JAYAKARTA NEWS— Ibadah haji ke tanah suci Mekkah bagi yang mampu dan penyembelihan hewan kurban yang merupakan warisan Nabi Ibrahim AS pada setiap momen Hari Raya Idul Adha/Idul Qurban, mempunyai makna simbolik, transendensi dan humanisasi. Hal tersebut penting untuk direlevansikan, reaktualisasi dan aktualisasi dalam kehidupan organisasi, masyarakat maupun bangsa saat ini. Hal tersebut dikemukan anggota […]Read More
JAYAKARTA NEWS – Pengawas Pemilu diharuskan memiliki pemahaman, penguasaan dan kompetensi lima jenis literasi Pemilu. Dengan kemampuan literasi tersebut, Pengawas Pemilu dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal dan efektif dalam pencegahan maupun penanganan pelanggaran Pemilu. Hal tersebut diungkapkan Anggota Dewan Pembina Literasi Demokrasi Indonesia Achmad Fachrudin pada acara Tadarus Demokrasi (Tadrisi) yang dilaksanakan oleh […]Read More
JAYAKARTA NEWS—Pendaftaran bakal calon bupati-wakil bupati atau wali kota-wakil wali kota di Pilkada Serentak 2020 dibuka mulai Jumat (4/9/2020) kemarin. Bagi seluruh bakal calon kepala daerah agar tidak melakukan pelibatan massa secara besar dan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. “Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini memang pelibatan massa perlu dipertimbangkan kembali. Risiko penularan […]Read More
JAKARTA NEWS– Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kemendagri beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut Muhammad kembali menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020. “Kita tahu bahwa KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR sudah menetapkan 9 Desember 2020 […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu tegas soal pelarangan potensi kerumunan, arak-arakan, dan konvoi dalam setiap Pilkada Serentak 2020. “Rapat umum maksimal 50 orang, saya sudah minta ke Dirjen Politik dan Dirjen Otda, saya juga minta ke Pak Cornelis (Anggota Komisi II DPR RI yang turut hadir) […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah mencairkan dana Naskah Pencairan Hibah Daerah (NPHD) Pilkada nya sebesar 100 persen sebelum batas yang telah ditentukan pada 15 Juli 2020. Hal itu disampaikan Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochammad Ardian, Rabu (15/07/2020). “Kemarin kami beri waktu sampai tanggal 15, Alhamdulillah saat ini sudah […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Pilkada serentak 2020 tinggal beberapa bulan lagi. Namun daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada serentak ini, ternyata, masih banyak yang pencairan dananya masih di bawah 40 persen. Padahal batas waktu pencairan sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) adalah besok, 15 Juli 2020. Terkait hal ini Kementerian Dalam Negeri memperingatkan Pemerintah Daerah yang tercatat di […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berkoordinasi lebih lanjut terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada Serentak Tahun 2020. Pembahasan tersebut dilakukan saat Ketua Bawaslu melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kemendagri Jakarta, Jumat (17/01/2020). “Hari ini kami agenda koordinasi dengan Kemendagri, dan diterima Pak […]Read More
JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik dan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, bersama KPU dan Bawaslu melakukan Rapat Dengar Pendapat membahas pemutakhiran data pemilih. Rapat dilakukan di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (02/12/2019) dan dipimpin Wakil Ketua Komisi II Arief Wibowo. […]Read More
Oleh Puadi. S.Pd.MM, Komisioner Bawaslu DKI Divisi Penindakan Pelanggaran REGULASI kepemiluan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) memberikan kewenangan baru kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selain sebagai lembaga pengawas juga berwenang sebagai lembaga peradilan Pemilu atau setidaknya Bawaslu diberikan kewenangan menjalankan fungsi-fungsi peradilan Pemilu sehingga cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu mengikuti […]Read More
