Ini Strategi KemenKopUKM Ciptakan 1 Juta Wirausaha Baru hingga 2024

JAYAKARTA NEWS— Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkomitmen untuk mewujudkan target rasio kewirausahaan 3,95 persen dan menciptakan satu juta wirausaha baru hingga 2024, sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, target tersebut dapat tercapai melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, di mana pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk mencetak 600 ribu wirausaha baru, sedangkan 400 ribu sisanya menjadi tugas bagi pemerintah daerah. Sehingga pada akhir 2024, target satu juta wirausaha baru dapat tercapai.

“Hingga akhir 2022, kami sudah mencetak 392.847 wirausaha lewat berbagai strategi yang dirancang oleh KemenKopUKM, mulai dari program inkubasi usaha, digitalisasi KUMKM, konsultasi bisnis dan pendampingan, kegiatan pengembangan kewirausahaan di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), hingga pendataan lengkap di masing-masing daerah,” kata Menteri Teten.

Sepanjang 2022 KemenKopUKM telah melakukan 36 kegiatan pengembangan kewirausahaan, baik yang dilakukan untuk calon wirausaha, wirausaha pemula, dan wirausaha mapan. Dari kegiatan yang telah dilakukan tersebut, KemenKopUKM berhasil melakukan pendampingan kepada 36.821 wirausaha, dengan rincian sebanyak 17.790 merupakan calon wirausaha, 16.144 wirausaha pemula, dan 2.887 wirausaha mapan.

“Untuk pengembangan kewirausahaan tahun ini, kami akan mengagendakan berbagai kegiatan untuk mengulang sukses di tahun 2022, dengan beragam inovasi yang kami harapkan dapat lebih banyak menghasilkan wirausaha baru yang berkualutas,” ujar Menteri Teten.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah mengatakan, di tahun ini pihaknya telah mengagendakan inkubasi usaha bagi 100 hingga 120 startup yang dilakukan di delapan lembaga inkubator. 

Kedelapan lembaga inkubator tersebut antara lain Badan Riset dan Inovasi Daerah NTB, INBIS-Universitas Syiah Kuala, Badan Pengembangan Riset Inovasi Universitas Sumatera Utara (USU), Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis Institut Teknologi Indonesia (PI2B-ITI), Lembaga Inkubator Bisnis Bali, LPPM UNNES, STIA-LAN Bandung, Lembaga Inkubator Universitas Trilogi.   

“Kenapa ada banyak kampus yang dilibatkan? Karena kami berharap hasil penelitian bisa dikomersilkan. Ide pendirian startup ini juga bisa datang dari hasil riset. Kami sudah melakukan studi banding ke Melbourne, Australia,” ungkapnya. 

Azizah mengatakan, di tahun ini KemenKopUKM sudah melakukan inkubasi di Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis Institut Teknologi Indonesia (PI2B-ITI). Kemudian, inkubasi kedua akan dilakukan di Badan Pengembangan Riset Inovasi USU, yang juga bertepatan dengan diselenggarakannya Entrepreneur Hub, dengan tema Wirausaha Baru Tercipta Pengrajin Berdaya pada 15-17 Mei 2023.

Inkubasi di USU tersebut, kata Azizah akan dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama, pihaknya akan menyeleksi para peserta inkubator, kemudian melakukan booth camp selama tiga hari. Langkah selanjutnya adalah coaching clinic yang akan dilakukan sebanyak 7 kali, dan terakhir adalah demo day untuk mempresentasikan hasil dari inkubasi.

“Demo day diperlukan untuk business pitching dengan tiga negara. Kami mengundang calon investor dari Jepang, Korea dan Australia untuk turut serta mendanai bisnis yang sudah kami inkubasi. Selain ketiga negara ini, kami juga melibatkan investor dalam negeri,” kata Azizah.***/ebn

KUR Klaster Sediakan Pembiayaan Usaha hingga Rp500 Juta, Siapa Minat?

JAYAKARTA NEWS— Kabar gembira untuk para pelaku UMKM yang tengah mencari penambahan biaya guna pengembangan usahanya. Yakni melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster. Peluang pembiayaan hingga Rp500 juta per unit usaha

Menurut Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, program KUR Klaster memberikan beragam manfaat pendampingan bagi para pelaku UMKM sehingga meningkatkan peluang mereka untuk naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi. “Peluang pembiayaan KUR kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp500 juta per unit usaha,” jelas Teten sebagaimana dikutip dari siaran pers kemenkopukm.go.id

Ia menambahkan, saat ini sedang dilakukan percobaan di beberapa sektor sebagai bagian dari upaya memudahkan UMKM mengakses KUR, sekaligus solusi bagi perbankan agar kredit tidak macet sehingga memudahkan perbankan melakukan proses monitoring.

“KUR Klaster memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar, menempatkan UMKM bagian dari rantai pasok industri, sehingga bisa meningkatkan kemampuan manajemen usaha, meningkatkan kualitas produksi dan meningkatkan kapasitas usahanya atau naik kelas,” ujarnya.

KUR Klaster adalah skema pembiayaan KUR kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp500 juta. KUR Klaster biasanya ditujukan untuk kelompok usaha yang melibatkan mitra usaha untuk perkebunan rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, industri UMKM, serta kelompok usaha yang memproduksi produk lokal, berbahan baku lokal, dan usaha produktif lainnya. 

Sejauh ini, KUR Klaster sudah diterapkan di sektor pertanian dan kali ini akan diterapkan ke pelaku UMKM di sektor lainnya. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, UMKM yang terhubung perdagangan elektronik juga bisa memanfaatkan KUR Klaster.

“Ini bisa menjadi solusi bagi usaha mikro dan kecil yang terkendala masalah agunan pinjaman. Di sini lain kami juga terus mendorong pelaku UMKM uuntuk memanfaatkan aplikasi digital dalam pencatana keuanga mereka,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten menambahkan, pihaknya juga telah membuat piloting KUR Klaster berbasis koperasi dengan menyinergikan KUR dengan dana bergulir LPDB untuk koperasi. 

“Peran koperasi sebagai agretator dan offtaker, dengan dukungan pembiayaan dengan bunga 6 persen, lebih meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil, karena selain bisa mengkonsolidasi usaha-usaha mikro guna mencapai skala ekonomi, menggantikan para tengkulak atau memotong rantai perdagangan, juga menjamin supplai yang lebih baik ke pasar,” katanya.

Untuk menyukseskan program KUR Klaster sebagai bagian dari visi pengembangan ekonomi kerakyatan, Teten juga mengajak berbagai elemen masyarakat untuk berkolaborasi. 

Dalam kaitan ini, KemenkopUKM akan bekerja sama dengan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (Kafegama) dan media online Katadata, serta pemangku kepentingan lainnya.

Kafegama akan berkontribusi mendukung penyaluran KUR Klaster, baik melalui dukungan konseptual, kajian akademis, maupun pendayagunaan jaringan alumni di berbagai lembaga/institusi, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. 

Sedangkan, Katadata akan membantu diseminasi publik melalui pengadaan serial seminar/webinar ekonomi kerakyatan, serta riset, dokumentasi, dan komunikasi beragam pilot project pengembangan UMKM berbasis KUR Klaster yang menjadi role model pengembangan UMKM di Indonesia dalam format artikel, video, dan buku. 

Menteri Teten berharap lembaga keuangan dapat memperluas skema KUR Klaster. Hingga 31 Oktober 2022, realisasi penyaluran KUR telah mencapai mencapai Rp 299,64 triliun yang diberikan kepada 6,26 juta debitur. Realisasi itu mencapai 80,30 persen dari target penyaluran KUR 2022 mencapai Rp 373,17 triliun. 

Sedangkan total outstanding KUR mencapai Rp450 triliun yang diberikan kepada 38,42 debitur dengan rasio non performing loan (NLP) di posisi 1,27 persen.

KUR tercatat telah berkontribusi terhadap peningkatan kredit UMKM dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2022 dengan total outstanding kredit UMKM mencapai 25,2 persen dari total kredit perbankan. 

Tahun depan, pemerintah meningkatkan anggaran subsidi bunga dengan target penyaluran KUR sebesar Rp460 triliun. Target tersebut meningkat dari alokasi KUR dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2022 yang mencapai Rp373,17 triliun.

Pemerintah juga melanjutkan pemberian subsidi bunga KUR di tahun depan. Untuk KUR dengan pinjaman Rp10 juta hingga Rp500 juta, suku bunganya 6 persen. Sedangkan, untuk KUR super mikro dengan pinjaman di bawah Rp10 juta, bunganya hanya 3 persen.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menyatakan pemerintah akan terus memperkuat pelaku UMKM melalui program KUR Klaster.

“Penyaluran KUR Klaster ini adalah bagian dari terobosan pemerintah untuk meningkatkan peran ekonomi kerakyatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 19 Desember 2022. 

Selain mendukung visi Ekonomi Kerakyatan, penyaluran KUR terbukti berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2016, kredit UMKM berkontribusi sebesar 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru. Pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja. 

Selain membantu mengatasi permodalan, Presiden menekankan bahwa skema KUR Klaster juga menjadi solusi untuk mengatasi sejumlah masalah yang dihadapi UMKM. 

Dengan melibatkan mitra usaha, KUR Klaster bermanfaat bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi, serta daya saing UMKM.***/din

Cerita Cerutu Asal Jember yang Diminati Pasar Eropa

JAYAKARTA NEWS— Tak perlu jauh-jauh ke Kuba untuk menikmati cerutu terbaik di dunia, sebab di Jember ada produk serupa yang bahkan menurut maestro jazz Idang Rasjdi “It’s better than Cuba.”

Kota Jember dikenal sebagai kota tembakau yang kualitasnya sudah diakui di kancah dunia. Dari kota tembakau tersebut, Jember pun dikenal sebagai salah satu penghasil cerutu di terbaik di dunia. Cita rasa Cerutu Jember ini konon tak kalah dengan cerutu asal Kuba, Amerika Selatan.

Dikutip dari rilis Kemenkop dan UKM, salah satu produsennya adalah Golden Djawa, anak perusahaan PTPN X, berhasil menduniakan kenikmatan cerutu Jember hingga ke Eropa. Pemilihan bahan baku sampai proses produksi yang dilakukan secara handmade adalah kunci produk Golden Djawa menjadi cerutu kelas premium kualitas ekspor.

Rizal selaku penanggung jawab PTPN X pada produk gula dan tembakau mengungkapkan proses pembuatan cerutu ini mengalami proses panjang. “Prosesnya mengalami tahapan seperti bayi, jadi mulai dari penanaman, pemetikan, sampai ke pengolahan, diproses kemudian diracik, seluruh prosesnya dilakukan secara handmade jadi memang benar-benar menghasilkan produk kualitas premium,” kata Rizal. 

Bukan hanya berhasil menciptakan produk kelas ekspor, Golden Djawa juga memberdayakan ekonomi rakyat melalui Koperasi Produsen Kertanegara yang saat ini memiliki 10.000 anggota dengan 6.000 anggota koperasi yang turut terlibat langsung dalam proses produksi.

“Setidaknya ada 6.000 anggota koperasi yang terlibat untuk membuat 1 buah cerutu. Keterlibatan Koperasi Produsen Kertanegara pada proses produksi diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Rizal.

Melalui ajang Future SMEs Village sebagai side event dari Presidensi G20 Indonesia, cerutu buatan Golden Djawa ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para delegasi anggota G20 dengan menampilkan produk-produk premium buatan dalam negeri.

Golden Djawa memiliki harapan besar pada ajang G20 ini agar branding “proudly premium product from Indonesia” semakin mendunia. Selain keinginan agar Indonesia dikenal memliki produk cerutu kelas premium yang bisa dibanggakan di level internasional.

“Kita harus memperkenalkan kepada perwakilan negara G20 bahwa kita punya cigar yang bisa mewakili cigar diplomasi atau cigar lifestyle, yang selama ini identik ke Amerika Latin dan Eropa,” katanya.

Future SMEs Village yang diselenggarakan pada 10-19 November 2022 sebagai rangkaian side event G20 itu nyatanya berhasil membawa Golden Djawa untuk bisa memperoleh partnership dan relationship dengan konsumen maupun mitra bisnis untuk mengembangkan usaha ke depan.***/din

Ketua MPR dan MenkopUKM Siap Hadiri Peringatan HPN 2021

JAYAKARTA NEWS—Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari meminta kesediaan Ketua MPR RI dan Menteri Koperasi UKM untuk hadir pada rangkaian acara HPN 2021 yang akan dilaksanakan dari tanggal 7-9 Februari 2021 di Ibukota Jakarta. Hal itu disampaikan Pengurus PWI Pusat dan Panitia Pusat Hari Pers Nasional (HPN) 2021 saat melakukan pertemuan secara virtual dengan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dan Menteri Koperasi UKM Teten Masduki, Selasa (12/1/2021).

Meski dilakukan secara virtual pertemuan ini berlangsung hangat dan penuh keakraban. Ketua Umum PWI Pusat menghaturkan rasa terima kasih atas sambutan baik dari Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo dan Menteri Koperasi UKM Teten Masduki.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dalam pertemuan ini mengatakan, pers adalah komponen yang sangat penting di dalam negara demokrasi seperti Indonesia, jadi momentum HPN 2021 ini sangat  dia dukung untuk tetap dilaksanakan meski di tengah masa pandemi Covid-19.

“Atas undangan PWI, saya siap hadir baik secara aktual maupun virtual, asalkan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” ujar Bambang Soesatyo yang juga tercatat pernah berkiprah menjadi wartawan di beberapa media.

Usai melakukan pertemuan virtual dengan Ketua MPR, Panitia HPN langsung melakukan pertemuan virtual dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Seperti halnya Ketua MPR, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di awal pertemuan virtual ini langsung menyambut baik rencana PWI Pusat dan Panitia HPN 2021 untuk melakukan HPN secara virtual.

“Meskipun secara virtual, saya wajib mendukung dan ikut serta pada Hari Pers Nasional 2021. Melalui PWI saya menitipkan agar di masa pandemi saat ini UMKM senantiasa berjuang agar terus dapat bertahan demi kelangsungan hidup. UMKM saat ini juga dituntut untuk dapat beradaptasi dan berinovasi secara digital,” harap Teten Masduki.

Teten juga menaruh harapan besar agar para UMKM harus bisa beradaptasi di tengah perubahan perilaku konsumsi masyarakat saat ini.

Sementara itu Ketua Panitia HPN 2021 Auri Jaya mengatakan bahwa Peringatan HPN 2021 lokasi puncaknya tetap dilaksanakan di Ancol sesuai rencana awal, dan ini sesuai dengan permintaan Gubernur DKI beberapa waktu yang lalu.

“HPN kali ini akan dicanangkan sebagai HPN pertama yang di selenggarakan secara virtual oleh PWI Pusat dan diikuti secara serentak oleh seluruh PWI Provinsi, PWI Kabupaten dan Kota serta konstituen Dewan Pers lainnya, seperti SMSI, AMSI, ATVSI, ATVLI, SPS, PRSSNI, PPPI, SGP, PFI, dimana ditargetkan akan diikuti oleh sepuluh ribu wartawan dari seluruh Indonesia secara virtual,” ujar Auri Jaya.

Langkah ini diambil akibat pandemi Covid-19 yang belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Untuk itu PWI Pusat lewat Panitia HPN berinovasi peringatan HPN dikemas dalam bentuk virtual.

Selain Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari dan juga Ketua Panitia HPN Auri Jaya, pertemuan virtual ini juga dihadiri Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen PWI Pusat Marthen Selamet, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Abdul Aziz, Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mokhtar, Ketua Bidang Pembinaan Daerah Akmad Munir, Bendahara Umum M Ihsan, Wakil Bendahara Umum Dar Edi Yoga, Sekretaris Panitia HPN Kesit B Handoyo, Ketua Bidang Bakti Sosial HPN M Nasir, serta Penanggung Jawab Humas HPN Mercys Charles Loho. ***

Banyak Rentenir di NTB

GUBERNUR NTB, Zainul Majdi menyambut baik pelatihan bagi warganya yang diinisiasi Kemenkop dan UKM. Warga NTB ingin menjadi pelaku usaha yang sukses. Karena itu, pelatihan dan pemahaman menjadi wirausaha yang baik dan tangguh sangat diminati. “Saya juga berharap, pelatihan ini bisa meningkatkan kualitas koperasi dan UKM di NTB,” kata Gubernur NTB saat menghadiri pembukaan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia KUKM di Mataram, NTB, Senin (13/3/2017).

Menurutnya, agenda pengembangan ekonomi masyarakat NTB adalah memastikan proses pembangunan mampu menciptakan KUKM sebagai aktor utama. “Karena, saat ini ketika ritel modern masuk maka terjadi perubahan aktor ekonomi. Ekonomi memang tumbuh, konsumsi meningkat, tapi yang terjadi di bawah adalah perubahan aktor ekonomi, dari KUKM ke pemodal besar. Kita harus tetap memastikan bahwa aktor utama ekonomi tetap di tangan KUKM. Sehingga, mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan,” tukas Zainul Majdi.

Wakil Ketua DPD RI Farouq Muhammad sepakat dengan Gubernur NTB bahwa pertumbuhan ekonomi di NTB memang meningkat, tapi transformasi tidak sampai ke bawah. “Oleh karena itu, pihak perbankan harus hadir untuk membantu permodalan KUKM di NTB. Pasalnya, di NTB masih banyak rentenir beroperasi,” ungkap Farouq.

Usai acara, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM Prakoso BS menyatakan bahwa ada beberapa fokus yang dituju dari pelatihan ini. Diantaranya, kewirausahaan yang terkait dengan pariwisata, karena NTB (Lombok) merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia. “Misalnya, pelatihan untuk mengelola desa wisata dan juga pemandu wisata yang ada di Lombok. Bukan kurang, tetapi akan kita tingkatkan kapasitas SDM-nya,” kata Prakoso.

Selain itu, lanjut Prakoso, pelatihan juga menyasar nelayan dan perempuan agar mereka bisa mengelola hasil laut hingga memiliki nilai tambah. “Sehingga, ketika terjadi angin Barat mereka tidak melaut, bisa melakukan kegiatan anyaman, kerajinan, souvenir, makanan, dan sebagainya. Pelatihan perkoperasian juga sangat diperlukan bagi mereka. Diharapkan, usaha mikro dan kecil yang sudah kuat agar bergabung dalam satu wadah koperasi. Karena, idealnya itu adalah anggota koperasi merupakan wirausaha agar koperasi cepat maju dan berkembang,” tandas Prakoso.

Pelatihan vocational di daerah tertinggal di NTB pun menjadi target strategis Kemenkop dan UKM. “TPKU-TPKU yang sudah ada di NTB juga jangan sekadar sebagai tempat latihan atau praktek saja, tapi juga harus mulai melihat dari segi bisnisnya. Misalnya, pelajar SMA dilatih di TPKU, kemudian ketika lulus SMA atau SMK bisa mengembangkannya di tengah masyarakat sebagai satu unit bisnis yang bisa menghasilkan ekonomi,” pungkas Prakoso. ***