Oleh : Heri Mulyono
Pada dini hari Sabtu, 3 Januari 2026, Amerika Serikat mengebom Caracas dan menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores.
Operasi “Absolute Resolve” yang dilakukan pasukan Delta Force ini menandai eskalasi paling dramatis dalam konflik AS-Venezuela. Presiden Donald Trump mengumumkan Maduro ditangkap dari kediaman resminya di kompleks militer Fuerte Tiuna, lalu diangkut ke kapal perang USS Iwo Jima menuju New York untuk menghadapi tuduhan narko-terorisme.
Tindakan ini memicu perdebatan global: apakah penangkapan kepala negara asing melalui operasi militer tanpa izin PBB dapat dibenarkan dalam hukum internasional?
Kronologi Konflik AS-Venezuela
Ketegangan dimulai era Hugo Chávez (1999-2013) yang mengusung ideologi anti-imperialis Amerika, menasionalisasi industri minyak, dan menjalin hubungan erat dengan Kuba, Rusia, dan Iran. Ketika harga minyak jatuh pada 2014, ekonomi Venezuela runtuh dengan hiperinflasi mencapai 345 persen pada 2019, memaksa 7,9 juta warga mengungsi.
Nicolás Maduro yang menggantikan Chávez pada 2013 menghadapi krisis legitimasi. Pemilu 2018 dianggap curang internasional. Pada 2019, ketua Majelis Nasional Juan Guaidó menyatakan diri presiden sementara, diakui AS dan puluhan negara. Administrasi Trump pertama mengenakan sanksi ekonomi masif.
Pada Maret 2020, AS mendakwa Maduro di New York atas tuduhan narko-terorisme, mengklaim sejak 1999 ia bermitra dengan kartel internasional mengirim 200-250 ton kokain per tahun ke AS. Hadiah penangkapan ditetapkan 15 juta dolar.
Era Biden (2021-2025) mengambil pendekatan moderat, melonggarkan sanksi Oktober 2023 sebagai imbalan pemilu lebih demokratis. Namun pemilu Juli 2024 kembali kontroversial—Maduro diklaim menang 51 persen, tetapi oposisi menunjukkan perhitungan dari 80 persen TPS membuktikan kandidat mereka meraih 67 persen.
Trump kembali berkuasa Januari 2025, segera memperketat sanksi dan meningkatkan tekanan militer:
– Januari: Mencabut Status Perlindungan Sementara 600.000 warga Venezuela
– Februari: Menunjuk geng Tren de Aragua sebagai organisasi teroris
– Agustus: Menandatangani arahan rahasia penggunaan kekuatan militer, menaikkan hadiah Maduro menjadi 50 juta dolar
– September-Desember: Operasi Southern Spear—pengerahan armada kapal perang terbesar di Karibia sejak Krisis Rudal Kuba 1962, pesawat B-52 terbang dekat pantai Venezuela, 35 serangan di laut menewaskan 115 orang
– 26 Desember: Serangan drone CIA pertama di daratan Venezuela
Kronologi Penangkapan
Sekitar pukul 02.00 waktu Venezuela, 3 Januari 2026, ledakan mengguncang Caracas. Pasukan Delta Force AS, didukung Tim Penyelamatan Sandera FBI dan CIA, menyerbu kompleks Fuerte Tiuna. Beberapa personel AS terluka dan satu helikopter terkena tembakan, tetapi tidak ada yang tewas.
Ilustrasi Ai Trump memonitor penangkapan Maduro di Pusat Komando
Maduro dan istrinya ditangkap, diborgol, ditutup matanya, dan diangkut ke USS Iwo Jima. Foto menunjukkan Maduro mengenakan pakaian olahraga, penutup mata, pelampung, dan pelindung telinga di kapal perang. Ia kemudian diterbangkan via Guantanamo Bay ke New York, tiba Sabtu sore dalam tahanan federal.
Trump di Mar-a-Lago membuat pernyataan mengejutkan: AS akan “menjalankan” Venezuela sampai ada “transisi yang aman dan bijaksana.” Tim kabinet—Marco Rubio, Pete Hegseth, Jenderal Dan Caine, John Ratcliffe, dan Stephen Miller—akan “menjalankan negara itu.” Trump juga menyatakan perusahaan minyak AS akan memodernisasi infrastruktur Venezuela “untuk menghasilkan uang.”
Kajian Legalitas Hukum Internasional
Pelanggaran Piagam PBB
Hampir semua pakar hukum internasional sepakat operasi ini melanggar hukum internasional. Pasal 2(4) Piagam PBB melarang penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain.
Profesor Marc Weller (Chatham House) menegaskan kekerasan hanya diperbolehkan dalam tiga kondisi: mandat Bab VII PBB, respons terhadap serangan bersenjata, atau menyelamatkan populasi dari pemusnahan akan segera terjadi. Tidak satupun terpenuhi.
Profesor Michael Schmitt (US Naval War College) menyatakan: “Ini jelas konflik bersenjata internasional. Pengacara menyebutnya konflik bersenjata internasional. Orang awam menyebutnya perang.”
Profesor Jeremy Paul (Northeastern University) menjelaskan: “Anda tidak dapat mengatakan ini operasi penegakan hukum lalu berbalik mengatakan sekarang kita perlu menjalankan negara itu.”
Profesor Jimmy Gurule (Notre Dame): “Ini jelas tindakan ilegal dan kriminal yang terang-terangan.”
Pembenaran AS
AS mencoba membenarkan dengan argumen:
1. Konflik dengan Kartel Narkoba: Memo Oktober 2025 mengungkap Trump menyatakan kartel sebagai “kombatan tidak sah” dan AS dalam “konflik bersenjata” dengan mereka—pernyataan luar biasa tentang kekuatan perang presiden.
2. Pertahanan Diri: AS mengklaim hak membela diri dari kontribusi Venezuela terhadap narkoba yang masuk AS, meski Professor Paul mempertanyakan apakah alasan ini dapat dibatasi hanya pada Venezuela.
3. Eksekusi Surat Penangkapan: Jaksa Agung Pam Bondi menyatakan Maduro didakwa di New York dan akan “menghadapi murka penuh keadilan Amerika.”
Preseden Noriega dan Doktrin Ker-Frisbie
Pendukung AS menunjuk preseden Manuel Noriega (Panama, 1989) yang ditangkap dalam invasi AS lalu diadili atas tuduhan narkoba. Pengadilan AS mengikuti doktrin Ker-Frisbie: tidak masalah bagaimana tersangka dibawa ke pengadilan, asalkan tidak disiksa parah.
Profesor Jonathan Turley (George Washington University) mencatat Maduro akan mengulangi argumen Noriega tentang kekebalan kepala negara, tetapi pengadilan distrik menolak klaim Noriega karena AS tidak pernah mengakui Noriega sebagai penguasa sah—argumen yang akan digunakan untuk Maduro.
Kekebalan Kepala Negara
Hukum internasional memberikan kekebalan penuh kepada kepala negara yang menjabat. Namun AS berargumen mereka tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah sejak 2019, sehingga ia tidak berhak atas kekebalan.
Mark Nevitt (Emory University): “Saya tidak melihat dasar hukum bagi kami untuk masuk ke negara lain dan mengambil pemimpin tanpa perjanjian ekstradisi.”
Memorandum Barr 1989
Administrasi Trump dilaporkan mengandalkan memo kontroversial 1989 dari Bill Barr yang mengklaim Presiden tidak perlu mematuhi Piagam PBB sebagai masalah hukum domestik. Memo tersebut menyimpulkan Presiden dapat memerintahkan tindakan bertentangan dengan larangan Piagam PBB terhadap penggunaan kekerasan.
Selama beberapa dekade, memo ini dikritik tajam, termasuk dari Kongres. Banyak ahli menganggapnya kesalahan fundamental dalam memahami supremasi hukum perjanjian internasional.
Definisi Agresi PBB
Serangan tampak termasuk Pasal 3(a) definisi kejahatan agresi Majelis Umum PBB—mengikat terlepas dari argumen AS bahwa tindakan legal di bawah hukum domestik. Penggunaan kekerasan menandai dimulainya konflik bersenjata internasional antara AS dan Venezuela.
Reaksi Dunia Internasional
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sekretaris Jenderal António Guterres menyatakan “sangat khawatir” dengan tindakan yang menetapkan “preseden berbahaya.” Juru bicara Stéphane Dujarric menegaskan: “Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB.”
Venezuela meminta Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat Senin, 6 Januari 2026.
Presiden Majelis Umum Annalena Baerbock mengingatkan Pasal 2 Piagam PBB mewajibkan semua Negara Anggota menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan.
Ahli PBB untuk Hak Asasi Manusia Ben Saul mengutuk: “Saya mengutuk agresi ilegal AS terhadap Venezuela dan penculikan ilegal pemimpin dan istrinya.”
Sekutu Amerika Serikat
Inggris: PM Keir Starmer menyatakan ingin “menetapkan fakta” dan berbicara dengan Trump, menekankan: “Kita semua harus menegakkan hukum internasional,” meski Inggris tidak “meneteskan air mata” atas berakhirnya rezim Maduro.
Prancis: Menlu Jean-Noel Barrot menyatakan operasi melanggar prinsip tidak menggunakan kekerasan yang mendasari hukum internasional, dan “tidak ada solusi politik berkelanjutan dapat dipaksakan dari luar.”
Jerman: Kanselir Friedrich Merz mencatat klasifikasi hukum intervensi AS “kompleks” dan akan meluangkan waktu pada masalah ini.
Kanada: PM Mark Carney menyambut peluang kebebasan bagi Venezuela tetapi menyerukan semua pihak menghormati hukum internasional.
Israel: PM Benjamin Netanyahu memuji Trump atas “kepemimpinan berani dan bersejarah.”
Amerika Latin
Brasil: Presiden Lula mengutuk serangan sebagai “penghinaan berat terhadap kedaulatan Venezuela dan preseden sangat berbahaya,” menyerukan respons “kuat” dari PBB.
Kolombia: Presiden Gustavo Petro mengirim pasukan keamanan ke perbatasan sebagai persiapan “arus besar pengungsi,” menyebut Maduro diktator tetapi bukan pengedar narkoba.
Meksiko: Menyebut serangan pelanggaran Piagam PBB, mendesak penghentian segera.
Argentina: Presiden Javier Milei memuji penangkapan sebagai kemenangan untuk kebebasan.
Musuh Amerika Serikat
Rusia: Mengutuk serangan, menyebut dalih AS tidak berdasar. Putin menyatakan: “Tindakan sepihak seperti ini merusak tatanan internasional berbasis aturan dan menciptakan preseden berbahaya.”
China: Mengutuk keras sebagai contoh “hegemonisme” Amerika, menyatakan: “China dengan tegas menentang penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional dan pelanggaran kedaulatan nasional.”
Iran: Mengecam sebagai “terorisme negara,” menyebut penculikan presiden yang menjabat “tindakan kriminal tanpa preseden dalam sejarah modern.”
Analisis Pakar Geopolitik
Dr. Richard Haass (Council on Foreign Relations): “Operasi ini secara fundamental mengubah tatanan internasional pasca-Perang Dunia II. Jika negara terkuat dapat menginvasi negara berdaulat dan menculik pemimpinnya tanpa sanksi PBB, ini membuka kotak Pandora yang berbahaya.”
Dr. Michael McFaul (Stanford): “Cara AS melakukan ini sangat merusak kepentingan jangka panjang Amerika. Kita telah memberikan Rusia, China, dan Iran argumen propaganda selama beberapa dekade tentang ‘imperialisme Amerika.'”
Anne-Marie Slaughter (New America): “Ini saat yang menentukan bagi tatanan berbasis aturan internasional. Jika AS dapat melakukan ini tanpa konsekuensi, aturan yang menjaga perdamaian 80 tahun terakhir telah berakhir.”
Ian Bremmer (Eurasia Group): “Ini momen ‘unipolar’ terakhir Amerika—demonstrasi kekuatan mentah tanpa legitimasi internasional. China, Rusia, dan negara berkembang lainnya akan menggunakan ini sebagai pembenaran membangun tatanan alternatif.”
Profesor John Mearsheimer (University of Chicago): “Tindakan sembrono seperti ini—tanpa dukungan internasional atau strategi keluar yang jelas—adalah contoh klasik ‘overstretch imperial’ yang akhirnya melemahkan hegemon.”
Implikasi Jangka Panjang
Preseden Berbahaya
Penangkapan Maduro menciptakan preseden sangat berbahaya. Jika tidak dibalas dengan konsekuensi signifikan, ini dapat membuka jalan bagi negara kuat lainnya melakukan operasi serupa. China dapat merasa dibenarkan menggunakan kekerasan terhadap Taiwan, Rusia terhadap Ukraina, India terhadap Pakistan.
Tatanan internasional pasca-1945 dibangun di atas prinsip kedaulatan nasional dan larangan penggunaan kekerasan. Jika prinsip-prinsip ini runtuh, dunia dapat kembali ke era “hukum rimba.”
Legitimasi Proses Hukum
Profesor Paul Stephan (University of Virginia): “Bahkan jika pengadilan AS memiliki yurisdiksi teknis, seluruh dunia akan melihat ini sebagai ‘pengadilan semu’ pemenang terhadap yang kalah. Ini akan merusak kredibilitas sistem peradilan AS di mata internasional.”
Agnes Callamard (Amnesty International): “Jika komunitas internasional peduli tentang akuntabilitas, Maduro seharusnya diadili di pengadilan internasional yang netral, bukan oleh negara yang menculiknya melalui agresi militer ilegal. Ini bukan keadilan—ini balas dendam.”
Rencana Pendudukan Venezuela
Pernyataan Trump tentang “menjalankan” Venezuela dan perusahaan minyak AS “memodernisasi” infrastruktur untuk “menghasilkan uang” menunjukkan niat pendudukan dan eksploitasi sumber daya—pelanggaran jelas Konvensi Den Haag IV (1907) dan Konvensi Jenewa IV (1949).
Profesor Eliav Lieblich (Tel Aviv University): “Jika AS benar-benar bermaksud menduduki Venezuela dan mengeksploitasi minyaknya, ini akan menjadi pelanggaran paling terang-terangan terhadap hukum pendudukan sejak invasi Irak 2003.”
Persatuan Amerika Latin
Serangan dapat menjadi momen pemersatu bagi Amerika Latin. Bahkan pemerintah konservatif menyuarakan keprihatinan tentang pelanggaran kedaulatan. Prinsip non-intervensi sangat sakral di kawasan dengan memori pahit intervensi AS era Perang Dingin.
Dr. Michael Shifter (Inter-American Dialogue): “Trump mungkin telah menyatukan Amerika Latin dalam oposisi terhadap AS. Ini akan mendorong negara-negara di kawasan lebih dekat ke China dan merusak dekade diplomasi AS.”
Kemenangan Geopolitik China-Rusia
Operasi AS dapat menjadi hadiah geopolitik bagi China dan Rusia yang lama berusaha menantang dominasi AS.
Dr. Elizabeth Economy (Hoover Institution): “China sekarang dapat menunjuk Venezuela setiap kali AS mengkritik tindakan China di Laut China Selatan atau Taiwan. AS telah kehilangan landasan moral tinggi.”
Dr. Angela Stent (Georgetown): “Rusia telah lama berargumen ‘tatanan berbasis aturan’ hanyalah topeng hegemonisme AS. Tindakan Trump memberikan validasi untuk narasi ini.”
Kesimpulan
Penangkapan Presiden Maduro melalui operasi militer AS merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, khususnya Pasal 2(4) Piagam PBB yang melarang penggunaan kekerasan terhadap negara berdaulat. Meskipun Maduro menghadapi tuduhan serius dan rezimnya dikritik luas, cara AS melakukan penangkapan ini tidak dapat dibenarkan dalam kerangka hukum internasional modern.
Operasi ini menciptakan preseden berbahaya yang dapat merusak tatanan internasional berbasis aturan yang telah menjaga perdamaian relatif selama 80 tahun. Jika negara terkuat di dunia dapat menginvasi negara lain dan menculik pemimpinnya tanpa sanksi PBB, prinsip kedaulatan nasional yang menjadi fondasi hukum internasional akan runtuh.
Konsekuensi jangka panjangnya jauh melampaui Venezuela. Tindakan ini telah merusak kredibilitas AS sebagai pembela tatanan berbasis aturan, memberikan ammunition propaganda bagi China dan Rusia, mengasingkan sekutu AS, dan menyatukan Amerika Latin dalam oposisi terhadap Washington. Yang paling mengkhawatirkan, ini membuka kotak Pandora di mana negara-negara kuat merasa dibenarkan melanggar kedaulatan negara lebih lemah—mengancam kembalinya dunia ke era hukum rimba. (*)
