Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar –foto kemendagri go id
JAYAKARTA NEWS—
Banyaknya jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia menunjukkan
keberagaman dan toleransi di tengah masyarakat. Kebebasan berserikat dan
berkumpul adalah hak setiap warga negara sesuai UUD 1945, negara menjamin
kepada rakyatnya untuk menyampaikan aspirasi secara lisan dan tulisan. Selain
itu, Ormas merupakan potensi masyarakat yang harus dikelola.
Faktanya, Ormas yang terdaftar di Indonesia memang sangat
banyak dan beragam, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar
mengatakan, data terbaru yang dilansir per Rabu (31/07/2019) pukul 08.50 WIB,
terdapat 420.381 ormas yang ada di Indonesia.
“Data kita per 31 Juli, Ormas yang terdaftar, yaitu
420.381,” kata Bahtiar di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (01/08/2019).
Jumlah Ormas terdaftar tersebut dibagi menjadi tiga
kategori, yaitu:
Pertama, Ormas yang telah mendapatkan Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) berjumlah 25.812 dengan rincian di Kemendagri berjumlah 1.688,
di Provinsi berjumlah 8.170, dan di Kabupaten/Kota berjumlah 16.954.
Ormas yang berbadan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenkumham) berjumlah 393.497 yang terdiri atas: Perkumpulan
berjumlah 163.413, Yayasan berjumlah
230.084.
Ormas Asing yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri
(Kemenlu) berjumlah 72 Ormas Asing.***/ebn
Jajaran pimpinan PDI P dalam jumpa pers jelang Kongres PDI P ke-5 pada 8-10 Agustus 2019 di Bali—foto istimewa
JAYAKARTA NEWS—
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam waktu dekat akan menggelar Kongres
ke-5 pada 8-10 Agustus 2019 di Bali. Tema Kongres ke-5 adalah ‘Solid Bergerak
untuk Indonesia Raya’ dan subtema ‘Mewujudkan PDI P sebagai Partai Pelopor’.
“Tema ini mengandung makna bahwa soliditas partai melalui
langkah kaderisasi kepemimpinan partai secara kelembagaan dan sistemik telah
membangun kesadaran ideologi Pancasila, kesadaran politik untuk memberikan
dedikasi bagi rakyat bangsa dan negara,” jelas Sekjen PDI P Hasto Kristiyanto dalam
sambutannya pada jumpa pers, Kamis (1/8/2019).
Jumpa pers jelang Kongres PDI P ke-5 pada 8-10 Agustus 2019 di Bali—foto istimewa
“Kesadaran organisasi partai untuk terus mengedepankan kepentingan
kolektif dan semangat goong royong daripada kepentingan orang perorang dan
kelompok dan kesadaran untuk menyelesaikan masalah rakyat,” tambahnya.
Soliditas bergerak, kata Hasto, bersifat aktif dan progresif
guna menegaskan tujuan berpartai sebagai penerang dalam gerak kemajuan bangs ada
negara Indonesia. Dengan subtema mewujudkan PDI P sebagai partai pelopor, maka
PDI P meletakkan dasar bekerjanya partai pelopor yang disiplin dalam berfikir
atas dasar ideologi Pancasila, disiplin dalam teori, disilpin dalam
berorganisasi dan disiplin dalam pergerakan kepentingan rakyat terus dikedepankan.
Agar tugas tersebut dapat berjalan, tegasnya, wajah politik PDI Perjuangan haruslah wajah
yang berkebudayaan. Sebab politik adalah membangun peradaban Indonesia Raya
guna mewujudkan peran strategis Indonesia di dalam membangun tatanan dunia
baru, sebagaimana disampailan dalam pidato Bung Karno: ‘To Build The World A New’.
Selain itu, katanya lebih jauh, guna menjalankan agenda
strategis PDI Perjuangan sebagai pengusung utama pemerintahan Jokowi-KH Maruf
Amin, maka atas penggunaan hak prerogatif Ketua Umum, Kongres V dipercepat.
“Percepatan kongres tidak hanya untuk menyesuaikan agenda
strategis pemerintahan negara, namun juga untuk melakukan konsolidasi baik
konsolidasi ideologi, politik, organisasi, kader dan konsolidasi seluruh sumber
daya partai agar dapat memenuhi tanggung jawabnya di dalam membangun masa depan
bangsa dan negara menuju masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan
bersama,” paparnya.***/ebn
JAYAKARTA NEWS—Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan keunggulan aspek geografis Indonesia berupa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,8 juta km2 harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Ditambah dengan potensi kewilayahan berupa luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan mencapai 3,1 juta km2, luas laut teritorial 290 ribu km2, luas zona tambahan 270 ribu km2, luas landas kontinen 6,4 juta km2, luas NKRI (darat + perairan) 8,3 juta km2, dan panjang garis pantai 108,000 km. Kesemuanya menjadi kekuatan Bangsa Indonesia dalam mewujudkan diri menjadi Poros Maritim Dunia.
“Dengan berkah sebagai negara maritim, potensi sektor
perikanan menjadi penunjang bagi bangsa Indonesia untuk menjadikan laut sebagai
masa depan bangsa. Sebagai gambaran, stok ikan nasional kita sangat melimpah.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat stok ikan nasional pada tahun 2015
sebesar 7,3 juta ton. Kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi 9,93 juta ton,
meningkat kembali di 2017 mencapai 12,541 juta ton,” papar Bamsoet saat
menjadi Keynote Speaker Seminar Nasional Road Map Pembangunan Perikanan
Nasional 2020-2024, di Jakarta, Rabu (31/07/19).
Dalam rangka mewujudkan pembangunan perikanan nasional yang
berkelanjutan serta menjaga stok ikan terus meningkat, Kepala Badan Bela Negara
FKPPI ini memaparkan ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Aspek pertama
menyangkut pengelolaan perikanan dengan menggambarkan tentang pemanfaatan
perikanan yang lestari untuk pangan. Kedua, menciptakan ekosistem laut yang
sehat dan produktif dengan menggambarkan perlindungan dan konservasi perairan.
“Selain itu, DPR RI mengharapkan agar pembangunan
berkelanjutan sektor perikanan tidak hanya mencukupi kebutuhan konsumsi
domestik saja. Tetapi juga memiliki nilai tambah yang tinggi dan kompetitif
karena dihasilkan dari sumber yang terjaga dan berkelanjutan,” tutur
Bamsoet.
Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini juga
mengingatkan bahwa perubahan iklim sangat mempengaruhi pembangunan
berkelanjutan sektor perikanan dan kelautan. Ancaman perubahan iklim dan
kenaikan suhu laut akan mempengaruhi arus migrasi ikan dan stok ikan.
“Peran pemerintah, akademisi, praktisi, riset dan sains
sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi dalam meminimalisir ancaman perubahan
iklim tersebut. Kita memang tak bisa melawan alam, namun kita bisa menciptakan
keseimbangan alam,” tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengharapkan agar
pembangunan perikanan nasional Indonesia dapat dikembangkan dengan
mempertimbangkan kesehatan ekologi, meminimalkan gangguan yang menghambat
keanekaragaman, struktur dan fungsi ekosistem. Serta dikelola dan dioperasikan
secara adil dan bertanggung jawab, sesuai dengan hukum dan peraturan lokal,
nasional dan internasional.
“Sehingga menguntungkan para nelayan lokal karena hasil tangkapan mereka meningkat, yang pada gilirannya juga meningkatkan konsumsi ikan nasional. Saat ini produksi perikanan tangkap laut Indonesia mencapai 6,7 juta ton dengan konsumsi nasional 50,69 Kg/kapita. Kedepan akan terus kita tingkatkan agar produksi mencapai 10 juta ton lebih dan konsumsi mencapai 90 Kg/kapita,” pungkas Bamsoet. ***/ebn
JAYAKARTA NEWS—
Sebagai wujud refleksi peringatan peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli)
dimana kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hancur lebur diserang rezim
kekuasaan, PDI Perjuangan (PDIP) berkeyakin bahwa kesatuan dengan rakyat yang
selama ini dipraktikkan takkan bisa dihancurkan oleh kezaliman.
Berbicara di hadapan peserta Konferda DPD PDI Perjuangan
Propinsi Jawa Barat, di Bandung, Sabtu (27/9/2019), Sekjen PDIP Hasto
Kristiyanto mengatakan peristiwa 27 Juli mempertontonkan bagaimana kekuasaan yang
otoriter mencoba menghilangkan seluruh aspek kehidupan PDI. Kantor DPP PDI
diserang dan berusaha dihancurkan.
“Tetapi karena kita selalu digerakkan oleh kekuatan
yang maha dahsyat itu, yakni adalah kesatuan dengan rakyat, sebagaimana yang
diungkapkan Bung Karno. Jadi meskipun secara fisik kantor partai hancur lebur,
tetapi semangat jiwa raga kita tidak pernah hilang,” kata Hasto
sebagaimana dikutip dari rilis yang diterima redaksi.
Maka hari ini, Hasto menekankan bahwa PDI Perjuangan
mengucap syukur atas pasang naik turunnya semua manajemen kepartaian. Tuhan
yang Maha Esa tetap memberkahi perjuangan PDI Perjuangan bersama rakyat
sehingga menjadi pemenang Pemilu 2019.
“Dalam Pemilu tahun 2019 PDI Perjuangan kembali
dipercayai rakyat sebagai pemenang pemilu, demikian juga pemenangan Pemilu
presiden. Inilah tanggung jawab masa depan bahwa kekuasaan itu untuk
kepentingan rakyat,” tegas Hasto.
Peristiwa 27 Juli 1996 adalah peristiwa pengambilalihan
secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58
Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri.
Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres
PDI di Medan) serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI.
Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah
di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat. Beberapa
kendaraan dan gedung terbakar.***/ebn
JAYAKARTA NEWS— Mantan Ketua Harian TKN Moeldoko menegaskan,
Jokowi selalu mendengarkan berbagai pandangan, termasuk suara dari relawan,
apalagi partai-partai koalisi pendukung, itu pasti didengar. Penegasan Moeldoko
ini menjawab pertanyaan wartawan tentang isu adanya perbedaan pandangan
antar-partai terkait penambahan partai koalisi.
Moeldoko meminta semua pihak agar bersabar karena belum ada pertemuan koalisi lengkap. “Gini
loh, Pak Jokowi belum mengumpulkan Ketum-Ketum Partai Politik secara
keseluruhan. Nanti harus bagaimana, tunggu saja sebentar ya,” kata Moeldoko.
“Peluang ada dong?” Tanya wartawan lagi. “Belum tahu, belum tahu,” ucap Moeldoko.
Ia menjelaskan acara yang baru saja berlangsung hanya
terkait pembubaran TKN, Jokowi juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras
TKN. “Itu saja intinya. Tidak ada yang lain. Tadi hanya ucapan terima kasih
saja jadi Pak Jokowi,” ujarnya.
Jokowi, tambah Moedoko, merasa sangat puas dengan kerja TKN.
“Hasilnya jelas, menang. Beliau memberikan apresiasi atas kinerja Tim Kampanye
Nasional. Beliau tidak menyebutkan kekurangan, yang disebutkan adalah plus
plus. Plus-plus nya ya menang, plus rukun, gitu,” ujar Moeldoko yang terus
dicecar wartawan.
Jadi, tambahnya, yang disebutkan oleh Jokowi dalam acara
tersebut adalah tentang hebatnya TKN. “Satu, menang. Kedua, beliau tidak pernah
melihat ada friksi, sangat rukun. Ini kan plus,” ucapnya.
Menjawab pertanyaan kapan Ketum Parpol akan bertemu dengan
Jokowi, Moeldoko meminta agar bersabar. “Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jokowi
tunggu sebentar lagi. Itu akan berjalan secara alamiah sesuai dengan waktu.
Kok, suka nggak sabaran sih,” ucapnya. ***/ebn
Jokowi di acara pembubaran TKN, Jumat (26/07/2019) —foto viva
JAYAKARTA NEWS—
Presiden Joko Widodo menegaskan Koalisi Indonesia Kerja tetap solid. Bahkan
kondisinya saat ini lebih solid dibanding sebelumnya. “Koalisi tetap rukun-rukun
saja, lebih solid dari yang sebelumnya,” ucap Jokowi kepada wartawan di acara
Pembubaran TKN KIK, Jumat (26/7/2019).
Jokowi juga menegaskan bahwa kekuatan koalisinya sudah cukup. “Kalau ditanya itu, saya jawab sudah cukup,” tegasnya. Tentang kemungkinan penambahan koalisi, menurutnya, sampai saat ini belum ada pembicaraan tentang itu. “Kita partai-partai pendukung belum pernah berbicara mengenali koalisi atau penambahan koalisi.”
Meski sudah dijawab, wartawan yang penasaran masih saja bertanya,
“KIK ditambah?” “Ada peluang?”
“Sampai saat ini kita belum berbicara mengenai itu. Belum!
Ketemu komplit aja belum,” ujar Jokowi. Begitu juga soal susunan kabinet, belum
dibicarakan. “Belum ketemu koalisi,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu tak ketinggalan wartawan juga bertanya
tanggapan Jokowi soal pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati
Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai
Gerindra Prabowo Subianto, serta pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menjawab itu, Jokowi menyatakan biasa saja. “ Ya, beliau kan
sahabat baik. Berhubungan baik sejak lama. Kalau Pak Prabowo ketemu Ibu
Megawati, ya biasa. Pak Surya Paloh ketemu Pak Anies, ya biasa,” kata
Jokowi.***/ebn
JAYAKARTA NEWS—
Badan Nasional Penangulangan Bencana meminta masyarakat sekitar Gunung
Tangkuban Perahu, pedagang, wisatawan, pendaki maupun pengelola wisata di
sekitar Gunung Tangkuban Perahu meningkatkan kewaspadaannya terkait terjadinya
letusan freatik yang bersifat tiba-tiba tanpa didahului gejala-gejala vulkanik
yang jelas.
Selain itu, masyarakat juga dilarang menginap dalam kawasan
kawah-kawah aktif yang ada di dalam kompleks gunung Tangkuban Perahu.
Dikarenakan terdapat gas-gas vulkanik yang dapat membahayakan kehidupan
manusia.
Saat ini, demikian dilansir dari twitter BNPB, Gunung Tangkuban Parahu berada pada Status
Level I (Normal) dengan rekomendasi Masyarakat di sekitar G. Tangkuban Parahu
dan pengunjung, wisatawan, pendaki tidak diperbolehkan turun mendekati dasar
kawah Ratu dan Kawah Upas.
Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal
condong ke arah timur laut dan selatan. Erupsi ini terekam di seismogram dengan
amplitudo maksimum 38 mm dan durasi ± 5 menit 30 detik.
Sebagaimana diketahui, telah terjadi erupsi G. Tangkuban
Parahu, Jawa Barat pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 15:48 WIB dengan tinggi
kolom abu teramati ± 200 m di atas puncak (± 2.284 m di atas permukaan laut). ***/ebn
Presiden Joko Widodo dihadapan ribuan hadirin di Sentul International Convention Center, Bogor, menyampaikan Visi Indonesia–foro instagram jokowi
JAYAKARTA NEWS— Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) dibubarkan hari ini namun KIK tetap ada dan
tetap solid mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin selama lima tahun
mendatang. Demikian disampaikan Wakil Sekretaris TKN KIK Verry Surya Hendrawan,
Jumat (26/7/2019).
TKN KIK , jelasnya, adalah Tim yang
dibentuk dengan tujuan untuk memenangkan Paslon 01, pasangan Joko Widodo dan Romo Kyai Ma’ruf Amin. Tim
ini telah bekerja sesuai dengan arahan dari Paslon: untuk selalu berkampanye dan
berkontestasi dengan cara-cara yang konstitusional, jujur, amanah dan sesuai
dengan Kepribadian Bangsa Indonesia
“Alhamdulillah, Puji Syukur bahwa tujuan dan arahan tersebut, dapat kami
penuhi dan laksanakan. Tugas telah ditunaikan,” kata Verry sebagaimana dikutip
dari rilis yang diterima redaksi.
Dengan selesainya tugas ini, maka TKN KIK resmi dibubarkan hari ini, Jumat,
26 Juli 2019. Pembubaran dilakukan
langsung oleh Capres Terpilih, Joko Widodo. Hal tersebut juga akan segera
diikuti dengan pembubaran TKD (Tim Kampanye Daerah) di 34 Provinsi, dan seluruh
Kabupaten & Kota di seluruh Indonesia. Semua kader Parpol dan Anggota ormas
/ Relawan akan kembali ke wadah Organisasi masing2
Terkait KIK, Verry menegaskan, KIK akan terus ada, hadir, solid dan sepakat
konsisten untuk aktif mengawal pemerintahan Pak Jokowi-Romo Kyai Ma’ruf Amin
selama lima tahun mendatang
Semua 10 Parpol (5 di dalam dan 5
diluar parlemen DPR RI), akan terus aktif dan kritis di pemerintahan maupun
legislatif. Bersama Bergerak demi kepentingan Nasional, yaitu: Indonesia Maju
Menuju Masyarakat Adil dan Makmur.
“Kami memiliki nafas perjuangan
yang seirama. Dan selama hampir 1 tahun bersama-sama di TKN KIK, semakin
menguatkan hubungan politis-profesional-individual ke-10 parpol. Kami meyakini
sepenuhnya bahwa soliditas ini, akan terus membawa kebaikan untuk Bangsa dan
Negara tercinta, Indonesia,” pungkasnya. ***/ebn
Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketum Partai Gerindra Prabowo, Rabu (24/7/2019)—foto istimewa
JAYAKARTA NEWS— Akhirnya Megawati
Soekarnoputri memenuhi janjinya memasakkan nasi goreng untuk Prabowo. Janji ini
sebenarnya sudah lama, namun baru hari ini (Rabu 24/7/2019) bisa dipenuhi lantaran
kesibukan masing-masing yang tinggi.
“Pertemuan ini harusnya sudah berjalan beberapa waktu lalu
namun kita kan repot dengan masalah Pemilu dan lain-lain. Beliau (Prabowo) ini
kan menagih terus. Beliau katakan nasi goreng yang saya buat enak sekali. Nah
terbukti, beliau semua yang hadir bilang,’ Memang enak ya bu. Sering-sering
diundang untuk makan nasi goreng’,” tutur Ketua Umum PDI Perjuangan itu dengan
wajah semringah.
“Untunglah. Kalau seorang perempuan pemimpin dan politisi rupanya ada bagian yang sangat mudah
meluluhkan hati laki-laki. Nah. Itu namanya politik nasi goreng yang ternyata
ampuh,” seloroh Mega yang disambut tertawa para hadirin.
Pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto—foto istimewa
Dalam kesempatan itu Mega bercerita bahwa dirinya
menyampaikan kepada Prabowo bahwa perbedaan pendapat itu suatu yang biasa,
kenapa harus diterus-teruskan. Mari kita rukun kembali menjalin persahabatan
untuk kepentingan bangsa dan negara. “Dan tentu kita bisamelakukannya dengan
berdiskusi, silahkan datang ke tempat saya kapan pun,” tutur Mega menceritakan
isi pertemuan itu.
Mega yang memanggil Prabowo dengan sebutan ‘Mas Bowo’ ini juga
menyampaikan bahwa jika ingin bertemu Presiden Jokowi, dan ingin dirinya
menyampaikan, ia akan melakukannya. Namun sarannya, sebaiknya Prabowo ngomong
sendiri saja karena pasti Jokowi akan menerima dengan baik. ‘Saya juga katakan
bahwa enggak ada koalisi, tidak ada oposisi dalam sistem ketatanegaraan kita.
Tapi kalau berbeda hanya karena pilihan, itu monggo saja,” tambahnya.
Karenanya, lanjut Mega, yang namanya dialog sangat
diperlukan. “Tapi saya bilang bahwa semuanya adalah keputusan Presiden
terpilih. Karena pada beliaulah sebenarnya hak prerogatif ada, bukan pada saya.
Kalau menyampaikan usul, saran, saya bisa sampaikan, begitu juga dari teman-teman yang lain,”
katanya.
Dalam kesempatan itu Megawati juga menyampaikan klarifikasi
ketidakhadirannya dalam pertemuan para pemimpin Parpol koalisi tempat Ketua
Umum Nasdem Surya Paloh. Menurut Mega dirinya ditanya Surya Paloh kenapa tidak
hadir. Menurut Mega waktu itu dia sedang berada di luar negeri atau di luar
daerah karena PDI-P memang sedang menghadapi rapat kerja daerah, rapat kerja
cabang untuk penyelenggaraan Kongres PDI-P yang rencananya diadakan pada 8-11
Agustus 2019 mendatang.
Terkait kongres tersebut, daripada nantinya menjadi isu-isu
yang tidak mengenakan, Mega pun langsung bertanya kepada Prabowo apakah berniat
hadir jika diundang. “Saya tadi tanya
juga sama pak bowo– daripada menjadi hal yang ‘digoreng-goreng’ . Saya tanya
mas mau diundang enggak? Kemana mbak? Saya bilang, ‘Ke Kongres’. Beliau bilang,
‘Ya mau dong’. Kalau mau, saya undang,
kalau ndak mau, ya ndak apa-apa. Nah, ini semua tolong ditulis ya, supaya nanti
tidak ‘digoreng-goreng’,” ungkap Mega.
Jadi, tambah Mega, rileks sajalah di negeri tercinta ini.
***/ebn
JAYAKARTA NEWS—Masyarakat
diminta berhati-hati dalam mengunduh aplikasi apapun di gadget, termasuk
aplikasi FaceApp yang akhir-akhir ini marak digunakan masyarakat untuk mengubah
wajah menjadi tua dan viral melalui tagar #AgeChallenge.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, sebagaimana dikutip dari lama setkab.go.id, mengingatkan, sebelum mengunduh, masyarakat disarankan untuk mempelajari asal-usul dari aplikasi tersebut.
Belum lama ini, aplikasi FaceApp itu memicu kekhawatiran
sebagian pengguna aplikasi dan internet karena beredar informasi dari
Pemerintah Amerika Serikat yang sempat was-was soal privasi data pengguna yang
bisa dimanfaatkan oleh aplikasi buatan Rusia ini.
Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika)
Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, aplikasi FaceApp tidak secara
khusus menyimpan data pribadi setiap pengguna dalam waktu yang lama.
“Yang kemarin kan dia sudah bilang, dia klarifikasi bahwa
hanya menyimpannya 2×24 jam, abis itu tidak ada di servernya,” kata Semuel di
Jakarta, Selasa (23/7).
Meskipun FaceApp mengklaim tidak menyimpan data pribadi,
Dirjen Aptika Semuel tetap mengingatkan kepada masyarakat agar lebih
berhati-hati jika ingin mengunduh sebuah aplikasi yang baru. Bahkan, tidak
hanya aplikasi FaceApp, Semuel menyarankan sebelum mengunduh aplikasi apapun di
Gadget, masyarakat perlu untuk mempelajari asal-usul dari aplikasi tersebut.
“Jadi memang yang harus diperhatikan masyarakat, jangan hanya
FaceApp saja, tapi semua aplikasi kalau mengunduh itu pelajari juga user-nya,” ujarnya
Oleh karena itu, lanjut Semuel, jika aplikasi yang baru
dikenal meminta data pengguna yang permintannya berlebihan, maka baiknya tidak
diunduh. “Kadang-kadang aplikasi itu menawarkan sesuatu yang
lucu-lucu supaya kita ngasih data. Jadi, kita bisa lihat datanya buat apa,”
ungkapnya.
Terkait tanggapan pemerintah soal aplikasi FaceApp, Semuel
mengatakan pihaknya belum melakukan evaluasi bersama pihak-pihak
terkait. “Kita lagi pantau saja terus, di negara-negara lain juga kan lagi
dipantau,” pungkasnya.***/ebn
