Ekonomi & Bisnis - Jayakarta News

Insentif Kendaraan Listrik harus Tepat Sasaran

Oleh Djoko Setijowarno

JAYAKARTA NEWS – Mengingat kondisi layanan transportasi umum makin menurun dan kondisi geografis yang menyulitkan penyaluran BBM, maka lebih bijak insentif kendaraan listrik diprioritas untuk membenahi transportasi umum, mobilitas di daerah 3 T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) dan daerah kepulauan. Angka inflasi dapat ditekan dengan makin banyak warga menggunakan transportasi umum di perkotaan.

Pemerintah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik sebesar Rp 5 triliun. Pemberian insentif itu telah melalui kalkulasi, kajian, serta mempelajari pengalaman sejumlah negara, terutama negara-negara di Eropa. Selain itu, menurut Presiden, bisa saja insentif diberikan pula untuk angkutan umum selama produksinya di dalam negeri. Namun, perhitungan insentif yang akan disiapkan tentu berbeda (Kompas.id, 21 Desember 2022).

Rencana pemerintah akan memberikan insentif untuk pembeli mobil listrik sekitar Rp 80 juta, sedangkan untuk pembeli mobil listrik hibrid sekitar Rp 40 juta. Pembeli motor listrik juga akan mendapat insentif Rp 8 juta. Adapun konversi motor konvensional menjadi motor listrik mendapat insentif Rp 5 juta. Yang sungguh mengherankan adalah subsidi diberikan untuk usaha ojek daring.

Sesungguhnya kebijakan yang tengah diformulasikan pemerintah saat ini masih kurang tepat, karena bisa menimbulkan masalah baru seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Ada baiknya kebijakan tersebut ditinjau ulang disesuaikan dengan kebutuhan dan visi ke depan transportasi Indonesia.

Rencana pemerintah memberikan subsidi untuk sepeda motor listrik yang digunakan oleh angkutan online tidak memiliki pijakan dalam ekosistem transportasi di Indonesia. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan isu konversi energi akibat tingginya konsumsi BBM dan subsidi yang berpotensi terus membengkak (Tory Damantoro, Desember 2022).

Angkutan online terutama sepeda motor yang akan menjadi sasaran subsidi jika beralih ke kendaraan listrik sesungguhnya tidak lebih membutuhkan subsidi ketimbang angkutan umum perkotaan yang berbasis bus atau rel. Apalagi sepeda motor tidak menjadi bagian dari angkutan umum. Tetapi lebih pada angkutan lingkungan.

Harapan agar masyarakat meninggalkan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik diperkirakan tak akan terjadi dengan kebijakan insentif yang disiapkan pemerintah. Justru, insentif hanya menambah jumlah kendaraan di jalan dengan kendaraan listrik. Karena itu, kemacetan diperkirakan semakin parah.

Jika diberikan ke kendaraan umum, macet, polusi dan kecelakaan akan teratasi sekaligus. Insentif kendaraan listrik semestinya dialokasikan untuk pembelian bus listrik untuk angkutan umum. Hal ini akan mendorong penggunaan angkutan umum yang nyaman dan ramah lingkungan, dominasi kendaraan pribadi sekaligus dikurangi

Krisis Transportasi Umum

Indonesia sedang mengalami krisis transportasi umum. Sudah banyak transportasi umum yang tidak beroperasi di banyak daerah di Indonesia. Andaikan masih ada hanya angkot-angkot sisa yang sudah tidak laik operasi. Sudah tidak melakukan uji laik jalan (kir) dan jika dilakukan sudah dapat dipastikan Dishub setempat tidak akan mengeluarkan surat lolos uji laik jalan.

Hal yang sama juga terjadi dengan angkutan pedesaan. Angkutan pedesaan yang cukup marak sebelum tahun 2000an, sekarang sudah banyak desa-desa yang tidak memiliki angkutan pedesaan. Dampaknya, para pelajar yang berada di pedesaan menuju sekolahnya beralih menggunakan sepeda motor. Demikian pula halnya terjadi di wilayah perkotaan yang sudah punah layanan transportasi umumnya.

Memiliki sepeda motor seolah sudah menjadi kebutuhan dasar selain sandang, pangan dan perumahan. Buruknya layanan angkutan umum, menjadikan sepeda motor alat transportasi yang diandalkan masyarakat dalam aktivitas keseharian.

Namun di sisi lain dengan maraknya penggunaan sepeda motor telah menyebabkan tingginya angka kecelakaan sepeda motor. Data dari Korlantas Polri tahun 2020, angka kecelakaan sepeda motor mencapai 80 persen, angkutan barang 8 persen, bus 6 persen, mobil pribadi 2 persen dan lainnya 4 persen.

Mulai Juni 2020, sudah 11 kota dibenahi angkutan umumnya oleh Ditjenhubdat dengan Program Teman Bus (10 kota) dan BPTJ dengan Program Bus Kita (1 kota). Ke 11 kota itu adalah Medan (Trans Metro Deli), Palembang (Trans Musi Jaya), Bogor (Trans Pakuan), Bandung (Trans Metro Pasundan), Purwokerto (Trans Banyumas), Surakarta (Batik Solo Trans), Yogyakarta (Trans Jogja), Surabaya (Trans Metro Semanggi), Banjarmasin (Trans Banjarbakula), Makassar (Trans Maminasata) dan Denpasar (Trans Metro Dewata).

Data dari Ditjenhubdat dengan Program Teman Bus yang dioperasikan di 10 kota, per 1 Oktober 2022 sudah mengangkut 35.638.593 penumpang dengan 49 koridor. Rata-rata 62 persen pengguna Program Teman Bus adalah peralihan dari pengguna sepeda motor. Trans Musi Jaya 60 persen, Batik Solo Trans 77 persen, Trans Jogja 56 persen, Trans Metro Dewata 61 persen, Trans Metro Deli 52 persen, Trans Mamminasata 54 persen, Trans Banyumas 66 persen, Trans Metro Pasundan 63 persen, Trans Banjarbakula 67 persen dan Trans Semanggi Surabaya 58 persen.

Mencontoh Kota Agats

Warga di Kota Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, sudah menggunakan kendaraan listrik dalam mobilitasnya sejak 2007. Hingga sekarang sudah 4.000 unit kendaraan listrik yang sudah beroperasi.

Alasannya, distrik ini kesulitan mendapatkan BBM dan kondisi jaringan jalan yang tidak lebar seperti jalan pada umummnya. Lebar jalan rata-rata 4 meter dan dibangun di atas rawa. Kawasan-kawasan yang sulit distribusi BBM, insentif motor listrik di kawasan ini bisa menjadi solusi yang baik daripada harus mendistribuskan BBM dengan ongkos mahal.

Lebih baik pemerintah mengalokasikan subsidi kendaraan listrik untuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) dan kepulauan. Daerah-daerah yang sulit mendapatkan BBM (bahan bakar minyak), daripada menambah BBM dengan ongkos angkut yang mahal, memberikan insentif untuk mendapatkan kendaraan listrik dirasa lebih menghemat anggaran negara.

Dengan memberikan subsidi pada kendaraan listrik di Daerah 3 T, nantinya bisa berfokus pada perbaikan infrastruktur listrik yang tersedia. Sembari menyuplai bahan bakar untuk pembangkit listrik di daerah tersebut secukupnya. Infrastruktur listrik juga perlu perbaikan, sehingga ekosistem akan terbangun dan ketergantungan BBM bisa dikurangi.

Memberikan insentif untuk membenahi transportasi umum di banyak kota, kendaraan listrik daerah 3 T dan kepulauan (seperti Kep. Anambas, Kep. Natuna, Kep. Maluku Utara, Kepulauan Riau) akan lebih bijak dan tepat sasaran. Di perkotaan akan didapat kemacetan berkurang, angka kecelakaan menurun dan polusi udara rendah.

Bus Listrik Produk Dalam Negeri

Bus listrik yang diproduksi PT INKA di Madiun merupakan kolaborasi BUMN (PT Inka), Perusahaan karoseri (Piala Mas dan Tentrem) dan Perguruan Tinggi (UGM, Unair, ITS dan ISI Denpasar) sudah digunakan selama perhelatan G20 di Bali. Selanjutnya, setelah selesai perhelatan G20, sejumlah armada bus itu disebar ke 3 kota (Denpasar, Surabaya dan Bandung) yang sudah mengoperasikan angkutan umum untuk menambah jumlah koridor Program Teman Bus.

Bus listrik buatan PT INKA dapat diproduksi lagi untuk menambah jumlah kota membenahi transportasi umum perkotaan.***

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata

Khusus Akhir Tahun, Beli Produk Bancassurance dan Reksadana Ada Hadiah Jutaan Rupiah dari bank bjb

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS – Di tengah euforia liburan akhir tahun, tak ada salahnya Anda tetap merencanakan investasi masa depan. Apalagi tak kurang dari satu pekan akan datang pergantian tahun. Tentunya, berbagai perencanaan telah dibuat termasuk dalam menata keuangan Anda tahun 2023.

Nah, bagi Anda yang masih bimbang untuk menyalurkan uangnya untuk berinvestasi, penawaran ini cukup menjanjikan. Di mana bank bjb menggelar program bjb Saving For Wealth 2022. Sebuah program khusus akhir tahun 2022 berupa pemberian hadiah langsung kepada nasabah bank bjb atas pembelian produk Wealth Management disertai penempatan dana fresh fund berupa Tabungan sesuai ketentuan program.

Menarik bukan? Apalagi hadiahnya tidak main main. Ada nilai uang ratusan ribu hingga jutaan rupiah yang bisa langsung masuk rekening. Apalagi hadiah yang diberikan berlaku kelipatan, tergantung penempatan dana Anda. Misalnya pada produk unit link dengan premi awal Rp50 juta dan tabungan Rp50 juta bisa bawa pulang hadiah Rp5,5 juta. Hadiah bisa diterima dalam bentuk cash, voucher, barang. Cukup menggiurkan untuk menambah dana liburan akhir tahun ini.

Program bjb Saving For Wealth 2022 sendiri berlaku sepanjang bulan Desember 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 mendatang. Program ini berlaku untuk produk bancassurance, reksadana, dan tabungan. bank bjb memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siapa saja, nasabah perorangan yang melakukan pembelian produk Wealth Management disertai penempatan dana Tabungan selama periode program.

Untuk mengikuti program ini, ada beberapa ketentuan program yang bisa menjadi acuan. Diantaranya, program berlaku bagi nasabah perorangan. Jenis hadiah sesuai dengan permohonan dari Nasabah dengan nilai hadiah maksimal sesuai ketentuan program. Jika stok hadiah yang dipilih oleh nasabah tidak tersedia, maka hadiah dapat diganti dengan jenis hadiah yang lain, dengan nilai yang tidak melebihi ketentuan program.

Hadiah berupa kendaraan bermotor diberikan dalam kondisi off the road. Bank tidak melayani pengembalian hadiah dan penukaran hadiah, oleh karenanya pada saat serah terima hadiah, nasabah wajib memeriksa kelengkapan dan kondisi hadiah serta membubuhkan tanda tangan pada dokumen.

bank bjb bukan merupakan pihak pemberi garansi atas hadiah yang diberikan, segala kualitas dan keluhan ditujukan kepada masing-masing produsen barang. Pengajuan klaim hadiah oleh Nasabah kepada bank bjb harus diajukan selambatnya 30 hari kalender sejak program berakhir, setelah periode tersebut bank bjb tidak lagi berkewajiban melayani klaim atas hadiah Nasabah.

Hadiah yang diberikan kepada Nasabah dikenakan pajak penghasilan atas Hadiah Langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak atas hadiah dimaksud ditanggung oleh bank bjb dan telah diperhitungkan sebagai biaya program.

Apabila Nasabah mengundurkan diri dari keikutsertaan program sebagaimana ketentuan program, maka Nasabah dikenakan penalti sebesar 125% dari nilai hadiah yang diterima.

Selain ketentuan umum, juga ada ketentuan khusus untuk setiap paketnya. Untuk paket A (Bancassurance) diantaranya hanya berlaku untuk Polis Baru (tidak berlaku top up premi tambahan polis existing). Premi yang dibayarkan merupakan dana fresh fund atau dana baru.

Kemudian untuk reksadana, produk yang disertakan adalah seluruh produk reksadana yang dipasarkan di pasarkan di bank bjb. Program berlaku bagi Nasabah yang bersedia melakukan pembelian Unit Penyertaan produk Reksa Dana (subscription) dengan jumlah dana dan jangka waktu tertentu.

Minimal pembelian (subscription) Reksa Dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dana Subscription merupakan dana fresh fund / dana baru.

Kemudian ketentuan tabungan dengan produk yang berlaku adalah bjb Tandamata; bjb Tandamata Gold; bjb Tandamata Purnabhakti; bjb Tandamata Bisnis; Simpeda; dan TabunganKu.

Untuk tabungan, syaratnya yaitu tidak diperkenankan untuk rekening Joint Account atau “QQ”. Nama rekening harus sama dengan rekening pembelian Reksa Dana (IFUA). Dana yang disetor (diblokir) merupakan dana fresh fund / dana baru, yang bukan dari pembatalan polis, pengalihan atau penarikan dana dari produk Bancassurance yang dipasarkan di bank bjb. Bukan berasal dari rekening bjb yang lain baik dari Tabungan, Giro, Deposito.

Bukan berasal dari penjualan / redemption Reksa Dana di bank bjb. Dana dikategorikan fresh fund maksimal 7 hari kalender dari tanggal dana masuk sampai tanggal pemblokiran. Jangka Waktu penempatan dana 2 bulan. Dana tabungan yang telah diikutsertakan program ini tidak dapat dijadikan agunan kredit.

Untuk informasi lebih lanjut terkait program dan ketentuan, Anda bisa masuk ke website bank bjb, yaitu www.bankbjb.co.id (http://infobjb.id/bjbSavingForWealth-2022).***/pr

Woww, bank bjb Manjakan Pengguna DIGI dan DigiCash dengan Diskon Merchant

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS – Liburan akhir tahun tak afdol jika tak dibarengi dengan belanja berbagai kebutuhan seperti pakaian, makanan, hingga aksesoris. Belanja, tentu saja akan membuat Anda dan keluarga bahagia. Menikmati setitik hasil jerih payah yang setelah sekian lama di kejar.

Nah, bagi Anda pengguna DIGI dan DigiCash by bank bjb, akan banyak promo menarik. Berbelanja dan membayar menggunakan aplikasi ini akan membuat Anda tetap bahagia. Karena ada program khusus akhir tahun.

Adalah program Year end Sale untuk periode 22 – 28 Desember 2022. Year end Sale Tahun 2022 promo akhir tahun adalah program diskon 40% untuk pengguna DIGI dan DigiCash. Program ini digelar kasus menjelang penutupan tahun 2022.

Program Year and Sale 2022 syaratnya sangat mudah. Di mana dengan pembelian minimal Rp150.000 akan langsung mendapatkan diskon 40%. Diskon berlaku maksimal Rp75.000 dan hanya berlaku 10 transaksi pertama.

Program ini hanya berlaku pembayaran menggunakan DIGI dan DigiCash pada QRIS bank bjb. Kemudian tidak berlaku kelipatan. Berlaku 1 kali transaksi/hari.

Asyiknya, terdapat ratusan merchant yang mengikuti program ini. Tak hanya di Jawa Barat, tetapi juga hampir tersebar merata di sejumlah kota besar di Indonesia. Seperti DDara Roast and Cream 1 Pentacity di Balikpapan, Glosis Restaurant Bandung, Kalandra Basoriaci Karawang, Youlbatik Surakarta, Rumah Makan Ceu Yayah Ciamis, Otaku Coffee Tangerang, dan lainnya.

Diketahui, sejak revolusi Industri 4.0, penggunaan akses digital atau daring meningkat cukup masif. Hampir seluruh aktivitas manusia difasilitasi secara online. Berbagai layanan digital muncul dengan berat fitur dan kelebihan yang mempermudah masyarakat melakukan berbagai rutinitas harian.

Salah satu perubahan yang cukup masih juga terjadi pada layanan keuangan. Berbagai platform keuangan muncul untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi. Membayar tagihan, transfer, kelakukan transaksi jual beli, dan lainnya dilakukan secara daring secara real time dari handphone.

Perubahan perilaku masyarakat dari pembayaran secara tunai menjadi cashless terjadi secara masif. Perubahan perilaku ini terjadi di semua kalangan, termasuk milenial. Mereka tak lagi canggung melakukan berbagai pembayaran secara online untuk belanja, membayar tagihan, membeli pulsa, atau pembelian kebutuhan belajar atau bekerja.

bank bjb sebagai bank besar yang juga konsen mendorong kemudahan masyarakat bertransaksi juga terus melakukan pengembangan teknologi pembayaran melalui DIGI by bank bjb. Aplikasi ini kini telah menjadi platform segala bisa dan segala ada untuk mendukung semua aktivitas keuangan.

Beberapa kelebihan DIGI by bank bjb adalah satu aplikasi segala bisa. Di sana pengguna bisa menggunakan DIGI untuk transaksi mobile banking, pembayaran, pengajuan kredit, dan lainnya. Sedangkan DigiCash adalah aplikasi uang elektronik untuk memudahkan pembayaran berbagai transaksi menggunakan QRIS, pembelian pulsa, dan lainnya.***/pr

Monitoring Pengendalian Harga Barang dan Jasa Diminta Diperketat

JAYAKARTA NEWS— Perlunya semua pihak termasuk pemerintah daerah (Pemda) memperketat monitoring pengendalian harga barang dan jasa di tengah perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pasalnya, perayaan Nataru berdampak terhadap naiknya permintaan komoditas tertentu yang membuat angka inflasi semakin meningkat.

Hal itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara daring dan luring dari Gedung Sasana Bhakti Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (26/12/2022). Rakor tersebut dihadiri secara daring oleh seluruh kepala daerah maupun Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Mendagri menekankan, pengendalian harga barang dan jasa menjadi isu penting, bukan hanya di tingkat nasional ataupun lokal, tapi juga global. Apalagi saat ini konflik Ukraina-Rusia masih berlangsung dan berdampak terhadap laju inflasi. Kemudian, momentum Nataru yang bakal berimbas terhadap naiknya permintaan terhadap komoditas tertentu, mobilitas masyarakat, dan lainnya.

“Ini juga terjadi di negara kita yang berakibat kepada kemungkinan terhadap stabilitas harga pangan, harga barang dan jasa, dan lain-lain,” terangnya.

Karena itu, lanjut Mendagri, Pemda perlu terus memperketat monitoring, intervensi, dan melakukan pengendalian harga barang maupun jasa di minggu terakhir. “Kita tahu bahwa dengan tingkat inflasi yang ada dari bulan ke bulan, dan dari penurunan yang ada, salah satu kontributor yang terpenting adalah pengendalian kebersamaan di pusat dan setiap daerah melakukan langkah di daerah masing-masing,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengapresiasi daerah-daerah yang saat ini angka inflasinya terbilang rendah di bawah nasional. Hal ini seperti yang dialami Provinsi Kepulauan Riau yang tingkat inflasinya 5,26 persen dan Kota Lhokseumawe dengan inflasi 4.42 persen.

Di sisi lain, Mendagri juga mengatensi Pemda yang inflasinya cukup tinggi. Hal ini seperti yang dialami Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang angka inflasinya 6,84 persen dan Kota Parepare dengan inflasi 7,11 persen.

Mendagri meminta daerah yang angka inflasinya tinggi melakukan sejumlah upaya pengendalian. Hal ini seperti langkah yang perlu dilakukan oleh Provinsi Sultra. Mendagri meminta seluruh kebijakan pengendalian inflasi di daerah tersebut tidak hanya sekadar di atas kertas. Namun, pemerintah setempat perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat detail masalah yang dihadapi.

“Permasalahan penerbangan misalnya apa kuncinya, koordinasi dengan pihak penerbangan dan kemudian realisasi eksekusinya, gerakan tanam misalnya, tidak hanya cukup membuat edaran gerakan tanam,” jelas Mendagri.

Kemudian untuk Pemerintah Kota Parepare, Mendagri meminta jajaran Pemda setempat memperkuat mitigasi melalui koordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Forkopimda, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan Satgas Pangan.

“Kuncinya adalah pada memahami dan data detail problemnya apa, kemudian secara konsisten melakukan rapat, jangan sampai sudah naik kemudian baru rapat,” tandas Mendagri.***ebn

Dana CSR BUMN Pupuk Perlu Diarahkan untuk Pelaku Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura

JAYAKARTA NEWS— Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari seluruh BUMN Pupuk agar diarahkan kepada proses produksi, yakni dialokasikan kepada para pelaku pertanian, perkebunan dan hortikultura. Sehingga, para pelaku tersebut bisa membeli pupuk non subsidi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi sebagaimana dikutip dari laman dpr.go.id.

Pria yang kerap disapa Kang Dedi ini menyayangkan selama ini BUMN kurang tepat dalam menyalurkan dana CSR-nya. Menurutnya, dana CSR semestinya diarahkan sesuai konteks dari bidang usaha yang dijalankan BUMN itu.

Hal itu Dedi sampaikan saat merespon keluhan para petani jeruk saat melakukan tinjauan lapangan dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi IV DPR RI di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Para petani jeruk ini mengeluhkan tidak adanya subsidi pupuk untuk budidaya jeruk.

“Misalnya produksinya pupuk, hubungannya dengan petani, (tapi) diarahkan ke UMKM nantinya ke warung, ke toko, ke pedagang, kan seharusnya diarahkan kepada konteks. Karena dia itu dari petani hidupnya. Harusnya CSR-nya Kembali untuk menghidupi petani-petani kecil. Herannya selama ini kalau ngomongin UMKM ngomongnya pasti perdagangan, gak ngomong pertanian, padahal itu juga UMKM kan?” ujar Dedi.

Lebih jauh, Mantan Bupati Purwakarta itu mengapresiasi masyarakat Bali yang hingga kini masih konsisten menjaga tradisi. Dia menuturkan, biasanya ketika suatu masyarakat tertinggal lalu ‘loncat’ kepada tren modernisme, yang terjadi adalah tradisinya tidak terawat modernnya tidak tercapai.

“Saya mempelajari Bali. Di sini tradisi tetap dipelihara dan dijaga. Akhirnya apa? Akhirnya rakyatnya produktif dengan tradisi. Maka lahirlah tradisi berkebun jeruk, tradisi berkebun cabai rawit, pelihara sapi, pelihara ayam. Akhirnya punyalah semua. Ketika Bali punya semuanya, maka lahirlah ke pasar. Harga-harganya lebih murah daripada di Jawa Barat, DKI dan Banten. Itulah uniknya Bali.” Pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar ini. ***/din

KUR Klaster Sediakan Pembiayaan Usaha hingga Rp500 Juta, Siapa Minat?

JAYAKARTA NEWS— Kabar gembira untuk para pelaku UMKM yang tengah mencari penambahan biaya guna pengembangan usahanya. Yakni melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster. Peluang pembiayaan hingga Rp500 juta per unit usaha

Menurut Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, program KUR Klaster memberikan beragam manfaat pendampingan bagi para pelaku UMKM sehingga meningkatkan peluang mereka untuk naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi. “Peluang pembiayaan KUR kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp500 juta per unit usaha,” jelas Teten sebagaimana dikutip dari siaran pers kemenkopukm.go.id

Ia menambahkan, saat ini sedang dilakukan percobaan di beberapa sektor sebagai bagian dari upaya memudahkan UMKM mengakses KUR, sekaligus solusi bagi perbankan agar kredit tidak macet sehingga memudahkan perbankan melakukan proses monitoring.

“KUR Klaster memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar, menempatkan UMKM bagian dari rantai pasok industri, sehingga bisa meningkatkan kemampuan manajemen usaha, meningkatkan kualitas produksi dan meningkatkan kapasitas usahanya atau naik kelas,” ujarnya.

KUR Klaster adalah skema pembiayaan KUR kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp500 juta. KUR Klaster biasanya ditujukan untuk kelompok usaha yang melibatkan mitra usaha untuk perkebunan rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, industri UMKM, serta kelompok usaha yang memproduksi produk lokal, berbahan baku lokal, dan usaha produktif lainnya.

Sejauh ini, KUR Klaster sudah diterapkan di sektor pertanian dan kali ini akan diterapkan ke pelaku UMKM di sektor lainnya. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, UMKM yang terhubung perdagangan elektronik juga bisa memanfaatkan KUR Klaster.

“Ini bisa menjadi solusi bagi usaha mikro dan kecil yang terkendala masalah agunan pinjaman. Di sini lain kami juga terus mendorong pelaku UMKM uuntuk memanfaatkan aplikasi digital dalam pencatana keuanga mereka,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten menambahkan, pihaknya juga telah membuat piloting KUR Klaster berbasis koperasi dengan menyinergikan KUR dengan dana bergulir LPDB untuk koperasi.

“Peran koperasi sebagai agretator dan offtaker, dengan dukungan pembiayaan dengan bunga 6 persen, lebih meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil, karena selain bisa mengkonsolidasi usaha-usaha mikro guna mencapai skala ekonomi, menggantikan para tengkulak atau memotong rantai perdagangan, juga menjamin supplai yang lebih baik ke pasar,” katanya.

Untuk menyukseskan program KUR Klaster sebagai bagian dari visi pengembangan ekonomi kerakyatan, Teten juga mengajak berbagai elemen masyarakat untuk berkolaborasi.

Dalam kaitan ini, KemenkopUKM akan bekerja sama dengan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (Kafegama) dan media online Katadata, serta pemangku kepentingan lainnya.

Kafegama akan berkontribusi mendukung penyaluran KUR Klaster, baik melalui dukungan konseptual, kajian akademis, maupun pendayagunaan jaringan alumni di berbagai lembaga/institusi, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan, Katadata akan membantu diseminasi publik melalui pengadaan serial seminar/webinar ekonomi kerakyatan, serta riset, dokumentasi, dan komunikasi beragam pilot project pengembangan UMKM berbasis KUR Klaster yang menjadi role model pengembangan UMKM di Indonesia dalam format artikel, video, dan buku.

Menteri Teten berharap lembaga keuangan dapat memperluas skema KUR Klaster. Hingga 31 Oktober 2022, realisasi penyaluran KUR telah mencapai mencapai Rp 299,64 triliun yang diberikan kepada 6,26 juta debitur. Realisasi itu mencapai 80,30 persen dari target penyaluran KUR 2022 mencapai Rp 373,17 triliun.

Sedangkan total outstanding KUR mencapai Rp450 triliun yang diberikan kepada 38,42 debitur dengan rasio non performing loan (NLP) di posisi 1,27 persen.

KUR tercatat telah berkontribusi terhadap peningkatan kredit UMKM dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2022 dengan total outstanding kredit UMKM mencapai 25,2 persen dari total kredit perbankan.

Tahun depan, pemerintah meningkatkan anggaran subsidi bunga dengan target penyaluran KUR sebesar Rp460 triliun. Target tersebut meningkat dari alokasi KUR dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2022 yang mencapai Rp373,17 triliun.

Pemerintah juga melanjutkan pemberian subsidi bunga KUR di tahun depan. Untuk KUR dengan pinjaman Rp10 juta hingga Rp500 juta, suku bunganya 6 persen. Sedangkan, untuk KUR super mikro dengan pinjaman di bawah Rp10 juta, bunganya hanya 3 persen.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menyatakan pemerintah akan terus memperkuat pelaku UMKM melalui program KUR Klaster.

“Penyaluran KUR Klaster ini adalah bagian dari terobosan pemerintah untuk meningkatkan peran ekonomi kerakyatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 19 Desember 2022.

Selain mendukung visi Ekonomi Kerakyatan, penyaluran KUR terbukti berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2016, kredit UMKM berkontribusi sebesar 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru. Pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja.

Selain membantu mengatasi permodalan, Presiden menekankan bahwa skema KUR Klaster juga menjadi solusi untuk mengatasi sejumlah masalah yang dihadapi UMKM.

Dengan melibatkan mitra usaha, KUR Klaster bermanfaat bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi, serta daya saing UMKM.***/din

Hadapi Resesi, Sultan Minta Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi 2023

JAYAKARTA NEWS— Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan dan ancaman resesi ekonomi global di tahun depan.

Hal ini disampaikan Sultan karena mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selalu mewanti-wanti bahwa situasi perekonomian pada tahun 2023 tidak mudah. Belum ada kabar baik dari dunia, sehingga semua pihak harus bersiap menyiapkan antisipasi.

“Kita ketahui Dinamika geopolitik dan geoekonomi selalu cepat dan mengahdirkan tantangan tidak mudah. Belum lagi jika ditambah dengan situasi ekonomi Nasional yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi covid-19”, ungkap mantan ketua HIPMI Bengkulu itu melalui keterangan resminya pada Jum’at (23/12).

Dalam situasi ekonomi Nasional yang cukup rentan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan politik global ini, kata Sultan, sebaiknya Pemerintah perlu menyiapkan satu paket kebijakan ekonomi yang mampu memberikan daya tahan sekaligus menjaga momentum pertumbuhan yang positif bagi perekonomian nasional.

“Kita melihat sejauh ini kinerja ekonomi kita sudah cukup baik, meskipun harus diakui bahwa pada level mikro dampak inflasi bahan pangan, sarana produksi pertanian dan energi sangat memukul ekonomi masyarakat. Pemerintah harus mengatur jarak keterkaitan ekonomi Indonesia terhadap rantai pasok global”, tegasnya.

Tapi, lanjut Sultan, kami sangat optimis pemerintah mampu menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jika memiliki resep kebijakan ekonomi yang konsen pada pengendalian inflasi, investasi, dan meningkatkan produksi dalam negeri dalam periode resesi global. Hal ini penting dilakukan agar ancaman resesi di tengah memanasnya suhu politik nasional menjelang pemilu 2024 tidak justru memantik polarisasi sosial secara tak terkendali.

“Yang paling penting adalah bagaimana memastikan pendapatan dan daya beli masyarakat kelas menengah bawah khususnya para petani kita selalu terjaga dengan stimulus fiskal yang tepat waktu, cara dan tepat guna. Karena jika terlambat dan salah kebijakan, tingkat konsumsi masyarakat yang menjadi penggerak utama mesin ekonomi nasional akan terganggu”, tutup Senator asal Bengkulu itu.***/din

Indonesia Berkomitmen Lakukan Reformasi Struktural walaupun Tengah Hadapi Pandemi

JAYAKARTA NEWS – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mengungkapkan Indonesia tetap berkomitmen untuk melaksanakan reformasi struktural walaupun tengah menghadapi pandemi Covid-19. Salah satu bentuk reformasi struktural tersebut dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal tersebut Wamenkeu sampaikan dalam acara Pareto Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Simposium Praktisi dan Periset Ekonomi bertema “Meningkatkan Resiliensi dan Akselerasi Ekonomi Indonesia” di Kantor Pusat BRIN, Jakarta pada Kamis (22/12).

“Segala macam topik ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Teman-teman yang ada di BRIN kaji Undang-Undang Cipta Kerja dan ini harusnya menjadi fondasi dari cara kita bekerja ke depan,” kata Wamenkeu.

Bentuk reformasi struktural lainnya di bidang fiskal adalah dengan terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang memberi peluang untuk penerapan pajak karbon.

“Pajak karbon bukan hanya sekadar untuk menghasilkan penerimaan negara, pajak karbon adalah alat untuk mencapai tujuan Indonesia net zero emission,” ujar Wamenkeu.

Reformasi struktural berikutnya adalah Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang akan memperbaiki kualitas hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, yang baru saja disetujui oleh DPR RI, adalah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk membuat fondasi sektor keuangan menjadi lebih baik. Selama ini ada lima permasalahan utama dari sektor keuangan di Indonesia, yakni rendahnya literasi keuangan dan ketimpangan akses ke jasa keuangan yang terjangkau, tingginya biaya transaksi di sektor keuangan, terbatasnya instrumen keuangan, rendahnya kepercayaan dan perlindungan investor dan konsumen, serta kebutuhan penguatan kerangka koordinasi dan penanganan stabilitas sistem keuangan.

Wamenkeu mengungkapkan terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian di dalam UU P2SK tersebut. Salah satunya adalah melakukan revisi kewenangan dan tata kelola dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebagai contoh, BI diberikan perluasan mandat di bidang moneter, OJK diberikan perluasan mandat untuk mengawasi pasar cryptocurrency dan pasar karbon, LPS mendapat perluasan mandat untuk mengelola dan menjamin polis asuransi.

“Inilah bidang kerja dari UU P2SK. Saya undang teman-teman BRIN untuk mendalami semua dimensi itu,” kata Wamenkeu.***/uli

Peringati Hari Ibu ke-94, Negara Hadir dengan Berbagai Program Penguatan Perempuan untuk Indonesia Maju

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa perempuan bukan hanya diciptakan dan memiliki fungsi untuk mereproduksi generasi-generasi manusia yang akan datang, melainkan juga memiliki peranan penting dalam menggerakan perekonomian suatu bangsa, hal ini termasuk peran perempuan dalam berkiprah sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk mendukung peran perempuan tersebut, negara hadir dengan memberikan pemberdayaan dan penguatan bagi para pelaku UMKM, khususnya bagi perempuan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang sangat rendah disubsidi oleh pemerintah. Selain itu, juga terdapat Permodalan Nasional Madani (PNM) Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), serta program Ultra Mikro (UMi) untuk pembiayaan usaha menengah kecil yang mayoritas dapat dinikmati oleh UMKM yang dimiliki oleh perempuan.

“UMi diharapkan tidak hanya bekerja untuk pasar Indonesia, kita ingin bahkan mendorong usaha kecil menengah untuk bisa menembus pasar dunia melalui ekspor. Disini Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan coaching. Pada Tahun 2022 ini, program pemberdayaan UMKM juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui seluruh kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) di seluruh provinsi di Indonesia,” urai Menteri Keuangan dalam Talkshow Hari Ibu bertema “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”, pada Kamis (22/12) secara daring.

Selain itu, pemerintah juga hadir bagi UMKM perempuan dengan memberikan UMKM Financing Empowerment (U-Fine), yaitu pendampingan untuk membekali para UMKM perempuan dengan pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan juga network yang akan bermanfaat bagi pengembangan usahanya.

“Saya berharap dengan coaching program terutama kepada para eksportir perempuan, new eksportir, ini akan makin memperluas basis daya saing Indonesia,” ungkap Menkeu.

Untuk itu, Menkeu mengucapkan selamat Hari Ibu ke-94 kepada seluruh perempuan baik secara personal, sebagai seorang ibu, maupun sebagai pelaku ekonomi. Ia menyebut, sejarah peringatan Hari Ibu lahir pada 22 Desember 1928 silam berawal dari gerakan perempuan di dalam masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

“Bayangkan, 1928 perempuan-perempuan yang juga terinspirasi oleh gerakan pemuda yang mendeklarasikan Sumpah Pemuda kemudian membuat Kongres Perempuan pertama Indonesia. Ini juga menunjukkan bahwa perempuan dimasa manapun, di tempat manapun, ia sebetulnya adalah bagian dari manusia yang ikut berjuang, ikut beraktivitas, namun kita tidak kehilangan keperempuanan kita,” ujar Menkeu.

Menurutnya, peringatan Hari Ibu ini adalah sebagai upaya untuk mengenang dan memelihara semangat dan menciptakan inspirasi baru agar para generasi muda terutama perempuan untuk terus berkiprah menyumbangkan yang terbaik di dalam kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga maupun kepada masyarakat.

“Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, wanita itu adalah tiang negara. Baiknya wanita maka identik sebagai baiknya negara tersebut. Rusaknya wanita akan menyebabkan rusaknya negara,” ungkapnya.

Maka, Menkeu berharap agar semangat peringatan Hari Ibu ini dapat terus memperkuat perempuan-perempuan di Indonesia, yaitu perempuan yang kuat, berdaya, memiliki harga diri, serta kehormatan dan martabat yang baik.

“Maka negara ini juga akan menjadi negara yang kuat, dihormati, memiliki martabat serta peradaban yang baik. Itu adalah cara kita untuk terus menjaga kebersamaan dan juga untuk makin memperkuat tiang negara,” pungkasnya.***/mel

Indonesia Bisa Bertahan di Tengah Krisis Global, Anis Matta: Tak Ada Tunda Pemilu 2024

JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai ekonomi Indonesia relatif tangguh dan bisa bertahan di tengah krisis global saat ini. Hal ini tentunya menumbuhkan sebuah harapan, bahwa ekonomi Indonesia tidak akan mengalami ‘kegelapan’ pada tahun 2023.

“Kita patut bersyukur, bahwa ekonomi Indonesia di tengah krisis global ini relatif bisa bertahan. Tapi seperti taman, kalau yang lainnya layu, kita mekar sendiri rasanya juga tidak mungkin, ” kata Anis Matta dalam Gelora Talks bertajuk ‘Geopolitik Outlock 2023’ di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Dana Moneter Internasional (IMF) sendiri telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2023 dari menjadi 2,7% dari sebelumnya 2,9%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini tidak berubah, yakni pada 3,2%.

Sementara pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,3%, sejalan dengan proyeksi pada rentang 4,7% hingga 5,1% dari berbagai lembaga internasional.

Dengan melihat data-data tersebut, maka kata Anis Matta, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

“Kalau pertumbuhan kita diatas 4 persen, apalagi apalagi diatas 5 persen, rasanya tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Supaya Nomor 7 juga bisa beraksi di Pemilu 2024 mendatang,” kata Anis Matta berseloroh.

Selain itu, lanjut Anis Matta, jika melihat perkembangan terakhir perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung hampir satu tahun ini, akan berakhir damai pada 2023.

“Meski ada kemungkinan eskalasi meningkat, tetapi proses perdamaian sudah diusahakan dan sewaktu-waktu perang Rusia-Ukraina stop di tengah jalan,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Gelora ini berharap agar perang Rusia-Ukraina segera berakhir. Sebab, perang tersebut, sangat melelahkan dan membuat krisis global semakin berlarut, meningkatkan risiko utang dan berpotensi memicu krisis pangan di sejumlah kawasan.

“Kita juga berharap, bahwa tanda-tanda eskalasi konflik perang Rusia-Ukraina yang ingin dialihkan ke spot konflik arah kawasan Asia Pasifik, itu tidak terjadi. Mudah-mudahan ini tidak berkembang menjadi ledakan konfrontasi yang besar, karena pada pada dasarnya proyeksi 2023 ada harapan lebih damai,” katanya.

Miliki Sumder Daya Alam
Sementara itu, mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Tiongkok Prof. Imron Cotan menilai proyeksi geopolitik di tahun 2023 agaknya ‘gloomy’ atau berawan.

Ditambah lagi proyeksi IMF bahwa akan terjadi krisis ekonomi global di tahun 2023. Hal ini juga akan mempengaruhi kondisi di Indonesia.

Namun Imron optimis, dengan mengatakan Indonesia masih beruntung sebab ekonomi Indonesia tidak terlalu jatuh. Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang ada tidak dimiliki negara lain dan sangat dibutuhkan.

Bahkan neraca ekonomi Indonesia juga surplus, sementara beberapa negara lain mengalami kesulitan.

“Ini yang menurut saya yang akan mempengaruhi perkembangan kita di masa yang akan datang, terutama di tahun 2023 mendatang, agak gloomy,” kata imron.

Terlepas dari hal itu, lanjut dia, dunia saat ini tidak bisa di monopoli oleh satu dua atau lebih negara. Washington mendeklarasikan bahwa China dan Rusia merupakan kompetitor strategis yang harus dihadapi, baik masa lalu, sekarang, maupun di masa yang akan datang.

“Tetapi berapa pun besarnya kekuatan mereka, karena dunia ini kita share bersama, satu sama lain saling berhubungan. Pola ini yang akan mendikte cerah atau gelapnya prospek dunia di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.

Imron menegaskan, perang Rusia Ukraina telah merusak rantai pasok dunia seperti suplai ke Eropa, serta gandum dan pupuk ke seluruh dunia.

“Jadi yang paling menderita dari perang Rusia-Ukraina ini adalah Uni Eropa, terutama Jerman. Uni Eropa itu mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Perang ini menambah komplikasi dan merusak rantai pasok dunia,” tegas mantan diplomat senior ini.

AS Bisa Tiru Indonesia
Sedangkan mantan Diplomat AS yang juga Pengamat Stanley Harsha mengatakan, sistem demokrasi dan budaya Indonesia bisa diadopsi AS dan negara lainnya di dunia. Sebab, demokrasi dan budaya di Indonesia mengedepankan perdamaian, bukan konflik atau perang.

“Istri saya orang Solo, punya dua anak. Mereka halus seperti istri saya, tetapi sangat disiplin seperti saya. Indonesia bisa jadi model yang sangat bagus bagi dunia. Dan Amerika akan lebih bagus, kalau bisa terima budaya di sini, ada unsur dari budaya indonesia,” kata Stanley.

Menurut Stanley, para diplomat AS sebenarnya sangat mengerti dalam membina relasi atau hubungan dengan China. Para diplomat AS sudah mengedepankan cara berdiplomasi yang halus dengan China agar tercipta perdamaian.

Namun, para politikus di AS justru menjadikan isu China sebagai komoditas politik mereka agar populer. Politikus AS berpandangan bahwa China tidak boleh diberikan kekuasaan, dan beranggapan AS adalah negara yang paling hebat, dan tidak boleh ada negara lain yang mengunggulinya.

“Inilah masalah domestik di Amerika, politikus sangat populer mengisukan China. Tapi di belakangnya, para diplomat sangat mengerti dan halus dalam relasi dengan China itu, harus lebih halus,” ungkapnya.

Saat ini, kata Stanley, dikalangan remaja AS juga mulai terjadi gerakan pergesekan pemikiran soal perang dan perdamaian di dunia. Di sekolah-sekolah AS selama ini selalu diajarkan tentang perang, tetapi masalah perdamaian tidak ada sama sekali.

“Jadi memang perlu ada skema internasional tentang perdamaian. Saya pikir kita harus mulai dari sekolah dasar, harus ada peace. Di Amerika kita banyak belajar perang, perang ini perang itu. Tapi bagaimana pelajaran tentang perdamain itu, tidak ada,” katanya.

Dalam skema internasional tentang perdamaian itu, menurut dia, perubahan besar-besaran itu harus dimulai dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Cara pandang PBB dalam mengatasi konflik antar negara dan menjaga perdamaian dunia saat ini, harus diubah total.

Disamping itu, negara adikuasa seperti AS, Uni Eropa, Rusia dan China juga harus memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada PBB untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, agar tidak ada perang lagi dan perang-perang lainnya.

“Jadi remaja-remaja, pemuda-pemuda di Amerika saat ini maunya dunia lebih damai. Mereka memanfaatkan sosial media jadi alat komunikasi remaja di seluruh dunia untuk saling mengerti dan berpikir perdamaian. Generasi muda di Amerika sekarang ingin lebih damai seperti generasi di Indonesia,” pungkas Stanley.***din