Tag: Menteri Tito Karnavian

Pemerintah Berencana Turunkan Tarif Komoditas Penyumbang Inflasi Terbesar

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah menargetkan angka inflasi nasional di bawah 4 persen melalui rencana penurunan tarif komoditas penyumbang inflasi terbesar. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah menyebut, data terbaru inflasi Indonesia berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Mei 2023 sebesar 4,33 persen (y-o-y).

Mendagri merinci, penyumbang inflasi terbesar berada di sektor transportasi dengan angka sebesar 11,96 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 1,45 persen. Kemudian disusul sektor makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang inflasi sebesar 4,58 persen dengan andil inflasi 1,20 persen. Sektor berikutnya yang menyumbang inflasi tinggi yaitu perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi 2,53 persen dengan andil inflasi 0,49 persen.

“Transportasi, tiket udara, itu diatur oleh pemerintah pusat terutama. Oleh karena itu, ini perlu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengatur agar tiket kargo udara itu bisa diturunkan,” kata Mendagri dalam Rakor yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (15/5/2023).

Dirinya menjelaskan, ketika tarif transportasi udara bisa diturunkan menjadi 1 persen dari 1,45 persen, maka inflasi ke depan bisa turun di angka sekitar 3,9 atau 3,8 persen. Pihaknya juga telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo mengenai persoalan tersebut, sebab hal itu memberi dampak kepada pemerintah daerah (Pemda) yang kesulitan dengan naiknya harga tiket pesawat atau kargo udara.

“Nah ini harus dilakukan oleh pemerintah pusat nomor satu, dan Beliau (Presiden) akan pimpin rapat Minggu ini dengan semua stakeholder yang berhubungan dengan transportasi udara ini, dengan target menurunkan harganya,” ujar dia.

Mendagri mengungkap ada dua problem yang berkaitan dengan kenaikan tarif transportasi. Pertama, harga avtur yang tinggi di tanah air bahkan melebihi harga avtur di Singapura. Kedua, berkaitan dengan demand penerbangan yang tinggi khususnya pada saat hari raya Idulfitri.

“Di samping (itu) perlu ada langkah dari pemerintah pusat, perlu juga ada langkah pemerintah daerah. Saya mengapresiasi beberapa daerah yang memberikan subsidi atau bantuan kepada penerbangan-penerbangan udara yang masuk ke daerahnya, yang tingkat okupansinya rendah,” tandasnya.***din

Berkaca pada Kenaikan Biaya Hidup di Inggris, Pentingnya Jaga Fluktuasi Inflasi

JAYAKARTA NEWS— Pentingnya terus menjaga fluktuasi inflasi yang disebabkan situasi global. Menurut survei Eurobarometer, sebesar 93 persen warga Eropa sangat khawatir terkait dengan kenaikan harga. Ditambah baru-baru ini di Inggris telah terjadi demo besar yang disebabkan kenaikan biaya hidup.

“Hari Sabtu lalu demo besar di London, ini tentang kenaikan the cost of living crisis. Krisis kenaikan biaya hidup yang bisa mengarah kepada kemiskinan. Nah ini ratusan ribu orang, harga cost of living, biaya hidup naik tiga kali lipat di Inggris. Ini juga diikuti di beberapa negara lainnya,” papar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Mendagri menjelaskan, kenaikan harga tersebut berkaitan erat dengan inflasi. Terlebih untuk beberapa komoditas yang harganya mengalami kenaikan tinggi. Sebagaimana data terbaru yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS), penyumbang inflasi terbesar di Indonesia saat ini yaitu angkutan udara sebesar 1,81 persen. Kemudian penyumbang inflasi berikutnya yaitu bahan bakar rumah tangga yang terdiri dari gas, listrik, dan minyak sebesar 0,85 persen serta bensin sebesar 0,81 persen.

“Kita memang tidak boleh untuk lelah dan berhenti untuk menjaga harga-harga ini,” ujarnya.

Menghadapi kenaikan-kenaikan tersebut, lanjut Mendagri, dirinya meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengatur strategi dan melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi. Jika terpaksa menaikkan harga, diharapkan kenaikan tersebut dilakukan secara bertahap dan perlahan sehingga masyarakat bisa beradaptasi. Dia mencontohkan kenaikan tarif yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang bisa secara bertahap.

“Tolong pemerintah daerah tolong betul, sudah ditanyakan kepada beberapa daerah kenapa menaikkan tinggi, karena alasannya temuan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). BPKP melihat terjadi kerugian PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, sehingga harus dinaikkan. Tapi naikkan itu kalau terjadinya sangat tinggi itu akan memicu inflasi, maka harus dinaikkan secara bertahap,” terangnya.***/ebn

Pemda Diingatkan untuk Jaga Harga dan Ketersediaan Barang

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah daerah (Pemda) diminta mampu menjaga ketersediaan barang dan keterjangkauan harga. Upaya ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi yang identik dengan kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu yang relatif lama.

Hal itu disampaikan dalam forum Pengarahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Penanganan Pemulihan Ekonomi dan Inflasi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Jumat (27/1/2023). “Kalau yang relatif pendek seperti mau lebaran, mau Natal, itu bukan inflasi permanen, itu hanya musiman, nah ini tidak,” terang Mendagri Tito Karnavian.

Mendagri menjelaskan alasan harga maupun ketersediaan barang dan jasa perlu menjadi perhatian. Menurutnya, ketersediaan maupun harga barang dan jasa terutama bahan pokok memiliki dampak besar bagi masyarakat khususnya kalangan bawah.

“Terutama bahan pokok itu yang bisa membuat terjadinya gangguan politik sosial keamanan, makanya perlu kita jaga betul keterjangkauan harga barang oleh masyarakat kita,” terangnya.

Salah satu strategi untuk menjaga keduanya adalah dengan memahami barang dan jasa apa saja yang mengalami kenaikan harga sekaligus mengetahui cara mengatasinya. Menurutnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan suplainya tetap memadai. Upaya lainnya dengan memahami jenis barang yang harganya diatur oleh pemerintah pusat dan Pemda serta yang bergantung pada mekanisme pasar. Kedua jenis barang tersebut harus diatur betul harganya agar tetap terjangkau.

“Nah jadi tolong untuk rekan-rekan pemerintah daerah untuk mengatur harga yang diatur oleh pemerintah daerah administered price seperti tarif air minum, kemudian tarif angkutan itu betul-betul dihitung dengan matang supaya tidak menimbulkan gejolak terjadi kenaikan yang signifikan,” jelasnya.

Selain itu, Mendagri juga menyoroti persoalan beras di salah satu daerah yang harganya mengalami kenaikan. Menurutnya, hal itu terjadi karena ada persoalan pada manajemen seperti kerja sama antardaerah dan sebagainya. “Nah di sini daerah Sulsel jangan sampai terjadi ada peristiwa kenaikan harga beras yang signifikan, yang memberatkan rakyat, ini karena di sinilah gudang produsen beras Indonesia,” ujarnya.

Mendagri menuturkan, saat ini banyak negara tengah mengalami inflasi hingga ke angka yang mengkhawatirkan. Meski begitu, saat ini inflasi di Indonesia pada akhir Desember 2022 masih tergolong ringan yakni sebesar 5,51 persen. Presiden menargetkan akhir tahun ini inflasi berada di angka sekitar 3 persen. Target tersebut, kata dia, dapat tercapai apabila pemerintah pusat dan Pemda saling bekerja sama.

“Itulah pentingnya perananan dari Bapak-Bapak/Ibu-Ibu sekalian termasuk di Sulsel, karena angka inflasi itu adalah agregat penjumlahan kerja pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.***/ebn

Soal Pendapatan Asli Daerah, Mendagri: Upayakan PAD Lebih Dominan dari Transfer Daerah

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepala daerah perlu mengubah paradigma yang dapat menemukan berbagai peluang untuk meningkatkan jumlah PAD.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam forum Pengarahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Penanganan Pemulihan Ekonomi dan Inflasi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Jumat (27/1/2023). Forum tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, bupati/wali kota se-Provinsi Sulsel, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan pejabat terkait lainnya.

“Upayakan PAD-nya lebih dominan dibanding transfer pusat, semua memang harus berpikir (dan) bekerja keras (untuk meningkatkan PAD),” terang Mendagri.

Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membagi tiga kategori daerah dari sisi kemampuan fiskal. Pertama, daerah dengan kapasitas fiskal kuat yang ditandai jumlah PAD jauh lebih banyak ketimbang Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Kedua, daerah dengan kapasitas fiskal sedang yang ditandai jumlah PAD nyaris sama dengan TKDD. Ketiga, daerah dengan kapasitas fiskal lemah yang ditandai jumlah PAD lebih rendah dibanding TKDD.

“(Daerah dengan kapasitas fiskal lemah) maka kepala daerahnya harus betul-betul pandai mencari opportunity (peluang) agar pendapatannya bisa bertambah,” terang Mendagri.

Menurutnya, mengelola sebuah negara atau daerah serupa dengan mengelola rumah tangga. Ketika pendapatannya lebih banyak dibanding belanja, maka Pemda bisa nabung untuk membuat berbagai program yang mampu meningkatkan kesejahteraan di daerahnya. Namun, ketika jumlah PAD-nya kecil, Pemda bakal kesulitan membuat program yang lebih kreatif karena kekurangan anggaran.

Dirinya menilai, Provinsi Sulsel termasuk dalam kategori daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang relatif kuat. Hal ini ditandai dengan jumlah PAD sebesar 57,25 persen dan pendapatan transfer pusat sebanyak 42,65 persen. “Artinya apa? Untuk Sulawesi Selatan ini termasuk kapasitas fiskalnya relatif agak kuat, swastanya hidup berarti,” ujarnya.

Kendati demikian, Mendagri tetap mengimbau kepada kabupaten/kota di Provinsi Sulsel yang jumlah PAD-nya masih rendah agar terus meningkatkan kinerjanya.

Di lain sisi, Mendagri mengingatkan Pemda setempat agar menggunakan belanja lebih optimal dan tepat sasaran. Langkah ini perlu dilakukan untuk menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat termasuk memicu tumbuhnya sektor swata. Uang yang beredar tersebut perlu dijaga untuk memperkuat daya beli masyarakat. Pasalnya, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu sumbangsih dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.***/ebn

Pacu Pemda Kendalikan Inflasi, Mendagri Ingatkan Pesan Presiden untuk Turun ke Lapangan

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo kepada pemerintah daerah (Pemda) mengenai pengendalian inflasi saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) belum lama ini. Mendagri menyampaikan pesan tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (24/1/2023).

Presiden, kata Mendagri, meminta Pemda betul-betul turun ke lapangan untuk mengecek harga pangan. Dengan demikian, kepala daerah tidak sekadar menerima laporan mengenai harga pangan maupun hanya menggerakkan Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Upaya ini diyakini bakal membuat kepala daerah memahami dengan pasti kondisi harga, terutama komoditas penyumbang inflasi.

“Beliau (Presiden) sudah mencontohkan sendiri. Beliau turun ke mana-mana, beliau turun ke pasar-pasar mengecek harga. Nah, kita seharusnya demikian,” tegas Mendagri.

Upaya pengendalian itu sejalan dengan target penurunan inflasi yang dicanangkan Bank Indonesia pada 2023 sekitar tiga persen. Target ini mengharuskan semua pihak bekerja lebih keras dalam mengendalikan laju inflasi. “Itu target nasional pada waktu paripurna kemarin (disampaikan), sehingga perlu kerja keras, dan kerja keras ini tidak hanya pemerintah pusat, terutama pemerintah daerah melalui intervensi-intervensi,” terangnya.

Di lain sisi, lanjut Mendagri, Presiden juga mengapresiasi Pemda yang telah banyak bekerja dalam mengendalikan inflasi. Melalui langkah yang dilakukan, tingkat inflasi pada akhir Desember 2022 relatif terkendali pada angka sekitar 5,51 persen. Mendagri menegaskan, dengan hadirnya Presiden secara langsung pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda mestinya dapat membuat upaya pengendalian inflasi lebih gencar dilakukan.

“Sehingga kita harapkan tolong mari kita bekerja lebih keras lagi untuk turunkan (angka inflasi) sampai ke angka tiga persenan,” ujarnya.

Lebih lanjut Mendagri mengatakan, inflasi yang rendah akan banyak membantu masyarakat karena harga komoditas relatif terjangkau. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya dalam mengendalikan inflasi. Di tingkat pusat, Presiden bahkan memimpin langsung rapat pengendalian inflasi bersama kabinetnya.

“Tapi untuk daerah beliau memerintahkan kepada saya selaku Mendagri pembina dan pengawas pemerintah daerah bersama rekan-rekan menteri dan kepala badan yang lain untuk mengerjakan mengendalikan inflasi daerah,” tegasnya.***/ebn

Mendagri: Inflasi Terkendali, Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tunjukkan Angka Positif

JAYAKARTA NEWS— Pertumbuhan ekonomi nasional terus menunjukkan angka positif. Berdasarkan laporan BPS (Badan Pusat Statistik) kuartal ketiga tahun 2022 (pertumbuhan ekonomi) mencapai angka 5,7 persen.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 bertajuk “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi” di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).

Tingkat inflasi juga dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan laporan perkembangan inflasi secara year to year oleh Badan Pusat Statistik yaitu pada September 2022 sebesar 5,95 persen, Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen, November 2022 menjadi 5,42 persen, dan Desember 2022 naik sedikit menjadi 5,51 persen.

“Karena adanya pola demand yang bersifat musiman adanya Natal dan perayaan tahun baru,” terang Mendagri.

Dalam Rakornas kali ini, lanjut Tito, Kemendagri menyuguhkan empat diskusi panel dengan narasumber dari jajaran menteri, lembaga, hingga kepala daerah. Berbagai isu penting menjadi pembahasan dalam diskusi tersebut, di antaranya soal Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi; Penguatan Investasi, Hilirisasi, dan Kemudahan Perizinan Berusaha; Penanganan Covid-19, Stunting, Kemiskinan, dan Jaring Pengaman Sosial; serta Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, dan Pengawasan.

“Melalui momentum yang baik ini, diharapkan keempat panel dapat memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah,” ucapnya.

Sebagai informasi, jumlah peserta Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 sebanyak 4.545 orang yang terdiri dari instansi pusat sebanyak 239 orang dan dari daerah sebanyak 3.257 orang. Peserta dari instansi pusat terdiri dari 45 pimpinan kementerian/lembaga (K/L), 34 Sekjen dan Sekretaris Utama K/L terkait, 25 Eselon I K/L, 27 Pejabat Eselon I Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), 97 Pejabat Eselon II Kemendagri, 3 Pimpinan Satker setingkat Eselon III Kemendagri, serta 8 Kepala Pos Lintas Batas Negara BNPP.

Kemudian peserta dari Pemda terdiri dari 38 gubernur dan penjabat (Pj.) gubernur, 1 Wali Nanggroe Aceh Darussalam, 1 Ketua MRP, 1 Ketua MRPB, 34 DPRD provinsi, 514 bupati/wali kota dan Pj. bupati/wali kota, 508 DPRD kabupaten/kota, 128 unsur TNI, 34 Kapolda, 33 Kajati, 34 KaBINDA, 29 Kepala Perwakilan BI di Provinsi, 514 unsur Polri tingkat kabupaten/kota, 344 Dandim, 438 Kajari, 58 Danlanal, 34 Kepala BPKP Daerah, dan 514 Kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota.***/ebn

Mendagri: Kendalikan Inflasi, Stabilitas Harga Pangan Jadi Perhatian Utama

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, stabilitas harga menjadi perhatian utama dalam pengendalian inflasi. Mendagri menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (9/1/2023).

“Masalah stabilitas harga pangan bahan pangan itu menjadi concern yang paling utama, di masyarakat bawah kita terutama. Isu-isu lain mungkin masyarakat bawah, working class, bukan menjadi isu utama bagi mereka, tapi kalau masalah pangan, barang jasa, harga, kenaikan, naik turunnya, itu menjadi concern sebagian besar mayoritas masyarakat kita,” katanya.

Mendagri menekankan agar kepala daerah tidak bosan untuk menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, karena tantangan ekonomi dan inflasi merupakan permasalahan global yang tengah dihadapi seluruh negara. Dari kunjungannya ke negara Eropa, Mendagri menemukan ada negara yang mengalami kenaikan harga hingga tiga kali. Apalagi, perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan ikut memberi andil terhadap terjadinya inflasi. Sebab, hal itu mengganggu ketersediaan suplai energi, sehingga berdampak ke seluruh negara di dunia.

“Beberapa menteri yang menyampaikan kepada saya, (saat mereka) kunjungan ke Brussel, Amsterdam, dan lain-lain, di jalan-jalan lampunya banyak mati, lampu jalan. Karena memang untuk menghemat energi, sekarang ini masa winter musim dingin, perlu pemanas, air panas, dan lain-lain, heater, sehingga kebutuhan energi sangat tinggi,” terangnya.

Mendagri menyampaikan, angka inflasi nasional sangat ditentukan oleh kerja pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah. Mendagri merangkum nilai inflasi tahun lalu bulan September mencapai 5,9 persen, bulan Oktober turun menjadi 5,78 persen, bulan November turun sampai ke angka 5,42 persen, dan pada akhir tahun bulan Desember mengalami sedikit kenaikan menjadi 5,51 persen.

Mendagri menyebut dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke daerah, Presiden memberikan apresiasi kepada kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atas pemahaman yang baik tentang pentingnya pengendalian inflasi. Presiden berencana akan mengumpulkan kepala daerah untuk membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

“Minggu depan kalau tidak ada halangan seluruh kepala daerah dan seluruh Forkopimda akan dikumpulkan oleh beliau. Kita sedang mencarikan tempatnya, tanggalnya sedang dikoordinasikan dengan staf Bapak Presiden, dan sejumlah menteri dan empat Menko akan hadir termasuk Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung yang akan berbicara,” ungkapnya.***/ebn

Monitoring Pengendalian Harga Barang dan Jasa Diminta Diperketat

JAYAKARTA NEWS— Perlunya semua pihak termasuk pemerintah daerah (Pemda) memperketat monitoring pengendalian harga barang dan jasa di tengah perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pasalnya, perayaan Nataru berdampak terhadap naiknya permintaan komoditas tertentu yang membuat angka inflasi semakin meningkat.

Hal itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara daring dan luring dari Gedung Sasana Bhakti Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (26/12/2022). Rakor tersebut dihadiri secara daring oleh seluruh kepala daerah maupun Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Mendagri menekankan, pengendalian harga barang dan jasa menjadi isu penting, bukan hanya di tingkat nasional ataupun lokal, tapi juga global. Apalagi saat ini konflik Ukraina-Rusia masih berlangsung dan berdampak terhadap laju inflasi. Kemudian, momentum Nataru yang bakal berimbas terhadap naiknya permintaan terhadap komoditas tertentu, mobilitas masyarakat, dan lainnya.

“Ini juga terjadi di negara kita yang berakibat kepada kemungkinan terhadap stabilitas harga pangan, harga barang dan jasa, dan lain-lain,” terangnya.

Karena itu, lanjut Mendagri, Pemda perlu terus memperketat monitoring, intervensi, dan melakukan pengendalian harga barang maupun jasa di minggu terakhir. “Kita tahu bahwa dengan tingkat inflasi yang ada dari bulan ke bulan, dan dari penurunan yang ada, salah satu kontributor yang terpenting adalah pengendalian kebersamaan di pusat dan setiap daerah melakukan langkah di daerah masing-masing,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengapresiasi daerah-daerah yang saat ini angka inflasinya terbilang rendah di bawah nasional. Hal ini seperti yang dialami Provinsi Kepulauan Riau yang tingkat inflasinya 5,26 persen dan Kota Lhokseumawe dengan inflasi 4.42 persen.

Di sisi lain, Mendagri juga mengatensi Pemda yang inflasinya cukup tinggi. Hal ini seperti yang dialami Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang angka inflasinya 6,84 persen dan Kota Parepare dengan inflasi 7,11 persen.

Mendagri meminta daerah yang angka inflasinya tinggi melakukan sejumlah upaya pengendalian. Hal ini seperti langkah yang perlu dilakukan oleh Provinsi Sultra. Mendagri meminta seluruh kebijakan pengendalian inflasi di daerah tersebut tidak hanya sekadar di atas kertas. Namun, pemerintah setempat perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat detail masalah yang dihadapi.

“Permasalahan penerbangan misalnya apa kuncinya, koordinasi dengan pihak penerbangan dan kemudian realisasi eksekusinya, gerakan tanam misalnya, tidak hanya cukup membuat edaran gerakan tanam,” jelas Mendagri.

Kemudian untuk Pemerintah Kota Parepare, Mendagri meminta jajaran Pemda setempat memperkuat mitigasi melalui koordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Forkopimda, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan Satgas Pangan.

“Kuncinya adalah pada memahami dan data detail problemnya apa, kemudian secara konsisten melakukan rapat, jangan sampai sudah naik kemudian baru rapat,” tandas Mendagri.***ebn

Inflasi Provinsi Maluku 6,65%, Kota Palangkaraya 7,33%, Ini Kata Mendagri Tito Karnavian

JAYAKARTA NEWS—Provinsi Maluku dan Kota Palangkaraya jadi sorotan karena angka inflasinya yang tinggi. Inflasi Provinsi Maluku pada November 2022 (year on year) sebesar 6,65 persen dan Kota Palangkaraya pada periode yang sama sebesar 7,33 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi nasional sebesar 5,42 persen.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2022).

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan, ada tiga masalah yang terjadi di Maluku sehingga inflasinya tinggi.“Pertama transportasi udara yang mahal, nanti siang jam 01.30 (setengah dua siang) akan ada rapat di Istana, saya akan menyampaikan kepada Menteri Perhubungan mengenai hal ini. Yang kedua, dampak kenaikan harga BBM yang masih berimbas terutama kepada nelayan, BBM mahal. Sehingga memang agak ironis mungkin Maluku penghasil ikan, tapi ada beberapa jenis ikan yang justru naik harganya,” kata Mendagri.

Lebih lanjut masalah ketiga, yaitu kenaikan harga tempe. Meski Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Perdagangan menyebut harga kedelai secara psikologis telah menurun karena adanya impor, upaya intervensi lanjutan agar harga tetap terkendali perlu terus dilakukan. Dia juga menyebut langkah-langkah lain yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku seperti rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), gerakan tanam, hingga penerbitan surat edaran gubernur.

“Kunci utama itu adalah langkah detail di lapangan. Jadi jangan sebatas pada rapat dan sebatas kepada surat, tapi langsung cek ke lapangan melihat detail angka-angka lapangan dan mencari solusi di lapangan,” ujarnya.

Di sisi lain, dalam atensinya kepada Kota Palangkaraya, Mendagri menjelaskan tingginya inflasi yang terjadi di daerah tersebut disebabkan mahalnya ongkos angkutan udara. Kemudian juga naiknya beberapa komoditas seperti beras mayang, cabai, bawang merah, hingga rokok kretek filter turut berdampak terhadap inflasi.

“Saya kira nanti Bapak Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Pangan juga nanti akan memberikan atensi untuk bisa membantu. Rokok, ini memang kenaikan cukai tembakau, dibuat juga gerakan memang kita sudah membuat gerakan untuk mengurangi rokok untuk kesehatan,” tuturnya.

Sementara itu, berdasarkan paparan Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin secara online, Mendagri menyebut beberapa mitigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangkaraya. Beberapa upaya yang dilakukan seperti operasi pasar, sidak sembako, distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tepat sasaran, dan gerakan tanam cepat panen.

“Tapi memang kalau kondisi tanah sulit, ini sama di kota-kota besar juga banyak yang tidak punya lahan. Tapi banyak inisiatif kreatif inovasi yang dilakukan dengan menanam dalam pot, kemudian juga hidroponik di lorong-lorong, di kampung-kampung. Itu juga sangat membantu (dan) kerja sama antardaerah juga dilakukan,” tandasnya.

Selain itu, Mendagri juga mendorong adanya monitor lanjutan terhadap hasil pemantauan harga dalam rapat TPID yang melibatkan Forkopimda dan stakeholder terkait di Kota Palangkaraya.***/ebn

Provinsi ke-38 Papua Barat Daya Diresmikan, Mendagri: Segala Urusan Cukup ke Kota Sorong

JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ditujukan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui peresmian daerah otonomi baru itu, diharapkan akan memperpendek birokrasi yang semula terpusat di Manokwari, kini beralih ke Sorong.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memberikan sambutan pada Peresmian sekaligus Pelantikan Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat Daya di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (9/12/2022).

“Harapan kita juga akan memperpendek birokrasi, tidak perlu lagi nanti koordinasi, komunikasi harus ke Manokwari dari Sorong Raya, (sekarang) cukup ke Kota Sorong sebagai ibu kota,” katanya.

Pembentukan provinsi baru di Papua merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik. Langkah ini dinilai dapat memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif, yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Perlu dilakukan pemekaran untuk mempersingkat birokrasi, memotong birokrasi yang panjang di tengah medan geografi Papua yang tidak mudah, serta ketersebaran yang sangat tinggi,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga meminta semua pihak untuk membantu Pj. Gubernur Papua Barat Daya yang telah dilantik untuk dapat mewujudkan cita-cita bersama dalam menyejahterakan masyarakat Papua lewat pemerataan pembangunan dan percepatan reformasi birokrasi.

Provinsi ke-38

Papua Barat Daya diresmikan menjadi provinsi baru di tanah air. Peresmian tersebut menjadikan Indonesia kini memiliki 38 provinsi.

Sebagaimana ketiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua yang lebih dulu diresmikan, pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dilakukan sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Pembentukan dan peresmian Provinsi Papua Barat Daya juga dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat Papua.

“Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Desember 2022 bertempat di Jakarta, saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridai kita semua,” kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat membacakan pernyataan peresmian.

Peresmian juga ditandai dengan pemukulan tifa, serta dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti Provinsi Papua Barat Daya oleh Mendagri.

Diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disahkan dalam rapat paripurna di DPR RI pada 17 November 2022. Kemudian RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2022.

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya telah melalui proses yang panjang, mulai dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Kemendagri, DPD, dan DPR RI, hingga yang disampaikan tokoh Papua kepada Presiden. Peresmian ini bukanlah akhir perjalanan untuk pemerataan pembangunan di Papua, melainkan sebagai awal untuk mempercepat pembangunan.***/ebn