JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertugas untuk memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam 9 bulan terakhir ini, Kemendagri bersinergi bersama stakeholder terkait untuk menyiapkan berbagai regulasi, data kependudukan, data keuangan, hingga berkaitan dengan dukungan teknis di lapangan. Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik mengatakan, sebagai salah […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin mengatakan seharusnya butuh waktu jeda lima tahun bagi Pensiunan ASN TNI dan Polri baru masuk ke arena politik. “Kami akan mendorong agar ada aturan yang mengatur misalnya menunggu lima tahun dulu bagi pensiun, baru masuk anggota atau calon dari partai politik manapun. Hal ini harus di atur […]Read More
Oleh Husin Yazid *) Dari lima unsur proses komunikasi yang diformulasikan Harold Lasswell sebagaimana diuraikan dalam tulisannya bertajuk “The Structure and Function of Comunication in Society” (1948), aspek with what effect, atau pengaruh menjadi salah satu unsur penting. Lasswell memberikan perhatian khusus terhadap pengaruh komunikasi, mengingat fungsinya dalam mempengaruhi dan membentuk opini publik sangat strategis. […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Keberhasilan Tim Polri menangkap Djoko Tjandra, buronan kasus hak tagih Bank Bali di Malaysia, layak diapresiasi sebab menangkap buronan di luar negeri itu tak gampang. Mesti mengatasi jalur birokrasi antarnegara. “Saya menyampaikan apresiasi kepada Polri, Pak Kapolri dan jajarannya yang mampu untuk menembus hambatan-hambatan birokrasi maupun hambatan-hambatan hukum antar negara, itu saya prestasi […]Read More
JAKARTA NEWS– Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kemendagri beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut Muhammad kembali menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020. “Kita tahu bahwa KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR sudah menetapkan 9 Desember 2020 […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan pertemuan dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang-Beom. Dalam pertemuan tersebut, keduanya melakukan diskusi terkait keberhasilan Korea Selatan dalam melaksanakan Pemilu. Pertemuan dilakukan di Ruang Kerja Mendagri pada Senin (08/06/2020. “Siang ini saya menerima kunjungan Dubes Korea Selatan untuk Indonesia. Kita tadi berdiskusi, mendapat […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Pelaksanaan Pilkada tidak bisa ditunda untuk menghindari kekosongan pimpinan pejabat di daerah. Rencananya Pilkada serentak akan digelar pada Desember 2020. Kementerian Dalam Negeri mengatakan Pemerintah Daerah siap bersinergi melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada Desember 2020 mendatang. Demikian disampaikan Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar. “Tidak ada opsi lain, banyak […]Read More
JAYAKARTA NEWS-— Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan surat Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Surat bernomor 141/2577/SJ itu ditujukan kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. “Surat dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2020 terkait penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) dan Surat Keputusan Kepala […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berkoordinasi lebih lanjut terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada Serentak Tahun 2020. Pembahasan tersebut dilakukan saat Ketua Bawaslu melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kemendagri Jakarta, Jumat (17/01/2020). “Hari ini kami agenda koordinasi dengan Kemendagri, dan diterima Pak […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan perlu adanya kajian akademis secara mendalam terkait pelaksanaan Pilkada langsung. Hal itu diungkapkannya usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (18/11/2019). “Saya garis bawahi pernyataan saya, bahwa pelaksanaan Pilkada langsung harus dievaluasi, semua kebijakan publik apalagi menyangkut masyarakat banyak, menyangkut sistem pemilihan, […]Read More
