Category: Ekonomi & Bisnis

Kinerja Apik Airlangga harus Dibarengi Penetrasi Masif di Medsos

JAYAKARTA NEWS— Pakar Komunikasi Politik Universitas Multimedia Nusantara, Silvanus Alvin mengatakan, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sosok Airlangga Hartarto berperan penting menjaga kestabilan perekonomian Indonesia.

Namun masih ada pekerjaan rumah, untuk membuat sosok Airlangga, Ketua Umum Partai Golkar untuk semakin dikenal publik dan siap berkompetisi di laga Pilpres 2024.

“Dalam konteks ekonomi nasional, tentu ada peran Pak Airlangga di dalamnya, terutama mencegah resesi global dan berbagai tantangan lainnya terjadi di Indonesia,” kata Alvin, Jumat (6/1/2022).

Peran Menko Airlangga dalam mengorkestrasi perekonomian Indonesia bersama dengan menteri-menteri terkait, membuat Indonesia tangguh dari badai pandemi maupun perlambatan ekonomi dunia.

“Bila terkait dengan dampak elektoral, maka di awal perlu sekali publik kenal. Jadi publik kenal dulu, baru publik tahu apa yang dilakukan. Dengan kata lain, popularitas harus jadi pintu masuk.” ujar Alvin.

Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini, perlu lebih dikenal, dan tentunya mendapatkan dukungan penuh dari mesin partai.

Kemudian, Ketum Airlangga juga perlu lebih aktif di media masa maupun media sosial. “Salah satu saran yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Airlangga adalah bergerak di ranah media sosial. Media sosial di sini lebih tepatnya masuk ke kanal-kanal video podcast para influencer yang masuk dalam kategori makro. Dalam konteks YouTube, minimal jumlah subscriber mencapai 1 juta,“ jelas Alvin.

Setelah popularitas didapat, maka kinerja selama ini bisa publik akses di kanal-kanal berita. Alvin menambahkan, di era digital sekarang, publik terutama generasi milenial dan generasi Z itu hyper kognitif atau seakan mau terus menerus menelan informasi.

“Tapi hyper kognitif itu diiringi dengan budaya logika atensi pendek atau hanya bisa fokus dalam durasi singkat,” ujarnya.

Dimana konten atau berita singkat, padat dan jelas, menjadi kesukaan generasi muda saat ini.

Berdampak ke Golkar

Sementara itu, Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa mengatakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kurang mendapat dampak positif dari kinerjanya yang dinilai apik dalam bidang ekonomi. Hal itu disebabkan faktor elektabilitas Airlangga tidak berdiri sendiri.

“Jadi di konteks survei CISA terutama perekonomian, itu kan tidak hanya berdiri sendiri. Ada beberapa faktor yang menentukan elektabilitas orang yang mempengaruhi popularitasnya,” katanya di Jakarta, Jumat (6/1).

Menurut Herry, optimisme publik pada kondisi perekonomian nasional justru berdampak pada partai politik (parpol) dibanding sosok yang bersangkutan. Artinya, Golkar yang mendapat dampak positif dari kinerja Airlangga.

“Jadi dampak elektoralnya itu kepada parpol yang lebih banyak berkecimpung dalam sektor kesejahteraan, meskipun dalam catatan khusus Golkar justru mendapat limpahan dukungan publik terhadap kinerja Airlangga,” tandasnya.

Herry menilai hal itu patut dijadikan catatan oleh partai ketika kinerja Airlangga tidak berdampak positif pada sosoknya sebagai capres Golkar.

“Itu lebih pada kerja-kerja parpol, kerja-kerja tim sukses untuk menaikkan elektabilitas Airlangga. Artinya harus di-pressure terus. Airlangga harus ke grassroot memberi tahu dan mensosialisasikan kinerja terbaiknya secara individu. Itu yang kurang dari Airlangga,” tambahnya.

Herry melanjutkan Airlangga patut memoles dirinya dengan berbagai capaian dan kinerja. “Artinya semua ini kembali pada branding Airlangga, marketing politik Airlangga pada publik untuk menunjukkan kualitas kinerjanya. Tapi terlepas dari itu, kinerja Airlangga memberikan dampak positif ke parpol,” terusnya.

Menurut Herry, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan nama Airlangga sebagai capres dari Koalisi Indonesia Bersatu yang beranggotakan Golkar, PAN, dan PPP.

“Mungkin yang perlu diperbaiki, Airlangga ini belum pasti menjadi seorang capres, meskipun dia adalah salah satu kandidat kuat capres dalam KIB. Kecuali dideklarasikan, mungkin akan mempengaruhi,” pungkasnya.***din

Pemerintah harus Jaga Pertumbuhan Ekonomi dan Fokus Genjot Investasi

JAYAKARTA NEWS— Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai pemerintah harus berupaya untuk menaikkan angka realisasi investasi. Pemerintah juga harus mampu membuat investor asing masuk dan membuka usaha di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menerjemahkan optimisme pada kondisi perekonomian Indonesia di tengah gejolak global.

“Saya kira untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi, maka mau tidak mau investasi dari luar harus masuk ke Indonesia. Jadi saya kira fokusnya bagaimana meningkatkan investasi itu,” tegas Fahmy, Selasa (3/1/2023).

Menurut Fahmy, struktur ekonomi Indonesia masih cukup kuat dalam menjalani tahun 2023 meski diprediksi punya banyak tantangan. Ekonomi Indonesia akan dihadapkan pada ekonomi dunia yang masih berkutat dengan proyeksi pelambatan ekonomi, ancaman krisis pangan dan energi, hingga bayang-bayang resesi global.

“Saya melihat pondasi struktur ekonomi Indonesia ini relatif kuat. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, tahun depan diperkirakan 5,2 persen, inflasi di bawah dobel digit. Artinya dengan modal seperti sekarang ini, ke depan itu saya masih yakin dan optimistis bahwa prospek ekonomi Indonesia akan sangat bagus,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan optimismenya pada kondisi perekonomian Indonesia, begitu juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Mari kita sambut tahun 2023 dengan penuh rasa syukur, semangat dan optimisme untuk menjadi individu warga dan komunitas bangsa yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih bersatu dan harmoni, serta lebih maju dan berkah,” kata Airlangga.

Tapi, lanjut Fahmy pemerintah juga perlu memberikan insentif fiskal agar menarik investor. Investasi yang bisa dijadikan pilihan adalah hilirisasi tambang.

“Saya kira yang diawali Jokowi dengan melarang ekspor nikel, bauksit, ini kan butuh hilirisasi. Saya kira itu yang harus menjadi fokus, agar kebijakan Jokowi melarang ekspor bisa ditindaklanjuti untuk menambah nilai tambah,” ungkapnya.

Selain itu, investasi juga mampu membuka banyak lapangan kerja. Hal itu akan sangat membantu ekonomi masyarakat. Menurut Fahmi, lapangan pekerjaan bisa dibuka dalam jumlah yang besar kalau ada pabrik-pabrik yang beroperasi di Indonesia. Maka perlu ada fiskal insentif agar mereka tertarik investasi di Indonesia.

“Jadi investasi tadi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, ini hal kritis yang penerintah harus memprioritaskan,” tambahnya.

Jaga Daya Beli

Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di angka 4,5%. Ketangguhan ekonomi dalam negeri diuji, khususnya konsumsi masyarakat, inflasi dan iklim investasi di tahun politik 2023-2024.

“Masyarakat akan fokus dulu pemenuhan kebutuhan pokok, apalagi ada ancaman resesi global. Kinerja ekspor pun terpengaruh perlambatan di 3 kawasan utama yakni Eropa, AS dan China. Dimana realisasi investasi di tahun politik cenderung penuh tantangan terutama yang berasal dari ketidakpastian kebijakan,” kata Bhima, Selasa (3/1/2023).

Nah, agar indonesia tidak terseret resesi global, Bhima menyarankan ada beberapa hal yang bisa dilakukan. “Relaksasi pajak khususnya PPN dari 10% diturunkan ke 7-8% untuk jaga tingkat konsumsi rumah tangga dan omset pelaku usaha khususnya ritel yang mulai pulih,” jelas Bhima.

Kemudian Bansos maupun subsidi terus dilanjutkan, khususnya bagi masyarakat terdampak. “Memberikan subsidi transportasi publik dan penambahan armada secara besar-besaran agar masyarakat yang terbebani kenaikan harga BBM bisa beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik,” ungkapnya.

Kemudian, jelang bulan Ramadhan 1444 H/2023 M pemerintah harus mengantisipasi harga-harga. “Memutus mata rantai pasokan pangan yang terlalu panjang, sekaligus menambah alokasi subsidi pupuk untuk mencegah volatilitas harga pangan terutama menjelang ramadhan dan Idul Fitri 1444 H/2023 M mendatang,” pungkas Bhima. (bnt)

Komoditas Unggulan Jatim Porang dan Sarang Burung Walet Ditawarkan ke RRT

SURABAYA, JAYAKARTA NEWS– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kerja Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xu Yong di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (3/1).

Dalam pertemuan bilateral tersebut, banyak potensi kerjasama yang dibahas antar keduanya. Mulai dari penjajakan kerjasama bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan dan juga bidang investasi.

Pada Konjen RRT Xu Yong, Gubernur Khofifah secara khusus menawarkan kerjasama perdagangan untuk komoditas porang dan sarang burung walet asal Jatim. Ia mengatakan bahwa dua komoditas tersebut adalah komoditas ekspor unggulan yang sangat berpotensi di masa depan.

“Saya menyampaikan harapan agar Jawa Timur utamanya petani porang dan walet agar bisa mendapat akses pasar yang lebih luas di Tiongkok,” ucap Gubernur Khofifah.

Bukan tanpa alasan, Khofifah menuturkan bahwa produksi porang Jatim merupakan yang terbesar di Indonesia. Porang sendiri merupakan salah satu sumber pangan yang terkategori low carbo, low calorie and gluten free dan selama ini tujuan market terbesarnya adalah ke Tiongkok.

“Saya harap nanti Pak Konjen bisa mengundang investor untuk datang kesini, ke pabriknya langsung atau invest untuk membangun pabrik disini untuk memperluas potensi pasar bagi petani porang disini,” tuturnya.

Selain itu, pasar yang juga potensial dari Jatim yang ditawarkan Khofifah ke Tiongkok adalah sarang burung walet. Ia menegaskan bahwa dari total produksi walet nasional, 30 persennya ada di Jatim.

Dengan produksi yang besar Gubernur Khofifah meyakini bahwa komoditas sarang burung walet Jatim akan bisa memenuhi kebutuhan konsumsi Sarang Burung Walet di Tiongkok yang populer dikonsumsi para balita di sana.

“Jika kita bisa mencari titik temu perdagangan untuk dua komoditas tersebut, maka akan luas perannya bagi petani-petani porang dan sarang burung walet asal Jatim,” harap Khofifah.

Optimisme kerjasama perdagangan tersebut, disebut Khofifah juga mengacu pada kinerja perdagangan Jatim-Tiongkok yang pada kurun waktu Januari-Oktober 2022 menunjukkan geliat yang signifikan.

Tercatat nilai ekspor Jawa Timur ke Tiongkok sebesar US$  2.697,87 juta, sedangkan impornya sebesar US$ 5.869,01 juta, mengalami defisit sebesar US$ 3.171,14 juta.

Capaian tersebut membuat RRT berada di urutan ke-3 sebagai negara tujuan ekspor tertinggi dari Jatim dan berada di urutan pertama sebagai negara asal Impor ke Jawa Timur.

Lebih lanjut, investasi Tiongkok di Jawa Timur sejak tahun 2010 sampai dengan triwulan III tahun 2022, sebanyak 361 Proyek dengan nilai investasi sebesar US$ 368,67 juta. Dengan beberapa bidang usaha terbesar yaitu perdagangan dan reparasi, industri makanan,  industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya.

Mengacu pada fakta tersebut, tidak berlebihan jika sejarah kerjasama antara Jatim dan Tiongkok optimis bisa menjadi lebih besar di masa depan.

Tak hanya bicara soal potensi perdagangan, namun di kesempatan itu Gubernur Khofifah juga menawarkan peluang investasi dengan Konjen RRT yaitu terkait Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo.

Oleh sebab itu, Gubernur Khofifah juga merespon baik atas tawaran Mr. Xu Yong untuk melakukan pertemuan lanjutan secara reguler dengan dinas-dinas terkait di jajaran Pemprov Jatim.

“Saya rasa ini penting untuk mem_breakdown_ dan menindaklanjuti dari perkembangan-perkembangan yang ada. Jadi bukan hanya yang kita diskusikan hari ini, tapi juga dari berbagai kemungkinan ekonomi, pendidikan, sosial budaya yang bisa memberikan kemitraan lebih kuat lagi,” jelasnya.

“Harapan kita semua, berbagai program kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, budaya dan pariwisata antara Jatim dan RRT akan bisa dikembangkan lebih luas lagi,” pungkas Khofifah.

Sementara itu, Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xu Yong menyatakan senang bisa berkunjung ke Jawa Timur. Menurutnya, pertemuan dan pembahasan kerjasama bilateral Jatim-RRT dengan Gubernur Khofifah pagi ini sangat sukses.

Xu Yong yang baru saja bertugas selama satu bulan di Jatim mengaku optimis bahwa kerjasama Jatim-RRT akan bisa terus meningkat di masa depan.

“Saya memang masih baru tiba di Jawa Timur, tetapi saya banyak mendengar bahwa disini memiliki berbagai keunggulan khususnya di wilayah Indonesia Timur,” tuturnya.

“Saya harap Jatim dan RRT akan terus bisa menjadi mitra strategis satu sama lain, yang bisa mengembangkan berbagai kerjasama, ekonomi, pendidikan, pariwisata dan perikanan, teruntuk kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah,” harapnya.

Turut hadir dalam pertemuan Sekretaris Konjen RRT di Surabaya Wang Ruijun serta jajaran Kepala OPD Pemprov Jatim terkait. (poedji)

Pencabutan PPKM Sinyal Positif Bagi Kebangkitan Ekonomi Nasional

JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo resmi mencabut status Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengungkapkan keputusan itu harus disambut dengan rasa syukur.

Menurutnya kebijakan PPKM yang diberlakukan sejak April 2020 itu menambah berat secara sosial ekonomi dan jelas tidak mudah bagi semua warga bangsa.

Ketua Umum Partai Golkar itu berharap usai pencabutan PPKM, masyarakat dapat lebih kuat dan sehat untuk kembali bangkit. “Semoga dengan dicabutnya PPKM di akhir tahun ini membuat Indonesia di tahun 2023 lebih sehat, lebih kuat, lebih bersatu, lebih sejahtera dan merata, serta lebih maju,” terangnya.

Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto mengungkapkan pencabutan status PPKM oleh pemerintah akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia, meski tidak terlalu besar.

“Menurut saya cukup bagus pencabutan PPKM walaupun tidak begitu besar dampaknya,” terang sosok yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) periode 2021-2025 itu, Senin (2/1/2023).

Menurutnya, dampak yang tidak terlalu besar itu disebabkan masyarakat saat ini sudah tidak terlalu memperdulikan status PPKM. Aktivitas masyarakat saat ini juga dinilai tidak sepenuhnya taat pada rambu-rambu PPKM.

“Karena selama ini sebenarnya di masyarakat isu PPKM juga sudah tidak begitu dipatuhi dengan sungguh-sungguh,” tambahnya.

Meski demikian, pencabutan status PPKM mampu memberikan sinyal positif pada masyarakat. Pada titik itu, kepercayaan masyarakat akan pulih dari yang sebelumnya selalu dibayang-bayangi ketakutan pandemi covid-19.

“Jadu, pencabutan PPKM itu memberikan sinyal positif dan kepercayaan bagi masyarakat bahwa pandemi telah berubah menjadi endemi,” tambahnya.

Selain itu, pencabutan PPKM akan membuat ekonomi dalam negeri semakin berputar. Menurut Teguh, para produsen dan konsumen kini bisa lebih tenang dalam menjalankan aktivitas ekonomi karena sudah tidak lagi bersinggungan dengan aturan yang berlaku selama pandemi.

“Dengan dicabutnya PPKM memberikan kepastian usaha sehingga konsumen maupun produsen bisa lebih leluasa untuk mempersiapkan usaha dan konsumsi tanpa ada kekhawatiran adanya perubahan kebijakan terkait covid-19,” pungkasnya.

Kian Positif

Hal senada diungkapkan Ekonom CORE, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dengan dicabutnya PPKM akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Namun karena pandemi masih terus berlangsung, maka pemerintah harus mengantisipasi jika ada lonjakan kasus atau ada varian baru.

“Secara umum tentu dengan penarikan kebijakan ppkm ini ada sektor yang kemudian berpotensi terdampak positif. Salah satunya adalah sektor pariwisata dan lapangan usaha yang mengikutinya seperti misalnya transportasi dan juga usaha restoran makanan dan minuman,” kata Yusuf, Senin (2/1).

Selama dua tahun, dengan adanya pelarangan aktivitas masyarakat, sektor pariwisata sangat terpuruk, namun mulai menggeliat lagi terkhusus di akhir tahun ini.

“Dengan bergeliatnya sektor pariwisata sektor transportasi juga akan mengikutinya karena perjalanan tentu akan menggunakan jasa transportasi dan dengan semakin banyaknya potensi jumlah wisatawan baik itu dari domestik maupun dari luar sektor transportasi baik itu udara, laut dan darat berpotensi tumbuh lebih baik di tahun ini,” jelas Yusuf.

Namun dia mengingatkan, agar pemerintah mempunyai mitigasi jika ada peningkatan kasus kembali. “Saya kira, dengan pengalaman penanganan pandemi covid-19 Terutama ketika munculnya varian Delta maupun omicron pemerintah seharusnya sudah paham apa yang kemudian perlu dipersiapkan atau tahapan ketika itu mengalami tren peningkatan dan tentu perlu ada semacam titik dimana pemerintah kembali memberlakukan ppkm dan titik inilah yang kemudian perlu didalami ketika mana pemerintah menjalankan kembali kebijakan PPKM ini,” pungkas Yusuf.***/din

Kemendagri Dorong Pemda Tingkatkan Penyerapan APBD

JAYAKARTA NEWS— Mengawali tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyebut, rata-rata realisasi pendapatan nasional per tanggal 29 Desember 2022 sebesar 93,48 persen atau Rp1.113,12 triliun. Realisasi pendapatan ini lebih rendah 2,68 persen dibandingkan rata-rata nasional pada 31 Desember 2021 sebesar 96,16 persen atau Rp1.123,73 triliun.

Kemudian, lanjut Wamendagri, rata-rata realisasi belanja nasional per tanggal 29 Desember 2022 sebesar 83,04 persen atau Rp1.081,41 triliun. Angka realisasi belanja tersebut lebih rendah 3,12 persen dibandingkan dengan rata-rata nasional per 31 Desember 2021 sebesar 86,16 persen atau Rp1.098,29 triliun.

“Realisasi APBD masih terus bergerak, karena masih banyak pemerintah daerah yang sedang melakukan konsolidasi dengan seluruh SKPD untuk penyusunan dan penyampaian laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2022,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara hybrid di Kantor Pusat Kemendagri Jakarta, Senin (2/1/2023).

Dia mengatakan, penyebab lambatnya realisasi belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022 di antaranya pertama, pelaksanaan lelang yang terlambat. Kedua, perencanaan Detail Engineering Design (DED) pada tahun anggaran yang sama dengan kegiatan fisik. Ketiga, keterlambatan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Keempat, penetapan Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian/lembaga.

“Keterlambatan dalam penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan kapasitas dan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa. Kurangnya monitoring dan evaluasi dari pimpinan daerah dan pimpinan OPD dan satuan kerja daerah,” ungkapnya.

Dalam rangka meningkatkan penyerapan APBD 2022, Kemendagri telah melakukan sejumlah upaya. Hal itu di antaranya mendorong Pemda untuk membentuk tim monitoring bersama antar-kementerian/lembaga (K/L), melaksanakan rapat koordinasi dengan K/L terkait, serta melakukan monitoring, evaluasi, dan analisis dengan turun langsung ke daerah maupun secara virtual bersama tim monitoring.

“Melaksanakan rapat koordinasi keuangan daerah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Mengadakan kegiatan webinar series keuangan daerah update setiap hari Rabu pada setiap Minggu untuk mendorong realisasi APBD dan literasi keuangan daerah, peningkatan kapasitas SDM. (Kemudian) sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta memberikan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.

Kemendagri juga mendorong Pemda mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam Pelaksanaan APBD.

Upaya lainnya, lanjut Wamendagri, dengan menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kemendagri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian juga menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 903/9232/KEUDA tentang Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.***/ebn

Ekonom Apresiasi Perppu Cipta Kerja, Menko Airlangga Sebut Sesuai Putusan MK

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tentang Cipta Kerja tertanggal 30 Desember 2022 atau Perpu Cipta Kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penerbitan itu sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinilai inkonstitusional bersyarat.

“Kebutuhan mendesak untuk mengantisipasi kondisi global terkait dengan krisis ekonomi dan resesi global, serta perlunya peningkatan inflasi, dan ancaman stagflasi,” kata Airlangga.

Ketum Golkar itu juga menyebut putusan MK itu mempengaruhi aktivitas dunia usaha di dalam dan luar negeri. Perpu Cipta Kerja diharapkan mampu memberi kepastian hukum, bisa mengisi celah aturan hukum, serta mengimplementasikan putusan MK.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengungkapkan Perpu Cipta Kerja diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha dan investor yang hendak berinvestasi di Indonesia.

“Investor butuh kepastian hukum di tahun-tahun politik, jangan sampai ganti pimpinan ganti regulasi,” tegas Esther Sri Astuti, pada Jumat (30/12/2022).

UU Cipta Kerja jelas telah sangat membantu perekonomian nasional di tengan ancaman krisis dan ketidakpastian global. “Faktanya dengan UU Cipta Kerja memangkas banyak pasal-pasal,” kata Dosen FEB Universitas Diponegoro itu.

Menurutnya, efek nyata dari UU Cipta Kerja yang nyata peningkatan realisasi investasi setelah pengesahan UU Cipta Kerja. Ada sekitar 80 undang-undang dan lebih dari 1.200 pasal bisa direvisi sekaligus hanya dengan satu UU Cipta Kerja yang mengatur multisektor.

“Ada peningkatan realisasi investasi di Indonesia setelah UU CK disahkan, baik PMA maupun PMDN. Pemerintah menargetkan total investasi yang masuk pada tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun dan diharapkan terus meningkat hingga Rp1.600 triliun di 2024. Artinya UU CK memberikan kemudahan persyaratan dan perizinan investasi dampaknya semakin terasa,” kata Esther.

Esther menjelaskan UU Ciptaker beserta peraturan turunannya dapat menarik investasi untuk mengembangkan hilirisasi dalam negeri sehingga tercipta nilai tambah. Kendati demikian, Esther menekankan pentingnya sosialisasi sampai ke daerah, pengawasan, dan evaluasi pada pelaksanaan UU Ciptaker. Selain itu, tak kalah penting adalah sinkronisasi aturan agar tidak lagi terjadi tumpang-tindih.

“Tanpa ada monitoring evaluasi pelaksanaan sampai ke daerah UU Cipta Kerja akan tidak optimal,” ungkapnya.

Solusi tidak Relevan

Pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia Anang Zubaidy menilai tidak tepat atas keputusan pemerintah untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Padahal, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat.

“Menurut saya penerbitan perpu ini tidak relevan untuk menyelesaikan problem yuridis yang sudah diputuskan oleh MK,” katanya.

Anang Zubaidy mengatakan Perppu tidak menyelesaikan persoalan formal pada UU Cipta Kerja sebagaimana yang diputuskan MK. UU Cipta Kerja dinilai bermasalah dari sisi pembentukan.

“Sebenarnya putusan MK kemarin menyatakan inkonstitusional bersyarat dari sisi formil, dari sisi pembentukannya. Kalau dari sisi pembentukannya, menurut hemat saya, tidak bisa diselesaikan dengan perpu,” tambahnya.

Anang menuturkan penerbitan perpu merupakan kewenangan pemerintah yang intinya adalah tindakan subjektif. Pemerintah dalam hal ini adalah presiden. Perpu dikeluarkan ketika dinilai ada kondisi yang mendesak.

“Pertanyaannya, yang mendesak dari sisi apa? Aspek substansi. Kan MK belum pernah menguji aspek substansinya, baru menguji aspek formalnya, proseduralnya. Yang itu menurut MK bermasalah, sehingga perlu diperbaiki,” ujarnya.

Oleh sebab itu, perbaikan yang patut dilakukan pemerintah adalah membahas ulang UU Cipta Kerja bersama dengan DPR berdasarkan catatan perbaikan yang telah dikemukakan MK.”Mestinya kalau ini akan diperbaiki, waktu 2 tahun yang diberikan oleh MK adalah bagi pemerintah bersama dengan DPR untuk membahas ulang aspek-aspek yang menjadi catatan MK,” jelasnya.

Menurut Anang, penerbitan perppu itu tidak menyelesaikan masalah hukum. Sebab, UU Cipta Kerja bermasalah bukan pada substansi, melainkan pada aspek formal. “Ya tidak menyelesaikan masalah. Karena problemnya bukan di substansi,” pungkasnya.***/din

Pemerintah Umumkan Holding Industri Pertambangan MIND ID Penerima Proper Emas Tahun 2022

JAYAKARTA NEWS— Anugerah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang lebih dikenal dengan PROPER merupakan sebuah evaluasi ketaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan terhadap suatu perusahaan dengan memerlukan indikator yang terukur.

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia menerapkan program ini sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan peran perusahaan dalam melakukan pengelolaan lingkungan, sekaligus menimbulkan efek stimulan dalam pemenuhan peraturan lingkungan, dan nilai tambah terhadap pemeliharaan sumber daya alam, konservasi energi, dan pengembangan masyarakat.

Disamping itu, PROPER juga didesain untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrumen insentif dan disinsentif.

Pada Tahun 2022, PROPER yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menjadi ajang ke 27 yang digelar untuk menilai kinerja dan kontribusi Perusahaan terhadap Pengelolaan Lingkungan.

Grup MIND ID berhasil mendapatkan sejumlah Penghargaan kategori Emas melalui kinerja Anggotanya yaitu: PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT INALUM (Persero), PT Timah Tbk.

Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dan didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya ini di gelar di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (29/12/2022).

Dalam Sambutannya Siti Nurbaya menyampaikan apresiasinya kepada Perusahaan yang telah berkontribusi maksimal untuk turut menjaga lingkungan dan alam untuk Indonesia.
“Proper merupakan program Pemerintah sebagai penilaian kinerja dan perlindungan terhadap Lingkungan sekitar, serta mendorong dunia usaha untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya agar terus berkembang dan mengalami proses perbaikan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan di tengah masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan,” ungkapnya.

PROPER Emas sendiri merupakan penghargaan tertinggi yang dianugerahkan kepada perusahaan yang terbukti menerapkan sistem efisiensi energi dan energi baru terbarukan, efisiensi penggunaan air dan penurunan beban pencemaran air, menjaga sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pengurangan dan pemanfaatan limbah.

Selain aspek Energi dan Lingkungan, faktor kepuasan karyawan, pemberdayaan masyarakat dan inovasi sosial juga menjadi aspek yang diperhatikan dalam kinerja Proper Perusahaan.

Hendi Prio Santoso selaku Direktur Utama MIND ID dalam proses penjurian Proper mengatakan: “MIND ID memiliki Noble Purpose sebagai arah dan tujuan bisnis kami, yaitu: We Explore Natural Resources for Civilization, Prosperity, and Brighter Future. Hal ini juga sebagai pesan mulia yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat atas kehadiran Holding Industri Pertambangan.”

“Kami menjalankan bisnis serta operasional perusahaan dengan memastikan keberlanjutan serta menerapkan Praktik Pertambangan Terbaik (Good Mining Practice) dan mendorong Circular Economy di setiap rantai bisnisnya, sehingga kesinambungan bisnis menjadi lebih terjaga. Kami turut mengajak dan melibatkan masyarakat sekitar untuk mendukung rantai bisnis dan value chain Perusahaan,” tambahnya.

MIND ID mendapatkan Empat Proper Emas melalui kinerja anggotanya PT Bukit Asam Tbk – Unit Pelabuhan Tarahan, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT Timah Tbk unit Metalurgi Kundur, serta PT Timah Tbk unit Metalurgi Muntok.

Selain Proper Emas, Grup MIND ID juga mendapatkan total 8 Proper Hijau, dan 12 Proper Biru melalui kinerja dari PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Inalum (Persero), PT Timah Tbk, PT Vale Indonesia Tbk.

Dany Amrul Ichdan selaku Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID mewakili PT Inalum (Persero) dalam menerima penghargaan ini. “Terimakasih untuk seluruh kontribusi dan kerja keras tim Grup MIND ID, PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), PT Timah Tbk, PT Vale Indonesia Tbk dalam menjaga komitmen bersama mewujudkan kesinambungan dan keberlanjutan. Sebagai Pelopor Program Dekarbonisasi di Indonesia sekaligus Ujung Tombak Hilirisasi Produk Pertambangan. MIND ID akan terus berkomitmen untuk menjaga kinerja operasional dan penambangan sesuai prinsip Proper.” ungkap Dany.

Grup MIND ID terus berusaha mengedepankan kesinambungan bisnis bahkan pasca tambang, sehingga kota tersebut tidak menjadi kota mati setelah pasca penambangan. Untuk itu MIND ID berkomitmen untuk menjalankan usaha dengan memaksimalkan potensi dan sumber daya untuk kemajuan peradaban, mengoptimalkan keberadaan perusahaan untuk kesejahteraan, menghasilkan produk penting untuk industri strategis secara bertanggung jawab.

“Grup MIND ID memiliki pandangan holistik terhadap keberlanjutan dalam setiap aktivitas Perseroan. Sebagai entitas yang mengelola sumber daya mineral dan batubara yang strategis, operasional Grup MIND ID didasarkan pada praktik bisnis yang bertanggung jawab dan memberikan kontribusi yang optimal bagi negara dan masyarakat,” tutup Dany.***

Airlangga Optimis Mampu Lewati Krisis Global, Pengamat: Benahi Data Bansos

JAYAKARTA NEWS— Direktur Eksekutif CORE (Center of Reform on Economics) Indonesia Mohammad Faisal mengungkapkan ekonomi Indonesia relatif resilien pada tahun depan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi nasional 4,5-5,0 persen.

“Sumber utama pendorong pertumbuhan berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi yang diperkirakan masih cukup kuat,” tegas Faisal di Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Hal itu disampaikan Faisal menanggapi optimisme Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait kondisi ekonomi Indonesia tahun depan. Airlangga menjabarkan strategi untuk menjaga resiliensi dari ancaman resesi ekonomi dunia 2023.

Pemerintah akan menjaga pertumbuhan ekonomi berada di angka 4,7-5,3%, mendorong investasi, antisipasi inflasi global, pengetatan kebijakan moneter, menjaga surplus neraca perdagangan, serta menjaga daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial (bansos).

Ketum Golkar itu juga mengungkapkan ada berbagai pelajaran berharga untuk menghadapi krisis kala pandemi. Utamanya soal koordinasi dan sinergi erat dari berbagai pihak. “Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, namun harus waspada dan antisipasi terhadap tantangan global,” terang Airlangga.

Menurut Faisal, konsumsi rumah tangga tahun depan diprediksi mampu melampaui level pra-pandemi. Prediksi itu didasarkan pada sejumlah faktor seperti relatif terkendalinya pandemi, tingkat inflasi lebih rendah, dan dorongan belanja politik jelang Pemilu 2024.

“CORE Indonesia memprediksi inflasi tahun depan berkisar antara 2-3 persen, di bawah inflasi tahun ini yang diperkirakan mencapai 5-6 persen,” tambahnya.

Pemerintah perlu memperhatikan Bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Prakerja. Ada potensi penyaluran bansos dan subsidi pada 2023 akan mengulangi masalah yang terjadi pada tahun ini.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih belum optimal dengan ditemukannya data ganda dan data belum diperbaharui.

“Di tengah kondisi perekonomian ke depannya yang diprediksi akan bergejolak, diharapkan berbagai program ini dapat menjadi bantalan untuk banyak pihak yang terkena dampak dari ketidakstabilan perekonomian pada tahun 2023,” ujarnya.

Sinkronisasi Data

Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menekankan pemerintah seharusnya menyelesaikan soal data terlebih dahulu agar bisa meningkatkan koordinasi dan sinergi dari semua pihak, serta mengorkestrasi kebijakan ekonomi. “Pertama ya data dulu. Sinkronisasi data dulu yang paling utama,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah juga patut mencari pasar baru bagi industri dalam negeri yang berorientasi ekspor. Pasalnya, resesi global diakibatkan kenaikan inflasi beberapa negara tujuan ekspor tengah seperti Amerika dan Inggris, bahkan ada yang hiper-inflasi seperti Argentina dan Turki.

“Ini bisa diantisipasi sebenarnya. Pemerintah mencari pasar baru untuk industri berorientasi ekspor ini,” ungkapnya.

Untuk itu, Nailul menekankan pemerintah patut menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi rumah tangga masih bisa menopang ekonomi nasional. Salah satunya adalah dengan mengendalikan inflasi, menjaga harga komoditas dalam negeri, dan penyaluran bansos.

“Dengan konsumsi rumah tangga yang masih bisa dijaga, sebenarnya membuka peluang bagi pemerintah untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%,” pungkasnya.***/din

Mudahkan Masyarakat Punya Rumah, bank bjb Dorong KPR Sejahtera FLPP dan Tapera Tahun 2023

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS – bank bjb berkomitmen untuk terus memudahkan masyarakat memiliki rumah dengan harga terjangkau melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera Tahun 2023.

KPR Sejahtera FLPP merupakan program kredit pemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dikelola oleh BP Tapera dan disalurkan salah satunya melalui bank bjb.

Komitmen bank bjb terlihat dalam penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP & Penyalur Tapera Tahun 2023, pada Rabu 28 Desember 2022 di Jakarta.

Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Suartini mengatakan bank bjb telah menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sejak 2016 dengan pencapaian sebesar Rp3,2 triliun kepada 23.347 nasabah.

Adapun penyaluran KPR sejahtera FLPP selama 3 tahun terakhir yakni pada 2020 sebanyak 5.359 nasabah atau 101,59% dari target, pada 2021 sebanyak 5.829 nasabah atau 102,2% dari target, serta sebanyak 8.343 nasabah atau 100% dari target.

“Melalui penyaluran KPR Sejahtera FLPP dan Tapera Tahun 2023, bank bjb senantiasa mendukung pemerintah khususnya Kementerian PUPR untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah idaman dengan harga terjangkau,” ujar Suartini.

Selain menyalurkan FLPP, bank bjb juga berpartisipasi dalam penyaluran Pembiayaan Perumahan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) sejak tahun 2022. Pembiayaan Perumahan Tapera merupakan pembiayaan untuk pemilikan rumah, pembangunan rumah atau perbaikan rumah bagi peserta Tapera.

Berdasarkan PP 25/2020, program Tapera ditujukan untuk seluruh pekerja di Indonesia, baik yang berada dalam naungan pemerintah, maupun badan usaha swasta. Para pekerja yang berada dalam naungan pemerintah yang dimaksud, mencakup pegawai sipil negara (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kemudian, pegawai badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Sementara, untuk pekerja swasta dan mandiri, penerapan iuran Tapera ini dilakukan maksimal tujuh tahun sejak BP Tapera beroperasi. Artinya, pekerja swasta baru diwajibkan mengikuti program tabungan rumah ini pada 2027 mendatang.

“bank bjb berhasil menyalurkan pembiayaan perumahan Tapera tahun 2022 sebesar Rp4,29 miliar dan akan kita tingkatkan penyalurannya di tahun 2023,” kata Suartini.

bank bjb memiliki program unggulan KPR melalui bjb KPR Membumi, yakni pemberian suku bunga promo sebesar 5,25% fixed 2 tahun kepada debitur yang melakukan pembelian rumah tapak dari pengembang yang telah menjalin kerjasama dengan bank bjb.

Selain itu, ada bjb KPR Gaul yang merupakan program didedikasikan khusus untuk para milenial. Melalui program ini, bank bjb mempersembahkan kemudahan akses pembiayaan kepemilikan rumah sekaligus meringankan beban pemuda Indonesia dalam memikul impian akan kepemilikan hunian ideal.

“bank bjb memudahkan masyarakat Indonesia khususnya anak muda generasi milenial untuk mewujudkan mimpi memiliki rumah ideal sejak dini,” kata Suartini.***/pr

Transfer Akhir Tahun Pakai BI Fast di bank bjb, Ada Promo Biaya Rp2.023

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS – Kejutan akhir tahun dari bank bjb terus berlanjut. Berbagai promo menarik terus dibuat bank bjb untuk memanjakan nasabahnya. Tak hanya memberi hadiah melalui program investasi dan belanja di merchant menggunakan QRIS, tetapi juga memberi keringanan biaya transfer.

Khusus akhir tahun ini, bank bjb membuat program BI-Fast promo Rp2.023. Di mana, jika biasanya biaya tranfer antar bank melalui BI-Fast dikenakan biaya Rp2.500, kali ini Anda hanya cukup membayar Rp2.023. Ringan bukan?

Pastinya, promo ini akan meringankan Anda. bank bjb paham, pada musim libur ini, banyak kebutuhan transfer dana baik untuk urusan keuangan dengan relasi, bisnis, atau transfer uang untuk saudara dan keluarga.

BI-Fast promo Rp2.023 adalah program  khusus  akhir tahun  transfer dana antar bank dalam rangka libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 melalui layanan BI-Fast pada aplikasi DIGI by bank bjb maupun semua channel bank bjb.

Syarat program ini pun cukup mudah. Di mana, peserta program adalah nasabah bank bjb dan masyarakat luas. Namun promo ini hanya dapat digunakan antar sesama bank peserta BI-Fast. Anda tak perlu khawatir, bank bjb memberi keringan dengan maksimal jumlah transaksi sampai dengan Rp 250 juta per hari.

BI-Fast sendiri adalah layanan transfer dana yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Layanan ini menawarkan biaya layanan lebih murah dari biaya normal Rp6.500. Transfer BI-Fast mengalami pertumbuhan penggunaan cukup tinggi, terutama pada mobile banking.

Khusus program BI-Fast promo Rp2.023, ada beberapa keunggulan. Di mana transfer BI-Fast real time dan sepanjang waktu. Layanan ini juga tersedia di berbagai kanal pembayaran. Periode program antara 25 – 31 Desember 2022

BI-Fast juga tersedia pada jaringan kantor cabang dan mobile banking bank bjb. Dukungan teknologi handal yang akan memberikan kemudahan serta keamanan dalam melakukan kiriman uang Anda sampai tujuan dengan aman dan cepat.

Diketahui, bank bjb sebagai bank besar yang juga konsen mendorong kemudahan masyarakat bertransaksi melalui mobile app DIGI by bank bjb. Aplikasi ini kini telah menjadi platform segala bisa dan segala ada untuk mendukung semua aktivitas keuangan.

Beberapa kelebihan DIGI by bank bjb adalah satu aplikasi segala bisa. Pengguna bisa menggunakan DIGI untuk transaksi mobile banking, pembayaran, pengajuan kredit, dan lainnya. Sedangkan DigiCash by bank bjb adalah aplikasi uang elektronik untuk memudahkan pembayaran berbagai transaksi menggunakan QRIS, pembelian pulsa, dan lainnya.***/pr