Category: Ekonomi & Bisnis

BULD DPD RI Berharap UU HKPD Mampu Tingkatkan Perekonomian Daerah

JAYAKARTA NEWS— Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menilai lahirnya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( HKPD),
membawa harapan terciptanya sinergi antara pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat. Di sisi lain, UU ini justru menghadapi tantangan besar bagi pemda.

“UU ini mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun pemda menghadapi tantangan yang sangat besar,” ucap Wakil Ketua BULD DPD RI Abdurrahman Abubakar Bahmid saat membuka RDPU dengan Pakar Perpajakan di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (18/1).

Menurut senator asal Gorontalo itu, tantangan pemda yaitu perubahan mekanisme range price yang menjadi kontraproduktif dengan semangat regulerend pajak dalam menghadirkan iklim investasi yang kondusif. “ Alhasil adanya kebijakan pembaruan pada aspek jenis, tarif, hingga prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) di daerah,” ungkapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, lanjutnya, dalam ranah pembentukan peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. UU HKPD juga mengamanatkan adanya tahap evaluasi yang dilakukan secara bertingkat sebelum peraturan daerah yang dibentuk tersebut dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah. “Pengaturan tentang proses evaluasi ini memunculkan tahapan yang bisa saja menyulitkan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kewenangan mengelola pajak dan retribusi di daerahnya,” imbuh Abdurrahman Abubakar Bahmid.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Barat Muslim M Yatim menilai sejauh ini daerah tidak bisa bergerak dengan adanya peraturan pusat. Apalagi, lahirnya UU Cipta Kerja yang telah menambah ‘penderitaan’ kewenangan daerah. “UU Cipta Kerja telah menambah penderitaan kewenangan daerah. Maka saya berharap UU HKPD bisa membawa angin segar bagi daerah,” paparnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Aceh Abdullah Puteh mempertanyakan bahwa perpajakan nasional memberikan daya dukung yang kuat kepada daerah. Faktanya sampai saat ini daerah masih saja kesulitan keuangan maka diperlukan strategi khusus di sektor perpajakan. “Kita perlu strategi khusus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga menjadi suatu harapan bagi daerah,” cetusnya.

Di kesempatan yang sama, Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mengatakan bahwa PDRD pasca UU HKPD berpotensi meningkatkan PAD. Jika dilihat dari insentif fiskal, UU ini diyakini mampu mendorong pemda untuk memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha. “Insentif fiskal ini sebagai upaya konkrit dalam merealisasikan fungsi regulerend pajak dan retribusi, berpotensi meningkatkan investasi dan PAD,” ujarnya.

Ketua Klaster Politik Perpajakan, Kesejahteraan dan Ketahanan Nasional Haula Rosdiana menjelaskan penerbitan UU HKPD berimplikasi penyesuaian hukum pajak material dan hukum pajak formal PDRD. Alhasil terjadi penurunan biaya administrasi dan kepatuhan yang berimplikasi restrukturisasi pajak daerah berbasis konsumsi. “Restrukturisasi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selain itu, terdapat rasionalisasi retribusi dari semula 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan,” paparnya.***/ebn

Tumbuh Positif, Surplus Neraca Perdagangan Tahun 2022 Catatkan Level Tertinggi Dalam Sejarah

JAYAKARTA NEWS— Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu melaporkan kinerja positif ekspor Indonesia pada bulan Desember 2022 tercatat sebesar USD23,83 miliar, atau tumbuh sebesar 6,58% (yoy) dan 26,07% (ytd). Namun secara bulanan (mtm), ekspor Desember 2022 menurun tipis sebesar 1,1% (mtm) bila dibandingkan dengan bulan November yang tercatat sebesar USD24,09 miliar.

“Angka ekspor mencatatkan sedikit penurunan jika dibandingkan dengan bulan lalu seiring penurunan PMI Manufaktur beberapa negara mitra dagang utama yang terus terkontraksi. Namun secara year on year, ekspor masih tumbuh positif didukung ekspor komoditas unggulan seperti bahan bakar mineral, produk sawit, serta besi dan baja,” ujar Febrio sebagaimana dikutip dari laman kemenkeu.go.id

Lebih lanjut, Febrio juga menyampaikan ekspor nonmigas bulan Desember 2022 mencapai USD22,35 miliar, naik 4,99% (yoy) atau turun 2,73% (mtm). Penurunan terbesar ekspor nonmigas di bulan Desember 2022 terjadi pada komoditas bahan bakar mineral sebesar USD483,1 juta (9,44%), sedangkan peningkatan terbesar ekspor nonmigas terjadi pada nikel dan produk olahannya sebesar USD220,0 juta (41,50%).

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari s.d Desember 2022 mencapai USD291,98 miliar atau naik 26,07% dibanding periode yang sama pada tahun 2021. Sementara itu, ekspor nonmigas mencapai USD275,96 miliar atau naik 25,80%. Berdasarkan sektor, pada periode Januari hingga Desember 2022, ekspor hasil tambang dan lainnya mencatatkan kenaikan tertinggi sebesar 71,22%, diikuti kenaikan ekspor nonmigas hasil industri pengolahan 16,45% dan ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan 10,52%.

Di sisi lain, impor bulan Desember 2022 tercatat sebesar USD19,94 miliar atau naik 5,16% dibandingkan periode bulan November 2022 yang tercatat sebesar USD18,96 miliar. Kenaikan ini seiring peningkatan PMI manufaktur Indonesia yang masih ekspansif (Desember 2022: 50,9; November 2022: 50,3). Komoditas utama impor Indonesia selama tahun 2022 masih didominasi oleh impor bahan baku/penolong dan barang modal seperti mesin dan peralatan mekanis, mesin dan peralatan elektrik, kendaraan dan bagiannya. Hal ini menunjukkan ekonomi domestik masih dalam tren pemulihan.

Dengan perkembangan ekspor-impor tersebut, neraca perdagangan bulan Desember 2022 mencatatkan surplus sebesar USD3,89 miliar dan melanjutkan tren surplus selama 32 bulan berturut-turut sejak bulan Mei 2020. Secara kumulatif, total surplus periode Januari hingga Desember 2022 mencapai USD54,46 miliar, naik cukup tinggi jika dibandingkan periode Januari s.d Desember 2021 yakni USD35,42 miliar.

“Neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2022 mencatatkan surplus tertinggi dalam sejarah yakni sebesar USD54,46 miliar. Secara keseluruhan, kinerja ekspor tumbuh cukup baik sehingga mendukung target pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022,” tutup Febrio.

Ke depan, Pemerintah akan mewaspadai risiko penurunan permintaan ekspor dari negara mitra utama dagang yakni Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, dan Jepang seiring menurunnya indeks PMI manufaktur negaranegara tersebut. Di sisi lain, Pemerintah secara paralel juga terus mengembangkan ekspor ke negara lain seperti India dan negara-negara ASEAN. ***/ebn

Pantau Pergerakan Komoditas Beras, TPIP dan TPID harus Turun ke Pasar

JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo mengingatkan Perum Bulog untuk mengendalikan harga beras yang meningkat di 79 daerah. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan ada 23 provinsi yang tingkat inflasinya berada di atas realisasi inflasi nasional.

“Ini yang menjadi catatan; Sumatera Barat inflasinya 7,43%, Sulawesi Tenggara 7,39%, Kalimantan Selatan 6,99%, Riau 6,81% dan daerah lainnya. Jadi terhadap 23 provinsi ini Pak Gubernur mohon diperhatikan,” jelas Airlangga.

Pakar ekonomi dari Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono mengungkapkan beras selalu menjadi polemik tiap tahunnya.Terlebih di penghujung 2022, Indonesia sempat impor beras. Komoditas beras masuk komoditas pangan yang harganya perlu dipantau.

Oleh sebab itu, neraca komoditas yang diterapkan oleh Badan Pangan Nasional (BPN) harus jelas dan tepat serta mampu berkoordinasi dengan stakeholder terkait secara lebih progresif.

“Mengingat ini komoditas ini masih menjadi komoditas utama yang menyumbang inflasi di Januari 2023. Merujuk info dari BI (2023), paling tidak beras merupakan salah satu dari empat komoditas pangan penyumbang inflasi, selain cabai rawit, cabai merah dan bawang merah,” ujarnya.

Menurut Adhitya, Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus berkolaborasi untuk memantau dan memastikan pergerakan komoditas beras. Mereka juga harus turun ke pasar-pasar.

“Pastikan bahwa stok beras nasional cukup. Jika dirasa ada pergerakan harga yang dapat menganggu daya beli masyarakat, khususnya masyarakat pra sejahtera dan menjadi pemantik inflasi maka kebijakan strategis lintas lembaga perlu dilakukan,” tegasnya.

Dikatakan, strategi pengendalian harga seperti operasi pasar dan pasar murah sangat diperlukan dalam jangka pendek. Apalagi saat ini Indonesia tengah berupaya pulih dari pandemi, sehingga perlu kontiyuitas dan konsistensi pengendalian inflasi pangan.

“Masyarakat masih mengalami memar ekonomi karena pandemi. Oleh karenanya operasi pasar murah sembako, terutama beras, minimal dapat mengurangi shock kenaikan harga pangan dalam jangka pendek,” tambahnya.

Meski demikian, Adhitya menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang. Sebab strategi pasar murah ataupun operasi pasar berpotensi memunculkan moral hazard di pasar ketika dilakukan dalam jangka panjang.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan terobosan kebijakan yang dapat menopang ketersediaan pangan, yaitu: seperti peningkatan produktivitas padi secara ekstensif, tata kelembagaan antar lembaga terkait, pembenihan bibit unggul yang tahan perubahan iklim dan hama, sistem distribusi pangan yang perlu koordinasi sangat ketat antara pemangku kepentingan.

“Maka dalam kaitannya dengan volatile food inflation, pola meredam inflasi pangan dengan koordinasi antar lembaga negara dan pemerintah menjadi agenda penting yang harus segera dilakukan di awal tahun ini,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam menghadapi persoalan pangan di Indonesia. “Bangun relasi yang kuat tidak saja meng-arus ke ruas berbagi informasi, tetapi juga dalam ruang analisis strategis yang akomodatif terhadap kenaikkan harga pangan dan kelangkaan pasokan pangan terutama beras,” pungkasnya.

Terkendali

Sementara itu, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan, extra effort pengendalian yang dilakukan TPIP-TPID sudah cukup baik jika dibandingkan dengan negara lain. Untuk beberapa daerah kata dia, masih ada isu pasokan dan musim sehingga perlu penguatan lebih lanjut.

“Sejauh ini progressnya sudah cukup baik dalam mengendalikan inflasi Indonesia yang walaupun tinggi, masih jauh lebih manageable ketimbang negara lainnya,” kata Riefky, Selasa (17/1).

Tingkat inflasi domestik ini jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara yang lonjakan inflasinya sangat ekstrem, misalnya Argentina mencapai 94,80%, Turki 64,27%, Rusia 11,9%, dan Italia 11,6%.

Kemudian untuk inflasi kuartal 1, Riefky memperkirakan masih berada diatas 5% karena ada momen puasa dan lebaran. “Dugaan kami masih diatas 5%, mungkin di kisaran 5.2-5.4% karena di Q1 ini masih ada faktor musiman bulan puasa sehingga masih ada tekanan inflasi keatas walaupun trennya sedang menurun,” sebut Riefky.

Untuk menjaga inflasi, pemerintah diminta menjaga domestik ekonomi dan juga nilai tukar. Lebih lanjut inflasi Indonesia pada tahun ini akan berada pada kisaran 4% hingga 5% secara tahunan (year on year/yoy). Hal ini masih seturut dengan target pemerintah.

Lebih lanjut pemerintah menargetkan tingkat inflasi pada 2023 mencapai sasaran 2 hingga 4%, dengan asumsi di APBN Tahun Anggaran 2023 di 3,6%.***/din

Mendagri: Inflasi Terkendali, Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tunjukkan Angka Positif

JAYAKARTA NEWS— Pertumbuhan ekonomi nasional terus menunjukkan angka positif. Berdasarkan laporan BPS (Badan Pusat Statistik) kuartal ketiga tahun 2022 (pertumbuhan ekonomi) mencapai angka 5,7 persen.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 bertajuk “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi” di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).

Tingkat inflasi juga dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan laporan perkembangan inflasi secara year to year oleh Badan Pusat Statistik yaitu pada September 2022 sebesar 5,95 persen, Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen, November 2022 menjadi 5,42 persen, dan Desember 2022 naik sedikit menjadi 5,51 persen.

“Karena adanya pola demand yang bersifat musiman adanya Natal dan perayaan tahun baru,” terang Mendagri.

Dalam Rakornas kali ini, lanjut Tito, Kemendagri menyuguhkan empat diskusi panel dengan narasumber dari jajaran menteri, lembaga, hingga kepala daerah. Berbagai isu penting menjadi pembahasan dalam diskusi tersebut, di antaranya soal Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi; Penguatan Investasi, Hilirisasi, dan Kemudahan Perizinan Berusaha; Penanganan Covid-19, Stunting, Kemiskinan, dan Jaring Pengaman Sosial; serta Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, dan Pengawasan.

“Melalui momentum yang baik ini, diharapkan keempat panel dapat memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah,” ucapnya.

Sebagai informasi, jumlah peserta Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 sebanyak 4.545 orang yang terdiri dari instansi pusat sebanyak 239 orang dan dari daerah sebanyak 3.257 orang. Peserta dari instansi pusat terdiri dari 45 pimpinan kementerian/lembaga (K/L), 34 Sekjen dan Sekretaris Utama K/L terkait, 25 Eselon I K/L, 27 Pejabat Eselon I Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), 97 Pejabat Eselon II Kemendagri, 3 Pimpinan Satker setingkat Eselon III Kemendagri, serta 8 Kepala Pos Lintas Batas Negara BNPP.

Kemudian peserta dari Pemda terdiri dari 38 gubernur dan penjabat (Pj.) gubernur, 1 Wali Nanggroe Aceh Darussalam, 1 Ketua MRP, 1 Ketua MRPB, 34 DPRD provinsi, 514 bupati/wali kota dan Pj. bupati/wali kota, 508 DPRD kabupaten/kota, 128 unsur TNI, 34 Kapolda, 33 Kajati, 34 KaBINDA, 29 Kepala Perwakilan BI di Provinsi, 514 unsur Polri tingkat kabupaten/kota, 344 Dandim, 438 Kajari, 58 Danlanal, 34 Kepala BPKP Daerah, dan 514 Kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota.***/ebn

Presiden Minta Kepala Daerah Berhati-hati Dalam Menentukan Tarif Bisa Picu Inflasi

JAYAKARTA NEWS— Presiden RI Joko Widodo (Joko Widodo) meminta para gubernur, bupati, dan wali kota bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) terus memantau harga barang dan jasa yang ada di lapangan sehingga dapat mendeteksi sedini mungkin gejolak harga yang ada.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023). Demikian dikutip dari setkab.go.id

“Ini tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” ujarnya.

Presiden meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk bekerja secara detail dalam memantau pergerakan harga, utamanya harga bahan pokok.

“Beras, saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan, dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga meminta para kepala daerah berhati-hati dalam menetapkan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah karena dapat memicu inflasi.

“Yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan, itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen, karena data yang masuk ke saya ada,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di daerah untuk memberikan data yang akurat kepada para kepala daerah.

“Saya melihat sekarang ini dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data,” ujarnya.***/ebn

Perppu Cipta Kerja Dibutuhkan untuk Kepentingan Ekonomi Jangka Panjang

JAYAKARTA NEWS— Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan keberadaan Perppu Cipta Kerja dibutuhkan untuk kondisi makro ekonomi dalam jangka menengah dan jangka panjang.

“Saya berpendapat bahwa untuk kebutuhan UU Perppu Ciptaker ini masih sangat dibutuhkan untuk kondisi makro ekonomi kita, terutama untuk pertumbuhan di jangka menengah dan panjang,“ tegas Riefky, Senin (16/1/2023).

Kondisi perekonomian Indonesia dalam waktu dekat, cukup prudent, dan bahkan bisa dibilang akan lolos dari perlambatan ekonomi dunia. Namun untuk jangka panjang, perlu ada mitigasi dari pemerintah salah satunya dengan penerbitan Perppu Ciptaker.

“Kita tahu misalnya dari isu ketenagakerjaan kita ini relatif tidak kompetitif baik dari skill lalu tingkat upah serta birokrasinya. UU Perppu Ciptaker tujuan untuk memudahkan segala proses tersebut dan membuat pasar tenaga kerja kita lebih kompetitif dan ini juga tujuannya agar penciptaan lapangan kerja dan menarik investasi juga bisa lebih didorong kedepannya.” jelas Riefky.

Sebelumnya, hasil survei Litbang Kompas mengatakan, mayoritas publik 61,3 persen responden menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak mendesak. Aspirasi tersebut seharusnya tetap diperhatikan oleh pemerintah. Karena itu Riefky mengingatkan “ Memang untuk Perppu Ciptaker itu perlu terus dilihat implementasinya agar tetap sesuai dengan tujuannya.”” tandasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, lembaga moneter dunia IMF menyebut Indonesia adalah titik terang di tengah awan hitam perekonomian dunia.

“Nah, tentu Indonesia berharap karena kita punya resiliensi selama penanganan pandemi Covid-19. Kita juga berharap punya resiliensi di tahun 2023 ini. Indonesia the bright side di tengah awan gelap,” ujar Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar.

Diperkirakan perekonomian Indonesia masih akan tumbuh positif di 2023. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan di level 5,3%.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menilai Perppu Cipta Kerja yang baru disahkan tidak memenuhi unsur keterdesakan kondisi ekonomi untuk syarat terbitnya sebuah Perppu.

“Secara prasyarat kondisi ekonomi justru kontradiktif terhadap pernyataan pemerintah sendiri yang masih optimis perkiraan pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terkendali pada tahun 2023,” ungkapnya.

Untungkan Pengusaha

Menurut Suroto, isi Perppu dan aturan turunannya justru malah lebih banyak menguntungkan kepentingan elite bisnis nasional. Adanya upaya mengedepankan model pendekatan risiko (risking approach) ketimbang pendekatan pencegahan (preventive approach) dalam perizinan bisnis tambang, perkebunan, maupun pabrikasi.

“Saat ini komoditi ekstraktif seperti batu bara, sawit, nikel dan lain lain memang sedang jadi primadona dunia karena krisis energi akibat perang Ukraina dan juga karena memang ada lonjakan kebutuhan. Harganya sedang tinggi dan sepertinya akan bertahan cukup lama. Para oligarki ini sedang memainkan hal ini,” tambahnya.

Dikatakan Suroto, Perppu Ciptaker merupakan rompi pengaman para elite agar terhindar dari syarat syarat analisis dampak lingkungan, kesulitan perizinan, dan juga masalah tanggungan sosial perusahaan lainnya.

“Para elite pebisnis nasional yang sekarang ini memegang kendali kekuasaan dan bahkan menguasai parlemen itu yang bermain. Motivasi besarnya ada di situ. Makanya presiden pun tak mampu menolak kemauan mereka untuk memaksakan UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional itu menjadi Perppu,” tambahnya.

Suroto mengungkapkan, ada satu lagi aturan yang dinilai bermasalah yakni UU Omnibus Law Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK). UU itu dinilai tidak sesuai tujuan untuk membangun protokol mitigasi resiko dalam hadapi krisis keuangan dan ekonomi serta pengembangan investasi di sektor keuangan.

“Perppu Cipta Kerja dan UU Omnibus Law PPSK adalah merupakan paket lengkap penguasaan ekonomi oleh elite politik dan elite kaya di sektor riil dan sektor keuangan,” pungkasnya.***/ebn

Pemerintah Diminta tak Ikuti Langkah Malaysia Hentikan Ekspor CPO ke Eropa

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah diminta tidak mengikuti kebijakan pemerintah kerajaan Malaysia yang mengancam hendak menghentikan ekspor CPO ke kawasan Eropa. Hal ini disampaikan Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin dalam rangka menjaga agar harga tandan buah segar sawit tidak mengalami penurunan dan merugikan para petani.

Di sisi lain, kebijakan uni Eropa tersebut akan dimanfaatkan oleh negara produsen CPO potensial lainnya seperti India untuk mengambil pasar Eropa.

“Saya kira Pemerintah tidak perlu melakukan keputusan dagang yang justru merugikan posisi Indonesia sebagai produsen sawit dan CPO nomor satu di dunia saat ini. Kecuali jika kita sudah mendapatkan pasar ekspor potensial di kawasan lainnya di dunia,” ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Minggu (15/01).

Menurutnya, meskipun CPO banyak digunakan oleh konsumen untuk bermacam kebutuhan, tapi peran CPO masih bisa disubstitusi oleh minyak nabati lainnya yang bersumber dari tanaman selain sawit. Sehingga untuk menjaga reputasi CPO sebagai minyak nabati terpopuler saat ini dengan menerima standar produksi yang disyaratkan oleh Eropa.

“UU baru Eropa itu justru bagus bagi Pemerintah untuk menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan hutan. Dengan demikian aksi ekstensifikasi korporasi sawit bisa dikontrol dan perkebunan sawit milik rakyat dapat dihargai khusus oleh Eropa”, tegas mantan senator muda yang konsen pada isu lingkungan itu.

Di sisi lain, kata Sultan, perkebunan Kelapa sawit milik rakyat dinilai mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Eropa. Pemerintah diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan membatasi ekspor CPO Ke Eropa dan meningkatkan porsi penggunaan CPO dalam kebijakan B40.

“Karena hingga tahun 2020, hanya terdapat perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 2,90 juta ha yang berada dalam kawasan hutan tetapi tanpa izin bidang kehutanan, dan belum teridentifikasi subjek hukumnya. Sementara total luas lahan sawit 16,38 juta ha, dan luas lahan sawit rakyat mencapai 6,94 juta ha”, urainya.

Artinya, lanjut Sultan, hanya terdapat sekitar 17 hingga 20 persen lahan sawit kita yang berpotensi tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Eropa.

Seperti diketahui, Malaysia pada Kamis (12/1/2023) mengancam akan menghentikan ekspor CPO ke Uni Eropa (UE) sebagai bentuk protes diskriminasi kawasan tersebut terhadap komoditas CPO.

Undang-Undang (UU) Uni Eropa yang baru akan mengatur pembelian/penjualan CPO secara ketat sebagai upaya untuk melindungi hutan.

Selama ini, Indonesia dan Malaysia memasok 85% CPO di dunia. Kebijakan kedua negara tersebut di sektor CPO akan sangat menentukan harga CPO di pasar global.***/ebn

Revisi Aturan Devisa Hasil Ekspor/DHE harus Disertai Penerapan Sanksi Tegas

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) agar selaras dengan pertumbuhan ekspor dengan cadangan devisa.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan hal itu akan dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tadi arahan Bapak Presiden bahwa ekspor yang selama ini terus positif perlu diikuti dengan peningkatan cadangan devisa. Oleh karena itu Bapak Presiden meminta agar PP 1/2019 tentang devisa hasil ekspor itu untuk diperbaiki,” kata Ketum Golkar itu.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia Yusuf Wibisono mendukung langkah pemerintah untuk merevisi peraturan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Namun dukungan ini dengan catatan sebagai berikut.

“Menambahkan sektor yang wajib membawa pulang DHE tidak hanya SDA namun juga sektor lain termasuk manufaktur, itu sah-sah saja. Namun tidak akan menyelesaikan masalah selama kebijakan DHE hanya sekedar pencatatan DHE sudah ditempatkan di dalam negeri dengan sanksi yang cenderung ringan, umumnya hanya sanksi administratif,” tegas Yusuf.

Menurut dia, banyak DHE yang tidak kembali ke Indonesia karena pengusaha menahan dollar mereka untuk berbagai hal. “Pengusaha membutuhkan devisa untuk kebutuhan impor mereka, untuk membayar utang valas dan juga untuk antisipasi karena kekhawatiran atas ketidakpastian pasar valas, bahkan posisi hold Dollar menjadi pilihan menguntungkan untuk spekulasi,“ jelas Yusuf.

Dan faktor yang paling jelas adalah bunga deposito dollar yang jauh lebih tinggi di bank luar negeri dibandingkan bank di Indonesia. “Hal ini ironis dan terlihat amoral karena DHE dari hasil kekayaan alam negara digunakan untuk keuntungan pribadi semata bahkan dengan kerugian rakyat dari instabilitas Rupiah,” tegas Yusuf yang juga Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) itu.

Untuk itu perlu reformasi secara struktural yang bisa dilakukan pemerintah. “Yaitu mereformasi sistem devisa bebas kita. Kita seharusnya mulai menerapkan kewajiban repatriasi DHE dan kewajiban konversi DHE ke Rupiah, tidak perlu secara penuh, katakan misalnya 50% saja. Jadi di satu sisi ketidakpastian pasar valas bisa ditekan dengan pasokan Dollar yang memadai, namun di sisi lain pengusaha pemegang DHE juga masih tetap memiliki DHE dalam jumlah signifikan,” ungkap Yusuf.

Kepentingan Nasional

Sementara itu, Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai peraturan DHE lebih banyak menguntungkan pengusaha dibanding menambah cadangan devisa negara.

“Selain proyeksi pelambatan ekspor-impor tadi, saya menilai bahwa peraturan yang ada selama ini lebih menguntungkan pengusaha dari pada untuk menambah cadangan devisa,” terbangnya.

Oleh sebab itu, Fahmy menilai langkah untuk merevisi aturan tersebut memang sesuai dengan keperluan nasional. “Sehingga aturan tadi perlu direvisi agar ekspor nanti memberikan tambahan yang signifikan bagi cadangan devisa,” jelasnya.

Berkaca pada tahun sebelumnya, ketika harga dan permintaan komoditas melonjak justru cadangan devisa tidak mengalami hal serupa.
“Karena selama setahun sebelumnya, ekspor Minerba dan hasil tambang itu kan cukup besar semuanya. Kenaikan batu bara juga cukup besar, tapi ini tidak memberikan tambahan yang signifikan bagi cadangan devisa negara. Makanya (aturan) itu perlu direvisi,” kata Fahmy.

Selain persoalan aturan, Fahmy juga mendorong pemerintah untu bisa memaksimalkan aktivitas ekspor-impor untuk menambah devisa. “Selain aturan tadi, yang memang harus diupayakan adalah peningkatan ekspor dan penekanan impor, sehingga ada tambahan devisa yang cukup signifikan,” pungkasnya.***/din

Perppu Ciptaker dan Kartu Prakerja Bisa Saling Mendukung Mitigasi Dampak Resesi Global

JAYAKARTA NEWS— Pakar Ketenagakerjaan BRIN, Triyono mengatakan, program kartu prakerja dengan Perppu Cipta Kerja, memiliki irisan besar, dalam hal menyediakan tenaga kerja dan membuka lapangan kerja.

“Kalau kita melihat Perppu Ciptaker, kalau dampaknya dengan prakerja memang ada irisannya sangat besar, kalau kita lihat Ciptaker ini ekosistem berbasis untuk investasi. Investasi itu justru kebutuhannya dekat dengan ketenagakerjaan, tenaga kerja terdidik,” ujar Triyono, Rabu (11/1/2023).

Jika investasi masuk, maka industri bergerak dan membutuhkan tenaga kerja. Peserta yang telah mengikuti pelatihan kartu prakerja, diharapkan kompeten dalam bersaing di dunia kerja.

“Kalau melihat bicara dunia internasional saat ini lagi lagi banyak presisi bahwa akan mengalami perlambatan, dan ini justru dengan hadirnya prakerja, dan pelatihan kerja lewat perppu ini bisa saling menguatkan,” tambah Triyono.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2022 terdapat sekitar 54,31% angkatan kerja berpendidikan SMP ke bawah. Dengan Kartu Prakerja pelatihan informal diberikan kepada siapa saja.

Tenaga kerja yang bersaing, bukan cuma bermodal pendidikan formal, namun juga informal. Dan tentunya ketersediaan tenaga kerja harus berbarengan dengan terbukanya lapangan kerja.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, Kartu Prakerja 2023 akan memakai skema normal dan diberikan sebagai bentuk kompetensi kerja, bukan sekadar bansos.

Implementasi skema normal Kartu Prakerja yang akan mulai dibuka pada triwulan I 2023 tersebut akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.

Selain program pelatihan yang sudah ada, Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini mengajak berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja dengan mengikuti sejumlah assesmen dan seleksi yang telah ditentukan.

“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan yang merupakan wujud Public Private Partnership (PPP) dalam bidang pengembangan SDM Indonesia,” kata Menko Airlangga.

Lebih Fokus

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad, Kartu Prakerja masih menyimpan beberapa pekerjaan rumah. Pemerintah patut memperhatikan dimensi kualitas penerima manfaat untuk memperbesar peluang mereka ketika masuk ke pasar tenaga kerja.

Tauhid menilai target penerima manfaat Kartu Prakerja masih terlalu besar. Hal itu akan berdampak pada kualitas pelatihan yang diterima peserta, meski pelatihan akan dilakukan dengan metode luring.

“Karena ini nilainya Rp3,5 juta, durasinya panjang, artinya intensitas pelatihannya menjadi kurang. Akhirnya tidak bisa meningkatkan skill dengan paket seperti itu,” terangnya.

Tauhid menyarankan agar Kartu Prakerja berfokus pada peningkatan kualitas penerima manfaat, bukan pada kuantitas penerima manfaat.

“Akan lebih baik kalau misalnya jumlahnya jangan banyak, targetnya jangan sebanyak ini, tetapi kualitasnya yang diperlukan. Agar tingkat keterserapan di pasar kerja jauh lebih baik,” tegasnya.

Selain itu, konsep Kartu Prakerja harus diubah. Pelaksana program patutnya dipilih dari lembaga pelatihan yang kompeten dan mempunyai kesesuaian dengan kebutuhan pasar.

“Lebih baik Kartu Prakerja disiapkan pada lembaga-lembaga yang memiliki skema pelatihan yang sesuai dengan perkembangan permintaan pasar. Pasarnya diidentifikasi dulu. Pasarnya kalau tidak ada lowongan ya buat apa?” pungkasnya.***/bnt

Presiden Jokowi Targetkan Investasi Tahun 2023 Capai Rp1.400 Triliun

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah optimistis bahwa target investasi Indonesia pada tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun akan tercapai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menargetkan investasi Indonesia pada tahun 2023 dapat mencapai Rp1.400 triliun.

“Terkait dengan investasi, ada beberapa hal yang menjadi evaluasi bahwa tahun ini target daripada Rp1.200 triliun, berdasarkan data BKPM itu bisa dicapai. Cuma Bapak Presiden minta tahun depan targetnya Rp1.400 triliun perlu ada beberapa regulasi yang disempurnakan yaitu tentunya penyempurnaan peraturan pemerintah,” ujar Menko Perekonomian dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023.

Senada, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan perbaikan sejumlah regulasi untuk mencapai target investasi tersebut. Bahlil menjelaskan bahwa terdapat salah satu kendala dalam urusan investasi, yaitu mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Yang kendalanya itu adalah yang kelas besar, ini terkait dengan RDTR yang mana izin-izin lokasinya di daerah-daerah yang memang belum ada RKKPR-nya. Ini yang kami akan lakukan dalam kurun waktu 3-4 bulan ini agar kemudian proses pengurusan izin lokasinya bisa segera kita lakukan,” tutur Bahlil.

“Termasuk Amdal, kami sudah berkoordinasi sama Pak Menko Marves maupun di bawah pimpinan Pak Menko Perkonomian dalam rangka melakukan percepatan hal-hal ini,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Bahlil menuturkan bahwa pemerintah Indonesia optimistis untuk mencapai target nilai investasi tersebut jika melihat dari kondisi ekonomi global maupun nasional dan dengan dukungan stabilitas ekonomi.

“Atas arahan Pak Menko Perekonomian sangat optimistis untuk pertumbuhan, baik karena melihat dari beberapa laporan lembaga-lembaga dunia tentang ekonomi global maupun ekonomi nasional. Tapi saya ingin mengatakan bahwa satu saja catatannya, ekonomi nasional kita 2023 akan baik kalau stabilitas kita akan baik,” tandasnya.***/mel