JAYAKARTA NEWS—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah mengirimkan surat bernomor S-316/KMK.02/2019 kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait permintaan santuan bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia dan sakit selama dan sesudah melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019, tanggal 17 April lalu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Arief Rahman Hakim menjelaskan, besaran santunan yang disetujui pemerintah melalui Menkeu bagi petugas KPPS yang meninggal dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 adalah Rp36 juta, cacat permanen Rp30,8 juta, luka berat Rp16,5 juta, dan luka sedang Rp8,250 juta. Demikian dikutip dari laman setkab.go.id
“Besaran santunan ini berlaku sejak bulan Januari untuk petugas ad
hoc KPU hingga berakhirnya masa kerja sesuai Surat Keputusan
pelantikan/pengangkatan yang bersangkutan,” tulis Sri Mulyani dalam surat
tersebut.
Dalam surat tertanggal 25 April
2019 itu, Menkeu menekankan, agar pelaksanaan pemberian santunan ini tetap
memperhatikan prinsip keadilan, kewajaran dan kepatutan, serta dengan
memperhatikan ketersediaan pagu kegiatan berkenan.
“Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari
korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip
kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,”
tegas Sri Mulyani.
Sejauh ini berdasarkan data yang terhitung di KPU hingga Senin (29/4) pukul 08.00 WIB, total ada 2096 petugas KPPS dari 34 provinsi yang meninggal dan 2.151 orang sakit akibat kelelahan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Pemilu Serentak. ***/ebn
JAYAKARTA NEWS—
Bagi masyarakat yang kerap menggunakan ojek online, baik itu grab, gojek dan
lainnya, jangan kaget kalau per 1 Mei 2019 mendatang, membayar lebih mahal dari
biasanya. Pasalnya, per 1 Mei tarif baru ojek online resmi berlaku. Secara
keseluruhan, tarif baru yang diberlakukan meningkat sekitar 10-20% dari tarif
sebelumnya. Semua tarif itu dihitung net per kilometer.
Yang juga harus diingat bahwa tarif disesuaikan zonasi.
Kementerian Perhubungan membagi tiga wilayah yakni; zona I meliputi Sumatera,
Jawa dan Bali. Zona II meliputi Jabodetabek dan zona III meliputi, Kalimantan,
Sulawesi, NTT, Maluku, Papua dan NTB.
Adapun tarif yang ditetapkan berdasarkan aturan adalah,
tarif batas bawah untuk zona I Rp1.850 per km, zona II Rp2000 per km dan zona
III Rp2.100 per km. Sedangkan batas atas yang diberlakukan untuk zona I Rp2.300
per km, zona II Rp2.500 per km dan zona III Rp2.600 per km.
Selain itu, Kemenhub juga mengatur tarif biaya jasa minimal
atau flagfall. Yakni, zona I Rp7-10 ribu, zona II Rp8-10 ribu, zona III Rp7-10
ribu. Tarif ini berlaku untuk jarak minimal 4 km.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya
sudah melakukan sosialisasi ke dalam dan luar pulau Jawa. “Harapan saya aturan
ini bisa diterima semua,” ujar Budi Karya di Jakarta, (26/4). ***/ebn
Ilustrasi–perjuangan dua Polwan mendistribusikan surat suara Pemilu di Dusun Dermalang, Kecamatan Widang–foto tribunes com/tribunjatim com
JAYAKARTA NEWS—Data petugas Pemilu yang meninggal karena kelelahan pelaksanaan Pemilu Serentak bertambah. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, jumlah korban yang meninggal 119 orang sedang yang sakit 548 orang. “Total jumlah yang meninggal dunia dan sakit 667 orang, tersebar di 25 provinsi. Ini merupakan update terbaru hari ini,” ungkap Viryan Aziz, Komisioner KPU, Selasa (23/4).
Tinggi jumlah korban
akibat kelelahan pelaksanaan Pemilu Serentak ini juga menjadi sorotan Wakil
Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding.
Seperti sejumlah tokoh lainnya, Karding pun mengusulkan agar pelaksanaan Pemilihan
Legislatif dan Pemilihan Presiden
kembali dipisahkan seperti sebelum-sebelumnya.
“Saya melihat penggabungan pemilu legislatif dan pemilu
presiden pada pemilu 2019, ada dampak buruknya,” kata Abdul Kadir Karding,
ketika dihubungi melalui telepon selulernya di Jakarta, Selasa (23/4).
Menurunya, problem
pada penggabungan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, memiliki dampak teknis
dan dampak substansi.Terlalu banyaknya pilihan yang disodorkan kepada pemilih
dalam waktu yang sama, sehingga diperlukan waktu yang lama untuk menghitung
perolehan suara. “Kalau jumlah TPS sebenarnya sudah banyak, dan sudah
diputuskan bahwa setiap TPS maksimal 300 DPT (daftar pemilih tetap),”
katanya.
Problem yang lebih substansial, ujar politisi PKBini, adalah penggabungan Pileg dan Pilpres, menjadi kurang fokus. Contohnya,
seorang caleg, kalau fokus mengkampanyekan dirinya, menjadi kurang
mengkampanyekan partai dan capres-cawapres, demikian juga sebaliknya.***/ebn
Lukisan karya Nasirul hiasii ruang kerja BSPN (Badan Saksi Pemilu Nasional) Pusat–foto istimewa
JAYAKARTA NEWS— Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak wartawan melihat ruang kerja Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat yang merupakan pusat komando yang menggerakkan 300 ribuan petugas yang mengumpulkan serta menginput data C1 dari TPS seluruh Indonesia ke 154.320 komputer.
Namun, mengawali keterangan persnya, Hasto tak langsung
masuk ke substansi tapi dia menjelaskan sejumlah lukisan dan alat musik
tradisional yang menghiasi gedung DPP PDIP.
Hasto memaparkan Kantor Partai sebagai tempat
mengekspresikan seluruh kebudayaan nusantara. Tidak hanya gamelan, angklung,
kulintang, namun juga berbagai koleksi lukisan ternama juga ditampilkan.
Kesemuanya dalam semangat mewujudkan Indonesia yang berkepribadian dalam
kebudayaan.
“Di sini sengaja kami duduk di belakang lukisan Saudara
Nasirun yang menggambarkan bahwa politik itu penuh warna dan kebudayaan.
Seluruh ekspresi ada di sini,” jelas Hasto.
Diapun menjelaskan bahwa di sisi lain gedung ada dua lukisan
yang menggambarkan naga merah dan naga hijau dimana dulu zaman pemerintahan
yang otoriter ada operasi naga merah dan naga hijau.
Lukisan naga merah dan naga hijau—foto istimewa
“Jadi seluruh lukisan di kedua gedung DPP PDIP penuh
dengan pesan-pesan perjuangan, kemanusiaan, dan pesan politik yang membangun
peradaban,” tambah Hasto.
Untuk diketahui, Nasirun, perupa kelahiran Cilacap, 1
Oktober 1965 pernah pameran tunggal di Yogyakarta, Solo dan Jakarta, dan telah
berpartisipasi dalam berbagai pameran kelompok di Indonesia, Singapura dan
Belanda.
Dijelaskannya, tidak hanya lukisan Nasirun yang dipamerkan
saat malam penggalangan dana dukungan bagi Jokowi-KH Ma’ruf Amin, beberapa
waktu lalu. “Kami juga memiliki lukisan Bung Karno karya Trubus, lukisan
Garuda Pancasila yang begitu megah karya Srihady; Cut Nyak Dien; lukisan Lee
Man Fong; juga aneka tenun nusantara. Ada juga karya Hendra, Widayat dan
lain-lain,” jelas Hasto.
Foto istimewa
Hasto menambahkan PDIP memberi apresiasi terhadap perupa dan
pegiat budaya. Oleh sebab itulah, banyak lukisan menghiasi dinding-dinding
gedung DPP PDIP.
“Politik dan seni tak terpisahkan. PDIP memberi ruang
dan apresiasi terhadap para seniman,” ujar Hasto.
Ditambahkan Hasto dengan menampillan berbagai lukisan,
patung, kain tenun nusantara, dan alat musik tradisional di kantor DPP PDIP,
maka PDI Perjuangan mengukuhkan Kantor Partai juga sebagai rumah budaya
nusantara.
“Sebab berpolitik itu menyentuh rasa, penuh ekspresi
kebudayaan, dan mengobarkan rasa cinta kepada tanah air,” pungkas Hasto.***/ebn
JAYAKARTA NEWS—Sebanyak 86 petugas Pemilu meninggal usai melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Pemilu Serentak 17 April 2019. Tingginya angka ‘korban jiwa’ Pemilu Serentak ini menjadi sorotan banyak pihak yang menghendaki dilakukan evaluasi menyeluruh dan mendalam terkait pelaksanaan Pemilu ini. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo telah setuju untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu yang telah meminta banyak korban jiwa itu.
“Setelah pengumuman KPU resmi, kemungkinan pemerintah baru
akan membahas bersama dengan DPR. Saya kira ini harus dibahas dengan DPR baru,”
ujar Tjahjo. Mendagri sendiri juga merasa prihatin dengan banyaknya petugas
Pemilu yang meninggal akibat kelelahan dalam menjalankan tugasnya.
“Kami menunggu usulan dari Bawaslu dan KPU. Itu saja secara
prinsip. Ya saya yakin pemerintah akan memberikan penghargaan tapi kalau soal
anggaran itu biar nanti Bawaslu dulu fixnya berapa yang sakit, berapa yang
gugur termasuk KPPS-nya termasuk para anggota Polri ya,” kata Mendagri kepada
wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin
(22/4) siang.
Ia meyakini, KPU sekarang tentu sudah membuat evaluasi.
Kemendagri juga sudah membuat evaluasi yang menyangkut keputusan MK,
keserentakan itu apakah harus hari, tanggal, jam, bulan yang sama. Yang kedua
juga evaluasi di Kementerian dalam Negeri mengenai masa kampanye apakah
harus sekian bulan, itu saja.
“Saya kira yang penting bagaimana membangun sebuah sistem
pemilu yang demokratis tetapi yang lebih efektif, lebih efisien,” ujar
Mendagri.
KASUS BUPATI MADINA
Terkait dengan permintaan pengunduran diri Bupati Mandailing
Natal (Madina), Sumatra Utara, Dahlan Hasan Nasution karena kekalahan calon
yang didukungnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku sudah menerima suratnya.
Tetapi ia menilai surat tersebut salah alamat.
“Harusnya kalau seorang bupati ada keinginan mau mundur itu
diajukan dulu ke DPRD kemudian hasilnya diserahkan kepada gubernur, baru
gubernur menyerahkan kepada Mendagri. Itu saja,” kata Tjahjo.
Mendagri mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Pemda
Sumut terkait dengan permintaan pengunduran diri Bupati Madina itu. Ia berjanji
akan memaggil Bupati Madina karena ini sebuah proses yang tidak lazim.
“Seorang bupati yang cukup berhasil di daerahnya kenapa hanya masalah politis pertimbangannya dia mundur. Itu saja. Kalau kami setujui nanti akan menjadi sebuah preseden,” terang Mendagri. ***/setkab/ebn
JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, tidak masalah jika para pihak yang terlibat dalam kompetisi Pemilihan Umum (Pemilu) masing-masing saling mengklaim. Asal hal itu dilakukan dalam koridor hukum dan tidak mengganggu ketertiban umum.
“Komentar boleh saja ya, mengklaim boleh juga, tidak ada masalah. Tapi yang penting kita punya aturan ya punya aturan, punya undang-undang, baik yang menyangkut pemilu maupun yang menyangkut kehidupan kita sebagai bangsa. Itu negara hukum. Selama itu tidak melanggar hukum, selama itu dilakukan tidak mengganggu ketertiban masyarakat ya itu silakan saja,” kata Wiranto kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4) siang. Demikian dikutip dari laman setkab.go.id.
Wiranto mempersilakan
masing-masing kontestan Pemilu membuat perhitungan, mengkalkulasi, membuat
statement. Tetapi ia mengingatkan, jangan sampai keluar dari ranah itu, jangan
keluar dari wilayah hukum pemilihan umum, undang-undangnya, peraturannya.
“Kalau keluar dari wilayah itu dan ternyata mengganggu
ketertiban umum, mengganggu keamanan nasional akan berhadapan dengan penegak
hukum. Aparat polisi, TNI dan sebagainya. Sudah jelas sekali kok ya, jelas
sekali,” tegas Wiranto.
Terkait dengan tudingan adanya
kecurangan masih, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, kalau ada masalah-masalah
seperti itu, termasuk ketidakpuasan, ada hukumnya, ada lembaganya yaitu
Mahkamah Konstitusi.
“Saya kira semuanya sudah
terjaga dengan bagus ya,” ujar Wiranto seraya mengingatkan, jangan sampai
menabrak hukum yang sudah dipastikan ditentukan. Ia menegaskan, hukum adalah
kesepakatan kolektif bangsa, jadi jangan sampai kesepakatan itu ditabrak,
menimbulkan ketidakjelasan.
Soal isu kecurangan sendiri, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, setiap pemilu, ya, pemilu 1999, 2004, 2009, 2014 selalu isunya kecurangan itu ada. Menurutnya ini, tidak masalah, dan akan diselesaikan lewat jalur hukum. “Ada, jalur-jalur itu ada. Tapi jangan diselesaikan sendiri, ya, jangan kemudian diselesaikan di lapangan. Itu namanya sudah menabrak undang-undang, menabrak undang-undang yang mengatur kemanan ketertiban masyarakat. Begitu…,” pungkas Wiranto .***/ebn
JAYAKARTA NEWS—Hiruk-pikuk Pilpres 2019 belum berakhir,
seiring dengan bermunculannya masalah-masalah baru. Salah satu yang sekarang
sedang ramai adalah kasus ‘ situs jurdil.org’ yang diblokir oleh Kominfo atas
permintaan Bawaslu.
Lewat akun twitternya pengeloa situs jurdil.org menyatakan,
pemblokiran tersebut sepihak dan tanpa pemberitahuan serta klarifikasi. “Kami
Aktivis Alumni ITB Angkatan 1973 bersama professional IT dan Forum API, atas
nama Jurdil2019 menginformasikan bahwa situs kami http://www.jurdil2019.org
telah diblokir secara sepihak tanpa pemberitahuan dan klarifikasi kepada kami”.
Keterangan yang diperoleh, Bawaslu sudah mencabut izin atau akreditasi lembaga pemantau pemilu Jurdil2019. Pencabutan izin ini dilakukan karena lembaga itu tidak menjalankan tugas sesuai dengan prinsip pemantauan. Lembaga survey tersebut mengajukan izin sebagai pemantau yang akan membuat aplikasi untuk pelaporan pelanggaran Pemilu. Namun, ternyata lembaga tersebut melanggar aturan dengan membuat dan mempublikasikan quick count yang berdasarkan aturan harus terdaftar di KPU.
BANTAHAN FORTUGA
Sebelumnya Forum
Tujuh Tiga (Fortuga) atau Forum Alumni ITB Angkatan 1973 menegaskan tidak
pernah buat algoritma IT untuk quick Count dan real count hasil Pilpres 2019.
Fortuga menghormati semua hasil perhitungan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum
(KPU).
”Fortuga sepenuhnya percaya dan menjunjung tinggi semua
hasil keputusan perhitungan suara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Dan, kami pasti memiliki kesabaran untuk menunggu hasil final perhitungan itu
sesuai jadwal yang ditetapkan KPU, bulan Mei 2019,” ujar anggota Dewan Pembina
Fortuga, Jusman Syafii Djamal dikutip Sabtu, (20/4/2019).
Klarifikasi itu ditulis Jusman yang juga mantan Menhub
melalui akun facebook pribadinya. Jusman menyayangkan ulah pihak-pihak tertentu
yang mengklaim Fortuga menciptakan aplikasi penghitungan suara Pilpres 2019.
”Kami tidak pernah membuat kegiatan bersama di Rumah
Persahabatan Fortuga untuk secara teamwork atas nama Fortuga merancang bangun
sebuah algoritma IT untuk quick count dan real count,” tegasnya.
Jusman menambahkan, Fortuga tidak pernah membuat software
aplikasi untuk keperluan pemilu. Sebab Fortuga tidak memiliki otoritas akademis
untuk memproduksi karya cipta semacam itu.
”Juga Fortuga menyadari bahwa kami tidak memiliki otoritas
untuk menilai hasil hitungan KPU. Pemilu di Republik Indonesia telah memiliki
mekanisme dan tatacara baku sesuai Undang Undang,” jelas Jusman yang juga
alumni ITB 73 ini. ***/ebn
JAYAKARTA NEWS— Pelaksanaan Pemilihan umum serentak 2019 tinggal menghitung hari. Rabu 17 April 2019 mendatang, masyarakat akan memilih Presiden untuk periode 2019-2024 juga akan memilih para wakil rakyat yang duduk di DPD, DPRD dan DPR RI. Meskipun ada banyak pemilihan yang bakal digelar pada 17 April nanti, namun agaknya perhatian kebanyakan orang hanyalah kepada Pilpres yang menampilkan paslon Joko Widodo-Ma’aruf Amin (No Urut 01) dan Prabowo-Sandiaga Uno (02).
Sebagaimana diketahui, hasil-hasil survey terkait Pilpres telah dipaparkan oleh banyak lembaga
survey. Bahkan hari ini pun, ada dua lembaga survey yang menyampaikan hasil
survey terbarunya. Secara umum boleh dikatakan hampir semua hasil survey menempatkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin
di urutan teratas dengan selisih cukup signifikan dibanding pasangan
Prabowo-Sandi.
Nah yang belum atau mungkin jarang ada yang membuat adalah analisa berdasarkan Feng Shui. Siapakah yang paling unggul di antara dua pasangan ini dari ‘kaca mata’ feng shui. Apakah Jokowi-Amin atau Prabowo-Sandi? Siapa kah yang bakal ‘juara’ pada 17 April mendatang? Berikut ini hasil analisa pakar feng shui, Gunadi Widjaja. “Kesimpulan ini dengan merujuk berbagai materi, termasuk memperhitungkan shio dan unsur dari masing-masing calon,” ungkap pendiri Smart Astro ini.
Secara rinci dipaparkan Gunadi, ada lima item yang ‘diteropongnya’
berdasarkan feng shui. CEO (pemimpin-Chef Excecutive Officer), operator
(action), strategi, confidant (orang kepercayaan), advisor (berbagai pendukung termasuk di antaranya personil dan data intelijen).
Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, papar Gunadi, berdasarkan perhitungan dan analisa, keduanya adalah pasangan yang cocok dan saling melengkapi. Secara kepemimpinan keduanya memiliki persentase yang tinggi, Jokowi 24% sedang Ma’ruf Amin 38%. Ma’ruf juga memilik persentase tinggi pada action yakni 49%. “Jadi Ma’ruf itu tidak banyak ngomong tapi dia banyak bekerja,” jelasnya. Namun, tambahnya, kalau berdasarkan perhitungan, Ma’ruf tidak banyak memiliki orang-orang kepercayaan. Dia juga minim data.
Nah, beberapa kekurangan Ma’ruf Amin ini ditutupi oleh
Jokowi yang ahli starategi dan memiliki banyak orang berkemampuan bagus. Cuma
kalau soal data, ujarnya, Jokowi pun terlihat kurang.
Yang menarik dari perhitungan ini, ternyata kelemahan
Jokowi-Ma’ruf Amin ini tertutupi oleh hadirnya Erick Thohir. Ketua Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf
Amin ini memiliki banyak kelebihan yang membawa keuntungan bagi Jokowi-Ma’ruf
Amin.
“Advisor Erick Tohir, cukup tinggi yakni mencapai 43%. Itu
artinya, personil-personil pendukung serta berbagai data melimpah dimiliki
Erick. Orang-orang yang mendukungnya pun memiliki kapasitas tinggi. Itu
terlihat dari persentasenya mencapai 29%. Demikian halnya dengan actionnya yang
mencapai 28%,” ungkapnya.
Lalu bagaimana dengan
Prabowo dan Sandiaga Uno?
Berdasarkan perhitungan, kekuatan Prabowo hanya pada
confidant (orang kepercayaan) dan advisor. Sementara untuk kepemimpinan,
strategi dan action, terlihat lemah. “Persentase CEO hanya 8%, strategi 0% dan
operator 4%,” ucapnya. Namun pasangannya Sandiaga Uno, bisa menutupi beberapa
kekurangan Prabowo.
Sandiaga memiliki kepemimpinan yang tinggi yakni mencapai 46%, strateginya juga bagus mencapai 23%. Namun dia memiliki kekurangan pada action, confidant bahkan advisor. “Actionnya hanya 14%, kepemilikan orang-orang kepercayaan juga tidak banyak hanya 18%. Namun untuk advisor, dia sama sekali tidak memiliki alias ‘Nol Persen’,” ucap Gunadi.
Seperti halnya Jokowi-Ma’ruf Amin beruntung memiliki Erick
Thohir, maka Prabowo-Sandi pun beruntung memiliki Djoko Santosa sebagai Ketua
Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Sebagai ‘CEO’ persentase Djoko cukup
tinggi yakni 32%. Dia juga tergolong ahli strategi dengan persentase 28%.
Terkait action, Djoko Santosa tak kalah, persentasenya mencapai 23%. “Jadi memang profil Djoko Santosa cukup kuat,”
tambahnya.
Lalu, papar Gunadi lebih jauh, bagaimana peluang kedua kandidat berdasarkan hitungan
feng shui. Menurut Gunadi, tergantung
dari kebutuhan bangsa Indonesia. “Silahkan dilihat, profil masing-masing calon
berdasarkan lima unsur tadi. Dari diagram tersebut sudah bisa dilihat siapa
yang lebih unggul. Yang terlihat adalah Jokowi handal dalam hal kepemimpinan, strategi
dan memiliki banyak orang unggulan.
Sementara Prabowo, lemah dalam kepemimpinan, strategi dan action,”
jelasnya.
Dikatakan Gunadi, apa yang diuraikannya adalah berdasarkan
data-data dan perhitungan Feng Shui, bukan ramalan. Artinya ada perhitungan
ilmiah yang dilakukan, jauh dari klenik. “Perhitungan ini sepenuhnya science,
ilmu pengetahuan, bukan supranatura,” tegasnya.
Nah, dari angka-angka yang tampil itu juga terlihat adalah tantangan masing-masing kandidat apabila pada 17 April mendatang mereka terpilih sebagai Presiden-Wakil Presiden. “Jokowi misalnya, tantangannya apabila nanti terpilih sebagai Presiden, adalah pada bagaimana dia yang memiliki SDM unggul menempatkan mereka secara tepat pada bidangnya. Artinya The right man and the right place. Bukan sekadar tepat, tapi mereka itu benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendukung pemerintahan Jokowi-Amin, serta mampu menjabarkan apa yang menjadi visi-misi dalam pemerintahan Jkw,” jelasnya.
Demikian juga Prabowo. Jika nanti Prabowo-Sandi keluar sebagai pemenang Pilpres, maka tantangan ke depan terlihat cukup berat. Di antaranya adalah masalah strategi, kepemimpinan dan action. “Prabowo-Sandi sebenarnya memiliki banyak SDM unggulan, juga memiliki banyak data inteligen plus personil hebat. Persoalannya bagaimana Prabowo dengan kepemimpinannya dapat memanage semuanya,” tutup Gunadi.***ebn
JAYAKARTA NEWS-— Berbagai ancaman mengadakan people power, hoax tujuh kontainer yang telah dicoblos, hoax bocoran penghitungan suara luar negeri, dan terakhir fitnah server KPU yang didesain untuk memenangkan paslon 01, hingga skenario surat suara yang sudah dicoblos, adalah satu kesatuan proyek untuk mendeligitimasi pemilu dan penyelenggara pemilu.
“KPU dan Bawaslu
dipilih secara demokratis oleh DPR dan saat itu Gerindra, PAN, dan PKS menjadi
bagian koalisi yang ikut memimpin pemilihan itu. Lalu ketika berbagai sandiwara
pemilu dijalankan, dan berbagai hoax dan fitnah diluncurkan hanya untuk
menyerang Pak Jokowi, maka rakyat Indonesia justru berbalik arah, semakin
memerkuat dukungan pada Pak Jokowi. Jadi semua jurus hitam yang dipakai menjadi
senjata makan tuan,” tegas Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan melalui
rilis yang diterima redaksi.
Tim Prabowo-Sandi, ujar
Hasto, seharusnya paham, ketika aspek negatif seperti hoax dan fitnah
digunakan, maka hal tersebut akan masuk kedalam perilaku, mental, dan cara
bertindak yang negatif pula.
“Maka kita bayangkan mengapa Pak Prabowo semakin nampak
emosional, dan dari tangannya mengalir energi negatif dengan gebrakan. Hal
tersebut malah mengikis martabat Pak Prabowo sendiri. Demikian halnya sosok
seperti Ratna Sarumpaet, Neno Warisman, Bahar Smith, Amien Rais, Fadli Zon dll.
“
“Kesemuanya banyak menampilkan hal negatif yang sebangun
dengan watak dan karakter hoax itu sendiri. Untuk itu, mari perangi hoax dan
fitnah. Jurus Trump yang mendeligitmiasi penyelenggara pemilu agar banyak
golput, tidak berlaku disini,” ucapnya.
Berbagai jurus hitam yang dijalankan untuk menyerang Pak
Jokowi-KH Ma’ruf Amin, tandasnya, akan
berhadapan dengan Benteng Kultural, berupa niat baik, tenggang rasa, cinta
damai, dan keharmonian. Watak dan karakter bangsa Indonesia itu membangun
persaudaraan. “Jadi jangan kotori peradaban kita dengan hal-hal hitam yang merusak
sistem nilai kemanusiaan kita,” katanya.
Karena itulah pilihan pendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin jelas.
“Kawal jalan kemenangan. Rakyat terus hadir membela pemimpin yang jujur, bekerja dan
merakyat, meski dikepung sejuta meriam
hoax. Dukung langkah Presiden Jokowi untuk memimpin jalan rekonsiliasi, tebar
kebaikan, kembangkan sikap persaudaraan, dan jaga persatuan bangsa,” ujar
Hasto.***/ebn
Suasana kampanye akbar Jokiw-Ma’ruf Amin di GBK Senayan Jakarta, 13 April 2019–foto liputan6 com
JAYAKARTA
NEWS—Ratusan ribu pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin tumpah-ruah memadati
Gelora Bung Karno dan sekitarnya, Sabtu (13/4/2019) untuk mengikuti kampanye
akbar Jokowi-Ma’ruf Amin yang bertajuk ‘Konser Putih Bersatu’.
Mereka datang bukan hanya dari Jabodetabek,
tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Yang menarik, banyak yang sudah
datang dan ‘menduduki’ kompleks GBK sejak Jumat (12/4/2019). Umumnya mereka
berasal dari luar Jakarta.
Suasana di luar GBK–foto istimewa
Alasan mereka datang lebih awal beragam, salah
satunya adalah khawatir tidak dapat masuk ke dalam stadion GBK karena terlalu
padat. Sayangnya, kekhawatiran mereka terbukti. Jadi, sekalipun datang lebih
dulu, tetap saja tidak bisa berada di dalam stadion saat kampanye akbar digelar
karena tidak kebagian tempat atau kondisi di dalam yang sudah penuh sesak.
“Kami datang sejak Jumat. Tadi kami sempat di
dalam (stadion) saat acara belum dimulai. Tapi kemudian keluar sebentar untuk
melihat-lihat kondisi, ehhh begitu
mau masuk lagi, di dalam sudah membludak. Rupanya kami kelamaan di luar,”
ungkap Mamat yang bersama teman-temannya dari Serang.
Akhirnya, meski setengah menyesal karena sempat
keluar, terpaksa duduk bersama-sama dengan para pendukung lain di depan layar
lebar yang memang disediakan bagi pendukung yang tidak bisa masuk ke stadion.
“Ya nggak apa-apa-apa. Mau bagaimana lagi.
Tadinya ingin, siapa tahu rejeki bisa ketemu dan foto-foto dengan Jokowi,” ujarnya
sambil tertawa. Meskipun begitu, Mamat mengaku tetap merasa senang dan sangat
merasakan dukungan dan semangat dari seluruh rakyat Indonesia khususnya yang
hadir di GBK, untuk Jokowi bisa memenangkan Pilpres kali ini.
“Kami sangat berharap Jokowi pimpin kembali
Indonesia. Dua periode!” Ucap Mamat sambil mengancungkan jempolnya, yang
disambul jempol juga oleh teman-temannya. “Jokowi-Amin Yes!” Seru mereka.***ebn
