasalahan di berbagai bidang yang akan menjadi perhatian Alat Kelengkapan Dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan di masa sidang ini. Puan pun merinci, mulai dari permasalahan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah akibat cuaca ekstrem, penyesuaian aktivitas masyarakat setelah kebijakan PPKM tidak berlaku, hingga permasalahan ketersediaan vaksin Covid-19 untuk anak.

“Kemudian permasalahan tenaga honorer dan pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024 oleh penyelenggara pemilu,” tambah cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
 
Puan menegaskan, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan akan memastikan bahwa regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, serta pengelolaan anggaran berjalan dan dapat memajukan Indonesia di berbagai sektor. Hal ini terkait dengan pelaksanakan fungsi pengawasan dewan.
 
“Fungsi pengawasan DPR RI juga diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan Undang Undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap Alat Kelengkapan Dewan,” kata Puan.
 
DPR RI juga akan menindaklanjuti berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat, baik melalui rapat bersama mitra kerja maupun rapat panitia kerja yang dibentuk oleh Alat Kelengkapan Dewan, tim pemantau, maupun tim pengawas DPR RI. Puan menyebut, DPR akan mendorong Kementerian dan Lembaga untuk bekerja responsif, terukur, berorientasi menyelesaikan masalah.

“Sehingga rakyat merasakan kehadiran Pemerintah dalam melindungi rakyat, mempermudah kehidupan rakyat dan mensejahterahkan rakyat,” ujarnya.
 
Dalam sisi diplomasi parlemen, DPR pada masa persidangan ini mengagendakan serangkaian kegiatan sebagai upaya dalam berdiplomasi untuk meningkatkan hubungan kerja sama antarparlemen. Selain pada kerja sama multilateral, DPR juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan berbagai parlemen negara lain, yaitu Korea Selatan, Afrika Selatan, Uni Eropa, serta Polandia.
 
“Pada tahun ini menjadi tahun yang membanggakan, di mana DPR RI akan melanjutkan tongkat estafet Presidensi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) seiring beralihnya keketuaan ASEAN ke Indonesia,” jelas Puan.

Keketuaan Indonesia di ASEAN pun diharapkan dapat meningkatkan soliditas dan relevansi ASEAN di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar serta berbagai tantangan lainnya, termasuk stabilitas kawasan. Puan menyatakan, DPR sebagai tuan rumah tengah melakukan berbagai persiapan untuk menyukseskan penyelenggaraan Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44.
 
“Atas nama Pimpinan, Kami mengundang seluruh Bapak Ibu yang terhormat Anggota DPR RI untuk ikut mensukseskan bersama Presidensi Parlemen ASEAN yang dapat membawa kemajuan bersama ASEAN,” ucapnya.
 
Puan memastikan, DPR akan terus bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Rencana kerja DPR RI secara umum yang telah disampaikan ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi rakyat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas DPR RI.
 
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022–2023 akan dimulai sejak hari ini, Selasa 10 Januari 2023 sampai dengan berakhirnya masa sidang periode ini,” papar Puan.

“Kepada seluruh anggota dewan, selamat bekerja mensejahterakan rakyat,” tutupnya.***/din

DPD Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan BBM dan Penghapusan Subsidi Listrik

JAYAKARTA NEWS— Mengawali tahun 2023, DPD RI menyoroti berbagai kebijakan ekonomi yang telah diambil oleh pemerintah. Salah satunya kenaikan BBM non subsidi, penghapusan subsidi listrik untuk golongan 450 hingga 900 volt ampere, dan kenaikan harga bahan pokok.

“Memasuki tahun 2023 ini, kita perlu terus mencermati kenaikan harga BBM non subsidi, listrik, dan bahan pokok agar tidak memberikan efek negatif pertumbuhan ekonomi serta menambah beban masyarakat,” ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat membuka Sidang Paripurna ke-7 Masa Sidang III Tahun 2022-2023 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (9/1).

Nono Sampono meminta pemerintah lebih transparan dalam melakukan sosialisasi kebijakan sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk itu, pemerintah juga perlu memikirkan pengembangan sumber energi alternatif serta pemerataan listrik bagi masyarakat yang kurang mampu. “Perlu dilakukan pengembangan sumber energi alternatif untuk mengurangi beban ekonomi akibat pencabutan subsidi listrik yang dilakukan,” ujarnya.

Selain itu, DPD RI juga mengimbau pemerintah untuk melakukan operasi pasar secara berkala dalam mengendalikan harga-harga bahan pokok serta mengendalikan stabilitas pasokan barang di tengah masyarakat terutama pasca Natal dan Tahun Baru (NATARU).

“Untuk itu Pimpinan DPD RI menugaskan Komite II melakukan koordinasi dengan kementerian terkait khususnya bencana alam dan stabilitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat,” terang senator asal Maluku itu.

Pada (30/12/2022) lalu, lanjut Nono Sampono, pemerintah secara resmi telah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait pandemi Covid-19. Keputusan
tersebut tentunya diambil oleh pemerintah setelah melakukan kajian mendalam serta mempertimbangkan situasi pandemi yang makin terkendali.

“Meskipun kebijakan PPKM telah resmi dicabut, DPD RI mengingatkan kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan meningkatkan kesadaran serta kewaspadaan dalam menghadapi dampak Covid-19,” harapnya.

Laporan Reses

Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Barat Alirman Sori berharap DPD RI memperjuangkan dana desa agar bisa digunakan secara mandiri baik itu untuk kepala desa atau nagari. Lantaran berdasarkan Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 tidak lagi ke kepala desa sehingga tidak bisa dikelola secara maksimal. “Saat ini 40 persen digunakan untuk sosial, 20 persen untuk peternakan, pertanian, dan perikanan, 8 persen untuk Covid-19, dan sisanya baru dikelola kepala desa. Ini mengakibatkan terganggunya efektivitas desa,” paparnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Lampung Jihan Nurlela menyoroti penangkapan ikan di laut lepas penggunaan kapal motor 30 GT. Menurutnya hal tersebut sangat merugikan para nelayan kecil dalam mencari ikan di laut. “Kami menyoroti penangkapan ikan di laut lepas dan penggunaan kapal motor 30 GT karena merugikan nelayan kecil,” imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Riau Muhammad Gazali menjelaskan bahwa kepala desa di Riau meminta pengelolaan dana desa yang lebih fleksibel. Karena selama ini masih banyak kepala desa yang masih bingung dalam pengelolaan dana desa sehingga tidak bisa digunakan secara maksimal. “Selama ini sangat sulit dalam penggunaan dana desa sehingga tidak bisa digunakan dalam membantu desa. Jadi kepala desa meminta DPD RI agar pengelolaan dana desa bisa lebih fleksibel,” harapnya.***/bnt

Rakor Pengendalian Inflasi Awal Tahun: Menteri Tito Soroti Inflasi Tinggi di Provinsi Riau dan Kabupaten Kotabaru

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti dua daerah yang mengalami peningkatan inflasi yakni  Provinsi Riau dengan inflasi sebesar 6,81 persen dan Kabupaten Kotabaru dengan lonjakan inflasi sebesar 8,65 persen.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (9/1/2023). Rakor yang dilaksanakan pada awal tahun ini dihadiri oleh para kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Ini perlu kerja sama dari pemerintah pusat (untuk) melakukan intervensi, dan juga pemerintah daerah bukan berarti tidak berbuat apa-apa, (dan) langsung menyerah, tapi bisa melakukan langkah-langkah terobosan kreatif,” tegas Menteri Tito.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Riau Syamsuar secara virtual menjelaskan beberapa komoditas barang yang mengalami kenaikan sehingga menyebabkan inflasi, di antaranya kenaikan transportasi udara dan cukai rokok. Mendagri menginstruksikan agar Pemerintah Provinsi Riau melakukan pengecekan langsung ke lapangan agar harga terkontrol dan memantau langkah-langkah yang dilakukan dalam pengendalian inflasi.

“Saya sarankan satu saja Pak (Gubernur Riau), tolong dicek di lapangan, apakah langkah-langkah itu sudah dikerjakan betul oleh anak buah atau tidak. Kadang-kadang mereka staf menyampaikan ‘sudah-sudah’, tapi kenyataan (belum),” terang Mendagri.

Selanjutnya, Bupati Kabupaten Kotabaru Sayed Jafar secara virtual memaparkan beberapa upaya dalam mengendalikan inflasi di daerahnya. Upaya itu di antaranya menjalin kerja sama antardaerah, sidak pasar, operasi pasar merah, hingga bantuan bibit lombok dalam rangka pengendalian harga inflasi di desa melalui kelompok PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Kotabaru.

Mendagri menambahkan juga agar Pemerintah Kabupaten Kotabaru melakukan sembilan langkah pengendalian inflasi, membangun kekompakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan pemaksimalan Satgas Pangan.

“Nah sembilan item yang dikerjakan tadi masalahnya bukan hanya sekadar sudah dikerjakan atau tidak, tapi tepat atau tidak, tantangannya beda tiap daerah. Saran kami dievaluasi kembali bersama staf dan kemudian bersama teman-teman stakeholder yang lain,” ujar Mendagri.

Lebih lanjut, berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Januari 2023, pada bulan Desember 2022 inflasi (year-on-year), sepuluh kabupaten dengan inflasi tinggi yaitu Kabupaten Kotabaru sebesar 8,65 persen, Bulungan (7,98), Jember (7,39), Serang (7,22), Cilacap (6,81), Banggai (6,62), Aceh Barat (6,56), Sintang (6,50), Banyumas (6,49), dan Kudus (6,40).

Sementara untuk sepuluh kota tertinggi, yaitu Kota Bau-Bau (8,35), Bukittinggi (7,76), Bandung (7,45), Padang (7,38), Kendari (7,11), Kupang (7,07), Pekanbaru (7,04), Surakarta (7,03), Banjarmasin (6,98), dan Parepare (6,66).

Di lain sisi, Mendagri juga mengapresiasi dua daerah dengan inflasi rendah, yaitu Provinsi Banten dengan inflasi sebesar 4,56 persen dan Kabupaten Buleleng 4,63 persen. Panjabat Gubernur Banten Al Muktabar secara virtual dalam rakor tersebut menyampaikan enam upaya konkret pihaknya dalam mengendalikan inflasi. Upaya tersebut meliputi operasi pasar murah, sidak pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, dan gerakan menanam.

Kemudian secara virtual Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menyampaikan delapan strategi yang dilakukan dalam mengendalikan inflasi. Upaya tersebut di antaranya manajemen rantai persediaan, subsidi harga transaksi keuangan digital, melaksanakan operasi pasar, monitoring ke distributor secara berkala, kerja sama antardaerah produsen, bantuan pangan, subsidi transportasi, serta melakukan pemantauan harga dan stok barang.***/ebn

Mendagri: Kendalikan Inflasi, Stabilitas Harga Pangan Jadi Perhatian Utama

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, stabilitas harga menjadi perhatian utama dalam pengendalian inflasi. Mendagri menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (9/1/2023).

“Masalah stabilitas harga pangan bahan pangan itu menjadi concern yang paling utama, di masyarakat bawah kita terutama. Isu-isu lain mungkin masyarakat bawah, working class, bukan menjadi isu utama bagi mereka, tapi kalau masalah pangan, barang jasa, harga, kenaikan, naik turunnya, itu menjadi concern sebagian besar mayoritas masyarakat kita,” katanya.

Mendagri menekankan agar kepala daerah tidak bosan untuk menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, karena tantangan ekonomi dan inflasi merupakan permasalahan global yang tengah dihadapi seluruh negara. Dari kunjungannya ke negara Eropa, Mendagri menemukan ada negara yang mengalami kenaikan harga hingga tiga kali. Apalagi, perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan ikut memberi andil terhadap terjadinya inflasi. Sebab, hal itu mengganggu ketersediaan suplai energi, sehingga berdampak ke seluruh negara di dunia.

“Beberapa menteri yang menyampaikan kepada saya, (saat mereka) kunjungan ke Brussel, Amsterdam, dan lain-lain, di jalan-jalan lampunya banyak mati, lampu jalan. Karena memang untuk menghemat energi, sekarang ini masa winter musim dingin, perlu pemanas, air panas, dan lain-lain, heater, sehingga kebutuhan energi sangat tinggi,” terangnya.

Mendagri menyampaikan, angka inflasi nasional sangat ditentukan oleh kerja pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah. Mendagri merangkum nilai inflasi tahun lalu bulan September mencapai 5,9 persen, bulan Oktober turun menjadi 5,78 persen, bulan November turun sampai ke angka 5,42 persen, dan pada akhir tahun bulan Desember mengalami sedikit kenaikan menjadi 5,51 persen.

Mendagri menyebut dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke daerah, Presiden memberikan apresiasi kepada kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atas pemahaman yang baik tentang pentingnya pengendalian inflasi. Presiden berencana akan mengumpulkan kepala daerah untuk membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

“Minggu depan kalau tidak ada halangan seluruh kepala daerah dan seluruh Forkopimda akan dikumpulkan oleh beliau. Kita sedang mencarikan tempatnya, tanggalnya sedang dikoordinasikan dengan staf Bapak Presiden, dan sejumlah menteri dan empat Menko akan hadir termasuk Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung yang akan berbicara,” ungkapnya.***/ebn

Jalan Merak-Baluran Dibangun dengan Konstruksi Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Batu Belah

SITUBONDO, JAYAKARTA NEWS – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meresmikan Jalan Dusun Sidomulyo-Dusun Merak, Desa Sidomulyo-Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo (Kawasan Taman Nasional Baluran), Senin (9/1).

Peresmian jalan ini merupakan tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama antara Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Bupati Situbondo tentang Pelestarian Fungsi Kawasan Taman Nasional Baluran. Yakni melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Konservasi di Zona Khusus Labuhan Merak (Eks HGU PT Gunung Gumitir) pada tanggal 3 September 2020.

Gubernur Khofifah berharap, ke depan peresmian jalan ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan koneksitas antar wilayah. Apalagi daerah tersebut merupakan akses menuju Kawasan Taman Nasional Baluran dan beberapa pantai di sekitarnya, seperti Pantai Sijile, Pantai Bilik dan Pantai Merak (Labuhan Merak) Ujung.

“Kami terus berikhtiar koneksitas masyarakat bisa terus dimaksimalkan layanannya. Dengan begitu maka kami optimis hal tersebut akan menjadi pengungkit sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga meningkat,” katanya.

Sebagai informasi jalan yang diresmikan Gubernur Khofifah ini merupakan jalan yang berada di area Taman Nasional Baluran. Jalan ini memiliki panjang 10 kilometer dan lebar 3 meter serta bahu jalan satu meter.

Pembangunan jalan ini menambah lebar jalan cukup signifikan. Dimana sebelumnya jalan ini memiliki lebar 0,5 – 2 meter. Sedangkan untuk kapasitas penahan beban, jalan ini mampu menahan beban hingga 5 ton.

Dan di sepanjang 10 kilometer jalan ini, total terdapat 11 titik jembatan yang dibangun sebagai penguat aksesibilitas masyarakat antar wilayah.

Lebih lanjut Gubernur Khofifah mengatakan, keberadaan jalan ini telah membuka akses bagi warga Desa Merak yang semula mengalami kendala terlebih di musim penghujan. Sebab sebelumnya ketika musim penghujan akses masyarakat terganggu sehingga seringkali masyakarat mengakses melalui jalur laut atau menggunakan perahu.

“Hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan terutama akses untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam menjangkau layanan kesehatan, ekonomi maupun pendidikan. Misal masyarakat yang ingin berobat ke puskesmas tidak lagi terkendala akses jalan yang rusak atau tidak bisa dilewati ketika hujan,” katanya.

Untuk itu ia optimis keberadaan jalan yang dibangun dengan konstruksi perkerasan berbutir lapis pondasi batu belah (Telford) ini akan dapat meningkatkan Indeks Pembangungan Manusia (IPM) Kab. Situbondo.

“Semoga jalan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Bila koneksitas jalannya baik maka masyarakat tentu akan bisa mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dengan lebih mudah,” katanya.

Menurutnya, adanya akses jalan yang dibangun dari sumber dana DAU Kabupaten Situbondo senilai Rp 20 miliar ini harus diiringi dengan pembangunan di sektor elektrifikasi dan telekomunikasi.

Khusus terkait elektrifikasi, orang nomor satu di Jatim ini akan berkoordinasi dengan GM PT. PLN IUD Jatim, Lasiran untuk membantu proses elektrifikasi di wilayah tersebut terutama untuk rumah tangga.

“Ini bagian dari Jatim Light for All 2024. Rasio elektrifikasi Jatim sudah mencapi 99,36 persen. Namun secara agregat sebenarnya sudah mencapai 100 persen. Karena banyak rumah berkembang yang dan kemudian yang dihitung per KK,” katanya.

Proses elektrifikasi melalui kerjasama dengan PLN IUD Jatim ini sendiri telah dilakukan sejak lama. Seperti yang sudah dilakukan di berbagai kepulauan di Sumenep tahun ini. Dari 22 pulau sudah terkoneksi 15 pulau. Jadi ia berharap ini akan menjadi prioritas.

“Untuk bantuan sambungan listriknya sendiri kami dari Pemprov Jatim akan memberikan bantuan sambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah. Ini juga menjadi bagian dari program perlindungan sosial untuk mengurangi dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM,” katanya.

Sedangkan untuk sektor telekomunikasi, pihaknya menyebut akan berkoordinasi dengan beberapa penyedia jasa layanan telekomunikasi atau provider.

Lebih lanjut menurutnya, adanya akses jalan ini akan menjadi bagian dari upaya menjaga ekosistem serta daya dukung alam dan lingkungan. Apalagi jalan ini melintasi Taman Nasional Baluran.

“Bagaimanapun ini menjadi bagian dari proses menjaga Taman Nasional Baluran, yang harus tetap kita jaga daya dukung alam dan daya dukung lingkungan sekitarnya. Jalannya ada, aksesnya makin terbuka, tapi Baluran ini tetap harus kita jaga ekosistemnya,” katanya.

Sedangkan terkait dengan pengaspalan jalan tersebut, Khofifah mengatakan bahwa izin pengaspalan sudah turun. Namun ini jalan ini memiliki lebar 3 meter sehingga ini merupakan jalan kabupaten.

Sementara itu, Bupati Situbondo Drs. H. Karna Suswandi, M.M mengatakan akses jalan ini sangat penting bagi Pemkab Situbondo karena ada 8 destinasi wisata di yang ada di luar Taman Nasional Baluran. Seperti Pantai Lempuyang, Pantai Sirondo, Pantai Kakapa, Pantai Balanan, Pantai Batu Hitam dan Pantai Kajang, Tebing Batu Hitam dan Rumput Emas.

“Akaes jalan ini izinnya baru 10 km karena izinnya dari KLHK baru 10 km dulu. Namun rencananya kami ingin melanjutkan pembangunan jalan lanjutan yang menghubungkan antar pantai-pantai ini. Dan tentunya kami harap ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya.

“Sekali lagi tujuan kami membangun jalan ini bukan semata-mata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi adalah untuk kemakmuran rakyat di Merak pada khususnya. Kalau masyarakat makmur dan sejahtera insyaAllah nanti iuga akan diikuti oleh meningkatnya PAD,” pungkasnya. (poedji)

Gubernur Khofifah Pastikan Distribusi Pupuk Urea Bersubsidi 14 Wilayah Lancar

PALEMBANG, JAYAKARTA NEWS– Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan ke Pabrik Pupuk PUSRI Palembang berkaitan dengan awal musim tanam 2023.

Sesuai release yang diterima Jayakartanews.com dari Biro Adpim Prov Jatim, penyaluran pupuk urea bersubsidi yang dilakukan PT Pupuk Sriwidjaja (PT. Pusri) ke 14 wilayah Jatim saat ini lancar dan stoknya sangat mencukupi dan sudah berada di gudang PUSRI Jatim.

Disampaikan Gubernur Khofifah, sejak tahun 2021 ada 14 kabupaten kota di Jatim yang menerima pupuk urea subsidi dari PT PUSRI Palembang.

Yakni Kabupaten Malang, Jember, Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kota Batu.

Realisasi penyaluran pupuk urea bersubsidi untuk wilayah Jatim tahun 2021 ke 9 kabupaten dan 5 kota tersebut sebesar 170.000 dari alokasi 176.000 ton atau sekitar 96 persen.

Berlanjut di tahun 2022 penyaluran pupuk urea bersubsidi di 14 daerah tersebut meningkat pesat hingga 315.000 ton dari alokasi penyaluran 331.000 ton atau 95%. Penyaluran pupuk bersubsidi yang sangat dibutuhkan petani itu dibantu 62 distributor dan pengecer di 2.657 kios di Jatim.

“Memasuki tahun 2023, per tanggal 5 Januari 2023, penyaluran pupuk urea bersubsidi di Jatim sudah sebesar 116.000 ton. Kami tentu sangat berterima kasih kepada PT. PUSRI atas upaya pendistribusian pupuk bersubsidi yang sangat dibutuhkan petani ini,” kata Gubernur Khofifah saat melakukan kunjungan kerja visitasi di PT. Pusri Gedung Wisma Melati Palembang, Sabtu (7/1).

Dalam kunjungan tersebut Gubernur Khofifah tampak didampingi Komisaris Independen PT. Pupuk Sriwidjaja KH Amiruddin Nahrawi dan Direktur Utama PT Pusri Palembang Tri Wahyudi Saleh.

Lebih lanjut Khofifah menegaskan, terkait urusan pupuk bagi 14 daerah di Jatim tersebut, realisasi dan plot pupuk sendiri merupakan kewenangan Kementerian Pertanian (Kementan RI). Lebih lanjut, Dinas Pertanian Jatim akan merealokasi jika ada kabupaten yang penyerapan pupuknya dinilai kurang.

“Berdasarkan Permentan 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 Provinsi Jawa Timur telah mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023 untuk urea sebesar 1.002.944 Ton, NPK 621.355 Ton, dan NPK Formula Khusus untuk Kakao sebesar 5.467 Ton,” tuturnya.

“Selain itu, dari data rencana kebutuhan 2023 yang sudah terkumpul, usulan untuk urea sebesar 1.150.806 Ton, NPK 1.464.014 ton dan usulan NPK Formula Khusus 1.756 ton. Dari Rencana Kebutuhan tersebut untuk NPK Formula Khusus masih tersisa 3.711 Ton yang rencananya tidak diserap,” jelasnya.

Lebih lanjut, stok pupuk untuk wilayah Jawa Timur per 5 Januari 2023 tergolong aman dengan jumlah sebesar 35.303.000 ton atau 133 persen dari ketentuan Permentan sebesar 26.568.000 ton.

“Beberapa hari lalu sudah dipastikan langsung oleh komisaris Pusri serta direktur keuangan dan umum bahwa di tempat pengepakan Pupuk Urea PUSRI Palembang di Kab Banyuwangi posisi stoknya mencukupi untuk persiapan penyaluran di awal tahun 2023,” ungkapnya. (poedji)

Pastikan Peserta Kartu Prakerja Terserap Industri

JAYAKARTA NEWS— Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada 2023 dengan skema normal dan target capaian hingga 1 juta penerima.

“Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun 2023 dengan pelaksanaan skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 yang aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Implementasi itu akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang, yakni dengan merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Muhammad Hanri menilai kemampuan terkait literasi digital sangat perlu dikembangkan dalam Program Kartu Prakerja.

“Dari beberapa kajian LPEM bisa disimpulkan kalau literasi digital sangat perlu untuk dikembangkan. Terlebih, misalnya untuk UMKM-UMKM ya pemasaran, penjualan, sampai tata usaha digital. Itu akan punya efek positif untuk scaling up usaha mereka,” ujarnya menanggapi peluncuran kartu prakerja itu, Jumat (6/1/2023).

Menurutnya, hal itu juga terkait dengan pekerja bidang industri kreatif dan generasi pekerja sekarang yang cenderung lebih dinamis. “Begitu pula untuk temen-teman yang bekerja di industri kreatif. Apalagi dengan preferensi pekerjaan generasi Z saat ini yang cenderung lebih dinamis dibanding generasi-generasi pendahulunya,” ungkapnya.

Kartu Prakerja juga perlu berpegang pada sistem pemantauan keterampilan yang menyelaraskan program pendidikan dan keterampilan terhadap tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Hal itu bisa memanfaatkan Critical Occupation List (COL) atau Daftar Pekerjaan Kritis di Indonesia.

“Jenis pelatihan juga dipastikan disesuaikan dengan critical occupation list, dan sistem kemitraan dengan swasta juga diperluas. Untuk memastikan peserta-peserta tersebut terserap dengan baik setelah mengambil pelatihan,” tandasnya.

Hanri menyampaikan catatan terkait pelaksanaan Kartu Parakera 2022. Menurutnya, tantangan ke depan adalah mengubah cara pandang peserta bahwa Kartu Prakerja bukanlah program bantuan sosial (bansos).

“Pelaksanaan 2022 sudah bagus, namun tantangan untuk 2023 adalah bagaimana mengubah paradigma prakerja yang dulunya seperti bansos, menjadi bukan lagi bansos, meskipun tetap ada bantuan yang akan diterima peserta,” tambahnya.

Selain itu, cakupan Kartu Prakerja juga patut diperluas mengingat pelaksanaan dengan skema normal. “Melihat antusiasme tahun 2022 pun, cakupan juga bisa diperluas lagi. Meskipun mungkin akan ada tantangan geografis, karena tahun ini mulai diberlakukan pelatihan offline,” pungkasnya.

Indentifikasi Kebutuhan

Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, sudah semestinya pemerintah mencari tahu kebutuhan akan tenaga kerja untuk kemudian menyediakan pelatihannya.

“Harusnya ada mapping demands dulu. Karena vokasi, ini kan masuknya pendidikan vokasi ya, vokasi tidak bisa hanya menyediakan supply, tetapi harus ada demand dan supply,“ kata Indra, Jumat (6/1).

Indra menjelaskan, setiap tahun ada sekitar 2,6 juta pencari kerja baru, namun hanya 1,8 juta lowongan pekerjaan yang tersedia. Sisanya berkompetisi dengan apa yang tersisa dan menambah kemampuan mereka melalui pelatihan-pelatihan.

“Pemerintah harus fokus ke pembukaan lapangan kerja baru atau modal usaha yang mudah dan murah baru itu kelihatan manfaatnya,” sebut Indra.

Pelatihan kartu prakerja, sebelumnya dilakukan secara daring, diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia. Karenanya, tenaga kerja yang kompetitif dan memiliki kemampuan juga ada di daerah-daerah. “Ini juga akan mendorong industri di daerah-daerah,” jelas Indra.

Kemudian tugas pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengembangkan industri di daerah. Baik itu dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus atau pengembangan industri lain, untuk membuka lebih banyak lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia. ***din