ekspor Archives - Jayakarta News

Revisi Aturan Devisa Hasil Ekspor/DHE harus Disertai Penerapan Sanksi Tegas

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) agar selaras dengan pertumbuhan ekspor dengan cadangan devisa.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan hal itu akan dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tadi arahan Bapak Presiden bahwa ekspor yang selama ini terus positif perlu diikuti dengan peningkatan cadangan devisa. Oleh karena itu Bapak Presiden meminta agar PP 1/2019 tentang devisa hasil ekspor itu untuk diperbaiki,” kata Ketum Golkar itu.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia Yusuf Wibisono mendukung langkah pemerintah untuk merevisi peraturan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Namun dukungan ini dengan catatan sebagai berikut.

“Menambahkan sektor yang wajib membawa pulang DHE tidak hanya SDA namun juga sektor lain termasuk manufaktur, itu sah-sah saja. Namun tidak akan menyelesaikan masalah selama kebijakan DHE hanya sekedar pencatatan DHE sudah ditempatkan di dalam negeri dengan sanksi yang cenderung ringan, umumnya hanya sanksi administratif,” tegas Yusuf.

Menurut dia, banyak DHE yang tidak kembali ke Indonesia karena pengusaha menahan dollar mereka untuk berbagai hal. “Pengusaha membutuhkan devisa untuk kebutuhan impor mereka, untuk membayar utang valas dan juga untuk antisipasi karena kekhawatiran atas ketidakpastian pasar valas, bahkan posisi hold Dollar menjadi pilihan menguntungkan untuk spekulasi,“ jelas Yusuf.

Dan faktor yang paling jelas adalah bunga deposito dollar yang jauh lebih tinggi di bank luar negeri dibandingkan bank di Indonesia. “Hal ini ironis dan terlihat amoral karena DHE dari hasil kekayaan alam negara digunakan untuk keuntungan pribadi semata bahkan dengan kerugian rakyat dari instabilitas Rupiah,” tegas Yusuf yang juga Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) itu.

Untuk itu perlu reformasi secara struktural yang bisa dilakukan pemerintah. “Yaitu mereformasi sistem devisa bebas kita. Kita seharusnya mulai menerapkan kewajiban repatriasi DHE dan kewajiban konversi DHE ke Rupiah, tidak perlu secara penuh, katakan misalnya 50% saja. Jadi di satu sisi ketidakpastian pasar valas bisa ditekan dengan pasokan Dollar yang memadai, namun di sisi lain pengusaha pemegang DHE juga masih tetap memiliki DHE dalam jumlah signifikan,” ungkap Yusuf.

Kepentingan Nasional

Sementara itu, Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai peraturan DHE lebih banyak menguntungkan pengusaha dibanding menambah cadangan devisa negara.

“Selain proyeksi pelambatan ekspor-impor tadi, saya menilai bahwa peraturan yang ada selama ini lebih menguntungkan pengusaha dari pada untuk menambah cadangan devisa,” terbangnya.

Oleh sebab itu, Fahmy menilai langkah untuk merevisi aturan tersebut memang sesuai dengan keperluan nasional. “Sehingga aturan tadi perlu direvisi agar ekspor nanti memberikan tambahan yang signifikan bagi cadangan devisa,” jelasnya.

Berkaca pada tahun sebelumnya, ketika harga dan permintaan komoditas melonjak justru cadangan devisa tidak mengalami hal serupa.
“Karena selama setahun sebelumnya, ekspor Minerba dan hasil tambang itu kan cukup besar semuanya. Kenaikan batu bara juga cukup besar, tapi ini tidak memberikan tambahan yang signifikan bagi cadangan devisa negara. Makanya (aturan) itu perlu direvisi,” kata Fahmy.

Selain persoalan aturan, Fahmy juga mendorong pemerintah untu bisa memaksimalkan aktivitas ekspor-impor untuk menambah devisa. “Selain aturan tadi, yang memang harus diupayakan adalah peningkatan ekspor dan penekanan impor, sehingga ada tambahan devisa yang cukup signifikan,” pungkasnya.***/din

Outlook Perdagangan 2022, Mendag: Kita Jaga Momentum Pertumbuhan Ekspor dan Kendalikan Inflasi

JAYAKARTA NEWS— Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan, Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekspor dan pengendalian inflasi volatile food di tahun 2022 melalui stabilisasi harga bahan pokok. Sejumlah langkah strategis akan dilakukan agar pemulihan kinerja perdagangan terus berlanjut.

Hal tersebut disampaikan Mendag Lutfi dalam “Konferensi Pers Outlook Perdagangan 2022” yang digelar secara virtual hari ini, Selasa (18/1). Turut hadir sebagai narasumber yaitu Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Dr. Muhammad Ikhsan, SE., MA.

Momentum pertumbuhan ekspor perlu dijaga mengingat capaian kinerja ekspor Indonesia pada 2021, yang terdiri atas ekspor migas dan nonmigas, telah memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah dengan nilai USD 231,54 miliar. Besaran ini bahkan mengalahkan nilai ekspor tertinggi Indonesia yang selama ini dicatatkan pada 2011 sebesar USD 203,50 miliar.

“Ekspor Indonesia di 2021 menembus angka USD 231,54 Miliar. Angka ini merupakan yang tertinggi, melampaui catatan nilai ekspor tertinggi Indonesia selama ini di 2011 yang sebesar USD 203,50 miliar,” ungkap Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi menambahkan, nilai ekspor 2021 yang menjadi rekor baru ini didominasi oleh produk-produk manufaktur. Produk-produk tersebut adalah CPO dan turunannya, besi baja, produk elektronik dan elektronika, serta kendaraan bermotor dan suku cadangnya. “Empat dari lima produk ekspor utama di 2021 merupakan produk manufaktur,” kata Mendag Lutfi.

Secara rinci, lima komoditas ekspor nonmigas terbesar Indonesia pada 2021 adalah batu bara dengan nilai USD 32,84 miliar, CPO (USD 32,83 miliar), besi baja (USD 20,95 miliar), produk elektronik dan elektronika (USD 11,80 miliar), serta kendaraan bermotor dan suku cadangnya (USD 8,64 miliar).

Sementara itu, neraca perdagangan kumulatif Indonesia periode Januari–Desember 2021 mencatatkan surplus sebesar USD 35,54 miliar. Surplus tersebut diperoleh dari defisit neraca migas sebesar USD 13,25 miliar dan surplus neraca nonmigas sebesar USD 48,60 miliar. Nilai surplus nonmigas 2021 tersebut turut mencatatkan rekor sebagai surplus nonmigas terbesar sepanjang sejarah.

Bila dibandingkan dengan ekspor 2020 yang mencatatkan nilai USD 163,19 miliar, ekspor 2021 tumbuh hingga sebesar 41,88 persen. Di sisi lain, impor 2021 tercatat sebesar USD 196,20 miliar atau tumbuh 38,59 persen dibanding impor 2020 yang sebesar USD 141,57 miliar.

Mendag Lutfi menyampaikan, pada 2021 surplus perdagangan tertinggi Indonesia dengan negara mitra dicatatkan oleh perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) dengan nilai USD 14,52 miliar, disusul dengan Filipina (USD 7,33 miliar), dan India (USD 5,62 miliar).

Sementara perdagangan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 2021 mengalami defisit sebesar USD 2,45 miliar. Namun, defisit ini berkurang hingga 68,84 persen dibandingkan pada 2020 yang sebesar USD 7,85 miliar.

Lebih lanjut Mendag Lutfi juga menyampaikan, Kemendag akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekspor di tahun 2022. Sejumlah tantangan yang menjadi perhatian utama Mendag Lutfi adalah kebijakan tapering off, hambatan logistik dunia, krisis energi, serta strategi menghadapi pandemi Covid-19.

“Indonesia memperhatikan kebijakan tapering off oleh Amerika Serikat. Selain itu, diharapkan penyelesaian gangguan logistik global akan lebih baik pada 2022. Pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi krisis energi dalam perekonomian global serta terus melakukan upaya pengendalian pandemi Covid-19. Langkah ini perlu dilakukan untuk mendorong kinerja perdagangan dan menjaga momentum pertumbuhan ekspor,” tegasnya.

Terkait perjanjian dagang, Mendag Lutfi menambahkan saat ini yang sedang diupayakan dan menuju tahap penyelesaian di antaranya dengan Uni Emirat Arab yang diharapkan dapat selesai Maret 2022. Selanjutnya, Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Bangladesh yang juga dalam tahap penyelesaian di tahun 2022.

“Selanjutnya, Tunisia yang akan dipercepat. Sedangkan dengan Turki dan Iran akan segera dimulai kembali putarannya. Untuk Uni Eropa juga sudah memasuki putaran kesebelas dan ditargetkan selesai akhir 2022. Beberapa perundingan dengan negara mitra dagang lainnya yang sudah memasuki tahap awal juga akan diteruskan, di antaranya India, Kanada, Pakistan untuk perdagangan barang, dan Chile untuk perdagangan jasa.” tutup Mendag Lutfi.

Stabilitas Harga Bahan Pokok Tekan Inflasi Volatile Food

Sementara itu, di sektor perdagangan dalam negeri, Mendag Lutfi mengungkapkan, secara umum inflasi volatile food sepanjang 2021 sebesar 3,20 persen YoY, relatif rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,62 persen YoY. Pada 2021, volatile food menyumbang 16 persen dari keseluruhan inflasi yang tercatat sebesar 1,87 persen YoY.

Jika dilihat dinamika inflasi selama empat tahun terakhir, terdapat dua periode kenaikan harga setiap tahunnya, yakni pada periode Puasa–Lebaran serta Natal–Tahun Baru. Namun, pada periode Puasa–Lebaran 2021, inflasi volatile food di bawah satu persen. Hal ini menunjukan tidak terjadi kenaikan harga yang terlalu signifikan. Hal ini disebabkan oleh pasokan pangan yang cukup dan permintaan yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi. Sementara pada periode Natal dan Tahun Baru 2021, komoditas yang menyumbang inflasi antara lain telur, daging ayam, minyak goreng, cabai rawit merah, dan daging sapi.

“Akan tetapi jika dilihat dari harga-harga tersebut, saat ini cabai sudah turun signifikan dibanding akhir tahun lalu. Sementara, telur saat ini harganya sudah mendekati harga acuan,” jelas Mendag Lutfi.

Sementara Ikhsan menyampaikan, inflasi harus dijaga di tingkat normal yaitu 3+1 persen. Sementara pada 2021, inflasi tercatat sebesar 1,87 persen yang artinya di bawah normal. Capaian 2021 merefleksikan permintaan yang masih rendah. Selain itu, juga karena keberhasilan dalam mengendalikan inflasi volatile food yang terendah selama empat tahun terakhir. Menjaga inflasi tetap normal dilakukan dengan menjaga produksi, menjaga perubahan suplai agar stok di dalam negeri tetap ada, serta menjaga agar administered prices tidak naik.

Menurut Ikhsan, pada 2022 terdapat beberapa risiko yang harus dihadapi. Di antaranya mengenai volatile food, kenaikan harga pangan pada Lebaran, Natal, dan Tahun Baru harus dijaga. Selain itu, adanya kenaikan harga komoditas seperti minyak goreng serta antisipasi kondisi cuaca.

“Hal tersebut harus diwaspadai terutama pada triwulan pertama. Untuk itu perlu disiapkan mitigasi, misalnya dengan meningkatkan stok supaya inflasi pada volatile food dapat dijaga. Yang harus juga diantisipasi adalah kenaikan harga energi. Diharapkan hal ini akan bergerak ke pola normal sehingga tekanan pada administered prices bisa berkurang,” terang Ikhsan.

Di sisi lain, Arsjad mengungkapkan, sisi kebijakan maupun reformasi struktural yang sedang dijalankan sangat membantu. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja akan membuat investasi lebih banyak lagi dan meningkatkan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Pada 2022, hal yang harus ditingkatkan bersama-sama adalah penyerapan tenaga kerja. Dilihat dari sisi investasi, penyerapan tenaga kerja tercatat sebesar 5,9 persen secara tahunan. Jadi, masih ada pekerjaan rumah bagaimana penyerapan tenaga kerja lebih optimal. Selain itu, yang harus diperhatikan juga terkait logistik agar peluang yang ada dapat dimaksimalisasi,” ujar Arsjad.***ebn

Presiden: Jangan Semuanya Diekspor

JAYAKARTA NEWS— Kebutuhan terhadap alat-alat kesehatan selama penanganan pandemi Covid-19 meningkat pesat. Di saat bersamaan, Indonesia dan hampir seluruh negara dihadapkan pada keterbatasan terhadap pasokan alat-alat tersebut. Maka itu, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk melihat potensi dari dalam negeri dan menggerakkan industri-industri yang berkaitan dengan hal tersebut sesegera mungkin.

Instruksi tersebut disampaikan oleh Presiden dalam rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, yang membahas optimalisasi industri dalam negeri untuk penanganan Covid-19 pada Rabu, 15 April 2020. Demikian dikutip dari rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

“Sekarang ini ada 213 negara yang terkena pandemi. Semuanya memperebutkan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19. Untuk itu kita harus melihat kembali seluruh potensi sumber daya yang kita miliki di negara kita, utamanya yang memproduksi alat-alat kesehatan yang dibutuhkan,” ujarnya.

Presiden menyampaikan bahwa di tengah situasi yang tak menentu ini dibutuhkan manajemen industri yang berkaitan dengan kebutuhan alat-alat medis seperti masker, ventilator, bahan baku, obat, dan lain sebagainya untuk dapat memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pasokan di dalam negeri.

Menurutnya, sejumlah industri di dalam negeri telah mampu memproduksi alat pelindung diri dalam jumlah besar yang harus diatur lebih lanjut agar kebutuhan para dokter dan tenaga medis di lapangan dapat segera terpenuhi.

“Jangan sampai semuanya diekspor, di dalam negeri malah kita tidak dapat. Diatur ini manajemennya sebaik-baiknya,” kata Presiden.

JANGAN PERSULIT IZIN

Selain itu, Kepala Negara meminta agar jajarannya dapat mempercepat proses pemberian izin produksi atau edar kepada perusahaan yang ingin memproduksi alat-alat kesehatan seperti masker dan alat pelindung diri lainnya di tengah penyebaran Covid-19.

Presiden menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menjaga dan membantu agar perusahaan maupun kelompok usaha dapat memenuhi standar persyaratan medis yang diperlukan untuk berproduksi. Namun, hendaknya hal tersebut tidak dijadikan alasan untuk mempersulit proses perizinan yang ada.

Kemudahan yang sama juga diharapkan oleh Presiden dapat dilakukan dalam proses perizinan impor bahan baku yang cepat dan terintegrasi. Semakin cepat bahan baku yang dibutuhkan industri medis terpenuhi, akan semakin cepat pula proses produksi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri yang nantinya akan membantu penanganan Covid-19 di Indonesia.

“Menjadi kewajiban kita untuk memperbaiki agar standar tersebut terpenuhi, tapi jangan mempersulit. Tolong ini betul-betul didengarkan keluhan-keluhan yang ada di bawah. Tidak ada lagi yang namanya perizinan ini menghambat proses produksi,” tuturnya.

Lebih jauh, Presiden Joko Widodo juga memandang diperlukannya pemberian insentif fiskal bagi industri-industri yang memproduksi kebutuhan alat-alat kesehatan selama penanganan pandemi Covid-19 ini berlangsung.

“Insentif fiskal tolong diarahkan ke industri-industri UMKM kita yang memproduksi barang-barang ini,” tandasnya.***/ebn

Peran Para Dubes Genjot Ekspor Produk Industri

JAYAKARTA NEWS— Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai para duta besar sebagai Kepala Perwakilan Republik Indonesia memiliki peranan strategis dalam upaya mempromosikan produk industri dalam negeri. Hal ini diharapkan dapat memperluas pasar ekspor, terutama ke negara-negara nontradisional.

“Apalagi pemerintah sedang fokus menggenjot nilai ekspor guna menekan defisit neraca perdagangan. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan strategis dijalankan,” katanya ketika menjadi narasumber diskusi panel pada rangkaian acara Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI – Kementerian Luar Negeri RI Tahun 2020 di Jakarta.

Menperin menyebutkan, lima negara tujuan ekspor terbesar sektor industri pada Januari-November 2019, yaitu Amerika Serikat yang mencapai USD15,62 miliar, diikuti China (USD15,50 miliar), Jepang (USD10,13 miliar), Singapura (USD8,16 miliar), dan India (USD5,88 miliar).

Sepanjang Januari-November 2019, sektor industri memberikan kontribusi terhadap total nilai ekspor nasional hingga 75,57 persen atau senilai USD153,11 miliar. Dari hasil capaian itu, maka pemerintah memberikan perhatian khusus kepada peningkatan daya saing industri manufaktur.

Adapun pada periode tersebut, tiga sektor industri yang mencatatkan nilai ekspornya paling besar, yakni industri makanan dan minuman yang menembus USD24,30 miliar, industri logam dasar USD15,99 miliar, serta industri tekstil dan pakaian jadi USD11,83 miliar.

Agus menambahkan, pemerintah telah menjalankan berbagai langkah strategis dalam upaya memacu nilai ekspor khususnya di sektor industri. Jurus jitunya itu meliputi penguatan sektor industri melalui program pembinaan agar lebih berdaya saing dan menyiapkan produk-produk unggulan.

“Kemudian, perlu dilakukan penurunan tarif melalui pemanfataan free trade agreement, serta juga dibutuhkan promosi di tingkat internasional dan dukungan fasilitas pembiayaan ekspor,” sebutnya.

Menteri AGK mencontohkan, salah satu fasilitas yang diberikan untuk mengerek ekspor produk industri, yaitu melalui Penugasan Khusus Ekspor (PKE). PKE adalah penugasan yang diberikan pemerintah kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk menyediakan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor dalam bentuk program National Interest Account (NIA).

Program PKE tersebut dalam rangka memperluas pasar ekspor industri, terutama ke pasar-pasar nontradisional. Misalnya, PKE gerbong penumpang dan gerbong barang kereta api PT INKA ke Bangladesh. Selain itu ada PKE pesawat PT Dirgantara Indonesia serta PKE ke kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah.

Bahkan, guna memperluas pasar dan meningkatkan nilai ekspor produksi industri manufaktur nasional, Kemenperin sedang mengusulkan untuk menambah tiga Atase Perindustrian di Beijing – China, Seoul – Korea Selatan, dan Abu Dhabi – Uni Emirat Arab.

Hingga saat ini, Kemenperin telah memiliki tiga Atase Perindustrian di luar negeri, yakni di Tokyo – Jepang, Brussel – Belgia, dan Taipei – Taiwan. Tugas mereka di antaranya terkait dengan market dan industrial intelligent, promosi kawasan industri dan investasi, serta pemasaran produk industri.

Menperin pun berharap kepada para duta besar RI agar turut aktif berpartisipasi mengkampanyekan mengenai keikutsertaan Indonesia sebagai Official Partner Country pada ajang Hannover Messe 2020. Selanjutnya, duta besar RI juga diharapkan dapat mendorong kehadiran pelaku industri yang potensial di negara masing-masing untuk turut hadir di Hannover Messe 2020 dan menjajaki peluang kolaborasi dengan partisipan eksibisi di Paviliun Indonesia.

“Ajang ini penting untuk Indonesia tidak hanya karena sebagai negara pertama di ASEAN yang menjadi Official Partner Country, tetapi juga mendukung upaya national branding atas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi dunia dan pemain manufaktur global,” tandasnya.

Menurut Agus, kesempatan tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkenalkan kesiapan industri Indonesia di era industri 4.0, mempromosikan kerja sama investasi dan ekspor sektor industri, serta memperkuat kerja sama bilateral dengan Jerman maupun dengan negara-negara lain yang berorientasi pada inovasi teknologi.***jpp/ebn

KOPNUC Wujudkan Ekspor Produk Wong Cilik

JAYAKARTA NEWS— Koperasi NU Circle Nusantara (KOPNUC) akhirnya merealisasikan kegiatan ekspor produk wong cilik ke pasar China. Pelepasan ekspor perdana produk UMKM ini disaksikan secara langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dari PLB E-Commerce.

“Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. KOPNUC bertindak sebagai agregator bisnis bersama PT PPI dan PT Sarinah akhirnya bisa meluncurkan ekspor perdana produk wong cilik melalui PLB E-Commerce di Marunda Center, Bekasi Jawa Barat,” kata Ketua KOPNUC R. Gatot Prio Utomo, di Bekasi, Kamis (19/11/2019).

Produk yang diekspor berasal dari UMKM di Bangka Belitung, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Produknya berupa kerupuk, lada, camilan, kue, roti, keripik singkong, karak, rengginang, gula-gula dan beberapa produk kerajinan dan fashion.

Ekspor perdana ini berkat dukungan dan kerjasama semua pihak seperti Kadin, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Aprindo, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI),PT Sarinah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Uniair, dan dukungan pelaku usaha lainnya.

Meski diakui masih banyak kekurangan, terutama terkait dengan kualitas kemasan, pria yang akrab disapa Gus Pu ini mengaku ekspor perdana ini menunjukkan komitmen KOPNUC, pemerintah dan semua pihak dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan marketplace global.

“Ekspor produk wong cilik ini akan menandai gerakan ekonomi warga Nahdliyin di lapis paling bawah. Satu jenis saja produk yang berhasil diekspor akan sangat berarti karena di sana ada ribuan jam kerja dan ratusan keluarga,” katanya.

Ekosistem Ekspor

Sementara itu Ketua Dewan Pengawas KOPNUC Lily Wahid berharap pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Perdagangan membangun ekosistem ekspor produk wong cilik ini.

Produk wong cilik ini jumlahnya jutaan. Mereka tidak bisa tiba-tiba mengekspor produknya ke luar negeri. “Tugas kita, KOPNUC bersama pemerintah membangun ekosistem ekspor produk wong cilik ini. Kita harus membantu perijinan, permodalan, pelatihan SDM, pembinaan dan pendampingan. Produknya berkualitas, pelaku usahanya punya kapasitas, dan tata kelola administrasinya juga baik,” kata adik kandung Gus Dur ini.

Jika ekosistem ini terbentuk, ujarnya, jutaan produk wong cilik akan menjadi kekuatan baru ekonomi Indonesia di masa depan. ***hba

Soal Wacana Ekspor Benih Lobster, Rahmad Handoyo: Ditutup Saja Banyak Penyelundupan, Apalagi Dibuka

JAYAKARTA NEWS—Anggota DPR RI Rahmad Handoyo meminta wacana membuka kembali ekspor benih lobster seperti yang dilontarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, perlu dipertimbangkan dan dikaji secara lebih mendalam lagi.

“Wacana itu (membuka ekspor benih lobster) mohon dipertimbangkan kembali. Saya sangat khawatir, wacana yang sudah menuai kontroversi ini bukan semata untuk kepentingan perekonomian kita, tapi untuk kepentingan para rente,” kata Rahmad Handoyo dalam rilis yang diterima Parlementaria.). Demikian dikutip dari laman dpr.go.id

Rahmad sendiri mengaku sangat tidak sependapat dengan alasan yang dikemukakan Edhy Prabowo. Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, saat ekspor benih lobster ditutup penyelundupan baby lobster marak. “Lah, ekspor ditutup saja penyelundupan masih banyak. Apalagi kalau keran ekspor sampai dibuka,” kata Rahmad.

Dikatakannya, Indonesia merupakan negara penghasil benih lobster terbesar di dunia yang berasal dari hasil tangkapan di alam. “Memang untuk budidaya lobster, Indonesia masih tergantung ke alam. Tapi kendala tersebut tidak membuat kita serta merta menyerah dan mengekspor benih lobster kita ke Vietnam,” ucapnya.

Menurutnya, Indonesia boleh saja mengembangkan budidaya lobster dengan cara memberi kesempatan kepada investor Vietnam berinvestasi di Indonesia agar ada transformasi.

Rahmad meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan membatalkan niat untuk membuka keran ekspor benih lobster. Ia menegaskan, penutupan keran impor juga harus dibarengi dengan upaya penegakan hukum. “Saatnya mengedepankan penegakan hukum. Para penyelundup benih lobster harus dikejar dan diberikan sanksi yang tegas sesuai hukum yang berlaku,”tandasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang mengkaji kemungkinan membuka keran ekspor benih lobster. Alasan yang dikemukan Menteri KKP Edhy Prabowo, adalah potensi pasar ekspor benih lobster itu sangat besar.

Potensi tersebut baru disadari oleh Edhy saat mengirimkan tim ke Vietnam untuk memantau harga benih lobster. Edhy mengaku kaget karena benih lobster yang dijual di Vietnam harganya lebih tinggi dibanding harga jual dari nelayan Indonesia. Selain itu, kata Edhy penyelundupan benih lobster ke luar negeri juga marak terjadi sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem lobster di alam.***/ebn

Soal Ekspor Benih Lobster, Ini Jawaban Presiden

JAYAKARTA NEWS— Ribut-ribut soal akan adanya kebijakan baru terkait ekspor benih lobster yang kabarnya akan kembali dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Akhirnya Presiden Joko Widodo pun angkat bicara.

Menurut Presiden, yang paling penting negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak. “Yang paling penting itu, nilai tambah ada di dalam negeri. E kspor dan tidak ekspor hitungannya dari situ,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan seksi II, III, dan IV Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, di Gerbang Tol Samboja, Selasa (17/12) siang. Demikian dikutip dari laman setkab.go.id

Presiden mengingatkan, jangan kita hanya melihat lingkungannya saja tetapi nilai ekonominya juga dilihat. Tapi jangan nilai ekonominya saja tapi lingkungannya harus dipelihara. Keseimbangan antara itu yang penting.

“Bukan hanya bilang jangan, ndak, mestinya keseimbangan itu yang diperlukan, jangan juga awur-awuran, semua ditangkapin diekspor itu juga enggak bener,” tegas Presiden.

Presiden meyakini, para pakar tentunya mengetahui bagaimana tetap menjaga lingkungan agar benih lobster tidak diseludupkan, tidak diekspor awur-awuran tapi juga nelayan mendapat manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita.

Aliran Dana Rp900 Miliar

Sebelum ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan dana penyelundupan benih lobster ke luar negeri mencapai Rp 900 miliar per tahun.

Dana tersebut digunakan mendanai pengepul dalam negeri dan membeli benih tangkapan nelayan lokal. “Dalam setahun, aliran dana dari luar negeri yang diduga untuk mendanai pengepul membeli benur tangkapan nelayan lokal mencapai Rp300 miliar hingga Rp900 miliar,” kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2019, di kantor PPATK, Jakarta, Jumat (13/12).

Penyelundupan lobster ke luar negeri ini, menurut Badaruddin, menggunakan sindikat internasional. Ia mengemukakan, aliran dana sindikat di luar negeri ke pelaku Indonesia menggunakan perantara kegiatan usaha valuta asing atau money changer.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengingatkan selama ini langkah menyetop ekspor kenyataannya sepenuhnya tidak mampu membendung kasus-kasus penyelundupan benih ekspor.

“Penyelundupan ada terus,” tegas Edhy di Yogyakarta, Minggu (16/12). Ia menjelaskan, rencana untuk membuka kembali ekspor benih lobster adalah dalam rangka meningkatkan nilai keekonomian di masyarakat. ***/ebn

Dahana Ekspor 8 Kontainer Bahan Peledak ke Australia

JAYAKARTA NEWS – BUMN produsen bahan peledak kebanggan Indonesia, PT Dahana (Persero), terus berusaha meningkatkan kinerja ekspornya dengan pengapalan delapan kontainer cartridge emulsion (bahan peledak) ke Australia.

Ekspor kali ini menunjukkan bahwa perusahaan plat merah yang pabriknya ada di Kecamatan Cibogo, Subang, Jawa Barat ini, mampu bersaing dengan perusahaan kelas global.

Direktur Operasi PT Dahana (Persero) Bambang Agung mengungkapkan, gairah ekspansi bisnis perusahaan yang dipimpinnya keluar negeri itu tidak lain mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah.

“Bagi Dahana, ekspor ini akan meningkatkan daya saing produk-produk bahan peledak perseroan di pasar Australia, memperluas pasar dan sesuai dengan nilai budaya Dahana, yaitu aliansi global dengan perusahaan-perusahaan mitra di Australia,” kata Direktur Utama Bambang Agung melalui siaran pers yang diterima pada Rabu (20/3/2019).

Bambang menjelaskan pula, cartridge emulsion ini diproduksi di pabrik Dahana, Subang, Jawa Barat, yang dikirim ke perusahaan Johnex Explosives, Australia.

Johnex Explosives melalui Letter of Intent (LoI) berencana setiap tahunnya mengimpor cartridge emulsion sebanyak lebih kurang 8 kontainer. Pada tahun ini, pengiriman ke Australia adalah sebanyak 3 Kontainer atau sebanyak 37.500 Kg.

“Dengan terjalinnya kemitraan dengan perusahaan di Australia, memungkinkan kedepannya Dahana memiliki peluang baru untuk memasarkan produk-produk perseroan lainnya untuk masuk ke Australia,” tandasnya.

General Manager Divisi Tambang Umum 2 Dahana, Abdul Haris Atbaro menjelaskan, bahwa pihaknya optimistis akan peluang tersebut.

“Ekspor ini salah satunya adalah peluang untuk mengekspor pentolite booster 150 gram sekitar 40.000 pcs per tahun dan non electric detonator sekitar 30.000 pcs per tahun,” ujar Haris.

Heide Saenger, Compliance and Supply Chain Officer Johnex Explosive, Australia, berharap dapat bekerja sama lebih baik lagi.***

Swiss Bantu Startup Masuk Pasar Global

EKSPANSI startup ke pasar global diharapkan akan memperkuat brand Indonesia sebagai area industri kreatif dan digital untuk diekspor ke market internasional.

Ekspansi startup Indonesia ke pasar internasional juga diharapkan menjadi salah satu skema untuk meningkatkan ekspor produk industri digital dan kratif di tanah air. Hal itu disampaikan Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementrian Perindustrian, Gati Wibawaningsih di Jakarta, Senin (11/2/2019).

“Kami berharap langkah ekspansi startup ke pasar internasional menjadi salah satu upaya peningkatan
ekspor produk industri digital dan kreatif, serta memperkuat brand Indonesia sebagai industri kreatif dan
digital,” kata Gati saat pre-opening dan seminar Asian Entrepreneurship Training Program
(AETP) di Jakarta.

Pelatihan diisi oleh pembicara dari AETP, SwissCham, dan Estubizi Network. Mereka mengupas materi tentang
program, peran, dan pemberdayaan startup.

SwissChamp asosiasi perusahaan Swiss yang beroperasi di Indonesia, sehingga dengan mengikuti pelatihan ini, para pengusaha yang membangun startup dapat memperluas network.

Swiss-Indonesia Acceleration Startup Program ini dimaksudkan untuk mengakselerasi startup
di Indonesia, sehingga terbuka akses ekosistem startup antara Swiss dan Indonesia. Menariknya, program ini juga dilaksanakan secara paralel di Swiss dan Indonesia dan waktunya pun berbarengan. Tujuannya, melalui program ini peserta dari Swiss dan Indonesia dapat berinteraksi.

Program ini dilaksanakan selama enam bulan dimulai pada April 2019. Pelatihan yang diberikan berbasis simulasi, pembinaan tim individu, pencarian mitra, dan akses ke investor dan inkubator yang sesuai dengan dengan usaha mereka, kata Gati.

Manajer Project Manager AETP Max Weber menilai, Indonesia punya banyak talenta kreatif dan inovatif, sehingga mereka layak mendapat dukungan untuk mengembangkan pasar dan jaringan ke tingkat
global lewat program ini.

“Startup di Indonesia perlu memahami bagaimana kebutuhan pasar di luar negeri, sehingga produk mereka bisa tembus pasar global,” tandas Weber. Dia yakin, program ini dapat berjalan baik dan mampu meningkatkan kapasitas dan kapabiltas startup Indonesia.***

Stop Ekspor Bahan-bahan Mentah!

Presiden Jokowi berfoto bersama para pejabat dan peserta CEO Networking 2018, di The Ritz-Carlton, Jakarta Senin (3/12) pagi. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, sudah berpuluh tahun bahwa problem besar yang kita hadapi adalah defisit transaksi berjalan, current account deficit. Padahal, lanjut Presiden, negara kita ini sumber daya alamnya melimpah, ada batubara, mineral bauksit, ada kelapa sawit, CPO, ikan, dan masih banyak lagi.

Presiden memberi contoh, misalnya mineral bauksit. Menurut Presiden, setiap tahun jutaan ton bauksit mentah kita ekspor, harga 35 dollar per ton. Tapi di sisi lain, pabrik alumunium kita setiap tahunnya mengimpor ratusan ribu ton alumina yang merupakan produk hilir dari bauksit.

“Artinya menurut saya, kuncinya memang kita tahu dari dulu, industrialisasi dan hilirisasi. Kita tahu itu, tapi eksekusi lapangannya yang nggak pernah kita kejar,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri acara pembukaan CEO Networking 2018, di Ballroom 1 dan 2, The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place, Jakarta pada Senin (3/12) pagi.

Oleh karena itu, tambah Presiden, yang dia kejar terus, mati-matian untuk mengejar yang namanya industrialisasi, hilirisasi. Karena di situlah kunci. “Coba kalau kita sejak dulu membangun industri alumina, maka impor tidak perlu terjadi beratus-ratus ribu ton. Dan tentu saja pengaruhnya terhadap defisit transaksi berjalan kita,” ujarnya.

Presiden juga menunjuk contoh lainnya, batubara, yang memang paling enak itu ekspornya mentahan, cangkul hari ini, kirim hari ini, dapat duit hari ini. Batubara, lanjut Presiden, setiap tahun, kurang lebih 480 juta ton batubara mentah yang diekspor. Coba kalau sejak dulu ada hilirisasi, menurut Presiden, yang namanya batubara kalori rendah itu bisa dipakai untuk LPG, bisa dipakai juga untuk aftur bisa, bisa dipakai untuk DME (Dimethyl Ether) bisa.

“Tapi kenapa tidak dilakukan hilirisasi itu? Karena kita keenakan yang namanya nyangkul, kirim, dapat uang. Seperti ini pun, ini harus segera dihentikan,” ungkap Presiden Jokowi seraya mengemukakan, impor LPG itu 4 juta ton setiap tahunnya.

Menurut Presiden, teknologi itu kalau kita belum siap ya beli aja teknologi. Atau kita nggak siap, cari saja partner. “Selalu saya dorong itu. Menyelesaikannya memang harus kembali lagi ke hilirisasi, nggak ada yang lain,” ujarnya.

Demikian juga dengan kelapa sawit, menurut Presiden produksi kita terakhir 42 juta ton CPO per tahun. Ini yang sekarang sedang diusahakan agar ada hilirisasi industri kelapa sawit yang menghasilkan solar B20 (Biodiesel 20), dan diwajibkan penggunaannya.

Namun meski sudah 1,5 tahun, diakui Presiden sulit untuk mengajak masyarakat ke sini. Untuk itu, Presiden menegaskan akan menggunakan agar segala ini agar ini betul-betul terealisasi, B20. Sehingga bisa menuju ke tahapan berikut.

“Kalau B20 rampung ya B50, B80, dan B100. Kembali lagi, ini juga akan mengurangi yang namanya current account deficit, defisit transaksi berjalan. Karena apa? impor solar bisa dikurangi atau dihilangkan,” ungkap Presiden Jokowi.

Setop Ekspor Bahan Mentah

CEO NetworkingPresiden Jokowi juga menunjuk contoh nikel, yang sudah beberapa tahun kita, jutaan ton nikel mentah kita ekspor dengan harga 30-an dollar per ton nikel. Ia menyebutkan, saat ini sudah berjalan, dengan hilirisasi nikel menjadi feronikel, nilai tambahnya 4 kali.

“Kita sudah tahu ada added value disitu, ada nilai tambah disitu 4 kali, tapi tidak pernah kita lakukan karena nggak pernah pemerintah paksa untuk ini. Sekarang paksa,” kata Presiden seraya menambahkan, kalau kita bangun hilirisasi industri nikel 100% dari dulu, maka GDP Indonesia dari nikel akan naik 4 kali lipat, artinya 400% GDP kita. Sebuah angka yang menurutnya gede sekali, sehingga hal ini (ekspor bahan mentah)tidak diterus-teruskan.

Untuk itu, Presiden Jokowi mengajak seluruh CEO sektor riil agar segera melakukan industrialisasi, melakukan hilirisasi. “Stop ekspor bahan-bahan mentah, kurangi sebesar-besarnya ekspor bahan mentah kita,” tutur Presiden.

Sebagai orang bisnis, diakui Presiden, dagang itu lebih enak daripada industri. Pusing memang ngurus industri. “Tapi inilah keperluan negara kita,” tegas Presiden lagi. (gun)