Category: Ekonomi & Bisnis

Hadapi Perlambatan Ekonomi Global, Pengamat: Jaga Daya Beli Masyarakat dan Konsumsi Domestik

JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tantangan ekonomi Indonesia masih terus datang silih berganti. Sejumlah lembaga internasional pun mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut Bank Pembangunan Asia atau ADB yang semula memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,4% kemudian memangkasnya menjadi 5%.

Ada pula Bank Dunia (World Bank) serta OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 di bawah 5%. Hal itu sejalan dengan prospek perlambatan ekonomi global.

“Kemudian OECD dari 5,3% menjadi 4,7% dan IMF dari 5,3% menjadi 5%. Tapi semua koreksi masih di angka 4,7 sampai 5%,” kata Airlangga.

Peneliti Indef (Institute for Development of Economics and Finance) Andry Satrio Nugroho mengungkapkan Indonesia punya pekerjaan rumah besar ke depan ketika ekonomi dunia dihadapkan pada ketidakpastian yakni menjaga daya beli masyarakat dan konsumsi domestik. “PR-nya adalah bagaimana menjaga daya beli masyarakat,” tegas Andry, Rabu (21/12/2022).

Menurut Andry, pertumbuhan ekonomi Indonesia bergantung pada daya beli masyarakat. Artinya ketika daya beli masyarakat terjaga, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih berpeluang besar mampu menghadapi dampak pelambatan ekonomi global.

“Sebetulnya kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup sederhana, bagaimana daya beli masyarakat terjaga, mereka bisa konsumsi tanpa terganggu, mereka bisa usaha tanpa terganggu oleh ketidakpastian pasokan bahan baku atau regulasi yang ada. Mungkin akan terdampak tapi dampaknya tidak terlalu besar,” ujarnya.

Andry memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 juga tidak menyentuh angka 5%. Hal itu sedikit-banyak dipengaruhi oleh krisis pangan dan energi yang terjadi akibat perang Rusia-Ukraina.

“Kalau berbicara terkait target pertumbuhan ekonomi dari Indef angkanya 4,8% dan kita melihat beberapa lembaga internasional sudah menurunkan angka pertumbuhan ekonomi global. Salah satunya adalah masih adanya ketidakpastian yang akan hadir akibat krisis geopolitik yang mengakibatkan krisis energi dan pangan yang masih dirasakan oleh banyak negara, terutama negara maju,” terangnya.

Kendati demikian, Indonesia masih bisa bernapas karena ekonomi Indonesia tidak terlalu bergantung pada ekonomi global. Indonesia tidak menempati posisi utama dalam mata rantai pasok global.

“Tentunya Indonesia sebenarnya tidak terlalu terdampak karena salah satunya konektivitas dengan negara di luar Indonesia cenderung rendah. Artinya kita bisa melihat bisa menjadi bagian dari global supply chain itu juga masih rendah,” pungkasnya.

Stabilitas Domestik

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan, sejumlah lembaga internasional mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena faktor ketidakpastian global. Namun satu hal, proyeksi tersebut masing positif.

“Mereka mengoreksi karena faktor ketidakpastian global. Memang banyak hal yang harus diwaspadai. Tapi kalau kita cermati ada kesamaan pandangan bahwa indonesia akan tetap tumbuh positif tahun 2023,” ujar Piter, Rabu (21/12).

Perbedaan dari mereka adalah besaran ekonomi akan tumbuh. “Pertumbuhan ekonomi di kisaran 4 sampai dengan 5% itu adalah baseline scenario. Kalau pandangan optimisnya bisa diatas 5%,” jelas Piter.

Lebih lanjut Piter mengatakan, apa yang perlu diwaspadai, adalah kestabilan dalam negeri. “Perekonomian kita lebih disupport oleh permintaan domestik. Kalau permintaan domestik tetap terjaga ekonomi akan tumbuh baik,“ ungkap Piter.

Untuk itu, meski kasus covid terus turun, jangan sampai lengah. “Untuk itu yang lebih perlu diantisipasi adalah pandemi covid yang belum sepenuhnya berakhir. Jangan sampai terjadi seperti di china. Risiko ini yang harus dimitigasi,” tandas Piter.***din

Hadiri Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Presiden Beberkan Upaya Pemerintah Perbaiki Ekonomi Makro

JAYAKARTA NEWS – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa secara umum ekonomi makro Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Misalnya pada 2014-2015, saat Indonesia dikategorikan negara rentan terpuruk bersama lima negara lain.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, Rabu (21/12/2022), di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta.

“Kalau kita ingat saat itu ada taper tantrum dan yang kalau kita lihat angka detail di situ di 2014-2015, defisit transaksi berjalan kita berada di angka 27,5 miliar Dolar AS di 2014. Kemudian di 2015 berada di angka 17,5 miliar Dolar AS. Kalau kita lihat lagi lebih detail di 2014 neraca dagang kita masih defisit 2,2 miliar Dolar AS,” ujarnya

Oleh sebab itu, imbuh Presiden, saat itu dirinya menginstruksikan kepada jajaran terkait agar berani melakukan reformasi struktural untuk menjaga ekonomi makro dari hal-hal yang membahayakannya. Salah satunya urusan surat berharga negara (SBN), yang saat itu 38,5 persennya dikuasai asing sekarang tinggal 14,8 persen yang dikuasai asing.

“Kalau masih dikuasai asing, begitu goyah sedikit makro kita, keluar berbondong-bondong, goyah pasti kurs kita. Ini upaya-upaya yang kita lakukan,” ujarnya.

Presiden pun mengungkapkan hasil nyata dari perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah. Neraca transaksi berjalan yang pada kuartal III-2022 sudah surplus sebesar 8,9 miliar Dolar AS atau 0,9 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

“Artinya, perbaikan-perbaikan itu betul-betul nyata dan kelihatan dalam angka-angka. Saya selalu pasti meminta angka. ‘Pak ini sudah lebih baik’ ‘Ya angkanya berapa?’ Angkanya pasti saya minta dari berapa kemudian sekarang berapa karena itu penting sekali,” ucapnya.

Selain itu, Presiden juga mendorong peningkatan kemampuan domestik dengan memanfaatkan aset-aset negara dengan produktif. Sejumlah aset-aset negara yang menganggur tersebut, antara lain, izin konsesi hutan dan tambang yang diberikan kepada perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).

“Sudah saya perintahkan kepada Menteri Investasi, Menteri ESDM [Energi dan Sumber Daya Mineral], sudah dicabut saja konsesinya, berikan kepada yang memiliki kemampuan dan lahan itu menjadi lahan produktif, aset itu menjadi aset produktif sehingga kemarin dicabut 2.078 konsesi-konsesi, baik konsesi hutan maupun konsesi tambang. Cabut dan berikan kepada yang memiliki kemampuan baik finansial, kemampuan SDM [sumber daya manusia] untuk menggarap aset-aset itu menjadi aset-aset yang produktif sehingga memberikan dampak yang positif kepada ekonomi kita,” tegasnya.

Presiden juga menyoroti aset lain seperti gedung-gedung yang juga dibiarkan menganggur, tidak dipakai, dan tidak disewakan serta peralatan-peralatan operasional yang justru malah ditumpuk digudang.

“Coba cek di dinas-dinas, di BUMN-BUMN banyak sekali. Dipikir saya enggak tahu? Tahu. Inilah hal-hal yang menyebabkan kita tidak produktif dimulai hal-hal yang seperti ini. Atau membeli alat yang sebetulnya tidak diperlukan juga banyak, pembelanjaan hal-hal yang tidak produktif seperti ini. Kembali lagi, kemampuan domestik kita harus betul-betul kita garap,” pungkasnya.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan akibat pandemi COVID-19 dan ketidakpastian menjadi modal untuk menghadapi berbagai tantangan lain ke depan.

“Indonesia mampu menghadapi dengan adaptability dan melalui resiliensi sehingga dapat mengoordinasikan sektor fiskal, moneter, maupun sektor riil. Tentu ini menjadi pembelajaran yang berharga untuk penanganan ketidakpastian berbagai risiko ke depan,” ujar Airlangga.

Acara seminar Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023 mengangkat tema ‘Resiliensi Ekonomi melalui Transformasi Struktural’. Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar.

Hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid.***/uli

Pemerintah Putuskan Larang Ekspor Bijih Bauksit Mulai Juni 2023

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah memutuskan melakukan pelarangan ekspor bijih bauksit sekaligus mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Kebijakan pelarangan tersebut akan mulai diberlakukan pada Juni 2023.

Kebijakan tersebut diumumkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pernyataan persnya, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

“Saya ulangi, mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” ujar Presiden.

Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini, kata Kepala Negara, diperkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp62 triliun.

Presiden menegaskan, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Pemerintah juga akan terus mengurangi ekspor bahan mentah sekaligus meningkatkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” ujarnya.

Sebelumnya, sejak 1 Januari 2020, pemerintah telah memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Kebijakan tersebut, ungkap Presiden, berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel secara signifikan dari Rp17 triliun di akhir tahun 2014 menjadi Rp326 triliunpada tahun 2021, atau meningkat 19 kali lipat.

“Perkiraan saya, tahun ini akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari 30 miliar US Dollar. Ini baru satu komoditi saja. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri, untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.***/mel

Kartu Prakerja 2023 untuk Mitigasi Risiko Perlambatan Ekonomi

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah tengah menyiapkan pelaksanaan program Kartu Prakerja untuk 2023 dengan skema normal. Pelaksanaannya akan mulai dilakukan pada kuartal I-2023. Kepala Pusat Penelitian Kependudukan – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nawawi menilai Kartu Prakerja lebih tepat ketika dilakukan dengan basis praktik langsung.

“Saya sangat setuju jika pelatihan yang diadakan untuk Kartu Prakerja ini dilakukan berbasis praktik langsung,” kata Nawawi, Selasa (20/12/2022).

Menurutnya, lembaga yang kompeten untuk melaksanakan program itu adalah balai latihan kerja (BLK). Lembaga itu juga patut untuk bisa selaras dan berkolaborasi dengan industri.

“Satu hal yang menjadi catatan, siapa lembaga yang kompeten untuk melaksanakan pelatihan ini? BLK harus berkolaborasi dengan industri atau lembaga skilling lainnya,” tegasnya.

Nawawi menekankan pentingnya proses seleksi peserta yang didasarkan pada kebutuhan peserta. Hal itu juga sesuai dengan tujuan utama Kartu Prakerja yakni skilling, reskiling, dan upskilling.

“Seleksi peserta juga harus disesuaikan dengan target sasaran yang membutuhkan. Bisa klasifikasi untuk pencari kerja baru, pekerja yang terkena PHK, dan pekerja yang ingin meningkatkan keahlian di bidang yang dimiliki,” ungkapnya.

Meski demikian, Nawawi menyayangkan adanya insentif dalam Kartu Prakerja. Menurutnya, Kartu Prakerja idealnya tidak dicampur dengan bantuan sosial (Bansos), sehingga para peserta yang mengikuti Kartu Prakerja benar-benar ingin mendapat manfaat berupa keterampilan dan keahlian.

“Tapi sayangnya untuk yang berikutnya masih saja ada istilah insentif. Kalau insentif ini dihapuskan, artinya mereka yang ingin mendapatkan fasilitas dari Kartu Prakerja, murni karena ingin belajar dan dapat keterampilan baru,” pungkasnya.

Sejauh ini pengambil kebijakan telah melakukan perubahan kedua atas Peraturan Presiden terkait Kartu Prakerja yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2022 yang diikuti dengan perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai peraturan pelaksanaan melalui Permenko Nomor 17 Tahun 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan skema normal merupakan skema program Kartu Prakerja yang lebih memfokuskan bantuan untuk meningkatkan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan juga insentif usai menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.

“Seiring dengan mulai pulihnya pandemi Covid-19 yang akan menjadi endemi, Komite Cipta Kerja diharapkan segera menjalankan skema normal dengan pelatihan offline yang merupakan desain awal Program Kartu Prakerja,” kata Ketum Golkar itu.

Skema normal merupakan skema program Kartu Pra Kerja yang lebih memfokuskan bantuan untuk meningkatkan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan juga insentif usai menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.

Fokus SDM

Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan, program kartu Pra Kerja memang seharusnya mengutamakan kualitas SDM. “Harusnya kalo mau ngembangin kualitas SDM ya fokus saja kartu prakerja ini ke program-program peningkatan kualitas SDM tenaga kerja kita,” kata Nailul, Selasa (20/12).

Dengan meningkatkan kualitas SDM, maka daya saing mereka di dunia kerja akan semakin kompetitif.

Dalam masa-masa gelap perlambatan ekonomi dunia, memang ada peluang PHK massal maupun tantangan lain. Namun untuk mitigasi resiko tersebut, pemerintah telah memiliki program lain misalnya. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Jadi, memang kartu program kartu prakerja ini seperti bunglon dimana ketika Covid menjadi semi bansos, ketika terjadi resesi menjadi semi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” ungkap Nailul.

Maka Nailul berpendapat, pemerintah fokus pada pengembangan SDM lewat kartu Pra Kerja. “Maka dari itu, saya rasa program kartu pra kerja fokus ke peningkatan kualitas SDM naker kita. Jangan dicampur adukkan dengan program lainnya yang saya rasa sudah ada anggarannya juga,” jelas Nailul.***bnt

Jelang Tutup Tahun, Kinerja Perekonomian Indonesia Masih Positif

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat, hingga akhir November 2022 kinerja perekonomian Indonesia relatif baik dan masih terjaga. Hal itu terlihat dari  tren surplus neraca perdagangan Indonesia yang masih terus berlanjut mencapai USD 5,16 miliar. Secara kumulatif Januari-November 2022, surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar USD 50,59 miliar atau lebih besar dari tahun lalu.

“Ini adalah hal yang positif dari perekonomian kita yaitu sektor eksternal memberikan sumbangan ekspor lebih besar dari impor dan ini berkontribusi terhadap growth kita, meskipun kita tetap waspada bahwa perkembangan Global yang cenderung akan melemah,” ungkap Sri Mulyani, dikutip dari Laman Kemenkeu, Selasa (20/12).

Selanjutnya, Indikator lain yang menunjukan perekonomian indonesia masih sangat sehat dan kuat adalah dapat dilihat dari indeks keyakinan konsumen, indeks penjualan ritel dan ritel mobil, mandiri spending index, konsumsi listrik, serta penjualan sepeda motor yang tercatat terus meningkat dan ekspansif.

“Ini artinya untuk kelompok household kelas menengah mereka masih memiliki daya beli dan kemauan untuk berkonsumsi yang cukup sehat dan ini pasti akan mendukung pertumbuhan ekonomi kita terutama untuk kuartal keempat ini. Dengan situasi ini kita lihat pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 kita masih akan relatif terjaga di Kuartal keempat,” terangnya.

Meski begitu, Menkeu mengatakan untuk tetap waspada terhadap tren perekonomian di tahun depan akibat dari pengaruh gejolak perekonomian global yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia.

“Namun kalau di lihat dari sisi environment global pengaruhnya ke export, kita lihat dari sisi domestik kita masih punya sumber pertumbuhan ekonomi yang harus dan akan kita jaga, seperti konsumsi, investasi and government spending,” urai Menkeu.

Dari sisi inflasi,  Menkeu menyampaikan bahwa perkembangan inflasi Indonesia juga masih relatif baik yaitu di 5,4 persen. Hal ini dipengaruhi oleh faktor volatile food yang terus konsisten menurun atau stable.

“Ini adalah prestasi. Karena pada saat dunia menghadapi kenaikan harga-harga pangan dan energi kita masih bisa mengendalikan dengan menjaga supply dan juga distribusi dari berbagai kebutuhan pangan dan energi nasional,” ungkapnya.

Sementara, dari sisi surat berharga negara Indonesia juga tercatat dalam situasi yang relatif membaik meskipun dihadapkan pada capital outflow dari sisi kepemilikan asing terhadap surat berharga yang mengalami penurunan. 

“Ini menggambarkan bahwa Indonesia tetap bisa menjaga daya saing cost of fund dari pembiayaan kita meskipun ini tentu perlu untuk kita jaga. Karena APBN terus memberikan signal yang kredibel dan kuat dan policy-policy kebijakan makro kita yang konsisten dan kredibel memberikan dampak terhadap kinerja surat berharga negara kita yang jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain,” ujar Menkeu.

Dengan begitu, kinerja perekonomian Indonesia yang relatif positif ini dinilai konsisten dengan penilaian dari lembaga-lembaga pemeringkat global, seperti Fitch Ratings dalam hal ini menyampaikan afirmasi Indonesia adalah dalam posisi BBB stable. 

“Pada saat seluruh negara-negara di dunia mengalami outlook negatif atau di down grade, lembaga-lembaga rating memberikan assessment yang stabil dari rating kita. Ini adalah sesuatu yang sangat remarkable,” tukasnya.***/uli

Kinerja Pajak Capai 110,06 Persen, Menkeu: Modal Jaga APBN Makin Sehat

JAYAKARTA NEWS – Hingga 14 Desember 2022, penerimaan pajak mencapai Rp1.634,4 triliun atau mencapai 110,06 persen dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yakni Rp1.485 triliun. Penerimaan ini juga tumbuh 41,93 persen dibandingkan penerimaan tahun lalu yang mencapai Rp1.151,5 triliun.

“Ini kenaikan yang sangat tinggi dan tentu ini karena pertumbuhan ekonomi yang baik, pemulihan ekonomi yang baik, komoditas yang juga meningkat, dan juga karena adanya reformasi dari legislasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (20/12/2022).

Menkeu menyampaikan, pertumbuhan neto kumulatif seluruh jenis pajak dominan positif yang menggambarkan kegiatan dari pelaku ekonomi. Sementara PPh 21 yang mengalami kenaikan 19,58 persen menunjukkan konsistensi pembayaran upah dan gaji karyawan. Kemudian PPh impor naik tinggi 89,14 persen berarti kegiatan yang mendukung industri manufaktur dengan impor berbagai bahan baku dan barang modal menunjukkan aktivitas yang cukup sehat.

Di sisi lain PPh OP mengalami kontraksi. Sedangkan PPh Badan mengalami kenaikan 88,4 persen, artinya kinerja korporasi di Indonesia yang menyumbangkan 20,7 persen dari total penerimaan pajak menunjukkan kinerja positif yang digambarkan dari pajak yang disetorkan kepada negara.

Sementara itu, PPh 26 menunjukkan pertumbuhan 9,39 persen dan PPh final tumbuh 54,42 persen terutama dari persewaan tanah, bangunan, dan penjualan saham. Untuk PPN yang menggambarkan kegiatan pertambahan nilai aktivitas ekonomi, pertumbuhannya mencapai 23,4 persen untuk PPN dalam negeri dan 43,43 persen untuk PPN impor.

Menkeu juga menyampaikan kinerja perpajakan berdasarkan sektoral yang juga menggambarkan peta pemulihan ekonomi tahun 2022. Kontributor terbesar yakni industri manufaktur atau industri pengolahan yang tumbuh 35,1 persen. Sektor perdagangan tumbuh 44,9 persen, jasa keuangan dan asuransi tumbuh 12,1 persen dan sektor pertambangan yang mengalami komoditas boom juga tumbuh tinggi yakni 135,3 persen.

Sektor konstruksi masih dalam posisi belum sepenuhnya pulih dengan menunjukkan negative growth. Sementara sektor yang pulih dari dampak pandemi adalah sektor transportasi yang menunjukkan pertumbuhan penerimaan 27,3 persen. Untuk sektor informasi dan komunikasi masih tetap sehat tumbuh 14,9 persen dan jasa perusahaan tumbuh 20,5 persen.

“Kenaikan yang sangat tinggi ini akan menjadi modal kita untuk menjaga agar APBN menjadi makin sehat, sehingga APBN bisa melindungi masyarakat, melindungi ekonomi, dan terus mendukung pembangunan Indonesia,” pungkas Sri Mulyani.***/uli

Subsidi Mobil Listrik Lukai Rasa Keadilan Masyarakat

JAYAKARTA NEWS— Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, pihaknya menolak keras rencana Pemerintah menggelontorkan subsidi bagi pembelian motor listrik sebesar Rp8 juta dan mobil listrik sebesar Rp80 juta di tahun 2023. Menurut Mulyanto, rencana tersebut melukai rasa keadilan masyarakat.

“Pengguna motor dan mobil listrik itu kan relatif masyarakat kelas menengah dan atas. Mereka tidak membutuhkan subsidi. Yang butuh subsidi adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membeli komoditas pupuk, listrik, BBM, dan lainnya. Ini kan paradoks. Pasalnya, subsidi untuk masyarakat menengah dan atas jor-joran, sementara subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu malah ditahan-tahan,” ujar Mulyanto dalam keterangan persnya, sebagaimana dikutip dari laman dpr.go.id

Mulyanto mengecam sikap tidak adil pemerintah dalam mengalokasikan dana subsidi. Kepada masyarakat mampu, pemerintah dengan gampang menggelontorkan subsidi triliunan rupiah. Sementara untuk masyarakat kecil anggaran subsidi ditahan-tahan. Itu pun masih dikeluhkan dan terus dikurangi jumlahnya. Terkait subsidi BBM misalnya, pemerintah terkesan berat membantu masyarakat yang membutuhkan. Subsidi BBM ini selalu dipermasalahkan. Padahal harga minyak dunia terus turun jauh di bawah angka asumsi makro APBN.

“Akhir-akhir ini harga minyak dunia sudah anjlok jauh di bawah asumsi APBN, bahkan pemerintah telah berjanji, kalau harga minyak dunia menjadi sebesar USD 75 per barel, maka harga BBM bersubsidi akan diturunkan. Namun mana realisasinya? Harga minyak dunia yang dilaporkan WTI (West Texas Intermediate) akhir-akhir ini sudah mencapai USD 70 per barel. Sementara, asumsi APBN kita sebesar USD 100 per barel,” jelas Politisi Fraksi PKS itu.

Atas sikap yang berbeda itu, Mulyanto menyebut pemerintah sungguh tidak pro rakyat kecil dan jauh dari ruh sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Banten III itu jadi meragukan hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei, bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintah cukup tinggi. “Yang sesungguhnya, malah bisa jadi sebaliknya,” tutup Mulyanto.***/din

Terapkan GCG Secara Excellent, bank bjb Raih Predikat Indonesia Most Trusted Companies

JAYAKARTA NEWS – Dipenghujung tahun 2022, bank bjb kembali mendapatkan penghargaan prestisius sebagai Indonesia Most Trusted Companies yang merupakan pernghargaan tertinggi pada gelaran Indonesia Good Corporate Governance Award 2022. bank bjb dinilai telah mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang excellent dalam tata kelola perusahaan.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Majalah SWA bersama Indonesia Institute Good Corporate Governance (IICG), dalam acara Penganugerahan Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2022 dengan tema “Membangun Ketangguhan Perusahaan dalam Kerangka GCG” di Ballroom Shangri-La Jakarta, Selasa (20/12). 

IICG mendukung penegakan Good Corporate Governance di Indonesia dengan fokus memasyarakatkan dan mengembangkan konsep governance yang sesuai dengan konteks Indonesia, salah satunya adalah melalui kegiatan pemeringkatan dan program riset.

Penghargaan diterima oleh Direktur Kepatuhan bank bjb, Cecep Trisna yang didampingi oleh Pemimpin Divisi Kepatuhan dan APU-PPT bank bjb Detya Suryadani. Awarding ini diberikan setelah melalui tahapan evaluasi dan penilaian terhadap upaya perusahaan dalam menerapkan praktik GCG secara berkelanjutan melalui survey Corporate Governance Perception Index (CGPI).

Dalam sambutannya, Cecep mengucapkan terima kasih atas penghargaan tersebut dan menyatakan apresiasi ini adalah buah dari komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip GCG dalam setiap lini bisnisnya.

Disampaikan Cecep, penghargaan ini akan menjadi penyemangat bagi bank bjb untuk terus berkomitmen untuk menjadikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai dasar pijakan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Serta menjadi pemicu bagi bank bjb untuk terus memberikan pelayanan prima hingga dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Penghargaan pada bidang GCG ini akan menjadi semangat bagi seluruh insan perseroan untuk terus mempertahankan kinerja terbaik sekaligus berinovasi demi mengakselerasi pertumbuhan bank bjb sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik,” ucap Cecep.

Disampaikan Cecep, bank bjb sangat percaya, bahwa penerapan prinsip GCG yang konsisten dan terjaga baik akan memberikan dampak kepada upaya untuk terus memperbaiki kualitas dan membentuk karakter perusahaan yang kuat dan adaptif untuk menghadapi tantangan yang diperlukan ada dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan usaha. 

Demi memperkuat penerapan GCG di semua lini, bank bjb secara konsisten melakukan perbaikan dan mitigasi risiko terhadap area titik rawan gratifikasi dengan melibatkan stakeholder bank bjb. Hal ini sejalan dengan komitmen perseroan dalam mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dengan menciptakan lingkungan pengendalian yang transparan dan akuntabel.

Sebagai tambahan informasi, pada tahun 2021 lalu, bank bjb meraih sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK).

Sertifikat tersebut menyatakan bahwa bank bjb dinyatakan telah menerapkan standar ISO 37001:2016 SMAP dan ISO 37301:2021 SMK. Sertifikasi tersebut berlaku sejak 22 November 2021 sampai 22 November 2024. Sertifikasi berlaku pada ruang lingkup area dan aktivitas pengajuan dan pencairan kredit korporasi, komersial, serta area yang lebih luas lagi.***/pr

Hadapi Ketidakpastian Global dan Jelang Nataru, Intensifkan Pengendalian Inflasi

JAYAKARTA NEWS— Pentingnya mengintensifkan langkah-langkah pengendalian inflasi di tengah situasi ketidakpastian global dan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2022).

“Melihat situasi global dan juga Natal (dan) Tahun Baru di seluruh dunia termasuk Indonesia, kita justru perlu makin mengintensifkan monitoring dan langkah-langkah kita untuk mengendalikan inflasi secara nasional oleh pemerintah pusat dikoordinir, namun di daerah juga perlu untuk mengendalikan (inflasi) di daerah masing-masing,” tuturnya.

Mendagri melanjutkan, ketidakpastian global yang salah satunya dipicu oleh ketegangan antara Rusia dan Ukraina berdampak multidimensi, termasuk ekonomi dan keuangan dunia. Apalagi, di belahan bumi bagian utara saat ini tengah dilanda musim dingin yang mengakibatkan kenaikan permintaan (demand) energi yang memicu kenaikan harga.

“Kenaikan harga di bidang energi itu akan dapat memicu kenaikan-kenaikan harga barang lainnya, energi salah satunya bahan bakar minyak misalnya, dan gas,” jelasnya.

Selain itu, jelang Nataru juga berdampak terhadap potensi adanya inflasi. Hal ini diakibatkan naiknya permintaan terhadap barang dan jasa. “Natal dan Tahun Baru akan menaikkan demand, permintaan terhadap barang dan jasa termasuk pangan,” ujarnya.

Oleh karenanya, ia meminta seluruh pihak, terutama kepala daerah agar tak jenuh dalam melakukan rapat koordinasi dan langkah-langkah pengendalian laju inflasi. Sebab, menurutnya, inflasi bersifat dinamis bergantung pada situasi geopolitik dan keadaan ekonomi global.

“Jangan kita bosan, jangan kita merasa jenuh dengan rapat koordinasi kali ini, karena memang inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa ini sangat dinamis,” kata Mendagri.

Apresiasi Provinsi Kaltara dan Kabupaten Tabalong

Dalam kesempatan itu Menteri Tito juga menyampaikan apresiasinya pada Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kabupaten Tabalong karena angka inflasinya rendah. Inflasi Provinsi Kaltara pada November 2022 (year on year) sebesar 5,24 persen dan Kabupaten Tabalong pada periode yang sama sebesar 4,98 persen. Nilai ini lebih rendah daripada rata-rata inflasi nasional yang sebesar 5,42 persen.

“Untuk Kaltara, kita tahu intinya TPID-nya jalan. Tim Pengendali Inflasi Daerah-nya rapat, jadi jalan, bergerak. Yang kedua adanya subsidi angkutan transportasi yang diambil dari dana BTT (Belanja Tidak Terduga),” jelas Tito.

Ia juga mengapresiasi kerja sama antardaerah di Kaltara, seperti kerja sama antarkabupaten/kota termasuk dengan luar provinsi khususnya Gorontalo Utara sebagai daerah penghasil komoditas. Kemudian adanya operasi pasar dan sidak pasar yang juga membuat inflasi Kaltara dapat terkendali.

“Gerakan tanam, khususnya cabai, bawang, padi, dan lain-lain, ikan bandeng yang sudah dimulai Agustus dan dipanen sekarang, sehingga berakibat positif untuk kesediaan bahan pangan. Terakhir adalah koordinasi mengenai masalah pengendalian BBM (Bahan Bakar Minyak), kesediaan BBM terutama langsung dengan Pertamina dan BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas,” ujarnya.

Sementara untuk Kabupaten Tabalong, Mendagri mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan daerah tersebut dalam menyosialisasikan inflasi kepada masyarakat. Menurutnya, hal itu strategis karena tidak semua masyarakat paham terkait inflasi.

“Ini sangat bagus, sehingga orang paham perlunya menjaga harga barang dan jasa stabil, karena ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia,” tuturnya.

Mendagri juga memuji sembilan inovasi kreatif yang dilakukan oleh Kabupaten Tabalong. Program-program tersebut seperti Perumda Kanda Tani (Perusahaan Umum Daerah Meningkatkan Pendapatan Petani), Lentera Kerang Emas (Lawan Rentenir dengan Kredit Gerbang Emas), Gerakan Tabalong Siap Siaga (Stabilkan Harga Pangan, Inflasi Terjaga), Julak Wasi (Ojek Jual Sayur, Ikan, Sembako Keliling Kawal Inflasi), Tikar Jadi (Penerbitan Kartu Kendali Distribusi Gas Elpiji 3 kilogram Bersubsidi), hingga Naik Omzet (Bantu Pelaku Usaha Mikro, Maju dan Sejahterakan Pelaku Ekonomi Tabalong).

“Sangat menarik juga adalah adanya sembilan inovasi kreatif yang luar biasa. Saya baru kali ini Pak, lihat ini Pak. Ada 9 jargon yang Bapak buat, mulai dari Lentera Karang Emas, melawan rentenir ini. Kemudian ada namanya Julak Wasi, memberdayakan ojek-ojek untuk bergerak. Ini betul-betul gerakan yang masif melibatkan rakyat,” ungkap Mendagri menanggapi penjelasan Bupati Tabalong Anang Syakhfiani yang hadir secara online.***/ebn

Inflasi Provinsi Maluku 6,65%, Kota Palangkaraya 7,33%, Ini Kata Mendagri Tito Karnavian

JAYAKARTA NEWS—Provinsi Maluku dan Kota Palangkaraya jadi sorotan karena angka inflasinya yang tinggi. Inflasi Provinsi Maluku pada November 2022 (year on year) sebesar 6,65 persen dan Kota Palangkaraya pada periode yang sama sebesar 7,33 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi nasional sebesar 5,42 persen.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2022).

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan, ada tiga masalah yang terjadi di Maluku sehingga inflasinya tinggi.“Pertama transportasi udara yang mahal, nanti siang jam 01.30 (setengah dua siang) akan ada rapat di Istana, saya akan menyampaikan kepada Menteri Perhubungan mengenai hal ini. Yang kedua, dampak kenaikan harga BBM yang masih berimbas terutama kepada nelayan, BBM mahal. Sehingga memang agak ironis mungkin Maluku penghasil ikan, tapi ada beberapa jenis ikan yang justru naik harganya,” kata Mendagri.

Lebih lanjut masalah ketiga, yaitu kenaikan harga tempe. Meski Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Perdagangan menyebut harga kedelai secara psikologis telah menurun karena adanya impor, upaya intervensi lanjutan agar harga tetap terkendali perlu terus dilakukan. Dia juga menyebut langkah-langkah lain yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku seperti rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), gerakan tanam, hingga penerbitan surat edaran gubernur.

“Kunci utama itu adalah langkah detail di lapangan. Jadi jangan sebatas pada rapat dan sebatas kepada surat, tapi langsung cek ke lapangan melihat detail angka-angka lapangan dan mencari solusi di lapangan,” ujarnya.

Di sisi lain, dalam atensinya kepada Kota Palangkaraya, Mendagri menjelaskan tingginya inflasi yang terjadi di daerah tersebut disebabkan mahalnya ongkos angkutan udara. Kemudian juga naiknya beberapa komoditas seperti beras mayang, cabai, bawang merah, hingga rokok kretek filter turut berdampak terhadap inflasi.

“Saya kira nanti Bapak Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Pangan juga nanti akan memberikan atensi untuk bisa membantu. Rokok, ini memang kenaikan cukai tembakau, dibuat juga gerakan memang kita sudah membuat gerakan untuk mengurangi rokok untuk kesehatan,” tuturnya.

Sementara itu, berdasarkan paparan Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin secara online, Mendagri menyebut beberapa mitigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangkaraya. Beberapa upaya yang dilakukan seperti operasi pasar, sidak sembako, distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tepat sasaran, dan gerakan tanam cepat panen.

“Tapi memang kalau kondisi tanah sulit, ini sama di kota-kota besar juga banyak yang tidak punya lahan. Tapi banyak inisiatif kreatif inovasi yang dilakukan dengan menanam dalam pot, kemudian juga hidroponik di lorong-lorong, di kampung-kampung. Itu juga sangat membantu (dan) kerja sama antardaerah juga dilakukan,” tandasnya.

Selain itu, Mendagri juga mendorong adanya monitor lanjutan terhadap hasil pemantauan harga dalam rapat TPID yang melibatkan Forkopimda dan stakeholder terkait di Kota Palangkaraya.***/ebn