Category: Nasional

Menkumham: Kesadaran Hukum Desa sebagai Modal Dasar Nasional

JAYAKARTA NEWS – Tingkat kesadaran hukum yang tinggi di suatu daerah berdampak positif dan menjadi modal dasar nasional bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan global. Demikian disampaikan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat melakukan pengukuhan desa binaan menuju desa sadar hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2022.

“Peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu modal besar bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan global. Karena suatu daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi, sangat mendukung iklim investasi,” papar Yasonna, Senin (21/03/2022).

Disambut Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, Yasonna Laoly datang langsung ke Provinsi yang baru saja usai menyelenggarakan event MotoGP ini untuk melakukan pengukuhan desa binaan menuju desa sadar hukum, di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTB, Mataram.

Sebanyak 63 desa/kelurahan di NTB diusulkan menjadi desa binaan menuju desa sadar hukum Tahun 2022. Usulan yang tertuang dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB tersebut diserahkan Zulkieflimansyah kepada Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto.

Pada proses selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM akan mengeluarkan SK tentang Pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Desa dan Anubhawa Sasana Kelurahan Provinsi NTB kepada 63 desa tersebut.

Namun demikian, SK Menkumham hanya dapat dikeluarkan apabila desa/kelurahan yang diusulkan memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Karenanya, Yasonna meminta seluruh pihak melakukan pemantauan terhadap desa/kelurahan yang berstatus binaan tersebut.

“Saya perlu mengingatkan dan mengimbau Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian untuk selalu memonitoring dan memperhatikan dengan seksama terhadap Desa/Kelurahan yang telah berstatus Desa/Kelurahan Binaan, sebelum nantinya akan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM RI,” tegas Yasonna.

“Karena status atau predikat tersebut, sesuai aturan, dapat ditinjau kembali atau bahkan dicabut apabila kondisi di lapangan sudah tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan,” imbuhnya.

Pengukuhan desa sadar hukum ini, menurut Yasonna, merupakan sinergi antara Kemenkumham dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB.

“Ini adalah wujud konkrit dari sinergi Kemenkumham dengan pemerintah daerah di NTB baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota,” jelas Yasonna.(MT)

Program Kasuari Survey Lokasi Kandang Babi di Kabupaten Puncak    

PAPUA, JAYAKARTA NEWS – Personel Satgas Binmas Noken Papua Ops Damai Cartenz terus gulirkan program  Kesejahteraan Untuk Anak Negeri (Kasuari). Program yang  fokus meningkatkan kesejahteraan keluarga ini,  Selasa (15/03/2022),  lakukan  survey lokasi kandang babi di Wuringgame,  Kampung Kago Distrik Ilaga.

Rencana pembangunan kandang babi,  selain membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan,   juga untuk  menjaga hubungan silahturami tetap terpelihara dengan baik.   “Kegiatan ini disambut positif  Kepala Suku Bapak  Yarinus Hagabal di Wuringgame, Kampung Kago,”  jelas  Iptu Yonias Purwanto.  

Ketua Tim Program Kasuari Satgasres Binmas Noken Ops Damai Cartenz  ini didampingi   Aiptu Sugiarto, Bripka Firmanu, Brigpol Daharun, Bripda Wrences Rumsifa dan tim medis dari satgas Binmas Noken yang terdiri dari Ipda Abd. Rohman, Bripda B. Syehnam P. Putr, Amd, Kep, Bripda Bahtiar Abdi Sonjaya dan Bripda Ahmaad Ramlean Amd,.Kep.  serta 10 anggota dari Satgas preventive melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab masing masing.

Spot kandang babi akhirnya  disetujui dan disepakati bersama akan dibangun di Wuringgame,  Kampung Kago Distrik Ilaga. Untuk kelengkapan juga   dibangun parit untuk pembuangan kotoran ternak babi sehingga lingkungan kandang tetap terjaga dan bersih. Sebagai wujud rasa persaudaraan, saat itu tim juga  memberikan buah tangan berupa  sembako yang diterima  Yarinus Hagabal.

(Foto: Binmas Noken Papua)

Pada kesempatan itu tim mengharapkan agar hubungan dengan warga semakin akrab sehingga bisa bersama-sama   menjaga kamtibmas. Diharapkan setiap warga bisa   memberikan pengertian kepada keluarga dan masyarakat bahwa yang dilakukan Polri dalam hal ini Satgas Binmas Ops Damai Cartenz 2022 untuk membantu mensejahterakan masyarakat.

Sebelumnya, prgram Kasuari juga digelar  di Kabupaten Nduga. Personel Satgas Binmas Noken Wilayah Nduga yang dipimpin  Kasat Binmas Ipda Murtono, SH, Minggu (13/2)  mengunjungi  peternakan babi milik Semina Tabuni.  Tim Kasuari ini memang rutin lakukan peninjauan dan kali ini dilakukan  untuk memberikan bantuan berupa pakan babi.  “Secara rutin kami lakukan pemantauan dan pembinaan  agar ternak yang dipelihara warga berkembang dan menjadi peternakan babi yang sukses,” ujar Murtono.

Sementara itu Asistensi Program Kasuari,  Kakorbinmas Polri, Irjen Pol Suwondo Nainggolan mengatakan pihaknya siap   mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua. Program Kasuari, jelasnya,  diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor  peternakan, pertanian, perkebunan serta perikanan. (mel)

Program Kasuari Binmas Noken Ops Damai Cartenz Kembangkan Perikanan Air Tawar di Lima Wilayah Operasi

JAYAKARTA NEWS – Lima wilayah operasi (Pegubin, Yahukimo, Puncak, Nduga, Intan Jaya) menjadi perhatian Kasatgas Binmas Noken Ops Damai Cartenz, Kombespol Nanang Purnomo, S.H., M.H. Di lima wilayah ini akan dikembangkan perikanan air tawar dari Program Kasuari.

Hal ini terungkap dari Kunjungan Kasatgas Binmas Noken Ops Damai Cartenz ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua, Selasa (15/03). Dia menjelaskan kedatangannya itu untuk berkordinasi terkait rencana pengembangan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen perikanan di lima wilayah operasi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Papua Ir. Iman Djuniawal menyambut baik rencana ini.  Iman berharap  dapat berintegrasi dan berkolaborasi dengan program Satgas Binmas Ops. Damai Cartenz-2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Iman Djuniawal menyampaikan, akan mendukung sepenuhnya program pembudidayaan ikan air tawar yang dilaksanakan oleh Satgas Binmas Noken Operasional Damai Cartenz di 5 wilayah pegunungan. 

Ia menjelaskan, meskipun kewenangan langsung di bawah dinas Kab/Kota, bukan lagi Dinas Propinsi namun apabila yang sifatnya memberikan kontak person siapa yang dapat membantu dan berperan dalam pengembangan budidaya ikan air tawar di 5 wilayah tsb Dinas Propinsi akan dibantu sepenuhnya. “Dan masih juga bisa membantu penyediaan bibit unggul dan calon induk untuk dikirim ke 5 wilayah tersebut, ” ujar Ir Iman Juniawal.

Program Kasuari adalah program “Kesejahteraan untuk Anak Negeri”. Program ini  dilaksanakan oleh Satgas Binmas Noken Ops Damai Cartenz. Dalam program Kasuari,  yang menjadi perhatian bukan hanya pertanian tetapi juga pengembangan perikanan dan peternakan. Semua ini dilakukan semata untuk membantu peningkatan perekonomian masyarakat setempat. 

Program Kasuari Satgas Binmas Noken hadir hanya untuk  memberikan bantuan kepada warga masyarakat. Termasuk saat ini adalah mengembangkan  dan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen perikanan. (mel)

Perdana di Aceh, UTU dan BPDPKS Gerakan UKMK Sawit

JAYAKARTA NEWS – Indonesia merupakan negara agraris dan Univeritas Teuku Umar (UTU) memiliki visi dan misi menjadi sumber insipirasi serta referensi di bidang agro dan marine Industry. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibentuk sebuah program kemitraan antara Universitas Teuku Umar bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melaksanakan launching kemitraan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK) berbasis sawit bagi pemuda di Kawasan Barat-Selatan Provinsi Aceh yang dilaksanakan pada 8 Maret 2022 lalu.

Kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi sawit menjadi produk-produk yang bernilai ekonomis bagi dari hulu maupun hilir sawit.

Lalu acara ini diawali dengan penampilan Rapai Geleng UKM Tari Universitas Teuku Umar dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Setelah itu penyampaian kata sambutan oleh Rektor Universitas Teuku Umar Prof Dr Jasman J ma’ruf, MBA  yang menyampaikan bahwa acara ini sebagai sebuah kolaborasi antara Universitas Teuku Umar dan Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk menciptakan 1.000 pengusaha baru UKMK Sawit di Provinsi Aceh sampai dengan 2024. Dan acara ini dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring)

Dalam acara tersebut Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah, MT turut menyampaikan sambutan secara online dari Banda Aceh. Gubernur Aceh menyambut baik Gerakan ini dan berharap akan membawa perubahan besar bagi kemajuan ekonomi daerah khususnya dalam penciptaan lapangan kerja.

Lalu Staf khusus Presiden sekaligus Pembina IBT Universitas Teuku Umar juga turut menyampaikan kata sambutan dan berharap acara ini mendorong inovasi untuk menciptakan value added produk dari sawit yang berkelanjutan. Pembukaan acara dilakukan oleh Direktur Utama BPDPKS yang diwakili oleh Kepala Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah. Untuk keynoted speaker yang dimoteratori oleh Wakil Rektor III Dr Muryidin, MA dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga yang diwakili Asisten Deputi Kewirausahaan Kemenpora Imam Gunawan secara online menyebutkan pentingnya kolaborasi untuk mendorong ekosistem kewirausahaan di lingkungan kampus di Indonesia, serta Kemenpora yang memiliki semangat untuk menciptakan pemuda sebagai pencipta lapangan kerja.

Pada sesi Workshop yang dimoderatori oleh ketua IBT Universitas Teuku Umar Said Achmad Kabiru Rafiie, MBA dengan pembicara Prof. Dr Erliza Hambali yang menyampaikan tanaman sawit memiliki banyak manfaat dan turunanya yang dapat dikelola menjadi produk seperti pupuk, briket dari cangkang, lidi dan jamur serta lainnya. Acara ini diikuti  100 peserta UKMK sawit dikawasan Barat Selatan Provinsi Aceh.

Para peserta juga melibatkan para santri dari pesantren yang berada di sekitar kebun sawit serta para pelaku UKMK dan mahasiswa yang tertarik dengan berwirausaha.

Serta para tamu undangan Bupati Aceh Jaya, Bupati Aceh Barat, Bupati Aceh Selatan, ketua DPRK Nagan Raya, Komandan Kodim Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat, perwakilan bank Indonesia, Direktur Politeknik Fakfak Papua Barat, perwakilan perusahaan sawit, kepala dinas pertanian dikawasan barat Selatan Provinsi Aceh.

Sebagai tanaman tropis, Tanaman sawit diperkenalkan pertama kali di Indonesia oleh pemerintah Belanda 1848 yang dibawa dari Afrika dan menjadi tanaman hias kebun raya Bogor. Perkebunan secara Komersil dimulai 1911, di Sungai Liput Aceh dan Deli Sumatra Utara oleh Adrien Hallet dan K. Schadt asal Belgia yang terluas 5.123 hektar.

Indonesia kini merupakan negara penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar didunia dengan jumlah produksi mencapai 46,88 juta ton CPO (2021). Memperjakan leboh 4 juta penduduk di sektor ini.

Selain itu, kelapa sawit merupakan penyumbang terbesar devisa non migas.  70 persen dari CPO Indonesia di expor yang mencapai nilai US$ 26,03 milliar, negara yang menjadi tujuan utama expor CPO Indonesia adalah  Cina dan India.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi penghasil CPO di Indonesia. Luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Aceh 540.000 hektar. Dari jumlah tersebut 52%nya merupakan kebun rakyat. Produktivitas sawit rakyat di Aceh masih rendah 2,1 ton per hektar dibandingkan dengan rata-rata produksi nasional 3,3 ton per hektar.

Jumlah petani sawit di Provinsi Aceh berjumlah 139.153 KK yang tersebar di 20 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh. Kabupaten Nagan Raya  di kawasan barat Selatan Provinsi Aceh adalah kabupaten yang memiliki jumlah petani terbanyak 26.382 KK yang disusul Aceh Jaya 11.349 KK dan Aceh Barat 8.662 KK. 

Produk olahan sawit dapat menghasilkan seperti janjang kosong atau Jangkos yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk menghasilkan jamur merang sawit dan digunakan sebagai media tanam (pupuk organik) untuk tanaman hortikultura seperti yang dilakukan oleh mahasiswa UTU Ahmad Singgih Ridwan Lubis bersama empat rekannya dari prodi Agroteknologi mengembangkan rumah jamur dan tanaman organik yang bahan tanamnya dari janjang kosong sawit.

Hal ini menunjukan bahwa produk limbah sawit yang melimpah dari 23 Pabrik Pengelohan sawit dapat dimanfaatkan secara optimal dan sustainability industri ini dapat berjalan beriringan antara people, planet dan profit guna memastikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia. (*/Monang Sitohang)

Menko PMK: Target Penurunan Stunting Kabupaten Madiun Dibawah 5 Persen

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah terus mengupayakan pencapaian target penurunan stunting hingga 14 persen di tahun 2024. Hal itu sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Salah satu daerah yang cukup berhasil menangani stunting adalah Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Berdasarkan laporan, angka stunting di Kabupaten Madiun telah mencapai 15,59 persen. Angka itu menurun dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar 24,94 persen.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah Kabupaten Madiun tidak berpuas diri dengan keberhasilan yang diraih. Muhadjir menargetkan angka stunting di Kabupaten Madiun turun menjad di bawah 5 persen di tahun 2024.

Hal itu disampaikan Menko PMK dalam Dialog Penanganan Stunting bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan Mejayan, di Pendopo Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat (11/3).

“Bukan berarti Madiun boleh hanya menargetkan sampai 14 persen pada tahun 2024. Tapi harus karena sekarang sudah 15.5 persen maka tahun 2024 sebaiknya madiun harus di bawah 5 persen untuk stunting,” ujarnya.

Di kesempatan tersebut, hadir Bupati Madiun Ahmad Dawami, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Maria Ernawati, jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun, jajaran Kepala Desa, pendamping desa, penggerak KB, kader PKK, dan bidan desa.

Dalam dialog, Menko PMK bergurau dengan ibu-ibu PKK dan penggerak KB untuk membuat angka stunting di Kabupaten Madiun menjadi 0 persen pada tahun 2024.

Perkataannya itu langsung dibalas tepuk tangan para ibu-ibu kader PKK dan penggerak KB yang menyanggupi dengan serentak mengucapkan kata siap.

“Targetnya kalau Kabupaten Madiun asli 0 alias  tidak ada stunting. Mosok Menko-nya asli Caruban orang Mejayan tapi tidak bisa. Jadi harusnya 0. Sanggup toh ibu-ibu sedoyo? Tak catet ini yo,” ucapnya guyon.

Dalam kesempatan itu, Bupati Madiun Ahmad Dawami menyampaikan bahwa untuk mencapai target penurunan stunting butuh kerja bersama-sama banyak pihak.

“Kalau kita sendiri ndak bisa selesai. Kebersamaan

yang bisa menyelesaikan. Pemerintah bersama seluruh elemen termasuk partisipatori masyarakat. Jadi masyarakat tidak boleh cuek dan ikut menanganai stunting,” ujarnya.

Menko PMK menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak yang berusaha keras mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Madiun.

“Saya berterima kasih atas kerja kerasnya Bupati, ibu penggerak PKK, pendamping, tim relawan, bidan, pendamping PKH, pendamping desa, semua bekerjq guyub rukun dengan aparat kepolisian dan TNI untuk menyelesaikan stunting merealisasi program sesuai Perpres nomor 72 tahun 2021,” pungkasnya. (*/mel)

Krisdayanti Tak Setuju Penghapusan Syarat PCR dan Antigen Pelaku Perjalanan Domestik

JAYAKARTA NEWS – Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti sejatinya tidak menyetujui jika pelaku perjalanan domestik, baik perjalanan udara, laut dan darat seutuhnya tidak dilakukan tes PCR maupun antigen, sebagaimana kebijakan terbaru dari Satgas Covid Nasional. Seharusnya kebijakan pelonggaran bagi pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi umum baru dilakukan ketika vaksinasi booster minimal sudah mencapai 90 persen.

“Saya pribadi tidak setuju jika sama sekali tidak swab PCR atau antigen. Karena vaksin booster saja belum sepenuhnya. Bahkan yang sudah booster saja, masih bisa individu terkena Covid dan menularkan ke individu lain,” ujar Krisdayanti dalam Laman Resmi DPR RI, Kamis (10/3/2022).

Terkait masih rendahnya minat masyarakat terhadap vaksin booster, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur V ini menduga lebih disebabkan karena keinginan masyarakat yang memilih vaksin yang paling baik menurut mereka. Padahal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dimana semua vaksin dinyatakan baik.

“Masih rendahnya minta masyarakat terhadap vaksin booster, saya lebih melihat banyak masyarakat yang memilih jenis vaksin yang terbaik menurut mereka. Padahal BPOM sudah menyatakan bahwa semua vaksin baik,” ungkap KD, begitu politisi PDI-Perjuangan ini biasa disapa.  Selain itu, menurutnya, banyaknya masyarakat yang memilih vaksin juga disebabkan karena tidak semua vaksin yang dipakai di Indonesia dapat dijadikan penunjang perjalanan Internasional.

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang juga sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Jawa dan Bali, Luhut B. Pandjaitan menyampaikan, bahwa pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut, maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi Covid-19 kedua atau Lengkap sudah tidak perlu menunjukan hasil tes antigen maupun PCR negatif. (*/mel)

Pemprov Jatim Sabet Dua Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik 2021

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memperoleh penghargaan di tingkat nasional. Kali ini, mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (KemenPAN-RB). Penghargaan tersebut, diberikan langsung oleh MenPAN-RB Tjahjo Kumolo kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara virtual melalui kanal YouTube KemenPAN-RB dari Jakarta, Selasa (8/3).

Adapun penghargaan diberikan kepada UPT PPD Surabaya Timur Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Jatim, sebagai penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima (A) Tahun 2021. Menariknya, penghargaan tersebut, merupakan pertama yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan merupakan penghargaan dengan kategori tertinggi untuk tingkat Kabupaten/Kota.

Selain itu, penghargaan tersebut juga diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov Jatim, yang meraih predikat Sebagai penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik (A-) pada tahun 2021.

Sebagai informasi, untuk tingkat provinsi, Penilaian tersebut diberikan Kementerian PAN-RB usai dilakukan evaluasi pada 34 UPP (Unit Pelayanan Publik), yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Sementara di tingkat kabupaten/kota, lokus evaluasi mencapai 514 UPP, yang terdiri dari DPMPTSP serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Atas capaian tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja dan kerja keras dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim yang tidak kenal lelah untuk berinovasi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, Pemprov Jatim meraih dua penghargaan dari KemenPAN-RB. Terima kasih atas kerja keras dan inovasijya dari OPD dan ASN Pemprov Jatim. Semoga capaian penghargaan ini dapat menjadi semangat untuk lebih dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik di Jatim,” ujar Khofifah di sela-sela kegiatan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (10/3).

Menurut Khofifah, di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus gencar melakukan inovasi dan membangun ekosistem digital pada pelayanan publik. Dimana hal ini, memiliki dampak positif pada proses memberikan percepatan layanan bagi masyarakat.

“Digitalisasi dan Inovasi yang kami lakukan bersama dengan jajaran Pemprov Jatim, dengan membangun sistem pelayanan, sistem pendataan lebih efektif dan efisien. Dari sistem digital yang sudah dibangun,” ujar Khofifah.

Oleh karena itu, Khofifah menegaskan bawah salah satu kunci kesuksesan yang dilakukan yaitu Pemprov Jawa Timur yaitu mendorong setiap OPD di lingkup pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota untuk terus melakukan inovasi dan penerapan digitalisasi pada pelayanan publik. Selain itu, juga memberikan kemudahan akses dan perlindungan usaha, serta mempercepat proses pengurusan izin maupun non izin di Jatim.

Tak hanya itu, Khofifah juga menegaskan, pelayanan yang tak lepas dari inovasi juga menjadi kunci Jawa Timur memberikan percepatan pelayanan melalui Jatim Online Single Submission (JOSS).

“JOSS adalah sebuah sistem elektronik terintegrasi yang dibangun DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Jatim yang tujuannya untuk mempermudah perizinan di bawah kewenangan Pemprov Jatim. Selain itu juga ada program mempercepat perwujudan Satu Data Indonesia atau SATA, yang saat ini sudah ada sebanyak 34 perangkat daerah atau 64 persen dari seluruh perangkat daerah yang memenuhi penyelenggaraan SATA Jatim,” kata Mantan Mensos RI itu.

“Inovasi dan digitalisasi terus dilakukan sejalan dengan motto kerja ASN Pemprov Jatim Cettar yaitu Cepat, Efektif, Efisien,  Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif. Motto ini terus mengalir ke semua sendi layanan perangkat daerah.  Sehingga diharapkan ke depan kita bisa lebih baik lagi, lebih cepat serta, lebih responsif dalam memberikan layanan kepada masyarakat Jawa Timur,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengingatkan, agar pemerintah daerah harus lebih konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik, meski masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Menurutnya, setiap aparatur negara harus mempunyai orientasi yang sama, yakni  memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Pesan Presiden bahwa jiwa melayani serta membantu masyarakat wajib tertanam kuat dalam diri. Bukan zamannya lagi aparatur negara seperti pejabat zaman kolonial, malah minta dilayani. ASN harus melayani,” tegas MenPAN-RB.(poedji)

Terbitkan Surat Edaran, Mensos Perkuat Pengamanan dan Perlindungan Anak di Berbagai Lingkungan

JAYAKARTA NEWS – Menteri Sosial Tri Rismaharini menerbitkan surat edaran (SE) yang ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota, dan para pemangku kepentingan.  Mensos meminta kepada kepala daerah agar memberikan dukungan maksimal untuk melindungi dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Pada SE No. 2 Tahun 2022 tentang Pengamanan dan Perlindungan Anak di Berbagai Lingkungan tersebut, Mensos mengingatkan adanya peningkatan kekerasan terhadap anak. Untuk itu diperlukan upaya yang terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan dalam pencegahan, penanganan dan pendampingan terhadap anak.

Menurut Mensos, anak telah mengalami tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi. “SE ini dimaksudkan mengajak pemda untuk melakukan pencegahan, memberikan perlindungan, dan memastikan anak mendapatkan lingkungan yang aman,” kata Mensos di Jakarta (07/02).

Dalam SE ini, Mensos meminta pemda agar seluruh organisasi dan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan pengamanan dan perlindungan dari lingkungan yang rentan untuk terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi.

SE ini juga meminta pemda untuk mengidentifikasi dan melaksanakan upaya perlindungan dan pengamanan kepada anak serta melakukan pencegahan, penanganan, dan pendampingan terhadap anak.

Terkait kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terus meningkat, Mensos dan jajaran Kemensos telah melakukan langkah cepat, sistematis dan berkelanjutan. Kemensos merespon permasalahan anak dan perempuan dengan melaksanakan pencegahan dan penanganan.

Pencegahan meliputi pengasuhan; upaya pencegahan berfokus pada anak, orangtua dan komunitas; kampanye sosial; dan penegakan hukum. Penanganan dilakukan dengan pelaporan, asesmen dan penanganan komprehensif; penegakan hukum; pelibatan berbagai disiplin ilmu; dan pelibatan  stakeholders .

Data Kemensos menunjukkan, pelaku kekerasan – termasuk kekerasan seksual banyak berasal dari lingkungan terdekat yakni ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman, tetangga, pacar, guru, pengasuh, teman dari media sosial, dan orang asing. “Perempuan dan anak korban kekerasan sering mengalami lebih dari satu tipe kekerasan. Sering terjadi dalam periode waktu tertentu dan dapat terjadi secara online,” kata Mensos.

Data Kemensos per 6 Januari 2022, jumlah anak hamil akibat kekerasan seksual yang telah ditangani oleh Kemensos sebanyak 780 anak dengan rincian, 568 orang sudah melahirkan dan 212 belum melahirkan.

Data Kemensos 31 Januari 2022, total kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 1.253. Dari jumlah ini, korban tertinggi pada kategori anak korban kejahatan seksual sebanyak 338 anak, anak korban kekerasan fisik dan /atau psikis sebanyak 80 anak.

Mandat perlindungan anak dan perlindungan khusus anak diperkuat dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 14, 15, 45B, 47 dan 54. Pasal 14 ayat 1 berbunyi, “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Selain itu, ada Perlindungan Khusus yang merupakan suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Upaya perlindungan diperkuat pada Pasal 59 UU No 23/2002, yang menekankan kepada pemerintah, Pemerintah Daerah (Pemda), dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. (*/mel)

Pemprov Jatim Gelar Kampoeng Kreasi

JAYAKARTA NEWS – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur kembali menggelar Kampoeng Kreasi yang digelar di Atrium Utama Royal Plaza Surabaya, pada 3-6 Maret 2022. Pameran kali ini bertajuk “Memperkuat Ekonomi Perdesaan Menuju Optimis Jatim Bangkit.”

Kampoeng Kreasi 2022 memasuki tahun ketiga, semenjak digelar kali pertama pada 2020 lalu, dan telah menjadi kegiatan tahunan Dinas PMD Jawa Timur untuk mendorong peningkatan ekonomi pedesaan di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Terdapat 34 stand peserta meramaikan Kampoeng Kreasi tahun ini, dengan menyajikan produk-produk unggulan daerah masing- masing. Para peserta meliputi Pelaku Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM), Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA), Lembaga Pembiayaan, hingga Komunitas dan Asosiasi Pelaku Usaha (Fashion, Craft, Food) di Provinsi Jawa Timur.

Selain menyajikan produk UMKM, venue pameran menggelar sejumlah kegiatan seperti pelatihan branding dan kemasan, kurasi produk, export center, workshop sinando (Sinau Nang Ndeso) Batik Sidoarjo, anyaman sintetis Jombang, dan demo memasak resep tradisional Jawa Timur. Termasuk talkshow inspiratif & succsess story, demo membatik untuk para pengunjung.

Dalam gelaran yang sama, Dinas PMD Jatim meneken perjanjian kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur. Kerja sama ini dijalin dalam rangka pengembangan BUM Desa Go Eskspor.

Tak ketinggalan, pameran kali ini diramaikan dengan beragam sharing dan diskusi BUM Desa Go Export bersama Ketua Umum KADIN Jatim, Andik Dwi Putranto, Kepala Dinas PMD Jatim Soerkaryo, Kepala Pengelola Export Center Thomas S. Kaihatu, Direktur KADIN Institute, Nurul Indah Susanti, dan Direktur Rumah Kurasi, Setyohadi.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat meninjau stand pameran di Kampoeng Kreasi menyebut pameran semacam Kampoeng Kreasi salah satu fungsinya adalah sebagai center inovasi dan kreatifitas produk UMKM. Karena itu menurut dia harus ada stand khusus klinik Bumdesa pada setiap ekspo produk UMKM.

“Peserta pameran bisa langsung berkonsultasi dengan klinik Bumdesa tentang bagaimana mengembangkan produknya, misalnya produk UMKM tersebut ingin ekspor. Maka usai pameran bisa langsung ditindaklanjuti,” katanya.

Khofifah mencontohkan ada penjual pisang Cavendish dari Nganjuk yang ingin produknya dapat tembus ke pasar ekspor namun bibit dan lahannya belum disertifikasi.

“Di sinilah fungsi klinik Bumdesa untuk memfasilitasi persyaratan agar produk pisang Cavendish bisa lolos ke pasar ekspor,” jelas Khofifah.

Dalam setiap pameran juga harus ada tim identifikasi yang berkeliling untuk menemu kenali produk-produk yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

“Saya setiap kali ada pameran selalu berusaha berkeliling ke setiap stand , salah satunya juga untuk menemukenali produk-produk yang mungkin bisa dikembangkan untuk disambungkan  kepada stakeholder yang berkepentingan,” ujar Khofifah.(poedji)

Antisipasi Bencana Alam, Mensos Dirikan 854 KSB dan 208 Lumbung Sosial

JAYAKARTA NEWS  – Mengantisipasi bencana alam di tanah air, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya, Menteri Sosial Tri Rismaharini bergerak cepat dengan terus menambah kehadiran Kampung Siaga Bencana (KSB) dan lumbung sosial di berbagai daerah ‘merah’ atau rawan.

Daerah yang tergolong paling rawan bencana adalah Provinsi Jawa Barat, salah satunya di Kabupaten Sumedang. Panorama alam yang menakjubkan dengan topografi perbukitan bak surga yang jatuh ke bumi. Namun, siapa sangka di balik keindahan alam tersebut menyimpan segudang risiko dan potensi bencana alam berupa tanah longsor.

Sesuai arahan Mensos tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengantisipasi kekhawatiran akan datangnya bencana tanah longsor dengan membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kabupaten Sumedang pada dua Kecamatan, yakni Tanjungkerja dan Cimanggu.

Tujuan dibentuk KSB yakni melatih kesiapsiagaan masyarakat dari ancaman bencana dengan menyelenggarakan kegiatan berbasis masyarakat, seperti memberikan pembekalan tata cara mengevakuasi, pendirian shelter, pertolongan pertama, dan penyiapan lumbung sosial.

Kehadiran KSB juga dimaksudkan untuk memetakan sumber daya alam, Sumber Daya Manusia (SDM), dan infrastruktur yang dapat digunakan sebagai pendukung saat situasi terjadi bencana alam. 

Kabupaten Sumedang dengan topografi perbukitan menyimpan potensi bencana alam seperti longsor yang harus diwaspadai dan perlu ada kesiapsiagaan dari masyarakat sekitar akan ancaman bencana tanah longsor. 

Sebelumnya, Sabtu (9/1/2021) di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang terjadi bencana tanah longsor, saat itu masyarakat tidak siap menghadapi bencana yang datang dengan sangat tiba-tiba sehingga menimbulkan 16 korban jiwa dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. 

Mensos meninjau ke lokasi pada Minggu (10/1/2021) membawa bantuan dan memerintahkan segera mendirikan KSB agar masyarakat bisa melakukan mitigasi bencana, memiliki kesigapsiagaan, dan hingga saat ini dengan adanya KSB warga setempat siap ketika tiba-tiba bencana alam datang, termasuk tanah longsor. 

Berdasarkan data dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (Dit PKSBA) hingga Desember 2021 menyebutkan KSB sudah tersebar di 34 Provinsi dengan total 854 lokasi dengan KSB terbanyak di Jawa Barat, yakni 99 lokasi.

“Hingga Desember 2021 total terdapat 854 KSB yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah lokasi terbanyak yaitu 99 KSB barada di Provinsi Jawa Barat, ” ujar Plt Direktur PKSB Iyan Kusmadiana yang diwakili oleh Sub Koordinator Mitigasi Tota Oceanna Zonneveld (4/03).

Untuk mendukung penanganan bencana alam tersebut, Mensos menginstruksikan kepada semua jajaran Kemensos untuk mendirikan lumbung sosial di titik-titik rawan bencana dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Hingga kini, total lumbung sosial sebanyak 208 di 13 Provinsi, yaitu Jawa Barat 43; Jawa Tengah 37; Jawa Timur 15; Banten 3; Kalbar 47; Kalsel 7; Kaltara 2; Kaltim 2; NTT 16; Sulsel 11; DI Yogyakarta 2; Aceh 14; dan NTB 9, ” pungkas Tota. (mel)