Category: Kabar

Mensos temui ibu-ibu penerima PKH, pastikan pencairan tahap ketiga tintas akhir Agustus

 

MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa secara maraton terus memantau perkembangan pencairan bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dengan turun langsung menemui ibu-ibu penerima manfaat di berbagai titik di Indonesia.

“Bagaimana bu, sudah mencairkan bansosnya? Ibu terima berapa dan ambil berapa?,” tanya Mensos kepada Sutinem (40) warga Kecamatan Tegal Ampel, Bondowoso yang baru saja melakukan transaksi tarik tunai menggunakan mesin ATM BNI di Pendopo Kabupaten Bondowoso, Kamis (3/7).

Mensos mengatakan bansos PKH sebesar Rp1.890.000 per tahun per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pencairan bansos ini dilakukan empat kali masing-masing pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Penyaluran bansos yang sebelumnya secara tunai , maka sejak November 2016 secara bertahap dikonversi menjadi non tunai menggunakan sistem perbankan.

“Proses penyaluran yang semula tunai demi akuntabilitas dan percepatan penyaluran maka seluruhnya disalurkan non tunai. Langkah ini ditempuh tentunya setelah melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA),” terangnya.

Khofifah menjelaskan perubahan sistem penyaluran dari tunai ke non tunai ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan layanan keuangan inklusif bagi keluarga miskin dan memperluas manfaat dari berbagai bansos,” katanya

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah telah menetapkan penyaluran berbagai bansos non tunai untuk penerima PKH melalui satu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang juga menjadi kartu multifungsi.

Di akhir 2016, pencairan bansos non tunai telah menjangkau sebanyak 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari total 6 juta KPM penerima bansos PKH.

Mensos mengungkapkan memasuki tahun 2017, pencairan tahap pertama jumlah penerima bansos non tunai PKH telah mencapai 3 juta KPM. Pada bulan Juni yakni pencairan tahap ke dua , sebanyak 6 juta KPM telah menerima bansos non tunai.

“Perubahan dari tunai menjadi non tunai ini perlu waktu. Sehingga mungkin ditemui bahwa di satu kabupaten ada yang sudah menerima non tunai, ada yang belum menerima karena proses di konversi ini mulai diperluas 6 juta pada bulan Juni. Untuk hal ini saya tegaskan pemerintah berkomitmen bansos akan sampai ke KPM secara utuh,” katanya kepada wartawan.

Untuk kota atau kabupaten yang mengalami keterlambatan, Mensos memastikan bansos akan dipenuhi pada Agustus 2017.

Mensos berharap pemerintah daerah aktif berkordinasi dengan bank HIMBARA agar proses pencairan PKH dan mekanisme pengawasan di lapangan berjalan lebih cepat dan tepat. Dengan bersinergi seperti ini maka target Agustus Tuntas Insya Allah akan tercapai.

 

 

 

KPK Periksa Pengacara Miryam

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Aga Khan, anggota tim kuasa hukum Miryam S Haryani, dalam penyidikan perkara perintangan proses penyidikan dan persidangan, serta pemberian keterangan tidak benar di sidang kasus korupsi KTP-e dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Aga Khan diperiksa sebagai saksi, untuk tersangka Markus Nari, demikian penjelasan Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (3/8/2017). Terkait dengan penyidikan perkara yang menyeret Markus Nari sebagai, KPK sudah menemukan indikasi upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menghalangi penanganan kasus korupsi dalam pengadaan KTP-e dan kasus yang terkait dengan korupsi KTP-e.

KPK saat ini tengah mendalami hubungan Markus Nari dengan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Miryam S Haryani dan mencari tahu faktor-faktor yang membuat Miryam mencabut dan mengubah keterangannya yang menunjukkan aliran dana KTP-e.

Gubernur Aher Harus Tangani Kongkalikong Tender

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan

DI PENGUJUNG akhir jabatan, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan membentuk institusi baru “Balai Pengadaan Barang & Jasa Provinsi Jawa Barat” di jalan Cilaki, Bandung.yang fungsinya mengurus, menilai, dan menentukan pemenang tender di lingkungan Pemvrop Jabar. Secara spesifikasi atau tujuan utama dibentuknya balai tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan prima, serta atau untuk memuaskan peserta tender pelelangan yang transparan dan terbuka serta mudah diakses publik.

Sebagai gambaran, ada transparansi dalam meng-upload peserta lelang. Semua peserta lelang yang mengikuti satu tender elektronik dalam pengadaan barang dan jasa harus diumumkan terbuka. Demikian pula yang sudah dinilai dari ranking satu, dua, tiga dan seterusnya (baik peserta maupun dokumennya) dan penilaian rankingnya harus di-upload secara terbuka dan menyeluruh.

Maksud Gubernur Aher mendirikan badan baru tersebut adalah untuk memanjakan sekaligus untuk menegakkan dan memberikan keadilan bagi peserta lelang. Termasuk mewujudkan panitia lelang yang bersih dari KKN dan kongkalikong antara pejabat dan cukong serta pemborong.

Kalangan pengusaha peserta tender dan praktisi konstruksi menilai gagasan mulia Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sepertinya masih angan-angan dan kurang didengar oleh staf yang ada di Balai Jasa Konstruksi Jawa Barat. Tidak semua peserta lelang (pemenang 1, 2, dan 3 serta seterusnya) diumumkan secara jelas. Terkesan ada kongkalikong.

Menurut pengusaha Sukabumi Abah Alit (peserta tender) tahun 2017 di Dinas PSDA Jabar, katanya gubernur harus membentuk panitia ahli dan bukan ASN yang bisa ditipu oleh para cukong. Hal serupa diungkapkan tokoh ahli konstruksi air Jabar Ir Sukinta. Menurutnya, Gubernur Jabar harus merombak dan membentuk panitia penilai lelang yang bersih dan jujur serta ahli. “Masa panitia lelang jasa air, yang menilai ASN ahli tata ruang atau kimrung. Seperti saat ini kejadiannya amuradul. Terkesan ada permaianan asal menawar terendah walau persyaratannya asal-asalan tidak lengkap pasti menang, terkesan diatur para cukong,” kata Sukinta menduga.

Kepala Balai Jasa Konstruksi dan Kepala Balai PSDA Cisadea Cibareno Kabupaten Sukabumi Indra, seorang ASN yang baru menjabat di lingkungan PSDA Jabar ketika dikonfirmasi Jayakartanews baru baru ini, terkesan menolak tak mau berkomentar dan tak bersedia  menjawab surat konfirmasi.

Diduga kuat enam paket lelang di Balai PSDA Cisadea Cibareno, yang nilai kontraknya rata-rata di atas Rp 1,5 M diduga bermasalah dalam penentuan pemenang, Contoh kasus untuk daerah irigasi Cikarang Cigangsa Surade Sukabumi. Berkas tak lengkap tidak ada analisa teknis, metode teknis dan dukungan bahan tetap diloloskan sebagai pemenang.

Tersebar kabar miring karena lelangnya diduga diatur dan dikuasa cukong dalam pelaksanaan fisiknya pun, dikawatirkan akan amuradul kualitas dan kuantitasnya, apalagi di lapangan terbesit kabar miring pekerjaan fisiknya disub-kontraakkan kepada orang dalam alias oknum ASN di lingkungan Jawa Barat.

Gubernur Ahmad Heryawan diminta segera turun tangan dan membenahi oknum panitia yang diduga ikut kongkalikong dengan cukong. Lebih khusus lagi agar Ahmad Heryawan menginstruksikan Balai Jasa dan Konstruksi Jabar dan balai balai penyuplai jasa kontruksi, dalam pembuktian pemenang (dan atau pemenang satu, pemenang dua dan pemenang tiga), ikut diundang menyaksikan transparansi penilaian, agar penentuan pemenang tidak seperti sekarang, seperti membeli kucing dalam karung. ***

Netty Dilarang Nyalon, PDIP Masih Samar

SUHU politik menjelang Pilgub Jabar 2018 naik. Dua pekan kemarin muncul pendeklarasian Komunitas Naga Bonar untuk sukses Demiz. Wakil Gubernur ini dijagokan Gerindra – PKS. Tak lama kemudian tersiar kabar DPP PKS menolak pencalonan istri Gubernur Ahmad Heryawan, Netty. Kubu PDIP masih tahan napas, geliatnya masih samar. Selain Nasdem yang sudah dukung Ridwan Kamil, namun status tiarap masih dilakukan Golkar, Demokrat, PAN, PPP, PKB dan Hanura.

Geliat semua parpol pemicu naiknya suhu politik berkaitan mobilisasi rakyat Jawa Barat yang akan kembali milih gubernur dan wakil gubernur baru tahun depan. Pasangan terpilih harus siap  menjalankan masa bhakti mulai 2018 hingga 2023. Dari Gedung Sate, duet kepemimpinan itu  harus mengurus dinamika 46 juta penduduk di 27 daerah kabupaten kota se-Jabar. Kewenangan kepala daerah tingkat provinsi sekarang lebih luas karena terbitnya Peraturan Pemerintah yang kembali berhak mensinkronkan kebijakan sentralisasi dari provinsi ke daerah Kabupaten dan Kota.

Sebelum duduk nyaman di Gedung Sate, duet penguasa Jabar pun harus lebih dulu dapat restu dari 13 juta orang lebih. Angka ini merupakan setengah dari 26,68 juta pemilih. Belakangan, di dalam jumlah suara tadi,  separuh di golput.

Tidak sedikit pakar politik menyebut  golputers sebagai segmen voter mengambang.  Mereka itu konon sengaja bersikap pasif karena mengendus aroma kepentingan sepihak dalam setiap gelar suksesi. Visi misi partai kadang berbanding terbalik dalam implementasi. Implementasi yang terkadang membuat rakyat makin sulit hidupnya.

Agenda demokrasi memilih gubernur dan wakilnya secara langsung di Provinsi Jawa Barat pernah terselenggara dua kali, selepas lengsernya Gubernur Dani Setiawan. Pemilihan langsung  berjalan sukses dan terbilang kondusif. Bagi sebagian orang – terutama pemerhati dan pegiat sosial politik – umumnya melihat Pilkada Jabar selalu berjalan dalam suhu panas dingin namun memiliki ciri yang spesifik.

Jawa Barat juga dianggap sangat penting bagi kekuasaan nasional, lantaran letaknya bersebelahan dengan ibukota negara, yakni DKI Jakarta. Populasi penduduk berjumlah lebih dari 46 juta (tahun 2016 ). Dataran ini pun memiliki asset kekayaan ekonomi yang luar biasa besar atas kondisi geografis yang ideal. Selain punya ribuan vegetasi maupu fauna, juga ada banyak gunung api yang ramah, hulu hulu sungai dengan air terjun didekap embun, sejumlah danau romantis dan pesisir laut yang dimanja debur ombak.

Daya tarik politik Jabar memang tak terbantahkan. Politisi mana pun yakin, agenda politik Jabar 2018 tabu untuk diabaikan. Selain itu acara ini pun sangat berkaitan dengan kalender Pilpres 2019. Makanya, bola mata parpol pastilah fokus pada asset 26,68 juta lebih pemilih di wilayah ini. Dan ternyata puluhan juta itu adalah khalayak politik yang diragukan kesetiaannya pada bendera partai, dan kondisi itu disebut swing voter. Dalam sesaat kostum mereka bisa berganti jenis parpol.

Makanya tidak aneh bila arena kampanye di sini hanya menambah penuh koleksi kaos warna warni. Itu pula yang jadi pembuka gerbang optimisme seluruh parpol. Tapi intinya, hanya sosok yang cerdas tajir dan tulus yang memiliki kemungkinan merebut nurani mereka ketika masuk ke bilik suara. Oleh karena itu banyak kalangan memprediksi kalau meja dan papan analisa parpol sekarang, terdapat tumpukan kertas khusus dan tulisan strategi istimewa.

Tarung Kepiawaian

Ajang kompetisi politik 2018 di Jabar logis bila harus disebut tarung kepiawaian. Peraihan suara Pilgub 5 tahun lalu tercatat jelas agak menakjubkan karena lolos dari prediksi umum. Untuk PDIP wilayah Jabar tetap jadi pertarungan panas. Padahal moncong putih di Jabar pernah jadi pemenang Pemilu. Tapi ternyata itu bukan jaminan sukses Pilgub 2014. Pada arena serupa 5 tahun sebelumnya si banteng pun dipaksa kalah. Calon yang diusung mereka gagal. Mungkin saja mereka kini bersikukuh, ketersungkuran Ahok – Djarot di DKI kemarin, najis kembali diderita pasangan yang hedak diusung nanti untuk Jabar 2018.

PDI-P punya hak maju sendirian kendati tidak bersama parpol mana pun, lantaran punya kursi lebih dari 20% di DPRD Jabar. Tersiar kabar PDI-P sekarang sedang memilah-milih bakal calon. Ada nama TB Hasanudin (Ketua DPD PDI-P Jabar), Iwa Karniwa (Sekda Pemprov. Jabar), dan Inneu Purwadewi (Ketua DPRD Jabar), dikuti nama lain yang belum populer. Sepertinya formasi kekuasaan di istana negara saat ini turut mempengaruhi putusannya untuk Pilgub Jabar.

Sosok elektabilitas bagus seperti Ridwan Kamil Walikota Bandung yang sudah diandalkan Nasdem, Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta andalan Golkar, merupakan sosok penting untuk mengganjal Dedy Mizwar Naga Bonar dari Gerindra. Rakyat Jabar teramat kenal pada sosok satu ini lantaran tetap rajin main sinetron dan rutin jadi juru iklan. Saking seringnya siaran, lahirlah idiom kalau Naga Bonar kini adalah juga Badak. Di tengah rakyat korban banjir, muncul selorohan, kalau badak termasuk fauna yang doyan adem di kubangan  lumpur. Itu sebabnya banjir di ibukota provinsi, yakni wilayah Bandung bagian Selatan, terkesan dibiarkan lestari karena menghasilkan banyak lumpur.

Barisan yang siap menghadang calon petahana Naga Bonar tercatat lumayan potensial. Rombongan artis ambisius pria wanita sudah ancang–ancang pengen ikut bertarung. Sebut saja Dede Yusuf artis yang mantan wakil Gubernur Jabar, Desy Ratna Sari, Farhan, dan yang lainnya. Kalau toh nama-nama tadi jadi turun, Sang Naga nanti bakal sedikit sukar untuk kembali duduk di Gedung Sate.

Terus bagaiman dengan Ahmad Heryawan alias Kang Aher sang gubernur asset paling makmur PKS yang kini tampil santai. Ia berprilaku begitu karena tak perlu sibuk untuk tetap jadi gubernur lantaran habis 2 periode.  Beberapa waktu lalu Kang Aher pernah terusik sedih sekaitan istrinya Netty yang tadinya semangat hendak maju, buntut-buntutnya ternyata malah diminta urung oleh DPP PKS di Jakarta.

Munculnya Netty ke wacana Pilgub sempat menimbulkan kekhawatiran rakyat lantaran terdapatnya risiko cengkeraman dinasti kekuasaan seperti nasib Kabupaten Indramayu  (Golkar) Kabupaten Bandung (Golkar) dan Kota Cimahi (Golkar). Ketika ambisi Netty gugur, selain rakyat senang Aher pun mengaku tetap bersyukur.

Dulu di Pilkada 2013 pasangan PKS – Gerindra yang menjagokan petahana Ahmad Heryawan – Deddy Mizwar unggul mendulang suara 6.515.313, dikuntit Rieke Diah Pitaloka – Teten Masduki 5.714.997.  Kemudian di tempat ketiga pasangan Wagub, Dede Yususf Macan Efendi – Lex Laksamana Zainal Lan 5.077.522. Sedangkan  Ketua Golkar Jabar yang mantan Bupati Indramayu, Irianto MS. Syafiudin alias Yance – Tatang Farhanul Hakim hanya 2.448.358 suara. Posisi buncit dihuni Dikdik Maulana Arif Mansur dan Cecep Nana Suryana Toyib yang neraih 359.233 suara.

Warisan Gubernur 2014 – 2018

Lima Tahun sudah duet Aher dan Naga Bonar memimpin Jawa Barat. Rekor yang  telah diraih keduanya adalah dengan terkumpulnya puluhan lembar piagam penghargaan dari sejumlah institusi pusat di Jakarta. Demikian halnya BPK yang beberapa kali membuat bangga Kang Aher dengan pemberian piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ekspos yang giat atas peraihan ini diakui gubernur sebagai fakta kalau Jabar terbukti maju.

Prestasi serupa pernah diraih Jabar di PON lalu. Sebagai tuan rumah dengan kemampuan mengucurkan ongkos triliunan demi pesta sport antar provinsi tersebut, maka tak syak Jabar pun meraih gelar juara umum. Protes atlet dari banyak cabang bersama sejumlah kontingen kepada wasit  maupun tim juri, seolah dianggap Panpel hanya sebagai bumbu peraihan gelar semata.

Warisan apa sajakah buat Gubernur baru tahun depan? Cukup banyak. Sebut saja banjir tahunan di wilayah permukiman Bandung  Selatan daerah Bale Endah pinggiran Sungai Citarum. Banjir Jalan Raya Bandung – Garut di betulan Ranca Ekek, kemacetan akut Jalan Raya Kab Bandung – Garut – Tasikmalaya. Kemacetan parah Jln Raya  Cianjur – Kota Cimahi daerah Ciburuy – Cimareme Kab Bandung Barat. Macet week end Jalan raya Kota Bandung – Kab Subang trayek Jln Dr Setia Budhi. Macet week end jalur tanjakan wisata Ciwidey Kab Bandung  ke arah Selatan.

Tingginya angka pengangguran dan angka pra sejahtera ditambah kian menurunnya kualitas intelektual usia sekolah dasar menengah. Fasilitas pendidikan jadi kendala. Kalau saja kondisi memprihatinkan ini harus diilustrasikan di atas kanvas, maka ekspresinya adalah usapan kuas untuk gambar abstrak yang terinspirasi untaian benang kusut.

Sejumlah ahli planologi dan kepemiminan di Bandung sejak lama sering menyeru kalau gambar kusut tadi tidak berarti anti perubahan. Artinya semua masih bisa diubah hingga dapat meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat Jawa Barat. Pada intinya, kiat realisasi perubahan ke arah ideal tadi sangat tergantung pada insting dan niat para pemangku kebijakan. Jadi tidak ada kata untuk Pilgub hanya dinikmati oleh pemenang yang ala kadarnya. Maka guna memperoleh pemimpin tegas cerdas dan bijak adalah ketentuan yang juga berlaku untuk massa pemilih. Yakni tergantung tingkat kecerdasan rakyatnya itu sendiri. ***

Putin Minta A.S. Pangkas 755 Staf Diplomatiknya

 

Presiden Vladimir Putin

 

PRESIDEN Vladimir Putin merespon sanksi yang dijatuhkan Washington  terhadap Rusia dengan mengharuskan Presiden Donald Trump untuk memangkas staf diplomatik Amerika Serikat.

Putin mengatakan,  Amerika  harus memotong staf diplomatiknya di Rusia sebanyak 755 orang. Menurutnya,  Moskow juga dapat mempertimbangkan tindakan tambahan terhadap Washington, sebagai tanggapan atas sanksi baru A.S. yang disetujui oleh Kongres.

Keputusan  Moskow itu dikeluarkan  pada hari Jumat waktu setempat, agar Amerika  memotong ratusan staf diplomatik. Putin juga menegaskan, pihaknya akan menyita dua properti diplomatik A.S. setelah Kongres  AS dan Senat  mendukung penuh atas  sanksi baru terhadap Rusia. Dalam pernyataannya pada hari Jumat,  Gedung Putih menatakan,    Presiden A.S. Donald Trump akan menandatangani RUU sanksi.

Dalam sebuah wawancara dengan Vesti TV yang disiarkan Minggu, Putin mengatakan   bahwa Washington  harus memotong staf diplomatik dan teknisnya oleh 755 orang pada 1 September. “Karena lebih dari 1.000 pekerja – diplomat dan staf pendukung – bekerja dan masih bekerja di Rusia, 755 harus menghentikan aktivitas mereka di Federasi Rusia,” katanya.

Sanksi A.S. yang dijatuhkan terhadap Rusia,  sebagian merupakan tanggapan terhadap kesimpulan oleh badan intelijen A.S. bahwa Rusia mencampuri pemilihan presiden pada 2016 lalu, dan hukuman atas  tindakan Rusia melalukan aneksasi terhadap Crimea dari Ukraina pada tahun 2014.

Tanggapan Rusia ini menunjukkan bahwa Moskow telah menyingkirkan  harapan awal akan hubungan yang lebih baik dengan Washington di bawah Trump. Sebelum terpilih, Trump menyatakan,  dia ingin mencapai hubungan yang lebih baik dengan Rusia.

Berdasarkan hasil sementara penyelidikan penegakan hukum federal dan beberapa penyelidikan kongres A.S. , memperlihatkan  adanya kemungkinan  kampanye Trump berkolusi dengan Rusia. Situasi ini  jelas mempersulit Trump untuk membuka sebuah babak baru dengan Putin. Sekalipun Rusia membantahnya ikut campur dalam pemilihan dan Trump, namun saksi telah dijatuhkan terhadap Moskow.

Moskow mengatakan,  Amerika Serikat diberi waktu untuk mengurangi staf diplomatik sampai dengan tanggal 1 September,  menjadi 455 orang. Angka  455 itu disesuaikan dengan  jumlah diplomat Rusia yang tersisa di Amerika Serikat, setelah Washington mengusir 35 orang Rusia pada  Desember 2016.

Sebuah sumber diplomat di  di Kedutaan Besar AS, yang meminta namanya dirahasiakan,  mengatakan bahwa kedutaan tersebut mempekerjakan sekitar 1.100 staf diplomatik dan pendukung di Rusia, termasuk warga Rusia dan A.S. Adapun Departemen Luar Negeri  menolak untuk mengklarifikasi  jumlah pasti staf kedutaan dan konsulat AS di Rusia. Namun seorang pejabat Departemen Luar Negeri menyebut tindakan Rusia itu sebagai “tindakan yang disesalkan dan tidak beralasan.”

“Kami menilai dampak dari pembatasan tersebut dan bagaimana kami akan meresponsnya,” kata pejabat tersebut yang tidak mau disebutkan namanya.

Menurut laporan Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri Amerika pada  2013, misi diplomatik A.S. di Rusia, termasuk kedutaan dan konsulat Moskow di St. Petersburg, Yekaterinburg dan Vladivostok, total mempekerjakan 1.279 staf. Itu termasuk staf 934 “dipekerjakan secara lokal” dan 301 pegawai AS-menyewa langsung dari 35 instansi pemerintah A.S. kata laporan tersebut. Dengan rincian itu menggambarkan, bahwa jumlah sebenarnya orang Amerika yang terpaksa harus meninggalkan Rusia akan jauh dari angka  755.

“Kami tidak  memiliki 755 diplomat Amerika di Rusia,” kata Michael McFaul, mantan duta besar A.S. untuk Rusia, dalam sebuah posting di Twitter pada hari Minggu. Pemotongan tersebut kemungkinan akan mempengaruhi seberapa cepat Amerika Serikat dapat memproses aplikasi Rusia untuk visa A.S., kata McFaul.

“Jika pemotongan ini nyata, Rusia harus memaklumi   menunggu berminggu-minggu jika tidak berbulan-bulan untuk mendapatkan visa untuk datang ke A.S.,” katanya.

Putin mengatakan bahwa Rusia dapat mengambil tindakan lebih banyak terhadap Amerika Serikat, namun tidak pada saat ini. “Saya menentangnya hari ini,” kata Putin dalam wawancara dengan Vesti TV. Dia mengulangi bahwa sanksi A.S. adalah langkah untuk memburuknya hubungan antara kedua negara.

“Kami menunggu cukup lama bahwa mungkin ada sesuatu yang akan berubah menjadi lebih baik, bertahan berharap situasinya akan berubah entah bagaimana. Tetapi nampaknya bahkan jika berubah suatu hari nanti tidak akan berubah segera,” kata Putin.

Dia mengatakan Moskow dan Washington mencapai hasil kerja sama, bagaimanapun, bahkan “dalam situasi yang sangat sulit ini.” Penciptaan zona de-eskalasi selatan di Suriah menunjukkan hasil nyata dari kerja sama antara kedua negara, kata Putin.

 

 

Agustus Tuntas, PKH Tahap III Cair Start dari Madura

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tengah menyerahkan bantuan kepada masyarakat

 

PENYALURAN  bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap III 2017 dimulai dari Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Dijadwalkan seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia tuntas pada bulan Agustus.

“Insya Allah Agustus bulan depan PKH tahap III selesai. Jika pencairan tahap ke II belum diterima maka akan diberikan rapel atau dobel,” ungkap Khofifah saat pencairan di kantor Camat Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Sabtu (29/7).

Ada yang tidak biasa dalam pencairan di Pamekasan, Madura. Khofifah meminta seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengibar-ngibarkan bendera merah putih saat menyanyikan Mars PKH. Permintaan tersebut disambut ibu-ibu dengan semangat.

Menurut Khofifah, meskipun cuma bendera plastik, namun Ia ingin menancapkan betul dibenak masyarakat bahwa negara tidak pernah alpa untuk hadir membantu mereka.

“Negara selalu hadir untuk membuat mereka berdaya dan berupaya semaksimal mungkin mengangkat derajat mereka. Karenanya, tidak ada alasan untuk tidak mencintai negara ini,” tuturnya.

Khofifah mengatakan, cinta tanah air merupakan manifestasi dan dampak keimanan yang memiliki konsekuensi wajib ain tanpa pengecualian untuk mempertahankan Indonesia dari berbagai ancaman.

Saat ini, lanjut Khofifah, Indonesia tengah dirong-rong gerakan radikal anti Pancasila. Karenanya harus diwaspadai dan dilawan seluruh elemen rakyat Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Khofifah kembali mengingatkan ibu-ibu KPM PKH untuk memanfaatkan bansos sesuai dengan peruntukannya. Ia juga meminta jika bantuan sebesar Rp1,5 juta yang sudah disalurkan ke rekening para penerima tidak perlu dicairkan semua jika kebutuhan tidak mendesak.

“Jangan lupa pesan bapak Presiden, PKH tidak boleh untuk beli rokok dan pulsa. Tapi untuk tambahan anak sekolah dan tambahan gizi ibu hamil serta balita,” kata dia.

Sementara itu, total bantuan PKH yang dikucurkan untuk Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 sebesar Rp55.875.960.000 untuk 29.564 KPM. Selain itu juga diserahkan bantuan beras sejahtera (Rastra) bagi 82.758 keluarga dengan nilai bantuan sebesar Rp113.510.872.800.

Serta bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-Kube) bagi 300 keluarga senilai Rp600 juta. Total bansos untuk Pamekasan senilai Rp169.986.832.800.***

Tujuh Presiden dalam Satu Kanvas

Jumpa pers “Pameran Lukisan 72 Tokoh Indonesia & 7 Presiden RI”. Kanan: Wawancara Sohieb dengan insan media.

SEBANYAK 80 lukisan realis-ekspresif berteknik palet akan di-display dengan megah dan baik di Epiwalk, Epicentrum Jakarta, 11 – 17 Agustus nanti. Objek yang ditampilkan adalah 72 tokoh Indonesia, tujuh Presiden RI, dan satu masterpiece pameran yang berjudul “Obrolan 7 Presiden” –Presiden RI I – VII dalam suasana mengobrol santai, di atas satu lembar kanvas berukuran 300 cm X 500 cm.

Sajian itu dikemas dalam sebuah event berjudul “Pamer Lukisan 72 Tokoh Indonesia & 7 Presiden RI”. Ceremony pembukaan pameran diselingi dengan peluncuran buku “Perjuangan Menjadi Indonesia Bukan Darah Sia-sia”, dan dimeriahkan dengan kumandang lagu-lagu cinta Indonesia yang dimainkan oleh band Blackout.

Seluruh lukisan itu merupakan karya Sohieb Toyaroja. Menariknya, setiap lukisan dilengkapi dengan kisah istimewa tokohnya, yang kemudian dikemas menjadi buku setebal 953 halaman yang diberi judul “Perjuangan Menjadi Indonesia Bukan Darah Sia-sia”. Dengan buku itu, lukisan 72 Tokoh Indonesia & 7 Presiden RI terasa semakin “hidup” dan seolah siap hadir untuk berbagi pengalaman tentang Indonesia.

Uhamka (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka) siap menyelenggarakan kegiatan itu sebagai ungkapan rasa syukur atas 72 Tahun Indonesia Merdeka. “Ini merupakan salah satu ekspresi dari rasa cinta dan peduli kami terhadap Indonesia yang dulu dan yang nanti, juga yang selamanya. Kami berharap para pihak dapat bergabung dalam event ini,” kata Prof. Dr. Suyatno, rektor Uhamka.

Lebih jauh, Suyatno mengemukakan, bahwa negara ini dibangun dengan semangat, cita-cita, dan tujuan. Juga darah. Tidak sedikit pengorbanan yang “ditunaikan” oleh rakyat demi tegak dan berjayanya negara yang kita cintai ini. Segala hal mereka lakukan demi harga diri atau martabat untuk kemaslahatan segenap umat.

“Sejarah mencatat ribuan, ratusan-ribu bahkan jutaan anak bangsa ikhlas bersusah-payah hingga kehilangan jiwa-raga demi membebaskan negeri ini dari kezaliman penjajah. Sebagai bangsa, dimulai sejak era jauh sebelum memiliki kehendak bernegara hingga tercetusnya kata Indonesia sebagai negara, nenek-moyang kita telah mengajari kesadaran mengenai betapa pentingnya kemerdekaan bagi setiap individu. Sesuatu yang bisa disebut sebagai sunnatullah,” ungkapnya.

Semangat pengorbanan mereka, kata Suyatno, pantas dimaknai sebagai modal besar yang tak mungkin ditukar dengan hal-hal lain yang dapat menggerus kadar nasionalisme. “Kita justru harus mengolahnya untuk memperkuat jatidiri dan karakter sehingga mewujud sebagai bangsa  besar yang tangguh dan disegani dunia,” ujar pria yang juga menjabat Ketua Forum Rektor Indonesia itu. ***

Panti Bina Daksa Bahagia Menjadi PSRSOD HIV

Kepala UPT PSRSOD HIV, Drs. Jhon Elfil Sitompul bersama Pekerja Sosial Pertama, Winner Goldstar Simanungkalit dan lainnya dilapangan Merdeka, Medan. Foto : Monang Sitohang

Kepala UPT Panti PSRSOD HIV (Panti Sosial Rehabilitasi Orang Dengan HIV) Drs Jhon Elfil Sitompul mengatakan, dari informasi Direktur Rehabilitasi Tuna dan Korban Penjualan Orang (KPO) Dr Sonny W. Manalu, beberapa panti lagi akan dialihfungsikan menjadi PSRSOD HIV. Alasannya, di Indonesia cukup besar orang yang terjangkit HIV (Human Immunodeficiency Virus), di antaranya di Provinsi Sumatera Utara, angkanya mencapi sekitar 3.300 orang yang terjangkit HIV.

Hal itu menjadi bagian dasar pemikiran bahwa Panti Sosial Bina Daksa Bahagia Medan, menjadi salah satu panti yang dialihfungsikan menjadi PSRSOD HIV. Sebelumnya Panti Sosial Bina Daksa menangani cacat tubuh, keterbatasan diri (disabilitas). Namun berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, mengamanatkan Kementerian Sosial berperan serta menangani masalah-masalah narkoba dan HIV.

Di Indonesia, keberadaan PSRSOD HIV yang langsung dibawah naungan Kementerian Sosial ada tiga panti, pertama Panti Sosial Bina Daksa Bahagia di Medan/Sumatera Utara, kedua Panti Sosial Bina Lara Kronis Wasana di Ternate yang sebelumnya memberikan pelayanan bagi penderita kusta, dan ketiga Panti Sosial ODHA (Panti Sosial Orang Dengan HIV dan Aids) di Sukabumi, Jawa Barat.

“Jadi Panti Bina Daksa Bahagia Medan, yang di jalan William Iskandar No. 377 Sumatera Utara adalah salah satu panti yang dialihfungsikan menjadi PSRSOD HIV. Perubahan itu telah diberlakukan sejak 2017 sesuai Peraturan Menteri Sosial tahun 2016,” papar Jhon Sitompul saat Hari Anti Narkotika International di Lapangan Merdeka Medan, Kamis (20/7).

Untuk 2017, PSRSOD HIV hanya menangani 50 orang saja, dan itu pun hanya 2 angkatan per enam bulan. Panti tersebut baru berjalan tiga bulan, sehingga jumlahnya hanya 12 orang, terdiri dari 11 laki-laki dan 1 perempuan.

Penderita HIV di panti sudah diberi pelatihan seperti keterampilan komputer, fotografer, nantinya akan dibuat salon dan  mental, agama dan sosial. Setelah para penghuni panti selesai direhabilitasi, pihak panti akan memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp. 3 juta per orang.

Pada Juli 2017 ini, seharusnya para penderita rehabilitasi sudah menerima bantuan uang tersebut, dan selanjutnya Desember 2017 akan disalurkan lagi. Rencananya pihak panti mencari 38 lagi korban HIV agar jumlahnya mencapai 50 orang sesuai kesiapan dana yang telah dianggarkan. Sementara di tahun 2018, rencananya PSRSOD HIV akan menambah anggaran untuk pembiayaan 80 orang, dan masing-masing 40 orang per enam bulan.

PSRSOD HIV Medan tidak menangani penderita AIDS, sebab di panti itu bukan untuk mengobati tetapi merehabilitasi penderita HIV. Untuk mengetahui gejala penderita AIDS atau HIV, pertandanya di dalam sel-sel darah putih setiap orang terdapat CD4. Melalui pertanda CD4 inilah penderita bisa dilihat ketahan tubuhnya. Contoh, penderita HIV CD4-nya 500, berarti ketahanan tubuhnya masih sehat. Tetapi kalau sudah terkena AIDS, CD4-nya dibawah 100, mengidap TBC dan Hepatitis.

Harapan Jhon Sitompul terhadap penderita HIV di mana pun berada, penderita HIV harus berada di satu komunitas Yayasan Lembaga Kesehatan Sosial (YLKS) sehingga mempermudah Kementerian Sosial melalui Unit Pelaksana Teknis-nya (UPT-nya) untuk mengontrol keberadaan mereka yang mau dididik. Dan para penderita HIV calon penghuni panti sosial yang akan direhabilitasi sebaiknya memiliki BPJS dan sudah terdaftar di puskesmas sesuai domisili.

Untuk menkoordinir kegiatan yang bersifat sosial tersebut, Kemensos memiliki koordinator di Medan, yakni Yayasan Medan Plus, Galatea, Yayasan HKBP di Tobasa (Toba Samosir) dan Kabupaten Karo. Karena yayasan lembaga kesehatan sosial itu dibina dan dibantu oleh Kemensos. YLKS diharapkan sebagai terompet untuk memberikan informasi dan kreativitasnya kepada Kemensos.

Jhon Sitompul mengimbau para penderita HIV agar tidak perlu takut dan merasa dikucilkan. Tetapi yang perlu diketahui adalah pencegahan dini agar terhindar HIV, yakni hindari jarum suntik dan jarum tumpul. Kalau menggunakan jarum suntik yang berulang-ulang rentan penularan HIV. Sedangkan jarum tumpul maksudnya, jangan sembarangan berhubungan seksual dan/atau gonta-ganti pasangan.***

Halal bi halal PCMNU HSU, Khofifah Ajak Bangun Hati yang Teduh dengan Amalan NU

 

 

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

KETUA  Umum PP Muslimat NU, Dra Nyai Hj Khofifah Indar Parawansa MSi menghadiri Halal bi Halal dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang digelar PC Muslimat NU Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan di Aula Pendopo Amuntai, Kamis (27/7).

Dalam mau’idhoh hasanah-nya, Khofifah mengajak warga Muslimat NU untuk istiqomah menjaga tradisi dan amalan NU. “Membaca manaqib, burdah, shalawat, tahlil maupun istighotsah membangun keteduhan dan ketenangan,” katanya.

Namun jika sudah mengerjakan amalan NU tapi belum menemukan pentulan keteduhan, ketenangan, berarti ada yang perlu dikoreksi dari dalam diri kita. “Jangan-jangan hati kita masih kotor,” tuturnya.

Khofifah lantas menuturkan kisah di zaman Rasulullah Muhammad Saw. Ada seorang sahabat datang ke rasul dan melakukan ‘protes’. Dia iri dengan tetangganya yang kaya. Sebaliknya, sahabat tersebut tetap miskin meski sudah merasa rajin puasa dan melakukan kebaikan lainnya.

Rasul Saw menjawab: Apakah makanan yang engkau makan berasal dari sumber yang halal atau haram? Bagaimanakah yang engkau makan berasal dari makanan haram sementara engkau meminta ketenangan?

Kisah ini memberi pelajaran dan introspeksi, bahwa apa yang kita kerjakan haruslah bersih dari semua hal agar memperoleh ridha-Nya. Termasuk dalam memberikan nafkah untuk keluarga, awali mencari rezeki dengan cara yang benar dan halal.

Terminologi Halal bi Halal

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga mengingatkan untuk menjaga pentingnya silaturahim yang dari dahulu sudah dicontohkan muassis NU. Bahkan terminologi “halal bi halal” yang hanya ada di Indonesia tersebut berasal dari ide KH Wahab Chasbullah (Mbah Wahab) atas permintaan Bung Karno.

Halal bi halal ini bagian dari semangat untuk menjaga silaturahim bangsa. Sebab, apa yang kita dibangun adalah khaqullah wa khaqunnas (Hak Allah atas hamba-Nya dan hak yang dimiliki manusia terhadap sesamanya).

“Khaqqul adami bisa menjadi pertautan jika saling memaafkan antarsesama dan hal itu menunjukkan tingkat ketakwaan seseorang,” katanya.

Maka, kata Khofifah, seringkali di forum halal bi halal biasanya banyak dikutip surat Ali Imran mulai ayat 131 yang akan mempertemukan tingkat derajat ketakwaan seseorang.***