Bayangan Perang Dunia III di 2026: Peta Konflik Global yang Semakin Mengkhawatirkan

Oleh : Heri Mulyono

Januari 2026 mencatat ketegangan geopolitik kritis yang belum pernah terjadi sejak Krisis Rudal Kuba. Dari Selat Taiwan hingga Greenland, dari kawasan nuklir Iran hingga front Ukraina, dunia menghadapi risiko konfrontasi militer masif—sementara PBB terlihat tidak berdaya dan Indonesia bersiap menghadapi skenario terburuk.

Ketika dunia memasuki tahun 2026, sinyal bahaya merah berkedip di hampir setiap titik strategis planet ini. Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih sejak 20 Januari 2025 telah mengubah dinamika geopolitik global secara dramatis. Kebijakan “America First” yang lebih agresif, retorika keras terhadap sekutu tradisional, dan pendekatan transaksional dalam hubungan internasional menciptakan ketidakpastian yang belum pernah terjadi dalam tujuh dekade terakhir.

“Kita berada di momen paling berbahaya sejak berakhirnya Perang Dingin,” kata Ian Bremmer, presiden Eurasia Group. “Kombinasi antara multipolaritas yang kacau, pemimpin populis yang agresif, dan runtuhnya norma internasional menciptakan perfect storm untuk konflik besar.”

Greenland: Dari Retorika ke Ancaman Nyata

Isu yang mengejutkan dunia di awal 2026 adalah eskalasi krisis Greenland. Administrasi Trump mengintensifkan tekanan dengan mengancam tarif perdagangan masif terhadap Denmark jika tidak “bernegosiasi serius” mengenai status Greenland. Bahkan ada spekulasi tentang kemungkinan operasi militer atau “kehadiran permanen” pasukan AS tanpa izin Denmark—pelanggaran kedaulatan negara NATO pertama dalam sejarah aliansi.

China dan Rusia segera memanfaatkan krisis ini. Beijing menawarkan investasi besar-besaran kepada Greenland, sementara Moskow meningkatkan patroli militer di Arktik. Para ahli memperingatkan bahwa krisis ini dapat memicu fragmentasi NATO dari dalam—sesuatu yang tidak pernah dicapai Uni Soviet selama Perang Dingin.

Taiwan: Hitungan Mundur Menuju Konfrontasi

Selat Taiwan tetap menjadi zona paling berbahaya di dunia. Intelijen AS menunjukkan bahwa China telah menyelesaikan persiapan militer untuk kemungkinan operasi terhadap Taiwan pada 2026-2027. Armada invasi amfibi terbesar dalam sejarah kini siap, latihan militer berlangsung hampir setiap minggu, dan blokade ekonomi parsial terhadap Taiwan telah dimulai.

Yang membuat situasi lebih berbahaya adalah ambiguitas kebijakan Trump. Dalam wawancara kontroversial Desember 2025, Trump menyatakan: “Taiwan mengambil semua bisnis chip kita. Kenapa kita harus melindungi mereka secara gratis?” Pernyataan ini memicu kekhawatiran bahwa AS mungkin tidak akan campur tangan jika China menyerang.

“Presiden Xi Jinping sedang mengkalibrasi apakah ini adalah momen yang tepat,” kata Oriana Skylar Mastro dari Stanford University. “Jika dia percaya Washington akan ragu-ragu, kita bisa melihat aksi pada musim gugur 2026.”

Simulasi perang menunjukkan konflik Taiwan akan menjadi perang paling destruktif sejak 1945, melibatkan AS, China, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai $10 triliun dengan gangguan rantai pasokan global bertahun-tahun.

Iran: Ambang Nuklir dan Risiko Perang Regional

Situasi Iran mencapai titik kritis. Laporan IAEA terbaru menunjukkan Iran kini memiliki uranium yang diperkaya pada tingkat 90%—cukup untuk membuat 5-6 hulu ledak nuklir. Waktu “breakout” kini diukur dalam minggu, bukan bulan.

Israel telah mengumumkan bahwa “semua opsi ada di atas meja.” Latihan militer besar-besaran untuk menyerang fasilitas nuklir Iran berlangsung sejak akhir 2025. Sumber intelijen melaporkan Israel telah meminta izin koridor udara dari Arab Saudi—tanda keseriusan persiapan strike.

Konflik tidak akan terisolasi. Hizbullah memiliki 150,000 roket menargetkan Israel. Yang paling mengkhawatirkan adalah potensi Iran menutup Selat Hormuz—jalur 21% konsumsi minyak global—yang akan memicu krisis energi dan menghancurkan ekonomi global.

Ukraina: Perang yang Berubah Wujud

Perang Rusia-Ukraina memasuki fase baru yang mengkhawatirkan. Administrasi Trump telah memulai negosiasi langsung dengan Putin, tetapi syarat-syaratnya sangat mengkhawatirkan sekutu Eropa: pengakuan aneksasi Rusia, jaminan Ukraina tidak bergabung NATO selama 20 tahun, dan pengurangan drastis bantuan militer AS.

“Ini bukan kesepakatan damai, ini kapitulasi,” kata Alexander Vershbow, mantan Wakil Sekretaris Jenderal NATO. “Jika agresi dihargai dengan perolehan teritorial, kita akan melihat lebih banyak agresi di seluruh dunia.”

Bahaya terbesar adalah retorika nuklir Moskow yang semakin agresif. Putin berulang kali mengancam penggunaan senjata nuklir taktis jika NATO “terus mengintervensi.” Latihan militer Rusia Desember 2025 mencakup simulasi penggunaan senjata nuklir.

“Kita berada di wilayah yang belum pernah kita masuki sejak Krisis Rudal Kuba,” kata Rose Gottemoeller, mantan Deputy Secretary General NATO.

PBB: Lembaga yang Terlumpuhkan

Di tengah krisis berlapis ini, PBB terlihat semakin tidak relevan dan tidak berdaya. Dewan Keamanan PBB—instrumen utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional—hampir sepenuhnya lumpuh karena veto dari anggota tetap.

Sejak awal 2024, Rusia telah memveto 8 resolusi terkait Ukraina, China memveto 5 resolusi terkait Taiwan dan Laut China Selatan, sementara AS memveto 12 resolusi terkait Israel-Palestina. Januari 2026 saja telah menyaksikan 4 veto dalam tiga minggu pertama—paralel dengan periode terburuk Perang Dingin.

“PBB diciptakan untuk mencegah Perang Dunia III, tetapi strukturnya yang mencerminkan realitas 1945 membuatnya tidak mampu menangani krisis 2026,” kata Richard Gowan, direktur UN program di International Crisis Group. “Ketika lima anggota tetap Dewan Keamanan adalah pihak dalam konflik atau memiliki kepentingan bertentangan, sistem tidak bisa berfungsi.”

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres telah berulang kali memperingatkan tentang risiko “Perang Dunia III” dan menyerukan reformasi mendesak. Dalam pidato Januari 2026, dia menyatakan: “Kita berdiri di tepi jurang. Tanpa reformasi fundamental arsitektur keamanan global, kita mengulangi kesalahan fatal 1914 dan 1939.”

Namun upaya reformasi menghadapi jalan buntu. Proposal untuk memperluas keanggotaan tetap Dewan Keamanan—memasukkan India, Brasil, Jerman, Jepang, dan representasi Afrika—ditentang oleh anggota tetap yang tidak ingin melemahkan kekuasaan veto mereka.

Yang lebih mengkhawatirkan, negara-negara mulai mengabaikan mekanisme PBB sama sekali. Operasi militer diluncurkan tanpa otorisasi Dewan Keamanan, sanksi unilateral diberlakukan di luar kerangka PBB, dan resolusi Majelis Umum diabaikan tanpa konsekuensi.

“PBB sedang mengalami krisis legitimasi dan relevansi,” kata Dr. Stewart Patrick, senior fellow di Council on Foreign Relations. “Jika tidak ada reformasi radikal segera, kita akan melihat kembalinya sistem keamanan kolektif yang rapuh seperti Liga Bangsa-Bangsa—yang gagal mencegah Perang Dunia II.”

Beberapa inisiatif alternatif mulai muncul: format G20 untuk diplomasi krisis, koalisi “negara-negara tengah” yang dipimpin oleh Swiss dan Singapura untuk mediasi, dan jalur Track II melibatkan mantan pemimpin dan diplomat. Tetapi tidak ada yang memiliki legitimasi atau otoritas seperti PBB seharusnya.

Indonesia: Bersiap Menghadapi Skenario Terburuk

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di persimpangan strategis Indo-Pasifik, menyadari bahwa konflik besar akan berdampak langsung terhadap keamanan dan ekonomi nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah-langkah konkret untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.

Modernisasi Pertahanan Dipercepat: Kementerian Pertahanan Indonesia mengumumkan percepatan program Minimum Essential Force (MEF) pada Desember 2025. Anggaran pertahanan dinaikkan menjadi 1.5% GDP—peningkatan signifikan dari 0.8% pada 2024. Pembelian 42 unit jet tempur Rafale dari Prancis, 8 unit kapal selam, dan sistem rudal pertahanan udara dipercepat deliverynya.

“Kita tidak memilih pihak, tetapi kita harus mampu melindungi kedaulatan kita sendiri,” kata Menteri Pertahanan Prabowo dalam rapat kabinet Januari 2026. “Jika konflik besar meletus, netralitas harus didukung oleh kekuatan.”

Strategi Ketahanan Ekonomi: Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah menyiapkan contingency plan untuk berbagai skenario. Ini termasuk: diversifikasi cadangan devisa dengan mengurangi ketergantungan pada aset denominasi dollar, stockpiling komoditas strategis seperti minyak dan gandum untuk minimal 6 bulan, dan pembentukan strategic petroleum reserve senilai $5 miliar.

Kementerian Perdagangan juga mempercepat diversifikasi pasar ekspor. “Jika konflik Taiwan terjadi, jalur perdagangan kita ke Asia Timur akan terganggu total,” kata Menteri Perdagangan. “Kita harus punya rute alternatif ke Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin.”

Diplomasi Multiarah: Indonesia memanfaatkan posisinya sebagai negara non-blok untuk menjadi mediator. Presiden Prabowo telah melakukan kunjungan ke Beijing, Washington, Tokyo, dan New Delhi dalam tiga bulan terakhir—membangun saluran komunikasi dengan semua pihak.

Dalam ASEAN Summit Januari 2026 di Jakarta, Indonesia mengusulkan “ASEAN Peace Initiative”—proposal untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai “zona damai” yang netral dalam konflik kekuatan besar. Meskipun disambut skeptis, inisiatif ini menunjukkan upaya diplomatik proaktif.

“Indonesia belajar dari sejarah,” kata Dr. Dino Patti Djalal, mantan Duta Besar Indonesia untuk AS. “Perang Dunia II menghancurkan ekonomi kita dan memperpanjang perjuangan kemerdekaan. Kita tidak bisa pasif menunggu konflik datang.”

Persiapan Kemanusiaan: Kementerian Sosial dan BNPB telah menyiapkan contingency plan untuk gelombang pengungsi jika konflik meletus. Simulasi menunjukkan bahwa konflik Taiwan atau Korea dapat menghasilkan jutaan pengungsi yang mencari suaka di Asia Tenggara.

Indonesia juga memperkuat ketahanan pangan dan energi domestik. Program swasembada pangan dipercepat, pengembangan energi terbarukan ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan pada impor, dan industri strategis seperti farmasi dan alat kesehatan didorong untuk produksi lokal.

Tantangan Internal: Namun Indonesia menghadapi tantangan besar. Korupsi dalam pengadaan pertahanan, birokrasi yang lambat, dan infrastruktur yang belum merata membuat persiapan tidak optimal. Lebih jauh, perpecahan politik domestik dapat melemahkan konsensus nasional dalam menghadapi krisis.

“Kita punya rencana bagus di atas kertas,” kata seorang analis pertahanan senior yang meminta anonim. “Tetapi implementasi adalah masalah lain. Jika perang benar-benar terjadi besok, kita belum siap.”

Skenario-Skenario Pemicu di 2026

Para ahli mengidentifikasi trigger points: invasi atau blokade Taiwan (Agustus-November 2026), Israeli strike pada Iran (Q2-Q3 2026), insiden NATO-Rusia di Baltik, atau provokasi Korea Utara. Kombinasi teknologi destabilisasi, runtuhnya kontrol senjata, dan fragmentasi global memperburuk risiko.

Antara Harapan dan Realitas

Tidak semua analis pesimistis. Joseph Nye dari Harvard berargumen: “Biaya perang dalam abad nuklir terlalu tinggi. Bahkan otokrat paling agresif memahami bahwa tidak ada pemenang dalam perang nuklir.”

Namun Graham Allison memperingatkan: “Dari 16 kasus Thucydides Trap dalam 500 tahun terakhir, 12 berakhir dengan perang. Sejarah tidak menguntungkan kita.”

Langkah-langkah yang dapat dilakukan termasuk diplomasi preventif, membangun kembali measures kepercayaan, negosiasi kontrol senjata generasi baru, penguatan dan reformasi institusi multilateral termasuk PBB, dan track two diplomacy yang melibatkan civil society lintas negara.

Kesimpulan: Pilihan yang Menentukan

Dunia pada Januari 2026 berdiri di tepi jurang. PBB—institusi yang dirancang untuk mencegah perang besar—terlihat tidak berdaya karena struktur yang ketinggalan zaman dan kepentingan bertentangan dari anggota tetap Dewan Keamanan. Sementara itu, negara-negara seperti Indonesia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dengan memperkuat pertahanan, membangun ketahanan ekonomi, dan menjalankan diplomasi multiarah.

Multiple crisis points—Taiwan, Iran, Ukraina, Korea, Greenland—saling terkait dalam cara yang membuat konflik lokal dapat dengan cepat menjadi global. Kombinasi pemimpin populis yang agresif, runtuhnya norma internasional, dan teknologi yang destabilisasi menciptakan kondisi sangat berbahaya.

Tetapi sejarah menunjukkan bahwa bahkan pada momen paling gelap, pilihan manusia tetap penting. Krisis Rudal Kuba dihindari karena kepemimpinan yang berani memilih de-eskalasi. Perang Dingin berakhir tanpa Perang Dunia III karena kombinasi deterrence, diplomasi, dan keberanian mencoba pendekatan baru.

Pertanyaan untuk 2026 adalah apakah pemimpin dunia saat ini—dan institusi seperti PBB—memiliki kebijaksanaan, keberanian, dan visi untuk menghindari bencana yang dapat mereka lihat datang. Atau apakah, seperti para pemimpin Eropa pada 1914, mereka akan tersandung ke dalam konflik yang tidak diinginkan siapapun tetapi tidak ada yang mampu menghentikan.

Untuk Indonesia dan negara-negara tengah lainnya, tantangannya adalah mempersiapkan yang terburuk sambil tetap bekerja untuk yang terbaik—membangun kekuatan untuk melindungi kedaulatan sambil menggunakan diplomasi untuk mencegah konflik.

Jawabannya akan menentukan masa depan peradaban manusia. (*)