Tag: jayakartanewss

Kepala BNPB Tinjau Pembangunan Rumah Insitu Pascagempa Cianjur

JAYAKARTA NEWS— Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau proses rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya pembangunan rumah insitu bagi warga terdampak gempa di Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Jumat (17/2).

Saat meninjau, Suharyanto berdiskusi dengan masyarakat dan menyampaikan bahwa pembangunan rumah insitu diupayakan selesai sebelum datangnya Ramadan agar masyarakat dapat fokus beribadah.

“Sebentar lagi bulan puasa, kita harap pembangunan dan perbaikan rumah selesai,” ujar Suharyanto.

Dirinya menambahkan, rumah yang dibangun telah memiliki standar khusus rumah tahan gempa.

“Insya Allah rumah yang sudah hampir selesai ini akan tahan gempa,” lanjutnya.

Sementara itu Suharyanto mengimbau kepada seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam penanganan gempa Cianjur, untuk mengamati seluruh pembangunan rumah warga terdampak.

“Agar memperhatikan setiap bangunan apakah memenuhi standard atau tidak,” tutur Suharyanto.

“Jika ditemukan ada ketidaksesuaian agar diperingatkan,” pungkasnya.

Dalam tinjauan kali ini Suharyanto didampingi oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cianjur, Danrem 061/Surya Kencana dan Dansatgas Penanganan Gempa Cianjur.***/ebn

Pukat UGM Sesalkan Kemunduran Pemberantasan Korupsi di Indonesia

JAYAKARTA NEWS— Peneliti Pusat Kajian AntiKorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yuris Rezha Kurniawan, mengatakan saat ini terjadi kemunduran pemberantasan korupsi akibat lemahnya pengawasan dan  penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi dengan ditandai anjloknya peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang saat ini berada di posisi 110 dari 180 negara. Padahal, di tahun sebelumnya dari laporan Transparency International, Indonesia berada di peringkat 96.  

Menurutnya, anjloknya IPK Indonesia merupakan kemunduran dalam sejarah pemberantasan korupsi pasca reformasi. Kemunduran pemberantasan korupsi ini juga disebabkan kekeliruan pemerintah dan DPR dalam merancang strategi pemberantasan korupsi. “Terlihat dari pelemahan KPK lewat revisi UU KPK dan pengisian pimpinan yang bermasalah memiliki andil yang cukup besar terhadap penurunan IPK,” kata Yuris, Rabu (8/2). Demikian dikutip dari ugm.ac.id

Jika melihat ke belakang, kata Yuris, berdirinya KPK di awal tahun 2000-an memiliki dampak yang cukup positif dengan mengatrol IPK dari tahun ke tahun. “Sebaliknya, pasca KPK dibredel, mulai ada penurunan IPK. Karena tidak ada lagi lembaga pengawas yang ditakuti oleh pejabat di level elite,” tegasnya.

Selain itu yang perlu dicermati, tren penurunan IPK Indonesia itu berasal dari masifnya korupsi politik dan dunia bisnis. Korupsi yang melibatkan pejabat di level elite dalam penyusunan kebijakan. Sungguh sangat disayangkan, pengawasan di sisi ini tidak disentuh sama sekali. “Memang, pemerintah sudah mengupayakan pencegahan korupsi melalui digitalisasi atau kemudahan perizinan. Namun, saya merasa itu formulasi yang keliru karena hanya dapat menyasar pada level korupsi kecil-kecilan,” imbuhnya.

Ia berpandangan, korupsi politik dan korupsi kebijakan di level pejabat tinggi selama ini tidak tersentuh. Oleh karena itu, beberapa kasus korupsi akhir-akhir ini menunjukan bagaimana pembuatan kebijakan di level nasional dengan sangat mudah diatur berdasarkan relasi bisnis para pejabatnya. “Anehnya, fenomena ini justru terjadi saat pemerintah sedang menggenjot investasi besar-besaran. Tentu ini juga patut dipertanyakan, apakah mungkin ada investor melakukan investasi di negara dengan tingkat korupsi politik yang semakin memburuk,” ungkapnya.

Terkait soal penegak hukum, menurutnya bangsa Indonesia masih memiliki problem serius. Dibuktikan dengan indikator world justice project masih jauh di bawah rata-rata. Namun, beberapa penanganan kasus korupsi besar oleh kejaksaan perlu diapresiasi, tetapi ternyata juga belum optimal untuk mengembalikan aset besar dari hasil korupsi. Ditambah lembaga Kepolisian dan MA juga sedang digoyang oleh kasus di internal masing-masing. “Sementara kerja-kerja KPK hari ini juga tidak begitu banyak bisa diharapkan. Artinya, perlu ada perbaikan yang fundamental di sisi penegak hukum,” jelasnya.

Lembaga Kepolisian dan Mahkamah Agung menurutnya perlu diperkuat lagi pengawasannya sehingga tidak terjadi lagi berbagai penyalahgunaan kewenangan. Adapun posisi KPK semestinya harus dikembalikan seperti dulu lagi. Sebab, dengan adanya KPK yang kuat, mekanisme pengawasan di level jabatan tinggi termasuk pengawasan praktik koruptif pada institusi penegak hukum lainnya akan berjalan lebih efektif.***

Semua Pihak harus Dukung Hilirisasi Sumber Daya Alam Indonesia

JAYAKARTA NEWS— Pentingnya hilirisasi sumber daya alam Indonesia, khususnya dari sektor minyak, gas, mineral serta batu bara. Dari hilirisasi tersebut setidaknya dapat menciptakan sekitar 9,6 juta lapangan kerja serta menghasilkan pemasukan negara hingga US$ 715 miliar.

“Seperti disampaikan Presiden Jokowi dalam Pertemuan Industri Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mendukung hilirisasi sumber daya alam ini melalui kebijakan yang dibuat. Tidak hanya OJK, semua pihak pun harus bahu membahu bersama pemerintah untuk terus mewujudkan hilirisasi sumber daya alam yang dimiliki agar dapat terwujud dengan baik, sehingga bangsa Indonesia dapat bergerak menjadi negara maju,” papar Ketua MPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (6/2/23).

Bamsoet menjelaskan, memaksimalkan nilai tambah sumber daya alam yang terkandung di perut bumi Nusantara menuntut kerja keras berkelanjutan. Dengan sumber daya alam berlimpah, komunitas global mengandalkan Indonesia sebagai salah satu kontributor utama energi terbarukan.

“Saat ini pemerintah telah berupaya memaksimalkan nilai tambah sumber daya alam seperti nikel dan bauksit yang banyak diincar para pemodal asing. Cadangan nikel di perut bumi Indonesia mencapai 72 juta ton Ni (nikel). Jumlah ini mencakup 52 persen dari total cadangan nikel dunia yang volumenya mencapai 139,42 juta ton Ni. Sementara, jumlah sumber daya bijih terukur bauksit di Indonesia mencapai 1,7 miliar ton, dan logam bauksit 640 juta ton. Cadangan terbukti untuk bijih bauksit 821 juta ton, dan logam bauksit 299 juta ton,” kata Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, potensi energi hijau di Indonesia pun sangat menjajinkan. Indonesia memiliki potensi pembangkit listrik tenaga hidro sangat besar, karena Indonesia memiliki 4.400 sungai.

Begitu pula dengan potensi pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal). Pembangkit geothermal sangat melimpah dengan potensi mencapai 29 ribu megawatt, namun baru bisa direalisasikan sekitar 2.000 Megawatt. “Karenanya, hilirisasi sumber daya alam ini mutlak harus dilakukan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. OJK harus mampu memberikan dukungan konkret terhadap hilirisasi sumber daya alam, melalui kebijakan yang dibuat dengan kalkulasi dan tingkat kehati-hatian yang tinggi,” pungkas Bamsoet.***/din

Jalan Merak-Baluran Dibangun dengan Konstruksi Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Batu Belah

SITUBONDO, JAYAKARTA NEWS – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meresmikan Jalan Dusun Sidomulyo-Dusun Merak, Desa Sidomulyo-Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo (Kawasan Taman Nasional Baluran), Senin (9/1).

Peresmian jalan ini merupakan tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama antara Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Bupati Situbondo tentang Pelestarian Fungsi Kawasan Taman Nasional Baluran. Yakni melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Konservasi di Zona Khusus Labuhan Merak (Eks HGU PT Gunung Gumitir) pada tanggal 3 September 2020.

Gubernur Khofifah berharap, ke depan peresmian jalan ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan koneksitas antar wilayah. Apalagi daerah tersebut merupakan akses menuju Kawasan Taman Nasional Baluran dan beberapa pantai di sekitarnya, seperti Pantai Sijile, Pantai Bilik dan Pantai Merak (Labuhan Merak) Ujung.

“Kami terus berikhtiar koneksitas masyarakat bisa terus dimaksimalkan layanannya. Dengan begitu maka kami optimis hal tersebut akan menjadi pengungkit sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga meningkat,” katanya.

Sebagai informasi jalan yang diresmikan Gubernur Khofifah ini merupakan jalan yang berada di area Taman Nasional Baluran. Jalan ini memiliki panjang 10 kilometer dan lebar 3 meter serta bahu jalan satu meter.

Pembangunan jalan ini menambah lebar jalan cukup signifikan. Dimana sebelumnya jalan ini memiliki lebar 0,5 – 2 meter. Sedangkan untuk kapasitas penahan beban, jalan ini mampu menahan beban hingga 5 ton.

Dan di sepanjang 10 kilometer jalan ini, total terdapat 11 titik jembatan yang dibangun sebagai penguat aksesibilitas masyarakat antar wilayah.

Lebih lanjut Gubernur Khofifah mengatakan, keberadaan jalan ini telah membuka akses bagi warga Desa Merak yang semula mengalami kendala terlebih di musim penghujan. Sebab sebelumnya ketika musim penghujan akses masyarakat terganggu sehingga seringkali masyakarat mengakses melalui jalur laut atau menggunakan perahu.

“Hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan terutama akses untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam menjangkau layanan kesehatan, ekonomi maupun pendidikan. Misal masyarakat yang ingin berobat ke puskesmas tidak lagi terkendala akses jalan yang rusak atau tidak bisa dilewati ketika hujan,” katanya.

Untuk itu ia optimis keberadaan jalan yang dibangun dengan konstruksi perkerasan berbutir lapis pondasi batu belah (Telford) ini akan dapat meningkatkan Indeks Pembangungan Manusia (IPM) Kab. Situbondo.

“Semoga jalan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Bila koneksitas jalannya baik maka masyarakat tentu akan bisa mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dengan lebih mudah,” katanya.

Menurutnya, adanya akses jalan yang dibangun dari sumber dana DAU Kabupaten Situbondo senilai Rp 20 miliar ini harus diiringi dengan pembangunan di sektor elektrifikasi dan telekomunikasi.

Khusus terkait elektrifikasi, orang nomor satu di Jatim ini akan berkoordinasi dengan GM PT. PLN IUD Jatim, Lasiran untuk membantu proses elektrifikasi di wilayah tersebut terutama untuk rumah tangga.

“Ini bagian dari Jatim Light for All 2024. Rasio elektrifikasi Jatim sudah mencapi 99,36 persen. Namun secara agregat sebenarnya sudah mencapai 100 persen. Karena banyak rumah berkembang yang dan kemudian yang dihitung per KK,” katanya.

Proses elektrifikasi melalui kerjasama dengan PLN IUD Jatim ini sendiri telah dilakukan sejak lama. Seperti yang sudah dilakukan di berbagai kepulauan di Sumenep tahun ini. Dari 22 pulau sudah terkoneksi 15 pulau. Jadi ia berharap ini akan menjadi prioritas.

“Untuk bantuan sambungan listriknya sendiri kami dari Pemprov Jatim akan memberikan bantuan sambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah. Ini juga menjadi bagian dari program perlindungan sosial untuk mengurangi dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM,” katanya.

Sedangkan untuk sektor telekomunikasi, pihaknya menyebut akan berkoordinasi dengan beberapa penyedia jasa layanan telekomunikasi atau provider.

Lebih lanjut menurutnya, adanya akses jalan ini akan menjadi bagian dari upaya menjaga ekosistem serta daya dukung alam dan lingkungan. Apalagi jalan ini melintasi Taman Nasional Baluran.

“Bagaimanapun ini menjadi bagian dari proses menjaga Taman Nasional Baluran, yang harus tetap kita jaga daya dukung alam dan daya dukung lingkungan sekitarnya. Jalannya ada, aksesnya makin terbuka, tapi Baluran ini tetap harus kita jaga ekosistemnya,” katanya.

Sedangkan terkait dengan pengaspalan jalan tersebut, Khofifah mengatakan bahwa izin pengaspalan sudah turun. Namun ini jalan ini memiliki lebar 3 meter sehingga ini merupakan jalan kabupaten.

Sementara itu, Bupati Situbondo Drs. H. Karna Suswandi, M.M mengatakan akses jalan ini sangat penting bagi Pemkab Situbondo karena ada 8 destinasi wisata di yang ada di luar Taman Nasional Baluran. Seperti Pantai Lempuyang, Pantai Sirondo, Pantai Kakapa, Pantai Balanan, Pantai Batu Hitam dan Pantai Kajang, Tebing Batu Hitam dan Rumput Emas.

“Akaes jalan ini izinnya baru 10 km karena izinnya dari KLHK baru 10 km dulu. Namun rencananya kami ingin melanjutkan pembangunan jalan lanjutan yang menghubungkan antar pantai-pantai ini. Dan tentunya kami harap ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya.

“Sekali lagi tujuan kami membangun jalan ini bukan semata-mata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi adalah untuk kemakmuran rakyat di Merak pada khususnya. Kalau masyarakat makmur dan sejahtera insyaAllah nanti iuga akan diikuti oleh meningkatnya PAD,” pungkasnya. (poedji)

Ketua MPR RI Bamsoet dan Gubernur Lemhannas Bahas Antisipasi Ancaman Krisis Global

JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menerima Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, di Kediaman Dinas Ketua MPR RI. Membahas berbagai antisipasi menghadapi perekonomian global pada tahun 2023 diprediksi akan suram yang berimbas kepada krisis pangan, energi, hingga finansial. Selain disebabkan karena imbas pandemi Covid-19, juga ditambah masih adanya konflik militer yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina serta potensi ketegangan China dengan Taiwan.

Agar Indonesia tidak terdampak, diperlukan terobosan kebijakan yang ‘out of the box’, dengan menitikberatkan pada kesiap-siagaan desa sebagai benteng penjaga pertahanan kedaulatan pangan, energi, hingga finansial. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memperbesar alokasi dana desa yang saat ini dalam APBN 2023 dialokasikan mencapai Rp 70 triliun untuk 74.954 Desa di 434 Kab/Kota. Dengan menambah besar alokasi dana desa, setiap desa jadi bisa mendapatkan dana desa lebih dari Rp 1 miliar.

“Pemanfaatan dana desa juga harus diatur agar lebih fleksibel. Sehingga selain bisa digunakan untuk bantuan permodalan kepada BUMDes dan dana operasional pemerintahan desa, dana desa juga bisa digunakan untuk mendukung berbagai program pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Seperti menggerakan sektor ekonomi kreatif masyarakat desa, menggerakan sektor pertanian yang menjadi keunggulan desa, hingga memaksimalkan potensi sektor energi baru terbarukan desa,” ujar Bamsoet usai menerima Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, di Jakarta, Kamis (13/10/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, desa memiliki peran strategis dalam menangkal krisis pangan. Mengingat produsen pangan, yaitu petani yang tinggal di desa mencapai 35,94 juta jiwa. Proporsi penduduk desa juga mencapai 71 persen dari populasi penduduk Indonesia. Artinya, produsen dan konsumen pangan sebagian besar tinggal di pedesaan.

“Pengembangan energi terbarukan di pedesaan sangat relevan dikaitkan dengan ancaman krisis energi global. Mengingat desa memiliki pasokan potensi sumber energi terbarukan yang sangat berlimpah, seperti biomassa, biogas, air, matahari (surya), dan angin. Saat ini diperkirakan dari potensi energi surya 207 gigawatt (GW) baru terpasang sekitar 0,15 GW (0,07 persen). Potensi energi angin 60,6 GW, baru terpasang sekitar 0,15 GW (0,25 persen). Sedangkan potensi energi air sebesar 75 GW, baru terpasang sekitar 6,08 GW (8,1 persen),” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, potensi suramnya perekonomian global terlihat dalam laporan terbaru World Economic Outlook edisi Oktober 2022. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2023 sebesar 2,7 persen, lebih rendah 0,2 persen poin dibandingkan proyeksi yang dikeluarkan IMF pada Juli 2022 yang sebesar 2,9 persen. Proyeksi pada Juli 2022 itu pun sudah turun sebesar 0,7 persen poin dibandingkan proyeksi yang dirilis April 2022 yang sebesar 3,6 persen.

“Terbukti sejak menghadapi krisis 1998, krisis 2008, dan krisis 2020, desa dan UMKM senantiasa menjadi tulang punggung penjaga perekonomian nasional. Karena itu, tidak salah jika dalam menghadapi potensi krisis 2023, pemerintah sejak saat ini sudah memberikan perhatian lebih terhadap desa dan UMKM melalui penambahan alokasi dana desa. Saat ini saja, dengan jumlah UMKM mencapai 64 juta unit yang tersebar di berbagai pedesaan, mampu berkontribusi terhadap produk domestik bruto Indonesia mencapai lebih dari 61 persen atau setara dengan Rp 574 triliun,” pungkas Bamsoet.***/ebn