Tag: PSBB

PSBB Jakarta: Resto Hanya Boleh Layani Pesan-Antar

JAYAKARTA NEWS— Berbagai pengaturan terkait  PSBB Jakarta yang dimulai besok Senin 14 September 2020 disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Di antaranya terkait berbagai pusat kegiatan yang diperkenankan dibuka namun dengan pembatasan tertentu.

Di antaranya adalah pasar dan pusat perbelanjaan yang diizinkan tetap buka namun dengan pembatasan kapasitas pengunjung yakni maksimal 50% yang berada dalam satu lokasi bersamaan.

“Namun restoran, kafe, rumah makan yang berada di dalamnya boleh tetap buka namun hanya bisa melayani pesan-antar bawa pulang. Pengunjung tidak diperkenankan makan di tempat,” tegas Anies dalam konferensi pers di Balaikota, Minggu (13/9/2020).

Hal yang sama juga berlaku pada restoran, rumah makan maupun kafe yang berada di luar pasar maupun pusat perbelanjaan, diperkenankan tetap beroperasi namun hanya melayani pesan-antar bawa pulang. Pengunjung tidak diperkenankan makan di tempat.

Terkait pasar, menurut Anies, selama tiga bulan terakhir telah terjadi peningkatan kedisiplinan di antara para pedagang pasar. “Dalam masa 3 bulan ini pasar telah menjadi tempat dimana kedisiplinan untuk pengawasan terjadi antar para pedagang. Tindakan kita untuk menutup pasar jika ditemukan kasus positif telah membuat para pedagang bersama-sama menegakan kedisiplinan untuk menghindari pasarnya ditutup,” ungkap Anies.

Saat ini, ujarnya, justru kita menyaksikan  kasus terbanyak bermunculan  dari perkantoran. “Itu sebabnya dalam PSBB 14 September ini fokus utama kita adalah pembatasan di perkantoran. Di perkantoran pemerintahan kedisiplinan mengatur jam kerja dan mengatur jumlah pegawai telah berjalan lebih baik. Tapi di swasta harus ada peningkatan kedisiplinan,” tegasnya.

Pimpinan kantor dan tempat kerja wajib mengatur mekanisme bekerja dari rumah bagi para pegawai. Apabila sebagian pegawai harus bekerja di kantor, maka pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25% pegawai berada dalam tempat kerja dalam satu waktu bersamaan. ***ebn

PWI Peduli Salurkan Bantuan

Jayakarta News – Di tengah wabah covid 19 dan transisi Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB),  PWI Peduli tetap melangkah untuk memberikan bantuan bagi warga yang terdampak wabah tersebut. Kali ini bantuan pangan diberikan kepada satu keluarga di Desa Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang. Keluarga itu mempunyai 5 (lima) anak.

Selain Desa Kuta Jaya, PWI Peduli juga memberikan santunan kepada keluarga Suyono (alm) yang meninggal setelah dirawat di RSUD Tangerang, karena terinfeksi Covid-19. Yatinem, istrinya juga positif, karena tertular dari suaminya.

“Kami bersyukur dan berterimakasih kepada PWI Peduli yang memberikan perhatian,” kata Yatinem.

Naik KRL

Kepada Sekretaris PWI Peduli Elly Pujianti yang menyampaikan bantuan kemarin, kepala keluarga yang tidak bersedia disebutkan namanya itu menuturkan, sebagaimana biasa dia naik KRL untuk menuju tempat kerjanya di kawasan Pluit, Jakarta Utara.

Pulang kerja, dia menderita demam dan panas. Mirip  gejala sakit tifus. Kemudian dia berobat dan dirawat di RSUD Tangerang. Di sana dilakukan pemeriksaan lanjutan, rontgen. Karena ada rasa sesak lalu tes Covid-19,  ternyata ayah lima anak ini positif. Akhirnya mereka semua menjalani karantina selaku ODP.

Setelah dilakukan tes, hasilnya sang istri positif. Semua anaknya negatif.   Walaupun demikian, mereka semua menjalani perawatan selama 43 hari. “Alhamdulillah kami semua sekarang sudah negatif,” katanya.

Diakui, secara ekonomi mereka perlu bantuan, apalagi masih diam di rumah dan belum bekerja. “Kami berterimakasih atas bantuan dari PWI Peduli,” katanya. (*/wid)

Kemdikbud Terbitkan Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Regulasi, Chatarina Muliana Girsang menyampaikan Surat Edaran Nomor 15 ini untuk memperkuat Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19). 

“Saat ini layanan pembelajaran masih mengikuti SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang diperkuat dengan SE Sesjen nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan BDR selama darurat Covid19,” disampaikan Chatarina pada Bincang Sore secara daring, di Jakarta, kemarin.

Mengutip keterangan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam surat edaran tersebut disebutkan,  tujuan dari pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid 19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. 

“Pilihannya saat ini yang utama adalah memutus mata rantai Covid 19 dengan kondisi yang ada semaksimal mungkin, dengan tetap berupaya memenuhi layanan pendidikan. Prinsipnya keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala sekolah, dan seluruh warga satuan pendidikan adalah menjadi pertimbangan yang utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah,” ungkap Chatarina.

Chatarina mengingatkan,  kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum serta difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi Covid-19.

“Materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik,” tambahnya.

Menurutnya,  aktivitas dan penugasan BDR dapat bervariasi antar daerah, satuan pendidikan dan peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR.

“Hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif, serta mengedapankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua,” terangnya.***/ebn

Ini Temuan Wagub Emil Setelah Blusukan ke Kampung Pakis

JAYAKARTA NEWS— Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, blusukan mengecek langsung bagaimana penerapan Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) tahap ketiga di Surabaya. Dia mengunjungi kantor RW 01 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Kamis(28/5).

“Kita semua harus lebih bijak menyikapi PSBB karena PSBB ini bukan penutupan usaha atau tidak memperbolehkan orang bekerja,” kata Emil di Balai RT01 RW 01 Kel. Dukuh Pakis.

Dia menjelaskan, masyarakat haru bisa memilah dampak mana yang disebabkan oleh COVID-19, mana yang disebabkan oleh PSBB. Menurutnya, PSBB ini ibaratnya sebuah ujian bagaimana bisa hidup disiplin. 

“Kita harus secara sadar menerapkan kedisiplinan protokol covid-19, ini yang harus kita biasakan. Jangan beranggapan PSBB ini akan segera berakhir terus kita bisa kembali beraktivitas, PSBB berakhir bukan berarti COVID-19 juga berakhir,” ujarnya. 

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak mengunjungi kantor RW 01 Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Kamis(28/5)–foto poedji

Soal bantuan bagi yang terdampak, Pemprov Jatim telah membuat sistem penyaluran bantuan pangan non tunai melalui kartu. Sehingga masyarakat bisa membelanjakan sesuai kebutuhan masing-masing. 

 “Lebih baik banyak orang dapat sedikit tapi merata dari pada sedikit orang mendapatkan banyak,” katanya. 

Banyak anggaran Pemprov Jatim yang difokuskan pada penanganan covid dampak sosial ekonomi. Surabaya mendapatkan 72.033 keluarga yang mendapat suplemen dari Pemprov.

Untuk wilayah berbasis kelurahan mendapatkan tambahan 50 persen. Penyalurannya langsung masuk ke rekening.

“Bansos tunai, ada 1,2juta-an keluarga. Untuk Surabaya sekitar 170ribu keluarga yang mendapatkan, nah ini yang menjadi wewenang pemerintah kota berdasarkan usulan RT. Surabaya sudah mengusulkan penghapusan nama-nama yang tidak layak mendapatkan bantuan,” katanya.

Agus Kusmantoro, Ketua RW 01 mengatakan jika beberapa kawannya sesama RW tak mengetahui kriteria warga yang mendapat bantuan dampak COVID-19. Selain itu, banyak bantuan yang salah sasaran. 

“Ada nama yang sudah meninggal dunia tetapi masih dapat bantuan,” katanya. 

Bantuan yang datang pun diberikan pada nama-nama yang tidak sesua dengan data yang diusulkan oleh RT. “Ada kasus, nama bantuannya sama tetapi sebagian lewat kantor pos sebagian lagi lewat bank Jatim. Dan jumlahnya berbeda,” ujarnya.

“Ada kasus tumpang tindih bantuan, warga yang sudah mendapatkan BPNT dan BLT masih mendapatkan JPS,” katanya. 

Menanggapi hal itu, Emil menjelaskan Pemprov Jatim telah menyisir keluarga yang benar-benar belum pernah mendapatkan bantuan. Jika masih ada yang mendapatkan bantuan doble, kemungkinan tidak adanya penjelasan yang baik maupun ketegasan saat mendata siapa yang boleh menerima bantuan, sehingga RT/RW bingung menyikapi warga yang mendapatkan bantuan double. 

“Ini akan menjadi masukan yang bagus untuk Pemprov sehingga gelombang kedua penyaluran bantuan lebih tepat sasaran,” katanya.(poedji)

Presiden Tinjau Kesiapan Pendisiplinan Protokol Kesehatan di Stasiun MRT

JAYAKARTA NEWS— Penerapan prosedur standar yang akan segera dilaksanakan bertujuan untuk lebih mendisiplinkan masyarakat terkait protokol kesehatan saat berada di sarana publik. Anggota TNI dan Polri akan disebar ke sejumlah titik keramaian untuk senantiasa mengingatkan masyarakat dalam menerapkan kedisiplinan protokol tersebut.

“Pagi hari ini saya datang ke Stasiun MRT dalam rangka untuk memastikan bahwa mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan, masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB,” ujar Presiden Joko Widodo seusai melakukan peninjauan kesiapan penerapan prosedur standar tatanan baru atau new normal di sarana publik. Dalam kunjungan pagi ini, Kepala Negara mengunjungi Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/20202). Demikian dikutip dari laman setkab.go.id

Presiden tampak didampingi oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Idham Azis selama meninjau kondisi stasiun MRT tersebut. Protokol kesehatan diterapkan secara ketat di mana ketiganya tetap menjaga jarak aman, mengenakan masker, dan dilakukan pemindaian suhu tubuh saat akan memasuki area stasiun.

Pelaksanaan pendisiplinan masyarakat yang akan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota tersebut diharapkan akan mengingatkan dan menyadarkan masyarakat sehingga kurva penyebaran Covid-19 akan semakin menurun.

“Kita melihat bahwa R0 dari beberapa provinsi sudah di bawah satu dan kita harapkan semakin hari semakin turun dengan digelarnya pasukan dari TNI dan Polri di lapangan secara masif,” tuturnya.

Untuk diketahui, R0 (dibaca R-naught) merupakan metrik epidemiologi yang digunakan untuk menggambarkan penularan agen infeksi. Saat ini, pemerintah tengah berupaya agar angka R0 di sejumlah wilayah berada di bawah satu yang berarti penularan dan pertumbuhan kasus Covid-19 semakin melambat.***/ebn

Jalanan Ramai Jelang Lebaran

Jayakarta News – Sekitar satu pekan terakhir situasi dan keadaan di jalanan sudah tampak ramai oleh para pengendara. Padahal dua bulan sebelumnya, sepi. Sesuai imbauan pemerintah, dalam situasi pandemi Covid-19 ini, masyarakat melakukan social dan physical distancing. Ditambah lagi pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun sepekan ini terlihat aturan itu diabaikan oleh sebagian masyarakat. Beberapa titik atau ruas jalan sudah mulai ramai pengendara kendaraan bermotor, begitu juga pasar-pasar (tempat bertemunya antara pembeli dan si penjual).

Adapun beberapa titik dan ruas jalan yang terpantau tampak ramai di sekitar wilayah Cibubur, Jakarta Timur. Perempatan Lampu Merah Cibubur, Pasar Cibubur, Jalan Lapangan Tembak, persimpangan Jalan Abdurahman, Bulak Sereh. Kondisi yang sama tampak di Pertigaan Tikungan Kali Caglak dan Simpang lampu merah Arungdina.

Tampak sore itu, Minggu (17/5) kendaraan merayap di Jalan Lapangan Tembak Pertigaan Kali Cagklak seberang Kantor Kelurahan Cibubur. Kiri dan kanan jalan tampak beberapa pedagang, aneka es, masker, dan lainnya. Kepadatan lalu lintas, ditambah pengendara yang berhenti dan memarkir kendaraan di pinggir jalan, makin memacetkan keadaan.

Tak ayal, kerumuman manusia terjadi di sejumlah titik. Di sela kondisi itu, kelihatan seseorang sedang mendorong gerobak kecil lalu terdengar suara musik. Lalu di depannya ada orang yang menggunakan kostum ondel-ondel dan  dua temannya mendekati pembeli takjil yang berhenti dengan menyodorkan kaleng yang dibawa untuk mengumpulkan uang.

Tak jauh di depannya terlihat lagi orang tanpa baju, berjalan dengan kaki ayam. Tampak tubuhnya semua dilumuri cat warna silver, dan juga menghibur dengan penampilannya. Ia pun mengharapkan belas kasih orang, dengan menyodorkan kaleng tempat uang. Singkat kata, kepadatan lalu lintas, disertai kerumuman orang, plus makin crowded dengan hadirnya para pengamen.

Sementara di Pasar Cibubur yang tadinya sepi juga ramai pengunjung. “Iya ramai dan macet banget tadi,” ujar seorang wanita. Lalu di simpang lampu merah Arung Dina situasi jalanan tak kalah ramai, begitu juga di lampu merah.

Beginilah sejengkal wajah pinggiran Ibukota, menjelang Raya Idul Fitri. (Monang Sitohang)

Situasi dan kondisi jalanan di Jalan Lapangan Tembak, Cibubur. Jakarta Timur persis di pertigaan Kali Caglak. (Foto: Monang Sitohang)

Presiden Jokowi: Belum Ada Kebijakan Pelonggaran PSBB

JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo menegaskan,  hingga saat ini pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan pelonggaran terhadap pembatasan sosial berskala besar. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas penanganan pandemi Covid-19 pada Senin, 18 Mei 2020.

“Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Jangan muncul anggapan keliru di masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB,” ujarnya. Demikian siaran pers BPMI Setpres.

Adapun yang sedang dikaji oleh pemerintah saat ini ialah mengenai skenario beberapa tahap yang nantinya akan diputuskan apabila telah ditentukan periode terbaik bagi masyarakat untuk kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19. Penentuan tersebut tentunya harus didasari pada data-data dan fakta di lapangan.

“Biar semuanya jelas. Karena kita harus hati-hati, jangan keliru kita memutuskan,” ucapnya.

Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah masih tetap berfokus pada upaya pengendalian Covid-19 melalui larangan mudik dan mengendalikan arus balik. Maka itu, Kepala Negara menginstruksikan Kapolri yang dibantu oleh Panglima TNI untuk memastikan upaya tersebut dapat berjalan efektif di lapangan.

Presiden mengingatkan bahwa transportasi yang berkaitan dengan sejumlah urusan logistik dan keperluan esensial lainnya harus tetap berjalan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Transportasi untuk urusan logistik, pemerintahan, kesehatan, kepulangan pekerja migran kita, dan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat,” tuturnya.

Untuk pengendalian Covid-19 di tingkat daerah, Presiden Joko Widodo juga meminta menteri terkait dan para kepala daerah untuk memperkuat gugus tugas penanganan di tingkat RT, RW, dan desa. Bali diketahui menjadi salah satu daerah yang melakukan penanganan optimal di tingkat desa dengan desa adatnya yang memiliki kearifan lokal yang dinilai bisa membuat masyarakat untuk merasa terikat dan membatasi pergerakan di tengah pandemi.

“Laporan yang saya terima dari para gubernur baik yang menerapkan PSBB maupun yang tidak memang kesimpulannya adalah yang paling efektif dalam pengendalian penyebaran Covid-19 ini adalah unit masyarakat yang paling bawah,” kata Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap protokol kesehatan di sektor industri. Hal itu setelah mulai muncul adanya klaster penyebaran Covid-19 dari sektor industri yang belakangan ditemukan.

“Klaster industri perlu dilihat karena ini mulai satu-dua ada yang masuk ke sana,” ujarnya.***/ebn

95% Pengendara Memakai Masker

Jayakarta News – Ngabuburit. Itu sudah menjadi tradisi Ramadhan. Kegiatan sambil menunggu saat berbuka puasa, dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang berburu kuliner, ada yang sekadar jalan-jalan sore.

Bisa juga dengan keliling melihat situasi dan kondisi Ibukota DKI Jakarta di era pandemi Covid-19 yang sudah memasuki tiga bulan lamanya serta masa berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 10 April 2020, dan telah dua kali diperpanjang.

Perjalanan siang hingga sore mengitari Cibubur, Jakarta Timur, menuju Jalan Akses UI, Depok. Kemudian, ke arah UI melewati Srengseng Sawah, lalu Lenteng Agung, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Setelah itu masuk ke jalan Tol Cawang menuju Cengkareng, menuju Jalan Raya Francis, Tanggerang, Banten dan kembali masuk Jalan Tol lingkar Barat.

Perjalanan hari ini, Selasa (12/5) tidak sampai dua jam kami lalui. Padahal jika tidak lagi situasi Covid-19 perjalanan itu bisa sampai tiga jam bahkan lebih. Bisa dibayangkan masih di sekitar Depok UI menuju Jakarta Selatan saja bisa mencapai satu jam, seperti yang dikatakan salah seorang di antara kami.

Jalan Lenteng Agung pembangunan fly over menuju Pasar Minggu. (Foto. Monang Sitohang)
Salah satu ruas jalan utama ibukota yang lengang. (foto: monang sitohang)

“Tadi bang, yang kita lewati itu pembangunan fly over, kalau tidak pandemi Covid-19 seperti ini, mulai dari stasiun Kereta Api Lenteng Agung menuju Pasar Minggu, dan underpas Pasar Minggu menuju Pejaten, bisa hampir satu jam,” ujar Nurdin salah satu di antara kami yang membawa mobil.

Memang beberapa ruas jalan yang dilalui tadi, situasi tampak sepi, suara klakson juga sangat jarang terdengar, walaupun ada beberapa ruas jalan yang ramai kendaraan. Dan hampir rata-rata terlihat pengendara memakai masker.  

Begitu juga saat hendak pergi dan pulang memasuki pintu tol, pengendara sepi. Bahkan hendak masuk di pintu tol saja tidak ada antrean. Ruas jalan tol yang biasanya hampir terisi kendaraan ini bebas melenggang saking sepinya. Padahal sebelum Covid-19 yang dikenal dengan macetnya itu bukan hanya di jalan raya saja, jalan tol juga bisa macet. Dan selalu tampak pengendara yang di dalam mobil juga menggunakan masker.

Setelah memasuki Jalan Raya Francis, Tanggerang, Banten mobil diputar balik jalan yang kami lalui dari belakang Bandara Cengkareng, dan tampak terlihat pesawat berbaris rapi. Dan jalan dilalui sepi.

Sampai akhirnya kami pulang keluar dari Jalan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Di sekitar jalan ini mulai tampak kendaraan sepeda dan mobil ramai. Namun tidak membuat macet. Apa lagi saat di persimpangan lampu merah, kelihatan para pengendara sepeda motor menggunakan masker.

Tak lama lampu hijau kami lanjutkan jalan, tampak mulai dari perjalanan beberapa pos-pos penjaga para petugas Covid-19. Kemudian kami masuk kembali ke Jalan Akses UI melalui jalan Raya Bogor. Jadi menurut amatan sepanjang jalan ada sekitar 95% pengendara menggunakan masker. (Monang Sitohang)

Saat hendak memasuki Jalan Benda Raya, Kamal, Jakarta Barat. (Foto. Monang Sitohang)
Di perempatan Pasar Rebo. Tampak kendaraan ramai dan para pengendara menggunakan masker. (Foto. Monang Sitohang)

Kemenhub: Mereka yang Nekat Mudik akan Diminta Putar Balik, Sanksi Mulai 7 Mei

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengimbau agar para warga tidak memaksakan diri untuk mudik dan tetap patuh pada anjuran pemerintah sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid 19.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan pelanggar larangan sementara penggunaan kendaraan umum, kendaraan pribadi, dan sepeda motor akan diminta berputar balik arah perjalanannya.

“Pada tahap awal, mulai 24 April 2020 hingga 7 Mei 2020, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengarahkan pelanggar kembali arah perjalanannya,” kata Adita dalam keterangannya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (13/4).

Sedangkan pada tahap selanjutnya, yaitu 7 Mei 2020 hingga 31 Mei 2020, selain diminta berputar balik, pelanggar juga akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku termasuk dikenai denda.

Dalam hal ini, pelarangan sementara penggunaan kendaraan umum, kendaraan pribadi, dan sepeda motor untuk mudik tidak akan diikuti dengan penutupan jalan nasional atau jalan tol.

“Tidak ada penutupan jalan nasional dan jalan tol, tetapi penyekatan dan pembatasan kendaraan yang boleh melintas saja,” tutur Adita.

Adapun peraturan larangan kendaraan dikecualikan untuk pengangkutan logistik, obat, petugas, pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah.

Larangan sementara itu diberlakukan bagi kendaraan umum, kendaraan pribadi, dan sepeda motor dengan tujuan memasuki dan keluar dari wilayah dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), zona merah, serta Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Tujuan dari pelarangan itu adalah untuk keselamatan bersama mencegah penyebaran Covid 19. Mari bersama kita tegakkan peraturan dengan tidak mudik dan bepergian selama pandemi COVID-19,” tambah Adita.

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Transportasi Semasa Mudik Idul Fitri 1441 H yang merupakan tindaklanjut rapat terbatas kabinet pada Selasa (21/4).***/ebn

Presiden Minta PSBB Dievaluasi Total

JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo meminta evaluasi total terhadap upaya yang telah dilakukan dalam penanganan Covid-19, terutama mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Evaluasi tersebut dibutuhkan untuk penyempurnaan program-program dan kebijakan selanjutnya.

“Hari ini saya ingin ada evaluasi total dari apa yang telah kita kerjakan dalam penanganan Covid-19 ini terutama evaluasi mengenai PSBB secara lebih detail, kekurangannya apa, dan plus-minusnya apa sehingga bisa kita perbaiki,” ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 20 April 2020. Demikian keterangan pers yang disampaikan Biro, Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Negara kembali menekankan kepada jajarannya di daerah mengenai pentingnya pengujian sampel uji secara masif yang diikuti dengan pelacakan agresif terhadap orang-orang yang memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien Covid-19 dan melakukan isolasi terhadap orang-orang yang diduga terpapar secara ketat.

“Tiga hal ini yang harusnya sering, terus-menerus, ditekankan kepada seluruh daerah. Sekali lagi, pengujian sampel yang masif, pelacakan yang agresif, dan isolasi yang ketat,” ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah juga telah mengadakan sejumlah alat pemeriksaan sampel melalui tes PCR (polymerase chain reaction). Dengan pengadaan tersebut, Presiden berharap agar paling tidak dalam satu hari dapat dilakukan pemeriksaan dengan jumlah di atas 10.000 tes.

Sementara itu, Presiden juga meminta evaluasi dan perbaikan terhadap sistem rujukan dan manajemen penanganan di rumah sakit. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya kelebihan kapasitas di rumah-rumah sakit rujukan Covid-19.

“Ini betul-betul manajemennya harus diatur betul. Mana yang sedang dan ringan serta mana yang berat dan memerlukan penanganan yang lebih intensif di rumah sakit,” kata Presiden.

“Saya juga sangat mengapresiasi cara-cara konsultasi medis dengan menggunakan teknologi. Ini saya kira harus lebih dikembangkan lagi sehingga kontak antara pasien dengan dokter itu bisa dikurangi,” imbuhnya.

Lebih jauh, Presiden kembali menegaskan soal pentingnya distribusi logistik untuk tetap terlaksana di tengah pandemi ini. Apalagi dalam waktu beberapa hari ke depan masyarakat akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang tentunya membutuhkan kecukupan logistik dan stok pangan di tengah masyarakat.

“Pastikan bahwa distribusi logistik dan kelancaran produksi itu betul-betul tidak ada hambatan di lapangan. Stok pangan cukup, pastikan agar kita memasuki bulan Ramadan ini betul-betul memiliki sebuah kepastian mengenai stok pangan,” ucapnya.

Terakhir, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar bantuan sosial bagi warga kurang mampu yang terdampak Covid-19 dapat segera dimulai dengan cepat dan tepat sasaran. Untuk tahap awal pada pagi tadi dari gerbang Istana Merdeka, Jakarta, bantuan sosial mulai disalurkan kepada 1,2 juta keluarga penerima manfaat di wilayah DKI Jakarta untuk selanjutnya turut disalurkan kepada keluarga penerima manfaat lainnya di wilayah Bodetabek.

“Saya ingin agar bantuan sosial kepada yang kurang mampu ini betul-betul tepat sasaran. Ada kontrol pengawasan dan cek lapangan sehingga barang-barangnya itu bisa diterima oleh penerima dengan baik dan sekali lagi bisa benar tepat sasaran,” tandasnya.***/non