Sensasi Ramadan di Masjid Raya Sumatera Barat, Keindahan Desain Lokal dengan Prestasi Global

JAYAKARTA NEWS – Suara adzan Magrib baru berkumandang di masjid Raya, Sumatera Barat kota Padang. Seorang ibu berusia 70 tahun tampak sigap menunaikan salah satu shalat lima waktu ini. Mengenakan mukena panjang putih berbordir, si ibu yang menunaikan shalat di masjid ini ditemani dua orang cucunya berusia 17 dan 20 tahun.

“Syukur alhamdulillah saya bisa menunaikan shalat di sini yang memang sudah lama saya impikan,” kata si ibu dengan suara yang masih tertata rapi meski usianya sudah sepuh.

Ibu Athirah Firman ini mengaku berasal dari kota Bukit Tinggi yang berjarak 91 kilometer dari Kota Padang. Dari Bukit Tinggi ke Padang biasa ditempuh perjalanan dengan waktu dua hingga tiga jam.

Diceritakan Athirah, Jayakarta News kutip dari laman Kemenko Marves, Rabu (6/4/2022), memang sudah lama dirinya ingin mewujudkan cita-cita menunaikan shalat lima waktu di masjid ini. Sejak pandemi berjalan dua tahun, Athirah sudah menyimpan rindu mendalam bisa berada di rumah Allah ini.

“Saya bersyukur sekali bisa kesampaian ada di sini. Dua cucu saya kebetulan kuliah online jadi bisa menemani dan mewujudkan keinginan neneknya,” kata Athirah yang berangkat dari kotanya mulai jelang Ashar, sekitar jam tiga sore dan sampai di kota Padang tepat adzan Magrib.

Athirah mengakui sukacita tak terkira bisa tercapai cita-citanya. “Saya selalu merindukan bisa shalat di masjid kebanggan kota Padang. Masjid yang sarat dengan desain lokal dan sering meraih penghargaan global atau internasional. Pas Ramadan saya juga ingin bisa shalat Tarawih di sini,” kata wanita berhijab ini dengan nada bahagia.

Selasa malam itu, Masjid Raya Sumbar memang dipenuhi masyarakat yang menunaikan shalat Magrib dan Isya. Masjid yang disebut-sebut ada andil atau sentuhan dari Gubernur Ridwan Kamil yang ikut berpartisipasi dalam hal mendesain masjid ini.

Dua pekan menjelang Ramadan, masjid ini mulai ramai didatangi pengunjung. Antuasiasme warga menunaikan Rukun Islam yang kedua ini semakin tampak bersukacita memenuhi rumah Allah ini. Maklum, setelah hampir situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada kegiatan menunaikan shalat ke masjid, karena imbauan menjaga jarak dan tetap berada di rumah, nyaris kegiatan beribadah di masjid inipun sempat sepi pengunjung.

Pada saat Ramadan, masjid yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman di kota Padang termasuk salah satu masjid favorit bagi warga Padang dan sekitarnya untuk menunaikan shalat Tarawih. Berdasarkan data di masjid ini, pada bulan Ramadan, setiap malam lebih dari dua ribu jemaah bertarawih di sini. Kemudian saat berbuka puasa, di masjid ini juga menyediakan aneka makanan dan minuman seperti korma, gorengan, minuman teh dan lain-lain.

Masjid Raya Sumatera Barat merupakan kebanggaan masyarakat kota Padang, tak hanya dimanjakan area beribadah yang luas dan lapang, tetapi juga keindahan pada desain interiornya.

Konstruksi masjid ini terdiri dari tiga lantai yang diperkirakan dapat menampung sekitar 20 ribu jemaah, yakni sekitar 15 ribu jemaah di lantai dasar dan selebihnya di lantai dasar dan selebihnya di lanati dua dan tiga.

Masjid ini dibangun di lahan seluas sekitar 40 ribu meter persegi dengan luas bangunan utama kurang dari setengah luas lahan tersebut, yakni sekitar 18 ribu meter persegi sehingga menyisakan halaman yang luas. Di halaman tersebut dijadikan sebagai tempat parkir, taman dan tempat evakuasi atau shelter bila terjadi tsunami.

Ruang utama yang dipergunakan sebagai ruang shalat terletak di lantai atas, memiliki teras yang melanda ke jalan. Denah masjid berbentuk persegi yang melancip di empat penjurunya, mengingatkan bentuk bentangan kain ketika empat kabilah suku Quraisy di Mekkah berbagi kehormatan memindahkan batu Hajar Aswad. Bentuk sudut lancip sekaligus mewakili atap bergonjong pada rumah adat di Minangkabau. Kekhasan yang paling mencolok dari Masjid Raya Sumatera Barat ini tidak adanya kubah, dan sebagai gantinya, atap masjid didesain berupa atap segi empat dengan tiap sudut menjulang ke langit seperti Rumah Gadang.

Memang masjid ini memasukan unsur budaya khas Minang yang ditunjukkan dari atap dan corak ukiran Minangkabau pada dinding-dindingnya. Semua pengunjung yang datang ke sini begitu menikmati karena semilir angin yang masuk dari celah atap dan dinding masjid yang didesain terbuka. Bahkan, tak hanya penduduk atau masyarakat setempat bahkan warga dari luar Padang dan luar provinsi Sumatera Barat yang menjadikan masjid ini sebagai ikon wisata religi.

Kemudian masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Mahligai Minang sebagai salah satu masjid terbesar di Indonesia yang terletak di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Masjid ini pembangunannya dimulai dengan peletakan batu pertama pada 21 Desember 2007 oleh Gubernur Sumatera Barat saat itu, Gumawan Fauzi Dan pengerjaan masjid ini dilakukan dalam beberapa tahap yang terkendala karena hanya mengandalkan dana APBD Sumatera Barat.

Dalam hal prestasi, masjid ini memenangkan penghargaan Abdullatif Al Fozan Award atau AFAMA beberapa waktu lalu. Penghargaan ini merupakan ajang untuk menampilkan karya dan desain masjid dari negara-negara dengan penduduk Muslim di dunia. Prestasi membanggakan yang diraih Masjid Raya Sumatera Barat adalah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 7 masjid dengan arsitektur terbaik di dunia dan bersaing dengan 201 masjid di 43 negara di dunia.

Adapun sosok penting dan berpengaruh dibalik masjid ini adalah Rizal Muslimin, principal architect PT Urbane Indonesia, di mana Riswan Kamil, Gubernur Jawa Barat merupakan salah satu pendirinya. Urbane Indonesia merupakan kantor arsitektur yang dibuat oleh Kang Emil, saapan Ridwan Kamil sebelum berkecimpung ke dunia politik. (mel)

Pemerintah Kembali Salurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah

JAYAKARTA NEWS – Dalam rangka memberikan pelindungan bagi para pekerja/buruh, serta mengakselerasi pemulihan ekonomi, pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi pekerja/buruh di tahun 2022.

“Tujuan dari BSU ini selain melindungi dan mempertahankan kemampuan ekonomi pekerja/buruh, juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (06/04/2022).

Menaker menyatakan, tren kasus positif maupun angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia telah mengalami penurunan secara signifikan. Meski begitu, dampak ekonomi dari pandemi masih terasa. Selain itu, situasi geopolitik global akibat ketegangan antara Rusia dan Ukraina juga memicu peningkatan harga komoditas global dan inflasi. Ini juga berdampak pada daya beli masyarakat, pemulihan ekonomi nasional,  dan juga sangat berpengaruh pada kondisi ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Kemnaker telah mengelola BSU pada 2020 dan 2021 dengan beberapa ketentuan kriteria penerima dan jumlah bantuan yang diberikan. BSU 2020 difokuskan pada pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp5 juta. Pada 2021, BSU menyasar pekerja/buruh yang terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4, serta memiliki upah di bawah Rp3,5 juta, atau jika daerah tersebut upah minimumnya lebih dari Rp3,5 juta maka menggunakan batasan upah minimum yang berlaku.

Adapun di tahun 2022 ini, jelas Menaker, kriteria penerima BSU sementara didesain untuk pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. Basis data penerima BSU juga masih menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Kenagakerjaan.

“Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 juta. Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Saat ini, Kemnaker setidaknya tengah mempersiapakan seluruh instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa program ini dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.Menaker menjelaskan, cepat dimaksudkan agar BSU dapat segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh. Tepat bermakna sesuai dengan sasaran penerima, serta sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.

“Sedangkan akurat didasarkan pada data yang bisa dipertanggungjawabkan, dan akuntabel sesuai dengan tata kelola yang benar,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Menaker, saat ini pihaknya juga tengah menyiapkan beberapa hal antara lain merampungkan regulasi teknis BSU 2022 serta mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan.

“Serta yang tidak kalah penting adalah mereviu data calon penerima BSU 2022 bersama BPJS Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi dengan pihak (Bank) Himbara selaku bank penyalur,” ujarnya. (mel)

Tradisi Pernikahan Sedarah Harus Dihentikan

JAYAKARTA NEWS – Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, tradisi pernikahan sedarah yang kerap terjadi di Kabupaten Ponorogo harus dituntaskan hingga akarnya.

“Walaupun saat ini banyak warga yang sudah diurai dan meluas ke luar Ponorogo untuk menghindari pernikahan sedarah, tapi mereka masih punya keturunan dan bisa jadi juga masih akan mewarisi tradisi negatif stunting dan menambah kemiskinan ekstrem,” ungkap Menko PMK saat meninjau difabel dan kemiskinan ekstrem di  Desa Krebet dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Senin (4/3).

Didampingi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Menko PMK menambahkan, saat ini kasus stunting di Kabupaten Ponorogo sudah menurun hingga 20 persen, untuk itu pernikahan sedarah harus tetap menjadi perhatian pemerintah daerah agar dapat terus menekan angka prevalensi stunting.

“Ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Kab. Ponorogo supaya betul dipastikan kalau bisa disini sudah harus 0 persen stunting, di wilayah yang dulu dikenal sebagai kampung difabel,”

Salah satu daerah yakni di Desa Krebet dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sebelumnya terdapat banyak keluarga yang melakukan pernikahan sedarah sehingga tak jarang melahirkan keturunan yang difabel dan stunting.

“Banyak yang melahirkan difabel terutama stunting akibat perkawinan inses sedarah karena disini bertetangga saja kawinnya dan kebetulan pasangannya membawa gen yg tidak baik,” jelas Menko PMK.

Namun saat ini, lanjutnya, sudah ada kesadaran dari warga untuk menghindari hal tersebut dengan mencari jodoh di luar desa.

“Saya kira itu salah satu solusi tidak terjadi kawin inses untuk tidak terjadinya turunan gen yang negatif,” imbuh Muhadjir.

Adapun saat ini, persentase angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ponorogo saat ini sudah menurun hingga 3,74 persen.

Menurut data yang dihimpun Kemenko PMK, dari total 955 lebih ribu penduduk di Kabupaten Ponorogo, 90 ribu diantaranya  merupakan penduduk miskin dan 86 ribu lainnya adalah penduduk miskin ekstrem.

“Miskin eksrem ini karena kondisi pendapatan warga yang sangat rendah dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap, serta kondisi rumah yang belum layak huni. Apalagi jika di dalam satu keluarga ada yang lansia dan difabel,” ujar Menko PMK.

Menko PMK menitipkan kepada seluruh pemerintah daerah setempat untuk terus bekerja keras dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem khususnya di Kab. Ponorogo.

“Kita masih butuh kerja keras bersama.  saya rasa ini sudah cukup bagus karena ada pusat pelayanan kesejahteraan sosial disini, tutupnya. (*/uli)

Pemerintah Gencarkan Vaksinasi di Bulan Ramadhan

JAYAKARTA NEWS – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah akan memanfaatkan momentum Bulan Ramadan untuk menggencarkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Menurut Muhadjir dalam laman Kemenko PMK Sabtu (2/4), momentum ini didukung dengan diperbolehkannya mudik di Hari Raya Idul fitri oleh Presiden RI Joko Widodo, yang mana syarat perjalanan mudik bagi masyarakat harus telah vaksinasi lengkap dosis satu dan dua, serta vaksin booster dosis tiga.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Mudik Idul Fitri 1443 Hijriah di Masa Pandemi Covid-19, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jumat.

“Jadi selama bulan puasa justru kita manfaatkan untuk menggencarkan vaksinasi, baik vaksin lengkap maupun booster. Sehingga mudah-mudahan mereka termotivasi untuk melakukan vaksin karena mereka akan mudik,” ujar Menko PMK.

Lebih lanjut, Menko PMK memaparkan, potensi mudik berdasarkan perhitungan survei dari Kemenhub sebanyak 79 juta warga. Karenanya, kata dia, hal itu harus dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat secara sukarela melakukan vaksin sebagai syarat mudik.

Muhadjir mengungkapkan, rencananya sentra vaksinasi akan ditempatkan di masjid-masjid dan menyasar masyarakat yang melaksanakan ibadah Ramadan di masjid.

“Kami sudah melakukan rapat membahas tentang bagaimana desain tekhnokratiknya agar momentum ibadah Ramadan khususnya tarawih bisa dijadikan momen untuk melakukan vaksinasi yang masif,” ujarnya.

Menko PMK mengatakan, akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan vaksinasi di masjid-masjid di Bulan Suci Ramadan.

“Kita akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemenkes, Polri, TNI, dan juga Dewan Masjid Indonesia (DMI)  Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Dalam kesempatan rapat koordinasi turut hadir Menteri Perhubungan, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Asisten Operasi Panglima TNI, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19, Kepala BMKG, Ketua Komite Keselamatan Transportasi, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian dan Lembaga, Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota, Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Para Ketua dan Pimpinan Assosiasi Mitra Kementerian Perhubungan. (*/uli)

Kemnaker Pastikan Jaminan Sosial bagi Pesepak Bola dan Atlet Profesional di Sumut

MEDAN, JAYAKARTA NEWS – Kementerian Ketenagakerjaan memastikan seluruh pengurus dan pemain sepak bola yang tergabung dalam Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 memiliki jaminan sosial yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Jaminan sosial tersebut juga berlaku untuk atlet profesional lainnya, seperti atlet basket dan bola volley.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker & K3), Haiyani Rumondang menegaskan, jaminan sosial bagi pesepak bola dan atlet profesional adalah wujud dari hadirnya negara pada aktivitas olahraga masyarakat. Dengan adanya jaminan sosial ini, diharapkan atlet profesional konsentrasi pada pencapaian prestasi. 

“Jangan ada lagi mantan atlet nasional yang hidupnya susah di masa tua. Kontribusi mereka mengharumkan nama bangsa harus kita apresiasi,” kata Dirjen Haiyani pada acara Sosialisasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pesepak Bola dan Atlet Profesional di Medan, Sumatera Utara, Selasa (29/3/2022). Dikutip dari laman kemnaker.go.id

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari menyatakan bahwa jaminan sosial sangat penting sebagai bantalan sosial bagi pesepak bola dan atlet profesional saat mengalami cedera dan memasuki hari tua.

“Cedera dan hari tua itu kabar buruk bagi atlet profesional. Kemnaker bersama dengan BP Jamsostek memastikan bantalannya. Ini rangkaian kegiatan yang sudah kami mulai sejak setahun lalu,” kata Dita.

Menurut Dita, jaminan sosial itu sejalan dengan UU Sistem Keolahragaan Nasional yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah bersama dengan DPR. Pengurus, pesepak bola, dan atlet profesional adalah penerima upah. Dengan demikian, kata Dita, ada pemberi upah. Perjanjian kerja bersama ini yang diinisiasi ke arah yang benar-benar profesional. Lebih jauh lagi, UU Sistem Keolahragaan Nasional juga mengatur kontribusi suporter terhadap klub yang didukungnya.

“Suporter menjadi bagian dari klub. Mereka bisa memiliki saham atau lini bisnis yang dirilis klub. Ini artinya kita sedang menuju olahraga modern. Karena itulah kami melakukan sosialisasi kepada pengurus dan atlet profesional di Sumatera Utara,” kata Dita menambahkan.

Sosialisasi jaminan sosial bagi pesepak bola dan atlet profesional di Sumatera Utara melibatkan 15 klub sepakbola yang saat ini berlaga di Liga 2 dan Liga 3. Selain menggandeng BP Jamsostek, Kemnaker juga melibatkan PSSI, PT LIB, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI), dan Asprov yang berada di kota Medan. Kegiatan sosialisasi ini juga diikuti pengurus cabang olahraga basket dan bola volly yang ada di Sumut.

Sosialisasi itu juga diikuti oleh Ketua Komisi X Syaiful Huda, yang sejak awal mengawal UU Sistem Keolahragaan Nasional. Sedangkan Gubernur Sumatera Utara yang juga mantan Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi menyatakan kegembiraannya. Selama memimpin PSSI, kata Edy Rahmayadi, jaminan sosial inilah yang ditunggu-tunggu pengurus dan pemain sepak bola.

“Kalau sudah begini, pengurus klub dan pemain focus saja mencetak kemenangan. Soal jaminan hari tua, tak usah dipusingkan lagi. Sedap olahraga kita kalau begini,” kata Edy.

Pada kesempatan yang sama, BP Jamsostek merinci besaran jumlah iuran bulanan, manfaat yang diperoleh, serta tata-cara klaim. Sosialisasi serupa direncanakan juga dilakukan di Jawa Timur. (*/uli)

Kementerian ATR/BPN Apresiasi Partisipasi Masyarakat Bangun 13 Sumur Resapan di Bekasi

JAYAKARTA NEWS – Banjir kerap terjadi di kawasan penyangga Ibu Kota Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, maupun Bekasi. Untuk menanggulangi agar banjir tidak terjadi lagi, gerakan partisipasi masyarakat Forum Peduli Cijambe (FPC) berinisiatif membuat sumur resapan di 13 titik yang tersebar di Kota dan Kabupaten Bekasi.

Atas upaya tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Project Management Office (PMO) Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR) Jabodetabek-Punjur mendorong dan mengapresiasi langkah aktif dari masyarakat dalam penanggulanan banjir ini.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasinya. Ia menilai langkah-langkah ini merupakan hal baik yang dilakukan masyarakat dan harus didukung oleh pemerintah.

“Saya pertama ingin mengapresiasi kerja baik teman-teman FPC. Ini adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan, banjir, dan sampah. Partisipasi masyarakat seperti ini dapat menyebabkan lingkungan kita jadi lebih baik,” ujar Sofyan A. Djalil secara daring dalam kegiatan rintisan pembuatan 13 sumur resapan berbasis masyarakat di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang diselenggarakan oleh Forum Peduli Cijambe di SMK Bina Prestasi, Minggu (27/03/2022).

Direktur PMO TKPR Jabodetabek-Punjur, Wisnubroto Sarosa menuturkan, kegiatan yang dilakukan masyarakat ini merupakan bentuk konsep HITS (Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial). “Hasil ini merupakan kerja sama satu bentuk HITS, satu percontohan di mana peran serta masyarakat, di sini komunitas, terhadap lingkungan saya kira adalah contoh baik,” tuturnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, terdapat persoalan serius perihal sampah di Bekasi yang dapat mengakibatkan banjir. Maka dari itu, diperlukan tindakan ekstra untuk langkah pencegahan. Menurutnya, pembuatan sumur resapan perlu disebarluaskan ke beberapa titik daerah di Bekasi. “Kalau bisa sumur resapan jangan sampai sini, kalau bisa perumahan-perumahan bisa dibuatkan,” tambah Wisnubroto Sarosa.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum FPC, Shadiq Helmy menyatakan, 13 titik sumur resapan yang dibangun dapat meminimalisir banjir. Ke depannya, diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menambah sumur resapan dengan menjadikan ini prioritas penanganan bencana banjir.

“Harapannya dengan pembuatan sumur resapan ini dapat mengendalikan banjir. Dan kami berterima kasih atas apresiasi ATR/BPN, di mana DAS (Daerah Aliran Sungai) Cijambe dan Lambagsari sebagai percontohan dalam (penanggulangan) banjir,” ucap Shadiq Helmy. (*/mel)

KKP Canangkan Kampung Perikanan Budidaya Lobster di Kabupaten Lombok Timur

JAYAKARTA NEWS – Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) telah meresmikan Teluk Jukung, di Dusun Telong Elong, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu Kampung Perikanan Budidaya Lobster.

Hal tersebut merupakan implementasi dari program terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada tahun 2021-2024 KKP untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Dua dari tiga program terobosan yang dicanangkan Menteri Trenggono tersebut menjadi tanggung jawab DJPB. Salah satunya yang mencakup pada subsektor perikanan budidaya yaitu pengembangan budidaya berbasis pada ekspor dengan empat komoditas yang akan dikembangkan salah satunya lobster.

“Sejalan dengan program terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan, penetapan Lombok Timur sebagai Kampung Lobster bertujuan untuk mewujudkan pembangunan kampung budidaya lobster yang terkoneksi dengan sarana budidaya dan sarana pendukung lainnya. Selain itu, hubungan antara pelaku budidaya dan mekanisme pasar juga bisa terkoneksi dengan baik, sehingga ke depannya diharapkan mampu meningkatkan produksi budidaya lobster yang berkorelasi dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya lobster,” papar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu saat mencanangkan kampung perikanan budidaya lobster di Teluk Jukung, di Dusun Telong Elong, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu dalam Siaran Pers KKP, Minggu (27/3/2022).   

Namun demikian, pihaknya menyampaikan, pengembangan kampung budidaya lobster di Lombok Timur perlu dukungan dari semua pihak, antara lain Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Bappenas, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, LPUMKP, Himbara juga PT. Telkom Indonesia melalui program Agree Fisheries.

Beberapa kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan kampung lobster di Lombok Timur. “Tidak hanya itu, KKP melalui DJPB juga telah melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Daerah serta Kementerian dan Lembaga lain,” tukas Tebe –sapaan akrab Tb Haeru Rahayu.

Dia mengatakan, sangat menghargai dukungan yang telah dilakukan  Pemkab Lombok Timur seperti pembangunan lahan parkir dan jalan setapak menuju kampung perikanan budidaya, pembangunan jembatan penghubung antara Gili Ree dan Gili Belek, perbaikan dermaga dan pembangunan ruang terbuka hijau di pelabuhan, penataan kawasan Teluk Ekas, serta pelebaran dan peningkatan status jalan di Telong Elong. “Kami menyadari bahwa ini merupakan kegiatan besar yang tidak mudah jika dikerjakan sendiri-sendiri, dukungan dan koordinasi serta komitmen dari semua pihak menjadikan tujuan penetapan kampung budidaya lobster di Lombok Timur ini dapat diraih dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” papar Tebe.

Dalam kesempatan yang sama  juga diberikan bantuan sarana dan prasarana kampung perikanan budidaya lobster  senilai Rp7,62 miliar kepada Pokdakan lobster di Kabupaten Lombok Timur di antaranya bantuan KJA, bantuan benih lobster, bantuan chest freezer serta bantuan sarana dan prasarana lainnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, M. Sukiman Azmy menyampaikan potensi perikanan budidaya lobster di Lombok Timur menurutnya memiliki luas lahan eksisting sebesar 42,14 hektare, sedangkan saat ini terdapat 1.762 pembudidaya lobster yang tergabung dalam 147 kelompok yang tersebar di Kabupaten Lombok Timur. Namun, menurutnya khusus di Teluk Jukung produksinya sudah mencapai 96 ton untuk lobster pasir dan 62 ton untuk lobster mutiara per tahun.

“Kita harus optimis meningkatkan produksi lobster. Dengan adanya bantuan dari KKP melalui DJPB diharapkan hasilnya bisa lebih optimal. Sebab kebutuhan lobster dunia mencapai 43 ribu ton, sementara produksi lobster Indonesia masih di angka 206 ton per tahun,” kata Sukiman.

Dia juga menjelaskan keberadaan kampung perikanan budidaya lobster ini sejatinya menjadi kebanggaan masyarakat Lombok Timur, karena menjadi sentra budidaya lobster pertama di Indonesia. “Bahkan di kampung lobster ini diproyeksikan menjadi penghasil lobster kelas dunia, sehingga kita perlu kerja lebih keras lagi,” kata Sukiman.

Sementara itu, turut hadir dalam launching kampung lobster di Lombok Timur, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya, Kemenkomarves, Mohamad Rahmat Mulianda. Ia mengatakan sangat mendukung program kampung perikanan budidaya yang ada di Lombok Timur. Menurutnya, Lombok memiliki keuntungan dengan kondisi alam dan laut yang eksotik, sehingga menjadi salah satu tujuan wisata.

Sehingga katanya, dengan adanya kampung perikanan budidaya lobster di Lombok Timur bisa menambah daya tarik Pulau Lombok di mata dunia. “Ini pulau eksotik, sehingga dengan diresmikannya kampung perikanan budidaya diharapkan bisa menghasilkan lobster yang eksotik pula,” kata Rahmat.

Pihaknya juga berpesan kepada kepala daerah untuk lebih menata kembali KJA yang ada, sehingga bisa tampak lebih tertata, selain itu kebersihan lingkungan juga menjadi pekerjaan rumah agar masyarakat dan wisatawan bisa mengunjungi kawasan kampung lobster dengan nyaman. “Ini perlu ditata, dan kebersihannya harus dijaga, bukan tidak mungkin dengan banyaknya tempat wisata di Lombok, kampung budidaya lobster juga menjadi daya tarik pariwisata,”  tukas Rahmat. (*/mel)

Perguruan Tinggi Harus Perbanyak Pendidikan Vokasi

JAYAKARTA NEWS – Pendidikan vokasi menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam upaya membangun SDM unggul dan berkualitas. Pasalnya, pendidikan vokasi lebih berfokus pada pengembangan skill dan keterampilan yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, saat ini Presiden RI Joko Widodo menekankan agar pendidikan vokasi semakin diperbanyak.

Dia menuturkan, jenjang pendidikan di perguruan tinggi yang perlu diperbanyak adalah pendidikan vokasi, kemudian pendidikan akademik dan profesi. Hal itu disampaikannya dalam peresmian fasilitas Universitas Gunadarma Techno Park (UGTP), di Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (25/3).

“Sekarang ini kan semua perguruan tinggi kebanyakan membuat fakultas yang berkaitan dengan keilmuan dan profesi. Tetapi yang memberikan keleluasaan agak luas dalam hal pekerjaan, skill, keterampilan menengah itu masih kurang,” ujar Muhadjir.

Menko Muhadjir menyampaikan, Universitas Gunadarma menjadi contoh baik dalam pengembangan pendidikan vokasi. Ditambah dengan adanya Universitas Gunadarma Techno Park (UGTP) yang berfokus pada pengembangan hasil riset dan keterampilan para mahasiswa serta dosen, serta untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat dalam bentuk pengabdian dan pemberdayaan.

“Saya kira Universitas Gunadarma menjadi pelopor dalam kaitannya dengan program untuk membangun vokasi,” katanya.

Dalam kesempatan persemian UGTP, Menko PMK meresmikan fasilitas Zona Danau dan Pulau, Masjid Imam Bukhari, dan Galeri Robotika Cerdas.

Muhadjir meminta agar UGTP dapat dimaksimalkan untuk masyarakat sekitar. Menurutnya, UGTP dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata pengetahuan yang dapat dikunjungi oleh masyarakat.

“Kalau bisa techno park ini bukan hanya bermanfaat untuk mahasiswa, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan sekolah-sekolah yang ada di Cianjur,” ucapnya.

Selain itu, Menko PMK meminta agar Universitas Gunadarma melalui UGTP dapat berkontribusi besar dalam pemberdayaan dan pengembangan SDM masyarakat sekitar.

Bukan sebatas tempat penerapan hasil riset dosen dan mahasiswa ataupun sekadar pamer teknologi, tetapi untuk memberikan  sumbangsihnya melalui edukasi publik, pemberdayaan masyarakat, dan kawasan konservasi alam berbasis teknologi.

“Kalau perlu Universitas Gunadarma membuat sekolah vokasi di Kabupaten Cianjur ini. Sehingga betul-betul menghasilkan lulusan yang memiliki pekerjaan layak dan mendongkrang penghasilan nasional,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK turut didampingi Rektor Universitas Gunadarma Prof. Dr. E.S Margianti, SE., M.M, Kepala L2DIKTI IV wilayah Jawa Barat – Banten Samsuri, dan Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemkab Cianjur Budi Rahayu Thoyib. (*/uli)

Menparekraf Targetkan 30 Juta UMKM Onboarding Digital Hingga 2023 Melalui Gernas BBI

NUSA DUA, JAYAKARTA NEWS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, menargetkan sebanyak 30 juta UMKM atau artisan onboarding di toko daring atau market place hingga 2023 melalui Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia.

“Sebanyak 5,5 juta tambahan UMKM/artisan masuk ke dalam _marketplace_ dengan total mencapai 17,2 juta di tahun 2021. Angka ini ditargetkan meningkat 57 persen menjadi 30 juta UKMM yang onboarding di tahun 2023,” katanya.

Menparekraf yang juga Ketua Harian Gernas BBI menjelaskan, pencapaian Gernas BBI ini berkat gerak bersama kolaborasi berbagai pihak mulai dari 29 K/L, Pemda, BUMN, platform marketplace, hingga para top brand.

Tercatat melalui program Stimulus BBI lanjut Sandiaga, seiring dengan penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Oktober hingga Desember 2021, telah menghasilkan lebih dari 150 ribu transaksi penjualan terkait Program Gernas BBI.

“Catatan transaksi tersebut mengasilkan  total nilai sebesar Rp36 miliar. Salah satu fokus Gernas BBI kedepan yaitu pendampingan UMKM selama 3 bulan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi sebagai target utama,” ujarnya.

Belajar dari pengalaman Gernas BBI 2020 dan 2021, selain pembelian oleh masyarakat umum, Sandiaga juga menyakini bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berkontribusi dalam meningkatkan transaksi pembelian produk dalam negeri.

“Untuk itu kegiatan Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam rangka Gernas BBI oleh K/L, Pemda, dan BUMN berpotensi meningkatkan transaksi pembelian produk dalam negeri sebesar Rp400 triliun pada tahun ini. Kemarin telah tercatat Rp214 triliun,” katanya.

Sebanyak 30 juta UMKM atau artisan onboarding di toko daring atau market place hingga 2023 melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Foto: Kemenparekraf)

Menparekraf menjelaskan, aksi pembelian dan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) yang dilakukan melalui e-katalog dan toko daring berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 1,7 persen.

“Kami juga menyampaikan kepada Bapak Presiden, bahwa peran Kemenparekraf/Baparekraf dalam program Aksi Afirmasi ini salah satunya adalah untuk mendorong dan memastikan para pelaku kreatif/industri kreatif/UMKM kreatif untuk bergabung di e-Katalog LKPP sebagai etalase dan marketplace penjualan barang dan jasa kreatif mereka, agar dapat dibeli oleh instansi pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

Terakhir, lanjut Menparekraf, semua pihak harus tetap saling memberikan semangat serta saling berkolaborasi demi Indonesia yang lebih baik menuju era ekonomi baru.

“Dukung terus Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia! Buka peluang usaha dan lapangan kerja untuk kebangkitan ekonomi pascapandemi,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut hadir pula Deputi Bidang Produk Digital dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf, Muhammad Neil El Himam. (*/mel)

Atasi Tantangan Alam di Erosaman, Mensos Bangun Jaringan Intenet untuk Pengajaran Jarak Jauh

AGATS, JAYAKARTA NEWS – Puluhan warga Kampung Erosaman, Distrik Der Komour menyambut hangat kedatangan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Mereka berkumpul dan menyaksikan Mensos tengah memberikan arahan kepada staf terkait program pemberdayaan untuk masyarakat setempat.

Mensos kembali menyapa warga Erosaman (25/3), setelah pada November 2021, ia datang dan menyerahkan berbagai bantuan. Pada kedatangan hari itu, Mensos menyapa puluhan warga dari Kampung Erosaman dan dari kampung-kampung tetangga yang ikut berkumpul.

“Selamat pagi papa-mama. Selamat pagi. Hayo, ada yang mau disampaikan kepada saya? Mau minta bantuan apa? Ayo sampaikan? Mama-mama, mau minta apa?” kata Mensos membuka pembicaraan.

Mendengar pernyataan Mensos, warga semula tampak diam. Namun beberapa saat mereka mulai menyuarakan keinginannya. Permintaan mereka beragam, mulai minta skop, cangkul, sabit, sambungan listrik, sampai fiber dan sarana prasarana pendidikan. Saat warga bersuara lantang minta “fiber”, Mensos sempat bingung, dan bertanya pada staf.

Belakangan baru diketahui yang dimaksud adalah perahu berbahan serat kaca (fiberglass). Setelah berunding sebentar, Mensos mengabulkan permintaan tersebut. Untuk permintaan sarana prasarana pendidikan, warga meminta ada tenaga pendidik datang ke kampung mereka melengkapi rumah panggung yang berfungsi sebagai community center .

Warga tersebut menyatakan, warga Erosaman dan sekitarnya semangat dan siap untuk balajar, terutama untuk anak-anak di tingkat pra-sekolah. Namun, selama ini, tidak ada guru. Sementara di tempat lain, ia mendengar kelebihan guru. “Jadi kami, baku pukul ibu. Supaya dapat guru,” kata warga tersebut.

Mendengar penjelasan tersebut, Mensos meminta untuk tidak baku pukul (berkelahi). Mensos menyatakan, baku pukul tidak menyelesaikan masalah. Baku pukul akan melukai semua pihak, bila ada yang meninggal anak-anak akan kehilangan kasih sayang ayahnya dan sumber penghidupan.

“Ngga usah baku pukul. Era sekarang ini, guru tidak harus datang. Tidak harus ada pertemuan langsung dengan guru. Nanti di sini saya pasang televisi ya. Nanti dikasih sambungan internet. Jadi guru bisa mengajar anak-anak di sini dari jarak jauh. Nanti saya ngajar ya dari Jakarta,” kata Mensos.

Di Erosaman, Mensos melakukan monitoring pelaksanaan pemberian bantuan yang sudah diserahkan pada November 2021. Saat itu, Mensos menyalurkan berbagai bantuan di antaranya, untuk warga Komunitas Adat Terpencil (KAT), sembako, genset magnetik, komputer, peternakan ayam petelur, perahu longboat, dan sebagainya.

Mensos juga mengidentifikasi kebutuhan lain tidak hanya untuk Kampung Erosaman, tapi juga untuk kampung terjauh, kampung Amagais. Di Amagais, Mensos menyebarkan bibit lele, dan meletakkan batu pertama untuk penjernih air.

Kepada masyarakat setempat, Mensos menyatakan, penjernih air sebagai solusi penyediaan air bersih bagi warga. “Papa mama nanti tidak perlu tergantung dari air hujan. Setelah dijernihkan bisa dikonsumsi untuk minum. Jadi tidak usah baku pukul ya. Tidak boleh baku pukul,” kata Mensos.

Mensos hadir didampingi Uskup Agats Mgr Aloysius Murwito, Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto, Staf Khusus Menteri, dan Bupati Agats Elisa Kambu. Mensos mendarat di Bandara Ewer Agats dari kunjungan kerja di Kabupaten Sarmi dan Jayapura Provinsi Papua.

Di Agats, selain di Kampung Erosaman dan Amagais, program pemberdayaan sosial melibatkan Keuskupan Agats, Pemerintah Kabupaten Asmat, dan pengurus Masjid An-Nur. Bantuan yang diserahkan berupa satu unit mesin desalinasi air, satu paket solar cell, budidaya ternak ayam petelur, benih sayur, bibit buah, bibit lele, budidaya pertanian dan perikanan, dua unit mesin desalinasi air (Pemkab dan Masjid An-Nur), dan dua paket solar cell (Pemkab dan Masjid An-Nur).

Bantuan Mensos untuk untuk Keuskupan Agats senilai Rp7.616.560.000, untuk Pemerintah Kabupaten Asmat Rp1.301.340.000, dan untuk pengurus Masjid An-Nur Rp945.580.000. (*/mel)