Presiden Joko Widodo dalam busana raja Bali— foto instagram jokowi
JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo termasuk salah satu presiden di
dunia yang rajin nge-vlog juga menulis di instagram pribadinya, baik itu
tentang kejadian keseharian maupun pandangannya tentang sesuatu hal.
Seperti baru-baru ini dia menulis tentang tantangan manusia Indonesia ke depan. Menurutnya, kejayaan minyak dan kayu sudah selesai. Kejayaan komoditas sumber daya alam juga sudah hampir selesai. Ke depannya, ujar Jokowi, yang harus dibangun adalah pondasi sumber daya manusia yang berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Kejayaan minyak dan kayu
sudah selesai. Kejayaan komoditas sumber daya alam juga sudah hampir selesai.
Untuk ke depan, percayalah, kita harus membangun pondasi sumber daya manusia
yang berkualitas, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.”
“Dan kualitas SDM itu harus dibangun, sejak di dalam
kandungan. Oleh sebab itu, tidak boleh ada lagi yang namanya stunting pada
anak. Kesehatan ibu dan anak menjadi kunci, terutama pada usia emas, sampai
tujuh atau delapan tahun,” tulis Jokowi
diakun instagramnya.
“Lalu, kita tingkatkan kualitas pendidikan dasar sampai
perguruan tinggi. Bukan hanya untuk membuat generasi muda menjadi pintar dan
mampu berkarya, tetapi juga jangan lupa, mencetak generasi Pancasilais, yang
toleran, yang kokoh bergotong royong,” tambahnya.***ebn
Suasana pembukaan Kongres ke 5 PDIP di Sanur Bali, Kamis (8/8/2019)—foto istimewa
JAYAKARTA NEWS—
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengucapkan terima kasih
kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang hadir di acara pembukaan
kongres V partai itu.
Hal itu terjadi di hadapan Presiden Jokowi, Prabowo, dan ribuan kader partai maupun tamu yang hadir di acara pembukaan kongres di Inna Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar, Kamis (8/8/2019). Demikian rilis yang diterima redaksi.
Awalnya, Megawati menyapa para petinggi negara yang hadir di
acara itu. Dari Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, KH Ma’ruf Amin, para ketua
umum partai, hingga ke Prabowo.
Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP saat pindato pembukaan Kongres ke 5 PDIP di Sanur Bali, Kamis (8/8/2019)—foto istimewa
“Pak Prabowo terima kasih sudah hadir menghangatkan
suasana kongres kami,” kata Megawati yang disambut tepuk tangan peserta
acara.
Megawati lalu bercerita bahwa saat dirinya makan siang
dengan Prabowo di kediamannya beberapa waktu lalu, media massa sangat heboh.
“Padahal saya cuma tanya, ‘Mas, nanti mau endak saya
undang ke kongres PDIP? Kalau endak mau, ndak apa’,” kata Megawati yang
disambut tawa.
“Eh ternyata dia mau,” lanjutnya.
Mendengar hal itu, Prabowo yang duduk disamping KH. Ma’ruf
Amin menjawab secara spontan,”siap” sambil memberi hormat ke arah
Megawati.
Setelah semua tertawa dan tepuk tangan berhenti, Megawati
bicara lagi.
“Lah kan capek kalau tempur terus. Nanti tempur lagi,
di 2024,” kata Megawati yang kembali disambut tawa para peserta acara.
Setelahnya, kepada para kadernya, Megawati bertanya.
“Siap (bertempur di 2024, red)?” kata Megawati.
JAYAKARTA NEWS—
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan hadir di kongres V PDI Perjuangan (PDIP) di
Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, yang akan dimulai pada 8-11 Agustus. Juga
akan hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024
KH Ma’ruf Amin.
Selain itu, PDI Perjuangan juga mengundang sejumlah ketua
umum partai politik untuk hadir. Selain seluruh parpol yang tergabung dalam
Koalisi Indonesia Kerja (KIK), juga diundang ketua umum parpol di luar koalisi.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
mengatakan, undangan untuk Ketua Umum Gerindra Prabowo disampaikan langsung
oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Megawati mengharapkan kehadiran mantan
Danjen Kopassus itu.
“Yang kami undang adalah partai Koalisi Indonesia Kerja. Dan Pak Prabowo diundang secara khusus oleh Ibu Mega pada saat pertemuan di Teuku Umar,” kata Hasto di lokasi penyelenggaraan Kongres V PDIP di Hotel Grand Inna, Sanur, Bali, Rabu (7/8/2019). Demikian rilis yang diterima redaksi.
Prabowo sendiri disebutnya sudah menyatakan kesiapan untuk hadir. Selain Prabowo, kata Hasto, pihaknya juga mengundang Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang notabene Ketua Umum PAN. Meski diundang, kata Hasto, pria yang akrab disapa Zulhas itu berhalangan hadir. “Pak Zul izin karena sedang ibadah haji,” kata Hasto.
Mengenai partai koalisi yang sudah mengonfirmasi
kehadirannya antara lain Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto dan Ketua Umum
NasDem Surya Paloh. Bahkan kedua ketua umum parpol tersebut ingin diberikan
fasilitas tambahan dalam acara Kongres V PDIP. “Golkar dan NasDem minta
tambahan kursi, jadi kami sediakan,” tutup Hasto.***/ebn
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Djarot Saiful Hidayat–foto istimewa
JAYAKARTA NEWS— PDI Perjuangan mengumumkan kepada masyarakat bahwa biaya pelaksanaan kongres V yang dilaksanakan di Grand Inna Bali Beach Hotel 8-11 Agutus 2019 menghabiskan biaya Rp17,6 miliar. Pengumpulan dana gotong royong itu sudah ditutup sejak tiga minggu sebelum kongres. Karenanya dilarang ada upaya pengumpulan dana mengatasnamakan biaya kongres.
“Surat instruksi ini sangat penting. Kami instruksikan kepada seluruh daerah terutama legislatif dan eksekutif partai untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, terlebih mengatasnamakan kongres,” kata Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Sanur, Bali, Rabu (7/8/2019). Demikian rilis yang diterima redaksi.
Kata Hasto, seluruh biaya kongres telah dipenuhi secara
gotong royong dan akan menjadi bagian tanggung jawab parpol. “Untuk nanti
dilaporkan dalam audit partai politik,” kata Hasto.
Wakil Bendahara DPP PDIP, Rudianto Tjen, menjelaskan biaya
total pelaksanaan kongres adalah Rp17,6 miliar. Biaya itu dikeluarkan, termasuk
untuk membayar 1200 kamar di 13 hotel di sekitar lokasi kongres.
“Untuk membiayai kongres, kita lakukan gotong royong
sesama kader partai dan anggota partai. Dan tiga minggu terakhir sudah kita
tutup karena pendanaan gotong royong sudah cukup,” kata Rudianto Tjen.
Kongres akan dilaksanakan dari 8-10 Agustus di Grand Inna
Bali Beach Hotel. Rencananya, Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, dan Wapres
RI periode 2019-2024 KH Ma’ruf Amin akan hadir.***/ebn
Sjarief Widjaja, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) dalam seminar di Jakarta, Selasa (6/8/2019)–foto humas KKP
JAYAKARTA NEWS—
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di
dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim
Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat,
dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim,
pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim
untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.
Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, papar
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM)
Sjarief Widjaja, Presiden Joko Widodo mencanangkan lima pilar utama dalam
mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yakni Pembangunan
kembali budaya maritim Indonesia; komitmen dalam menjaga dan mengelola sumber
daya laut; komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas
maritim; diplomasi maritim; serta membangun kekuatan pertahanan maritim.
“Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki beberapa rekomendasi dalam hal
membangun pertahanan maritim Indonesia. Yakni membangun kekuatan
pertahanan maritim di area perbatasan
dengan menyertakan partisipasi masyarakat maritim perbatasan (hankamrata);
mengidentifikasi dan merumuskan potensi ancaman pada pertahanan maritim
nasional secara komprehensif”
“Mengidentifikasi dan merumuskan lokasi strategis sebagai
pusat pertahanan maritim daerah dengan kapasitas yang saling memperkuat;
membangun kekuatan industri strategis dan logistik pertahanan maritim secara
menyebar sesuai dengan penetapan lokasi serta menggunakan teknologi ICT
(information and communication technology) sebagai basis kekuatan pengendalian
operasi,” papar Sjarief yang berbicara dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Prospek
Poros Maritim Dunia di Periode Kedua Jokowi’, di Hotel Le Meridien, Jakarta
Pusat, Selasa, 6 Agustus 2019, mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan.
Dalam hal menjaga dan mengelola sumber daya kelautan, KKP
merekomendasikan untuk mengidentifikasi potensi sumber daya alam maritim secara
terpadu, dengan memperhatikan keberlanjutan dan kapasitas optimal untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi; merumuskan pusat pertumbuhan ekonomi maritim
baru yang berbasis komoditas dan skala ekonomi; merumuskan jenis komoditas dan
strategi hilirisasi yang bertumpu pada penciptaan nilai tambah yang optimal;
serta membangun sistem trasnportasi nasional yang menghubungkan pusat-pusat
pertumbuhan tersebut dalam kerangka logistik nasional.
“Dalam hal pengembangan infrastruktur dan konektivitas
maritim, KKP merekomendasikan untuk
menyediakan sarana transportasi darat, laut, udara sebagai sarana logistik yang
menghubungkan setiap lokasi berbasis komoditas antar supply dan demand serta
merumuskan kerangka regulasi terpadu baik di tingkat daerah ataupun nasional
sebagai bentuk keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan,” jelas
Sjarief.
Terkait dengan pembangunan kembali budaya maritim Indonesia,
beberapa rekomendasi KKP antara lain, mengidentifikasi masyarakat adat maritim,
potensi geografis, sumber daya alam, kehidupan sosial ekonomi dan kekuatan budaya
lokal; merumuskan dan mengembangkan kearifan lokal sebagai pola kehidupan
masyarakat maritim; membangun kualitas
SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis inovasi; membangun
pemukiman nelayan yang bersih, sehat, dan mandiri; serta merumuskan plan of
action program transformasi budaya maritim masyarakat Indonesia.
Rekomendasi KKP dalam mewujudkan diplomasi maritim,
disampaikan Sjarief yakni dilakukan dengan kerja sama bilateral untuk
penyelesaian isu batas wilayah laut antar
negera, pertahanan dan keamanan maritim bersama; kerja sama regional
terkait isu-isu maritim (Combating IUU Fishing/ Sea-related Crime); kerja sama
multilateral pada forum United Nation; serta kerja sama perdagangan baik dalam
forum Multilateral (WTO), regional Asean, Asia Pasific dan Uni Eropa untuk non
tariff barrier, quota, dan pengendalian kualitas dan sertifikasi.
“Untuk mewujudkan itu semua, perlu blue print pembangunan
Indonesia sebagai poros maritim dunia, perlu adanya kerangka regulasi terkait
dengan alokasi sumberdaya dan sinergitas antar kelembagaan, plan of action yang
menjabarkan tahapan pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia, serta
team kerja lintas Lembaga yang mengawal dan memonitor pelaksana plan of action
tersebut,” tegas Sjarief.
Hadir sebagai narasumber dalam acara Semnas, Menteri
Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong, Rokhmin Dahuri; Deputi V Kantor
Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani; Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo), Danang Girindrawardana; dan Peneliti The Habibie Center,
Muhammad Arif.***/lkw
JAYAKARTA NEWS—
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur, Pangdam, Kapolda berkolaborasi,
bekerja sama dibantu dari Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan
Badan Restorasi Gambut (BRG) dan mengatasi dan mencegah terjadinya kebakaran
hutan dan lahan (Karhutla).
“Usahakan jangan sampai kejadian baru kita bergerak, api
sekecil apa pun segera padamkan, kerugian gede sekali kalau kita hitung,” kata
Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional
(Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara,
Jakarta, Selasa (6/8) siang. Demikian dikutip dari setkab.go.id
Presiden Jokowi menyampaikan arahan pada Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8) siang. (Foto: Deny S/Humas)
Presiden mengingatkan, bahwa aturan main untuk Pangdam,
Danrem, Kapolda, Kapolres tetap sama sebagaimana yang disampaikan tahun 2015
lalu. “Saya telepon ke Panglima TNI saya minta dicopot yang tidak bisa
mengatasi, saya telepon lagi mungkin 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri
dengan perintah yang sama dicopot atau enggak bisa mengatasi yang namanya
kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.
Untuk itu, Presiden meminta kepada Pemda, Gubernur, Bupati,
Walikota agar di backup (upaya ini, red) karena kerugian ekonomi
besar sekali.
“Jadi Pak Panglima Pak Kapolri, saya ingatkan lagi masih
berlaku aturan main kita. Aturannya simpel saja kan, karena saya engga bisa
nyopot Gubernur, engga bisa nyopot Bupati atau Walikota, jangan sampai ada yang
namanya status siaga darurat, jangan sampai, ada api sekecil apapun segera
diselesaikan sudah,” sambung Presiden.
Ia mengingatkan, masing-masing punya infrastruktur organisasi
sampai ke bawah, di desa ada Kamtibmas ada Babinsa ada semuanya. Mestinya itu
begitu muncul kecil ketahuan dulu.
Presiden merasa perlu menyampaikan kembali aturan main itu
karena mungkin ada Kapolda baru yang belum tahu aturan mainnya, ada Pangdam
baru yang belum tahu aturan mainnya, ada Danrem, ada Kapolres baru yang belum
tahu aturan mainnya.
“Aturan mainnya tetap, jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api
muncul langsung padamkan, jangan tunggu sampai membesar. Saya nggak perlu
segera bicara banyak-banyak karena semua sudah tahu lah cara menanganinya
seperti apa, cara pencegahannya seperti apa, nggak perlu kita ulang-ulang,”
tutur Presiden.
Jadi, lanjut Presiden, yang pertama prioritaskan pencegahan
melalui patroli terpadu deteksi dini sehingga kondisi harian di lapangan selalu
termonitor, selalu terpantau. Kedua, penataan ekosistem gambut dalam kawasan
hidrologi gambut, kalau musim panas di cek bener dan harus dilakukan secara
konsisten, tinggi permukaan air tanah gambut agar tetap basah dijaga terus
terutama di musim kering.
Kemudian yang ketiga sesegera mungkin pemadaman api kalau
memang ada api. Jangan biarkan api itu membesar, langkah-langkah water bombing yang
kalau sudah terlanjur gede itu juga tidak mudah, tapi memang harus dilakukan
kalau api sudah besar.
“Terakhir saya minta langkah-langkah penegakan hukum, saya
lihat ini sudah berjalan cukup baik, saya pantau, saya monitor di lapangan
dilakukan tanpa kompromi,” ucap Presiden.
Presiden mengaku malu di Malaysia dan Singapura, masalah
kebakaran hutan dan lahan ini sudah menjadi headlinemedia. “Jerebut lagi lagi ke negara tetangga
kita. Saya cek jerebu ini apa ternyata asap. Hati – hati malu kita kalau enggak
bisa menyelesaikan ini,” tegasnya.
Sempat Turun 81 persen
Sebelumnya pada awal sambutannya Presiden Jokowi mengatakan,
kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di hampir semua provinsi. Pada tahun
2015 lalu, kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan ini mencapai Rp221
trililun dan mencakup 2,6 juta hektar.
Sementara pada tahun 2018, angka tersebut telah berhasil
diturunkan hingga mencapai 81 persen. Namun ada kecenderungan jika tahun angka
angka kebakaran hutan dan lahan menunjukkan gejala kenaikan.
“Ini naik lagi, ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun
turun, turun, turun, turun, turun, turun,” kata Presiden Jokowi.
Presiden mengakui menghilangkan total kebakaran hutan dan
lahan memang sulit. Tetapi ia menekankan, harus ditekan turun, dan yang paling
penting pencegahan, jangan sampai api sudah membesar baru bingung.
Menanggulangi kalau udah gede apalagi di hutan gambut, menurut Presiden, sangat sangat sulit sekali padamnya. Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. ***/setkab/ebn
JAYAKARTA NEWS—
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, setelah ke lapangan dan mendapatkan
beberapa kajian meskipun belum selesai 100%, saat ini pilihan pemindahan ibu
kota sudah semakin mengerucut, juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan
dipindahkan di Kalimantan.
“Provinsinya dimana, ini yang harus didetilkan lagi,” kata
Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai
Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8) siang. Demikian dikutip dari setkab.go.id
Menurut Presiden, banyak pilihan yang telah ditindaklanjuti
oleh Bappenas dan Kementerian PUPR. Baik itu di Kalimantan tengah, Kalimantan
Timur, maupun Kalimantan Selatan. Ia pun berjanji akan segera memutuskan setelah dipaparkan
secara detil.
Tapi, Presiden mengingatkan, kajian-kajian yang berkaitan dengan kebencanaanbaik itu banjir, gempa bumi, kajian yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan termasuk di dalamnya ketersediaan air, lahan, infrastruktur, kajian yang berkaitan dengan keekonomian, dari sisi demografi, sosial politik, pertahanan keamanan, semuanya harus dilihat lebih detil lagi sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar dalam visi ke depan bangsa.
Menurut Presiden, dirinya nanti akan memutuskan pemindahan
ibu kota negara dari Jakarta bukan sebagai kepala pemerintahan tetapi sebagai
kepala negara.
“Kita harus melihat visi besar 10 tahun yang akan datang, 50
tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan
bernegara,” tegas Presiden.
Untuk itu, Presiden juga meminta agar pengalaman negara lain
dalam pemindahan ibu kota dipelajari. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan
sehingga kita lebih bisa mengantisipasi sedini mungkin, dan sebaliknya,
faktor-faktor kunci keberhasilan yang bisa diadopsi ya kita adopsi, yang kita
bisa adaptasi kita ambil.
Terakhir, Presiden Jokowi meminta agar mulai disiapkan mulai
dari sekarang mengenai skema pembiayaan, baik yang bersumber dari APBN maupun
non APBN. Juga yang berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberi otoritas
nantinya. Dan juga yang paling penting adalah payung hukum, regulasi mengenai
pemindahan ibu kota ini.
Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil
Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin
Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung,
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang
Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan
Jalil, Menhut Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri
Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menkominfo Rudiantara, dan Mendikbud Muhadjir
Effendy.***/ebn
Ilustrasi—Kualitas udara buruk di Jakarta—gambar tvone youtube
JAYAKARTA NEWS— Belakangan ini pemberitaan tentang buruknya kualitas udara Jakarta sedang marak. Berikut ini penjelasan BMKG lewat rilis yang disampaikan Nasrullah, Plh Deputi Bidang Klimatologi BMKG. Disebutkan, pemantauan konsentrasi partikulat polutan PM10 oleh BMKG sepanjang bulan Juni hingga Juli menunjukkan peningkatan konsentrasi sering melampaui nilai ambang batasnya (NAB) sejak tanggal 20 Juni hingga sekarang.
Nilai Ambang Batas (NAB) adalah batas konsentrasi partikel
polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara yang kita hirup. NAB harian
PM10 adalah 150 µg/m3 dan 50 µg/m3 untuk tahunan.
KOnsentrasi debu polutan meningkat drastis di antaranya disebabkan beban tinggi transportasi—gambar medcom id
Pada jam-jam tertentu, konsentrasi partikel polusi udara
terukur di BMKG dapat melonjak sesuai dengan kadar polutan yang ada di udara.
Nilai kadar atau konsentrasinya bahkan melewati 180 µg/m3 yaitu terjadi pada
tanggal 20, 24, 25, 27, dan 28 Juni 2019, serta 14 dan 25 Juli 2019.
Berdasarkan data deret rata – rata harian debu partikulat
PM10, secara umum periode 10 hari (dasarian) terakhir bulan Juni menunjukkan
konsentrasi debu polutan yang lebih tinggi daripada kondisi bulan Juli kali
ini.
Meningkatnya konsentrasi PM10 secara umum terjadi pada pagi hari sekitar
pukul 07.00 – 09.00 WIB. Pada waktu-waktu ini konsentrasi debu polutan
dimungkinkan meningkat drastis dikarenakan beban tinggi transportasi berkaitan
dengan waktu berangkat kerja, sekaligus secara meteorologis bersamaan dengan
waktu dimana dapat terjadi peristiwa inversi suhu pada atmosfer perkotaan.
Selain itu, data BMKG menunjukkan kualitas udara memang biasanya memburuk
saat musim kemarau. Hal ini dikarenakan ketiadaan hujan dapat mengurangi
pengendapan (pencucian) polutan di udara oleh proses rain washing.
Kepada masyarakat disarankan menggunakan masker— gambar tvone youtube
Pada hari-hari yang sudah lama tidak terjadi hujan, udara
yang stagnan, cuaca cerah, adanya lapisan inversi suhu, atau kecepatan angin
yang rendah memungkinkan polusi udara tetap mengapung di udara suatu wilayah
dan mengakibatkan peningkatan konsentrasi polutan yang tinggi.
Penampakannya dapat dilihat dari kondisi udara yang kabur
hasil reaksi kimia antara udara dengan kontaminan. Terlebih lagi pada saat ini
masih terus berlangsung pekerjaan konstruksi pembangunan tol atas, jalur LRT,
dan pengerjaan trotoar. Hal ini tentu akan menghasilkan debu partikel polutan
dan menurunkan kualitas udara pada saat-saat tertentu.
Untuk diketahui, Juni – Juli adalah bulan menuju puncak musim kemarau bagi
Jakarta. Data klimatologis rata – rata harian debu partikulat polutan 5 tahun
kurun waktu 2014 – 2018 menunjukkan bahwa bulan Juni hingga Agustus merupakan
waktu-waktu dimana konsentrasi partikulat polutan lebih tinggi dibandingkan
bulan lainnya.***/ebn
Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar dan Anjas Pramono, Jumat (2/8/2019)–foto istimewa
JAYAKARTA NEWS—
Wakil Ketua MPR RI A. Muhaimin Iskandar menerima kunjungan Anjas Pramono, Ketua
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Brawijaya
Malang. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, gedung Nusantara
III lantai 7 Komplek MPR/DPR/DPD RI, Jumat. Ikut hadir pada pertemuan tersebut,
Ketua Fraksi PKB MPR Jazilul Fawaid.
Anjas merupakan satu-satunya Ketua PMII yang difabel. Tetapi
dalam keterbatasannya, itu ia mampu menciptakan lima aplikasi yang berguna bagi sesama difabel.
Kelima aplikasi yang diciptakan Anjas
adalah market place bagi para difabel dan UMKM, belajar mengaji bagi para
difabel, cara mencari tempat-tempat yang nyaman bagi para difabel serta bahasa
verbal bagi para difabel, serta sarana transportasi bagi kaum disabilitas.
Anjas bertemu Wakil Ketua MPR untuk menyampaikan laporan
terkait undangan dari pemerintah Amerika. Rencananya, pada September nanti ia
akan memenuhi undangan White House untuk mempresentasikan beberapa aplikasi
yang sudah dibuatnya.
Saat bertemu dengan media,
Muhaimin menyatakan kebanggaannya kepada Anjas. Selain disabilitas yang
berprestasi, menurut Muhaimin, Anjas adalah kader Nahdlatul Ulama yang patut
didukung. Apalagi, ia merupakan ketua PMII, salah satu organisasi otonom NU
yang pernah di pimpin Muhaimin.
“Saya Bangga kepada Anjas. Dia adalah penemu lima aplikasi
dan satu-satunya pimpinan PMII yang menderita disabilitas. Padahal, untuk
menjadi Ketua PMII di Universitas Brawijaya butuh perjuangan dan mental baja,
tetapi Anjas memiliki semua itu”, kata Muhaimin menambahkan.
Cak Imin berharap bangsa Indonesia bisa ikut bangga terhadap
prestasi yang diraih Anjas. Dan terus mendorong, agar ia mampu menciptakan
aplikasi-aplikasi lain, baik yang diperuntukkan bagi kaum difabel maupun
masyarakat normal lainnya. Apalagi, prestasi yang diraih Anjas juga sudah
dihargai oleh Internasional.***/ebn
Ilustrasi–Erupsi Gunung Tangkuban Perahu–foto istimewa
JAYAKARTA NEWS— Pusat Vulkanologi dan Mitigasi
Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) terhitung Jumat (2/8) pukul 08.00 WIB menaikkan status Gunung
Tangkuban Parahu yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan
Kabupaten Subang, Jawa Barat (Jabar) dari dari Level 1 (Normal) menjadi Level
II (Waspada).
“Masyarakat di sekitar Gunung Tangkuban Parahu dan
pengunjung/wisatawan/pendaki, (diimbau) tidak mendekati kawah yang ada di
puncak Gunung Tangkuban Parahu dalam radius 1,5 Km dari kawah aktif,” kata
Kepala PVMBG, Kasbani dalam konferensi pers di kantor PVMBG Badan Geologi
Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (2/8) pagi.
Status waspada diberikan menyusul terjadinya erupsi dua kali
berturut-turut setelah erupsi yang terakhir terjadi pada Jumat (26/7) lalu.
Kasbani menjelaskan, Gunung Tangkupan Parahu kembali erupsi pada Kamis (1/8)
pukul 20:46 WIB dan pada Jumat (1/8) pukul 00:43 WIB, dan Jumat (2/8) pukul
00:43 WIB.
Kepala PVMBG Kasbani memberi penjelasan pada pers, Jumat (2/8/2019)–foto kementerian ESDM
“Aktivitas vulkanik Gunung Tangkuban Parahu saat ini masih
berada dalam kondisi yang belum stabil dan aktivitas serta potensi erupsi dapat
berubah sewaktu-waktu,” jelas Kasbani.
Kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian ESDM itu menyebutkan,
ancaman bahaya yang terjadi saat ini berupa hujan abu serta hembusan gas
vulkanik dengan konsentrasi berfluktuasi di sekitar Kawah Ratu yang dapat
membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa pengunjung, pedagang, masyarakat
sekitar, bila kecenderungan konsentrasi gas-gas vulkanik tinggi.
“Erupsi freatik dan hujan abu di sekitar kawah berpotensi
terjadi tanpa ada gejala vulkanik yang jelas,” ungkap Kasbani.
Hasil pemantauan PVMBG secara visual, menurut Kasbani,
menunjukkan bahwa aktivitas permukaan paska erupsi yang terjadi pada tanggal 26
Juli 2019 masih didominasi oleh hembusan asap dari kawah utama (Kawah Ratu)
dengan ketinggian sekitar 20 – 200 meter dari dasar kawah, bertekanan lemah
hingga sedang dengan warna putih dan intensitas tipis hingga tebal.
Secara seismik, lanjut Kasbani, aktivitas Gunung Tangkuban
Parahu masih didominasi oleh gempa-gempa yang mencerminkan aktivitas di
kedalaman dangkal berupa Gempa Hembusan. Setelah erupsi terjadi, rekaman
seismik didominasi oleh gempa Hembusan dan Tremor menerus dengan amplitudo
maksimum 0.5-31 mm (dominan 0.5-20 mm).
“Terekamnya Tremor ini berkaitan dengan pelepasan tekanan
berupa hembusan-hembusan yang terjadi sampai saat ini diikuti oleh rangkain
erupsi tanggal 1 dan 2 Agustus 2019,” ujar Kasbani.
Waspadai Letusan Freatik
Selain mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas dalam
radius 1,5 Km dari kawah aktif, Kepala PVMBG Kasbani dalam konferensi pers itu
juga meminta masyarakat di sekitar Gunung Tangkuban Parahu agar mewaspadai
terjadinya letusan freatik yang bersifat tiba-tiba dan tanpa didahului oleh
gejala vulkanik yang jelas.
Selain itu, Kasbani meminta masyarakat di sekitar Gunung
Tangkuban Parahu untuk tenang, beraktivitas seperti biasa, tidak terpancing
isu-isu tentang letusan, dan tetap memperhatikan perkembangan kegiatan Gunung
Tangkuban Parahu dan mengikuti arahan yang dikeluarkan oleh BPBD (Badan
Penanggulangan Bencana Daerah) setempat.
“Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi selalu
berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (BPBD Provinsi Jabar) dan
BPBD Kabupaten Bandung Barat serta BPBD Kabupaten Subang,” pungkas Kasbani.***/setkab/ebn
