Tag: ridwan kamil

Daud Ahmad, Sobat Wartawan Pejabat Sekda Jabar

Daud Ahmad, Pejabat Sekda Pemprof Jabar. (ist)

Jajayakrta News – Pekan lalu, Asisten Bidang Pemerintahan Hukum & Kesejahtraan Sosial Daud Ahmad dilantik Gubernur Jabar Ridwan Kamil sebagai Pejabat Sekda Jabar menggantikan Sekda lama Iwa Karniwa yang kesandung kasus “Meikarta” dan sudah diciduk KPK.

Menurut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ”Pak Daud Ahmad” merupakan pejabat yang paling senior, sarat pengalaman di lingkungan pemda Jabar. Makanya paling pas dan cocok serta bersih tidak berkepentingan dalam penunjukan/pelelangan Jabatan berikutnya. Artinya sangat tepat ditunjuk Depdagri untuk menjabat Sekda Jawa Barat,” kata Kang Emil. Emil, panggilan akrab gubernur juga mengatakan nyaman nyaman dan bisa gerak cepat bekerja dengan Daud termasuk kominikasi dengan DPRD Jabar, karena ia lama menjabat Sekwan DPRD Jabar.

Pejabat Sekda Jabar Daud Ahmad, dari catatan Jayakarta News, akan mengabdi bekerja sebagai ASN sekitar (satu tahunan) menuju purnabakti akhir tahun 2020. Dia mengabdi sejak awal tahun 80-an, semasa Gubernur Aang Kunaefi, Yogie SM, Nuriana, Dani Setiawan, Ahmad Heryawan, hingga Ridwan Kamil.

Di era tahaun 80-an semasa Sekda  Jabar ternama dan terkemuka era Karna Suwanda dan Ukman Sutaryan, Daud Ahmad terkenal sebagai sobat para wartawan media cetak dan elektronik baik lokal dan nasional. Sejak masa itu, dia berkecimpung melayani juruwarta, bahkan kariernya melejit dari staf kepala seksi sampai menjadi Kepala Biro Humas Pemda Jabar.

Rekam jejak dan kariernya menurut para wartawan dari yang senior hingga wartawan melinial, Daud Ahmad dikenal sebagai pejabat yang santun, pandai bergaul dan melayani siapa saja dengan tulus dan ikhlas. Demikian di lingkungan sesama pejabat pun dikenal pandai bersiraturahmi, sopan santun, sobatnya loba kacida.

Saur pamiarsa dan paramitra di tatar Sunda, Daud Ahmad Alumni Publisistik Fikom Unpad jadi pejabat Sekda Jabar, sepertinya,jabatan terakhir di masa kariernya. Tercatat selama mengabdi jadi ASN di lingkungan Pemprov Jabar paling lama mendudukuki jabatan eselon II. Di antaranya pernah menjadi Kepala Biro Humas, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Umum, Staf ahli Gubernur, Korpri, Kepala Dispora, Kepala Diklat Jabar, Pejabat Bupati Cirebon, Sekwan DPRD Jabar, Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesra.

Ditanya seputar jabatan barunya, sebagai Pejabat Sekda Jabar Daud Ahmad berkata ini namanya pengabdian. “Ssama saja, di mana pun ditempatkan harus berbuat yang terbaik dan melayani,” katanya.

Jikalau lulus dan tidak tercela apalagi tidak terlibat pidana, selama menjabat Sekda Jabar kata pamiarsa di Jabar, akan sangat luar biasa. Tidak seperti Iwa, Sekda lama yang masuk penjara. Iwa adalah Sekda Jabar ketiga yang terseret pidana. Posisi Sekda Jabar terhitung panas dan kalau ganas akan dilindas. Inysa Allah Pak Daud Ahmad akan amanah dan sukses menjasi Pejabat Sekda Jabar  (Dani Yuliantara)

Ridwan Kamil “Simsalabim” Bangun Wisata Air

Situ Digarap, Irigasi Dibiarkan

Ridwan Kami di Kalimalang, Bekasi.

JAYAKARTA NEWS – Sosok Ridwan Kamil (RK) yang akrab dipangil Kang Emil sebelum menjabat Gubernur Jawa Barat adalah Walikota Bandung. Dan sebelum terjun ke dunia politik, dia adalah arsitek jebolan ITB yang grup perusahaan konsultannya malang-melintang di dalam dan luar negeri.

Lima tahun lalu, begitu dilantik Sebagai Walikota Bandung, Ridwan Kamil yang berpasangan dengan Wakilnya Oded M Daniel (Walikota Bandung sekarang/pengganti RK), langsung ngebut menata kota. Terkesan anti mainstream, terutama dalam menyulap jalan di pusat pusat keramaian. Taman-taman pun dibuat “wow”. Bahkan ada yang menyebut walikota “Seribu Taman” dari taman rumput plastik sintetik sampai aneka taman: Taman Jomblo, Taman Musik, Taman Lansia, dll.

Pendek kata RK adalah Walikota Bandung yang berhasil menata kotanya, mengembalikan kota Bandung sebagai kota kembang (bunga) Paris Van Java. Taman Alun-alun Bandung dan kawasan Gedung Merdeka di Jalan Asia Afria, yang tadinya kumuh banyak sampah dan banyak para tunawisma dan tuna susila, kini jadi obyek wisata kebanggann Indonesia yang sejajar dengan Maliboro di Yogyakarta. Itulah salah satu keberhasilan Kang Emil. Suka tida suka pro-kontra penataan kota selalu dinomorsatukan, itulah keberhasilan RK sebagai walikota.

Lantas bagaimana kiprahRK setelah naik tahta jadi Gubernur Jawa Barat? Sesuai janji dan kontrak politiknya, awal tahun 2019 menggebrak membangun proyek fisik yang pada dasarnya sama seperti ketika menjabat walikota, yaitu memabngun proyek fisik strategis yang intinya untuk meningkatkan indeks kebahagiaan rakyat Jawa Barat. Tekadnya, membuat warga Jawa Barat sama sejajarnya dengan kebahagiaan rakyat di kota-kota besar dunia. Salah satunya membangun proyek strategis, obyek wisata air berkelas dunia, berupa penataan laut, situ, waduk, dan sungai.

Bagaimana sepak terjangnya RK dalam mewujudkan cita-cita tersebut, Jayakarta News mencoba  merangkumnya. Mulai dari revitalisasi wisata air mulai penataan program Sungai Citarum harum, laut Pangandaran dan sejumlah penataan situ dan waduk yang digarap jajaran Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat. Berikut adalah catatannya.

Pantai Pangandaran.

Penataan Pangandaran

Wisata laut Pangandaran di Kabupaten Pangandaran akan dibangun dengan gelontoran dana awal sekitar Rp 40 M sampai Rp 60 M di tahun anggaran 2019. Program Ridwan Kamil akan menjadikan Pantai Pangandaran sebagai obyek wisata kelas dunia. Paling tidak mirip Hawaii, Amerika Serikat. Pangandaran akan disulap menjadi laut berombak dan laut tidak berombak. Aneka sarana wisata air pun akan dibangun dengan megah dan ramah wisata.

Waduk Darma, Kuningan.

Waduk Darma Kuningan

Waduk Darma Kuningan, di sebelah barat daya Kabupaten Kuningan, berbatasan dengan Cirebon. Waduk Darma oleh pemerintahan Ridwan Kamil akan direvitalisasi dengan kucuran dana Rp 40 M sampai Rp 70 M dimulai tahun anggaran 2019. Selain untuk pengairan dan  wisata air kelas dunia, akan ditata juga wisata bermain air, pengusaha ikan karamba modern dan lain lain. Juga akan ditunjang prasarana jalan yang terkoneksi dengan bandara internasional Kertajati. (Pengelola/penguasa Waduk Darma adalah Pemerintah Pusat Kementrian PU PR Cq Balai Besar Wilayag Sungai Cimanuk Cisanggarung).

Waduk Ciburuy, Bandung Barat.

Situ Ciburuy Bandung

Situ Ciburuy Bandung terletak di sebelah barat Kota Bandung, masuk wilayah Kabupaten Bandung Barat. Situ alamini ini akan direvitalisasi oleh Pemda Jabar dengan biaya awal antara Rp 30 M sampai Rp 40 M. Situ ini merupakan asset pemerintah pusat Kementrian PU PR CQ milik Balai Besar Wilayah Sungai Citarum artinya pemilik dan pengelolanya BBWS Citarum.

Situ Rawa Kalong, Depok.

Situ Rawa Kalong Depok

Situ Rawa Kalong Depok terletak di Jalan Raya Rawa Kalong Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Situ yang tergolong rumit karena sebagian sudah beralih fungsi serta dikuasai masarakat (penghuni liar), akan segera direvitalisasi dengan dana APBD Jabar tahun anggaran 2019 sebesar antara Rp 30 M sampai Rp 40 M. Situ Rawa Kalong dikuasai dimiliki oleh pemerintah pusat Kementrian PU PR Cq Balai Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane/BBWS Ciliwung Cisadane).

Situ Bagendit, Garut.

Situ Bagendit Garut

Penataan Situ Bagendit di Kabupaten Garut masih dalam tahap pembahasan dan perencanaan antara pemda Jabar dan pusat. Tahap pertama akan menelan biaya Rp 60 M sampai Rp 70 M. Belum lama ini telah ditinjau dan dibahas oleh Gubernur Jabar, Mentri Keuangan, Menteri BUMN dan Mentri Pariwisata. Situ ini meruapakan asset kementrian PU PR Cq Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung.

Desain penataan Kalimalang, Bekasi.

Wisata Air Kalimalang Bekasi

Kalimalang merupakan kali irigasi buatan yang bersumber dari Waduk Jatiluhur. Fungsinya adalah  untuk pengolahan air minum PAM Jakarta, Bekasi dan sekitarnya. Rencana pembangunan obyek wisata Kalimalang akan dibagi empat zona dari penataan pengairan jalan, pertamanan, dan penataan kota. Untuk saat ini baru tahap perencanaan dan desain diperkirakan untuk satu zona akan menghabisakan biaya Rp 70 M. Kawasan Kalimalang akan dijadikan wisata air bertaraf internasional yang asri kekinian dan disukai kaum muda. Kalimalang merupakan aset pusat kementerian PU PR/Perum Jasatirta II/Cq Balai Besar Wilayah Sungai Citarum/BBWS Citarum).

Irigasi Jangan Diterlantarkan

Walikota beda dengan Gubernur. Kebijakan pusat dan daerah kangan “pasorengkrah pacorok kokod”. Demikian komentar Praktisi Pengairan dan pemerhati lingkungan Jawa Barat, Ir Sukinta. Menanggapi terobosan Gubernur Ridwan Kamil, menurut Ir Sukinta ada beberapa catatan penting yang harus digarisbawahi dan diperhatikan RK.

Pertama, asset situ/danau/laut yang akan dipakai wisata air, bukan asset milik Pemda Jabar/Dinas Sumber Daya Air Jabar, melainkan umumnya asset pemerintah pusat. Artinya harus jelas dalam hal kerjasama pengelolaannya. Jangan sampai “pacorok kokod”, tumpang tindih anggaran antara dana APBN dengan dana APBD misalnya. Perhatikan aspek pekerjaan pengerukan sedimen waduk atau situ.

Kedua, setelah selesai dikerjakan siapa yang akan bertanggung jawab. Terutama menyangkut pemeliharaan dan operasional, termasuk siapa yang membayar listrik dll. Sebab biaya Operasi dan Pemeliharaan (OP) itu sangat mahal. Jangan hanya mengejar prestasi dan prestise, ujung-ujungnya hanya berbau pencitraan. Contoh kasus menata obyek Babakan Siliwangi Sungai Cikapundung yang mengangkat citra positif RK sebagai Walikota Bandung. Kini kenyataannya (OP)-nya termasuk bayar listrik ditanggung BBWS Citrum. Terkesan BBWS Citarum “kabuhulan” harus menanggung biaya OP yang sangat mahal. Tidak jelas, siapa yang bertanggung jawab, apakah Pemda Jabar, pemerintah pusat, atau pemerintah kabupaten/kota.

Ketiga, dalam hal perencanaan penataan wisata air terkesan “grasa-grusu” atau serampangan dan terkesan pesanan “timses” gubernur, yang ikut “bermain”. Kalau pun benar, itu tidak salah asalkan dikoordinasikan dengan jajaran dinas. Yang terpenting kaidah dan ilmu perairan serta yang harus jadi motor penggerak atau otak pembangunan harus orang dinas SDA. Artinya, kaidah-kaidah ilmu sipil air jangan sampai berbenturan dengan kepentingan wisata air yang terkesan sangat besar pencitraannya. Artinya penataan situ sebagai obyek wisata air harus sejalan dengan fungsi situ untuk irigasi pengairan dan untuk kebutuhan air lainya seperti air minum.

Keempat, Kepala Dinas SDA Jabar/Sekertaris SDA Jabar dan enam kepala UPTD (Unit Pelayanan Teknis Dinas Sumber Daya Air) masing masing UPTD  Citarum, Citanduy, Cimanuk Cisanggarung, Ciwulan, Cibareno & Ciliwung Cisadane, dalam mengemban tugas dan menyukseskan proyek strategis Gubernur Jabar khsusnya di jajaran Dinas SDA Jabar harus kritis hati hati bertidak cepat dan cermat. Tidak boleh asal bapak senang, tetapi harus menyenangkan banyak orang dengan cara yang benar mengacu kepada aturan yang ada.

Kelima, salut kepada Gubernur Jawa Barat yang mau menata situ dan menabrak batas kewenangan, dengan menetapkan proyek strategis di asset pemerintah pusat. Tapi diharapkan jangan merabrak aturan dengan menabrak ilmu sipil air. Boleh-boleh saja situ danau jadi bagus sesuai dengan janji kapanyenya, tapi dalam membangunnya jangan serampangan, asal cepat jadi.

Di provinsi bukan di kota Bandung, ada pemerintah pusat, ada bupati walikota, koordinasi dan solusi harus matang dengan mereka. Jangan pakai ilmu abunawas “simsalabim”. Pembangunan yang baik perlu pematangan kajian yang matang dan dana yang luar bisa. Contohnya menata Pantai Pangandaran harus dikaji, diuji jangan asal jadi. Pantai Hawaii bukan pantai yang berpotensi setiap saat dilanda bencana. Beda dengan Pangandaran yang rawan gempa dan tsunami. Artinya jangan karena janji politik dan pencitraan ingin serba kilat serba cepat.

Keenam, situ dan pantai dibangun di Jabar dengan sekala prioritas utama menelan biaya puluhan miliar rupiah bahkan ratusan miliar rupih. Tapi jangan lupa Gubernur Jabar punya kewajiban membangun dan memelihara saluran irigasi milik Pemprov Jabar (yang mengairi pesawan 1.000 Ha sanpai 3.000 Ha. Selama ini tidak digarap terkesan ada pembiaran. Jangan terkesan “cul dogdog tinggal igel” (artinya lupa kepada pekerjaan wajib Dinas SDA Jabar).Terkesan proyek penataan situ hanya penghidupkan pengusaha golongan besar. Sedang proyek pemeliharaan pembangunan irigasi, dilewatkan. Banyak irigasi yang hancur dan kurang terawat. Bukankah Jabar sebagai lumbung padi nasional? Sebaiknya Gubernur Ridwan Kamil lebih memperbanyak proyek yang wajib, bukan hanya mengejar proyek “simsalabim”. Langkung sae sasarengan seimbang.

Simpul cerita,dari pernyataan Ir Sukinta dan pamiarsa dari tatar Sunda, pada umumnya menyambut gembira atas akan dibangunnya wisata air di sejumlah kabupten kota di Jabar. Tetapi Gubernur Jabar pun harus melihat realita yang ada, bahwa urusan kewenangan/kepemilikan situ selama ini, termasuk urusan penanganan sungai dan garis sempadan sungai masih belum jelas. Dahulu Situ dan garis sempadan ditangani atau milik Pemda Jabar, bahkan ada yang telah bersertifikat, tetapi saat ini dikuasai pemerintah pusat. Artinya, gubernur boleh menggarap situ asset pusat, lantas status selanjutnya bagaimna? Masa menggarap asset pusat? Serba tanda tanya, akan lebih arif dan bijaksana apabila urusan situ dan sungai/garis sempadan sungai, diperjuangkan oleh Gubernur RK agar jadi kewenangan provinsi, atau ada penegasan urusan SDA jangan dikapling kapling, antara pusat, provinsi, atau kabupaten kota,

Atau sebaliknya, apakah perlu seperti zaman orde baru, penanganan urusan air (irigasi sungai situ dan sebagainya dikeloa oleh pusat lagi). Kementrian PU haruskah menangani lagi urusan air dari pusat sampai ke tingkat desa sampai ke pengurusan juru pengairan atau “ulu ulu mantri cai pengairan. Itu semua harus jadi renungan Gubernur Ridwan Kamil. Benarkah urusan penanganan sumber daya air (SDA) atau pengairan lebih baik zaman orde baru, dan sekarang terkesan “amburadul”, dengan banyaknya irigasi yang terlantar. Alokasi dana pusat dan daerah seperti kurang berfaedah. (Dani Yuliantara)

Ridwan Kamil Ajak Warga Bandung Lakukan 2 Hal Ini

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dampingi KH Ma’ruf Amin kampanye–foto istimewa

JAYAKARTA NEWS—Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Kang Emil mendampingi calon wakil presiden nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin berkampanye di Lapangan Bola PN Kertas Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (9/4/2019).

Ridwan Kamil mengaku tengah cuti untuk mengampanyekan pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Ia yang mengenakan kopiah dan jaket hitam bertuliskan nomor “01” ini, menyampaikan ada dua tugas untuk pendukung Jokowi-Ma’ruf.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dampingi KH Ma’ruf Amin kampanye—foto istimewa

“Tugas bapak-ibu ada dua. Pertama, melawan berita bohong, karena yang percaya masih banyak,” ujar Emil di hadapan ribuan pendukung Jokowi-Ma’ruf.

Menurut Emil, berdasarkan hasil survei yang diperolehnya, kebanyakan penyebar hoaks daei kalangan ibu-ibu. “Tapi bukan ibu-ibu disini, di sini ibu-ibu tabayun,” kata Emil.

Setelah melawan hoaks, pendukung Jokowi-Ma’ruf diharapkan dapat menyampaikan sejumlah program keunggulan pasangan petahana tersebut. Satu di antaranya Kartu Sembako Murah.

“Ada ibu-ibu di warung, di pasar, di pengajian sampaikan. Insha Allah dapat kartu belanja diskon supaya bisa nabung di rumah,” tutur Emil.***/ebn

Rotasi Mutasi Jabatan “No Setoran”

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Jumat lalu, merotasi dan memutasi 24 pejabat senior setingkat eselon-I (para kepala dinas/badan) di lingkungan Pemprov Jabar. “Ini hal biasa bukan luar biasa, sebagai penyegaran untuk gairah kerja,” kata Kang Emil panggilan akrab Gubernur Jabar dalam pesan pelantikan.

Ridwan Kamil dalam setiap tutur kata, pesan pelantikan pejabat baru, baik untuk para pejabat di lingkungan Pemprov Jabar maupun dalam pelantikan para bupati-walikota se Jabar, mengatakan, pejabat aparat abdi rakyat baru disebut hebat apabila berintegritas dan tidak berbuat korupsi. Mengapa Emil seperti geram sekali kepada bawahannya yang korupsi? Apakah sebatas pemanis kata, atau betul-betul mau memberantas korupsi sampai tuntas? Masyarakat Jabar masih menantikan kiprah Kang Emil selanjutnya.

Dua tokoh Jabar  seperti Mang Ihin (Solihin GP) sesepuh Jabar matan Gubernur Jabar dan Kang UU Rukmana tokoh senior Jabar, mengatakan bahwa pemberantasan korupsi untuk para oknum ini bukan hanya sebatas kata kata, tapi harus serius dan bertindak tegas. Terutama membersihkan diri sendiri (aparatur di lingkungan pemprov Jabar). Kalau bersih dirinya bersih rumahnya, pasti pejabat dan rakyatnya “cageur bageur bener pinter” bebas dari perbuatan nista dan pidana.

Dari cataatan Jawsyakarta News, ada yang mengejutkan dari mutasi dan rotasi 24 pejabat di pemprov Jabar, di mana ”banyak orang kuat kaki tangan” mantan Gubernur Aher terjungkal, “dirotasi” dari kepala Dinas menjadi staf ahli gubernur.

Paling ramai dibicarakan dan disorot publik adalah dimutasinya Kadisdik Jabar Jabar Ahmad Hadadi menjadi staf ahli Gubernur, digantikan Kadisdik baru Dewi Sartika yang sebelumnya Kepala Ketahanan Pangan Jabar.

Mengapa Dinas Pendidikan banyak disorot? Sejumlah sumber menyebutkan di Dinas ini banyak oknum, baik dari dalam atau dari luar. Banyak mafia proyek yang dikendalikan oknum pejabat dari mulai PPK dan oknum pejabat lainya. Dari mulai bagi bagi proyek penunjukan langsung sampai isu jual beli jabatan, dan kasusnya sudah tahunan. Bahkan oknum kepala Dinas dan oknum Kabid, beberapa waku lalu masuk bui karena kasus korupsi.

Sejumlah pihak,meminta Ridwan Kamil dan Kadis yang baru, membersihkan oknum pejabat kukut dan oknum pengusaha kukutan (yang masih saudara sedarah dengan oknum PPK yang akrab dipanggil Sikuplik) harus segera dibidik. Disdik Jabar harus dipakai percontohan oleh Ridwan Kamil jangan hanya koar-koar di mulut saja. Disdik harus bersih dari pungli dan korupsi. ”Bila perlu dipasang tim Saber pungli di Disdik Jabar,” begitu banyak komentar yang meminta RK tegas bukan hanya kebiajkan sekilas.

Media ini pun mencoba mengirim surat resmi seputar dugaan maraknynya mafia proyek dan bagi-bagi proyek rehab sekolah. Dari Jawaban yang diterima Jayakarta News dari surat resmi yang ditandatangi oleh salah satu Kepala Bidang hanya menyebutkan, bahwa penunjukan lelang untuk rehab SMA dan SMK sudah sesuai prosedur. Tidak menjawab bahwa di instansi tersebut diduga telah terjadi perkeliruan urusan proyek. Banyak oknum ormas LSM dan oknum wartawan yang menikmati kekeliruan tersebut.

Sebaiknya Kadisdik yang baru dan RK segera memutasi dan merotasi para oknum pejabat yang sudah menahun, dan diduga bermain dengan “sikuplik” baik yang diduga suka memperjualbelikan jabatan Kepala Sekolah SMA atau yang main proyek “rametek” dengan kolega dan sodaranya. Kadis Baru dan Ridwan Kamil urusan korupsi dan perkeliruan tos “sabiwir hiji” sudah jadi rahasia umum. Kadis-Kabidnya sudah dipenjarakan dan ada kesan sebutan ATM-nya para oknum. Para pamiarsa meminta agara Disdik Jabar dijadikan model penertiban pembinaan para oknum yang nakal. Saur “pamiarsa bade kumaha jadina anak sekolah guru-guru, kalau pejabat di lingkungan Disdiknya amburadul dan doyan korupsi,” begitu katanya.

Selain merotasi dan memutasi 24 petinggi Kadis, Kabadan dan Kabiro. Ridwan kamil pun sedang melelangkan 12 jabatan basah dan sering diperebutkan. Di antaranya Kadis PU Binamarga, Kadis PU Kimrung dan Kadis PU Air/Suber Daya Air, Kadis Perhubungan Kesehatan dan lainnya.

Ada sejumlah harapan, semoga di era Ridwan Kamil mutasi rotasi dan lelang jabatan tidak disertai jual-beli jabatan dan setoran. Masalahnya, di era gubernur lama (Kang Aher) isu jual-beli jabatan dan setoran merebak dari tingkat Kasi, Kabag sampai kepala dinas yang katanya selalu dimakan oknum yang ganas. Isu itu merebak kalau tidak ada setoran jangan harap punya jabatan, terutama harus setor kepada oknum partai yang dekat dengan penguasa. Tapi isu tersebut tak pernah terungkap dan tertangkap. Karena ada dugaan saur pamiarsa sama sama tahu dan sama sama main mata, untuk merebut harta. Pamiara meminta isu jual beli jabatan di era gubernur Ridwan Kamil tak ada lagi. Saur kolot baheula orang tua kita mengatakan “Moal aya haseup mun euweu seuneu”. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Jangan basa basi memberantas korupsi. (Dani Yuliantara)

Kang Emil, Wilujeng Sumping di Gedung Sate

Ridwan Kamil, pemenang Pilkada Gubernur – Wakil Gubernur Jawa Barat, versi hitung cepat.

SEPERTI ditulis Jayakartanews 4 Januari 2018, bahwa Kang Emil (Ridwan Kamil) yang waktu itu baru balon Gubernur Jabar dan belum dipasangkan dengan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum (wakil Gubernur) merupakan balon kuat yang bakal memenagkan Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat.

Terbukti berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei, pasangan “Rindu” mengungguli tiga pasangan lain dengan perolehan suara di kisaran 33% sampai 34%. Kemenangan Kang Emil – Uu sekaligus menjungkalkan “rezim” Gubernur Aher yang didukung Gerindra-PKS-PAN yakni pasangan Sudradjat-Syaikhu (asyik) yang mendapat suara sekitar 28%-29% versi hitung cepat.

Kang Emil dalam sambutan kemenangan di Posko Papandayan menyebutkan, kemenangan ini merupakan kemenangan sementara. Bisa dikatakan baru 50%. Alasannya, belum disahkan KPU. Meski begitu, kemenangan pasca pengumuman resmi KPU dianalogikan sebagai 50% sisanya, sebagai bagian dari pengabdian dan pembuktian janji kampanye. Oleh karena itu minta dikawal dan diawasi. Emil pun bersumpah di hadapan rakyat Jabar, bahwa dia akan bertindak sebagai gubernur bagi seluruh rakyat Jabar. Baik rakyat yang mendukung atau yang tidak memilihnya, akan tetap dilayani dan diayomi agar semua rakyat Jabar Gemah Ripah Repeh Rapih subur makmur,

Ridwan Kamil yang blak-balakan sebagai orang independen, tidak mau masuk partai politik tertentu, dalam pencalonannya didukung dan direstui seratus persen oleh sesepuh Jabar Solihin GP. Kata Mang Ihin sebutan Solihin GP (mantan Gubernur Jabar era 70-an) sosok Ridwan Kamil adalah sosok muda urang Sunda harapaan masa depan Indonesia yang profesional. Ia dinilai bisa membangun dan tidak korup, bisa bekerja keras mengayomi semua golongan, kata Mang Ihin.

Ada beberapa catatan penting, selama perjalanan Pilkada Jabar, Ridwan Kamil difitnah dan dideru isu negatif yang tidak benar. Semisal seorang Ridwan Kamil di dunia maya, oleh kaum heters disebut sebagai golongan Islam “Syi’ah” dan Pro LGBT. Padahal bukti “kalawannyata” kakeknya tokoh NU Subang Sumedang yang banyak pesantrennya.

Menanggapi soal fitnah dan tudingan keji, Ridwan kamil dalam pernyataannya usai menyaksikan hitung cepat mengatakan, “Sudah memaafkan kaum atau golongan pemfitah. Yang terpenting ke depan adalah menatap dan berbuat kebaikan. Mari bangun Jabar supaya Jabar jembar dan berkibar,” ujarnya.

Sementara sejumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) di Gedung Sate, pusat pemerintahan Pemprov Jabar, sebagian besar menyambut hangat kemenangan Ridwan Kamil – Uu. Mereka menyambut, “wilujeng sumping Kang Emil semoga lebih baik.”

Ada sebuah harapan dari sejumlah ASN di lingkungan Gedung Sate yang perlu digarisbawahi. Ada sejumlah catatan buruk di era “rezim Aher” yang harus dibenahi Ridwan Kamil sebagai Gubernur. Di antaranya, harus menata ASN ke dalam agar bebas, netral dan tidak dijadikan tangan partai terselubung.

Selain itu agar lebih profesional dalam job dan penempatan ASN. Selama ini terkesan “kumaha Gubernur” dan melanggar prosedur. Terkait pembangunan insfrastruktur diharapkan tidak seperti di era Aher. Tidak hanya mengurus jalan raya kebinamargaan kimrung saja, sementara pembangunan pengairan irigasi/sumber daya air hanya alakadarnya. Padahal Jabar daearah lumbung padi. Dan yang  terpenting ASN harus professional, tidak digerus oknum-oknum partai.

Di era Aher, bukan rahasia lagi kabar beredar, bahwa tidak akan naik pangkat kalau tidak dekan dengan golongan partai tertentu yang dekat dengan gubernur yang berkuasa. Selain itu, isu negatif soal “jual-beli” jabatan di Gedung Sate harus dikikis oleh Gubernur baru.

Selamat bertugas Kang Emil. Punten benahi ASN Jabar supados jembar dan supaya tidak liar sapertos ular. ***

Mesin Parkir “Gatotkaca” Bernilai Rp 88 M Mubazir

Wali Kota Bandung (ketika itu) saat meresmikan mesin parkir otomatis, yang kemudian mangkrak. Foto: Ist

SOAL parkir di banyak daerah masih menjadi persoalan laten. Tak terkecuali di Kota Bandung. Data pengawasan yang terekam dan tersiar di kalangan DPRD Kota Bandung, bahwa retribusi perparkiran menguap Rp 16 miliar setiap tahun. Karenanya, target retribusi parkir Rp 90 milier per tahun, tidak pernah tercapai.

Awal tahun 2016, Wali Kota Ridwan Kamil dan para petinggi kota, seperti Kepala Dinas Perhubungan Didi Ruswandi pernah menjanjikan akan mengatasi persoalan kebocoran retribusi parkir. Solusi yang ditawarkan ketika itu adalah mesin parkir otomatis, tanpa jasa pemungut parkir. Bahkan dikabarkan, proyek itu sudah berhasil dikerjasamakan dengan bank.

Dengan program itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berhasil mengegolkan anggaran senilai Rp 88 miliar untuk pengadaan mesin parkir otomatis buatan Swedia. Dana sebesar itu, digunakan untuk membeli mesin parkir otomatis merek “Cale” sebanyak 445 buah yang dipasang di 55 ruas jalan Kota Bandung.

Proyek tersebut merupakan proyek program ” e-catalog” APBD Kota Bandung yang diinstruksikan Wali Kota Bandung dan Kadishub Kota Bandung lewat “distributor” PT Vertikal Asia. Konon harga per satu unit mesin Rp125 juta. Artinya, dari dana Rp 88 M sudah terserap sekitar Rp 55 M. Sedangkan sisanya, sebesar Rp 33 M, simpang-siur keberadaannya. Ada yang mengatakan kembali ke kas APBD, ada yang menuding menjadi “bancakan”.

Beberapa data dan fakta nyata di lapangan hingga kabar ini tersiar menggambarkan beberapa hal. Pertama, hingga Maret 2018, ratusan mesin parkir otomatis mangkrak alias mubazir. Warga malah menyebut “gatotkaca” yang diplesetkan menjadi “gagal total kacida”. Padahal, petinggi Pemkot Bandung pernah berucap, mesin itu beroperasi Juni atau selambat-lambatnya akhir tahun 2017. Kini, mesin parkir itu bahkan dikhawatirkan akan menjadi barang rongsok dan besi tua. Jika tidak dijaga, bisa-bisa dicuri.

Kedua, ada keanehan. Bahwa dalam e-catalog mesin parkir tersebut harus dikendalikan para ahli sefesifik, sedangkan Dishub sendiri tidak memiliki ahli. Sejumlah kalangan bahkan menyebut proyek otomatisasi perparkiran sebagai proyek mercu suar. Dikhawatirkan, proyek ini menyusul proyek trotoar yang banyak mangkrak. Kecuali proyek taman di Kota Bandung yang dinilai berhasil, itu pun dibangun dengan dana yang luar biasa besar.

Dari penelusuran Jayakartanews, tidak berfungsinya mesin otomatis perparkiran ditengarai karena tanpa pengkajian yang matang. Bahkan sejak perencanaan hingga pengoperasian, tidak didahului adanya payung hukum yang memadai. Kalaupun ada ketentuan yang memayuni, justru dinilai melanggar Permendagri tentang bagi hasil dan pungutan jasa keuangan, yang intinya mengatur bagi hasil 70:30 persen antara Pemkot Bandung dan operator. Ketidakcermatan itu diikuti dengan mundurnya dua bank operator, dari tiga yang semula menyatakan siap bekerjasama.

DPRD perlu meminta pertanggungjawaban walikota atau kepala dinas perhubungan terkait persoalan tersebut. Jika dibiarkan, justru bisa berakibat munculnya spekulasi adanya kongkalikong antara eksekutif dan legislatif terkait proyek otomatisasi perparkiran Kota Bandung. Bahkan ada yang menduga, casing dan mesin ternyata bodong. “KPK perlu turun tangan. Sangat kuat indikasi korupsi dalam kasus ini,” ujar seorang warga.

Jayakartanews yang mencoba mengonfirmasi persoalan ini kepada Kepala Dinas Perhubungan, tidak berjawab. Padahal, ada beberapa pertanyaan yang perlu mendapat konfirmasi.

Pertama, mengapa proyek otomatisasi perparkiran yang mangkrak hampir dua tahun? Apa yang salah dengan prosedur pengadaannya, atau bermasalah dengan mesinnya? Benarkan isi mesin dan casing tidak sesuai?

Kedua, apakah pengadaan mesin parkir itu merupakan alokasi APBD murni Kota Bandung? Berapa jumlah mesin yang sudah dipasang, kapan mulai dipasang, dan berapa nilai proyek sebenarnya?

Ketiga, benarkah proyek parkir otomatis Kota Bandung berlatar-belakang politis, karena petinggi Pemkot Bandung maju dalam Pilgub Jabar dan Pilkada Kota Bandung?

Masih banyak pertanyaan menggangung. Sebab, jika ratusan mesin menjadi mangrak dan menjadi barang rongsokan, itu artinya ada indikasi kerugian keuangan negara. Lebih jauh lagi, bisa menjadi unsur temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan. Bukan tidak mungkin, bisa berujung ke kasus pidana.

Potensi mangkrak makin besar, mengingat Wali Kota Ridwan Kamil sudah cuti untuk maju mencalonkan diri menjadi calon Gubernur Jawa Barat. Sementara Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial dan Sekda kota Bandung,Yosi Irianto, keduanya maju sebagai kandidat calon Walikota Bandung. Sedangkan, Kadishub Kota Bandung Didi Ruswandi, hingga kini masih tetap kokoh berdiri, walau proyek parkir tak jadi. ***

Ridwan Kamil, Dipasangkan dengan Siapa pun Paling Unggul

JELANG pendaftaran resmi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tanggal 8 dan 9 Januari 2018, belum satu pasangan pun mendaftarkan diri. Memang, sudah berseliweran bakal calon, maupun partai politik mendeklarasikan calonnya. Tetapi, belum satu pun yang pasti. Bahkan, partai pemenang pilkada di Jawa Barat, PDI Perjuangan (memiliki lebih dari 20 anggota di DPRD Jabar), hingga berita ini diturunkan, masih menutup rapat siapa bakal calon gubernur-wakil gubernurnya.

PDIP memang memiliki jumlah kursi yang cukup untuk memasukan pasangan calonnya, tanpa harus berkoalisi. Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri yang memiliki keputusan mutlak untuk menentukan siapa yang bakal dimajukan, dikabarkan Kamis (4/1) bakal mengumumkan calonnya di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta.

Kiranya, publik masih harus bersabar menunggu strategi parpol-parpol pengusung bakal calon. Meski begitu, menarik kalau kita mencermati sejumlah catatan yang dihimpun Jayakartanews berikut ini.

Catatan Pertama: Pada awal tahun 2017 hingga akhir 2017 berbagai lembaga survei tingkat nasional menyimpulkan nama Walikota Bandung Ridwan Kamil memiliki tingkat elektabilitas dan pupularitas tertinggi (rata-rata di atas 60%). Pencapaian ini sulit dibendung oleh balon para rivalnya sekalipun calon petahana Wagub Deddy Mizwar maupun Ketua DPD Golkar Jawa Barat yang juga Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi yang angka rata-rata popularitas dan elektabilitasnya di kisaran 20 dan 30 persen.

Menjelang bulan-bulan terakhir tahun 2017, banyak terjadi drama dan akrobat politik di tatar Sunda. Di antaranya, Ridwan Kamil, yang semula diusung Partai Nasdem, PPP, PKB, dan Partai Golkar, mendadak berubah. Pasca Setya Novanto ditahan KPK, kemudian Ketua Umum beralih ke Erlangga Hartarto melalui Munaslub, mendadak dukungan kepada Kang Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil dicabut. Tak lama kemudian, Dedi Mulyadi, Ketua DPD Golkar Jabar, dideklarasikan Golkar untuk maju menjadi calon gubernur Jabar atau wakil gubernur Jabar.

Akhir tahun 2017, perpecahan pasangan bakal calon terjadi antara Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu yang diusung PKS dan Partai Demokrat. Ahmad Syaikhu yang merupakan Ketua DPW PKS Jawa Barat dan saat ini menjabat Wakil Walikota Bekasi, adalah calon PKS. Mendadak pucuk pimpinan PKS ditarik dari Deddy Mizwar, dan dipasangkan dengan balon Gubernur Mayjen TNI Sudrajat yang diusung Partai Gerinda dan PKS. Pasangan Sudrajat – Ahmad Syaikhu bahkan sudah dideklarasikan oleh Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto, dan Presiden PKS Sohibul Iman.

Sementara, Deddy Mizwar yang diusung Partai Demokrat, berencana “kawin cepat-kawin kapaksa” dengan membuat poros baru, yang disebut koalisi “sejajar”. Kabarnya, ia akan dijadikan pasangan “double DM” alias Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi. Tapi kalau toh kabar itu benar, juga belum jelas siapa di posisi cagub, dan siapa yang menjadi cawagub.

Catatan Kedua: Pada awal tahun 2018, menjelang pendaftaran resmi Cagub/Cawagub  tanggal 8 dan 9 Januari 2018, direncanakan hari Kamis 4 Januari 2018 Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri berencana mengumumkan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur yang diusung oleh PDI-P. Banyak bermunculan spekulasi nama. Di antaranya menyeruak nama balon Ridwan Kamil (Walikota Bandung) yang akan dipasangankan dengan Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal, dan atau dipasangkan dengan Mayjen (Pur) TB Hasanudin (Ketua DPD PDIP Jabar) atau Irjen Pol Anton Charliyan (mantan Kapolda Jabar), atau Iwa Kartiwa yang saat ini menjabat Sekwilda Jawa Barat. Ada juga yang menyebutkan PDI-P akan mengusung calon sendiri (karena kuotanya cukup) walau banyak pihak menepis kemungkinan itu, mengingat PDI-P belum punya calon yang terbilang hebat dan kuat.

Catatan Ketiga: Pilkada Jabar diperkirakan bakal diikuti tiga pasangan, terdiri dari pasangan yang diusung Partai Gerindra, PKS, dan PAN. Pasangan kedua diusung oleh PDI-P, Nasdem, PKB, PPP, dan Hanura. Adapun pasangan ketiga yang diusung Golkar-Demokrat. Kemungkinan keempat, meski kecil kemungkinannya adalah PDI-P mengusung calon sendiri.

Sementara berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei nasional, nama Ridwan Kamil dipasangkan dengan siapa pun wakil gubernurnya, elektabilitas dan popularitasnya selalu di atas kandidat lain. Ia juga termasuk calon terpopuler di mata anak muda serta kaum netizen. Di pusat kota, di kampung-kampung, nama Kang Emil paling populer. ***

Ridwan Kamil, Tidak Obral Janji dan Obral Gigi

Ridwan Kamil saat dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Kanan: Solihin GP (Mang Ihin).

SESEPUH Jawa Barat Solihin GP (Gubernur Jabar 1970-1974) dengan tegas mendukung Ridwan Kamil dalam Pilkada Jabar 2018. ”Ridwan Kamil tidak punya sifat merusak Jawa Barat, juga tidak punya sifat ngabangsat, tidak korupsi. Dia sudah kerja dan sudah terbukti, alias bukan pejabat yang hanya obral janji dan obral gigi,” ujarMang Ihin, sapaan akrabnya.

Dalam perbincangan siraturahmi antara Kang Emil dan Mang Ihin, baru baru ini di Gedung Juang Lingkungan Hidup Tatar Sunda Jl Riau Bandung, Mah Ihin berpesan secara kusus kepada Cagub Ridwan Kamil. “Berjuanglah mempertahankanPancasila, NKRI budaya bangsa dan kebinekaan,” pesan Mang Ihin.

Dalam catatan khusus Mang Ihin, figur gubernur mendatang selain pintar, merakyat, dan dicintai rakyat, harus punya budaya Sunda “Nyunda-Nyakola-Berseka” alias Gubernur urang sunda di Tatar Sunda jangan punya sifat merusak. Dia harus welas asih, punya kecintaan dan dicintai rakyat. Harus juga nyakola, pintar bukan pura-pura pintar atau ngaku pintar padahal kurang ajar. Dan harus berseka atau harus bersih dari korupsi, alias pulang paling nagabadog uang negara.

Ridwan Kamil sudah resmi diusung Partai Nasdem, dalam Pilkada Jabar 2018. Dari dinamika yang ada terbersit Kang Emil juga akan diusung oleh PDI-P, meski belum ada pernyataan resmi dari banteng moncong putih. Sementara tokoh lainya yang bermunculan dan telah dideklarasikan “setengah resmi” adalah Deddy Mizwar (sekarang Wagub) diusung Gerindra-PKS untuk Gubernur, dan Wakilnya Netty Prasetiyani (istri gubernur Aher).

Sementara Ketua DPD Demokrat Jawa Barat Iwan Sulanjana, akan mengusung Dede Yusuf. Sementara kubu Golkar telah secara resmi medeklarasikan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi (Ketua DPD-Golkar Jabar). Bakal cagub yang satu ini terbilang kuat di akar rumput di Jabar pinggiran.

Dari catatan yang berkembang, Pilkada Jabar diperkirakan akan diikuti empat pasangan. Deddy Mizwar, Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi, dan Dede Yusuf macan Effendi. Dari pantauan sementara, peluang keempatnya relatif setara. Faktor wakil gubernur akan menjadi pendorong penguatan elektabilitas.

Rumor lain yang berkembang, kalau saja Deddy Mulyadi mau “mengalah” dan menjadi Wakil Gubernur berpasangan dengan Ridwan Kamil, hampir dipastikan Pilkada Jabar “sudah selesai”. Merekalah yang bakal memenangkan Pilkada. Persoalannya, apakah mungkin? ***

Kang Emil Butuh 15 Kursi Lagi

RIDWAN Kamil yang akrab disapa Kang Emil akhirnya diusung Partai Nasdem untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat, 2018 mendatang. Walikota Bandung yang dikenal menguasai media-sosial ini, Minggu (19/3) kemarin mendeklarasikan pencalonannya bersama Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Monumen Bandung Lautan Api, Lapangan Tegalega, Bandung.

Sang “Walikota Taman” itu pun resmi sudah pada jalur kontestasi merebut jabatan Jabar-1. Sekalipun, Kang Emil masih harus mencari dukungan lain, mengingat jumlah kursi Nasdem di DPRD Jawa Barat hanya 5 Itu artinya, Kang Emil masih butuh 15 kursi lagi dari partai politik lain. Konon, PDIP termasuk yang mendukung Emil. Entahlah.

Dalam kesempatan deklarasi, Surya Paloh tak kalah yakin. Ia mengatakan, figur Ridwan Kamil sangat populer berkat presasinya memimpin Kota Bandung. Karena itu, ia optimis akan banyak partai politik lain yang mendukung menjadi Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan yang sudah dua periode.

Surya Paloh pun mengisyaratkan, bahwa partai pendukung pemerintah diperkirakan akan mendukung Ridwan Kamil. Karena itu, Kang Emil punya kewajiban juga memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019 nanti.

Karena itu pula, dua parpol pendukung Ridwan Kamil waktu maju sebagai walikota, yakni Partai Gerindra dan PKS dikabarkan tidak akan memberi dukungan kepada Kang Emil. Kabar burung yang terdengar, Gerindra dan PKS sedang menjajagi kemungkinan mengusung Deddy Mizwar dan Netty Ahmad Heryawan. ***

Bom Arjuna dan Panci Bima

TAMAN Pandawa kreasi Walikota Ridwan Kamil, tentu tidak dibikin dengan tujuan untuk dibom. Tapi, itulah yang terjadi, Senin (27/2) pagi kemarin. Sebuah bom meledak di taman yang terletak di Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.

Pelaku pengeboman berinisial Y (43) langsung ditembak mati petugas tim anti-bom Polda Jabar di lantai dua kantor Kelurahan Arjuna (tempat dia bersembunyi). Sebelumnya, Y sekitar pukul 09.00 meledakan  “Bom Panci” di Taman Pandawa, yang hanya berjarak puluhan meter dari kantor kelurahan.

Petugas kepolisian yang sigap mendatangi TKP, langsung mengepung lokasi kantor kelurahan yang diketahui dijadikan tempat persembunyian Y. Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Carlian, turut hadir di TKP. Tampak pula Walikota RK di situ.

Menurut saksi mata, pelaku (Y) seperti orang stres. Usai meledakkan bom, ia tertawa-tawa, bahkan tidak takut ketika dikejar para pelajar SMA yang sedang berolahraga tak jauh dari TKP. Ia jalan santai saja sambil mengacung-acungkan senjata tajam.

Ia menyuruh masyarakat yang memburu untuk menjauh, sebaliknya ia menantang anggota Densus untuk datang menangkapnya. “Kayaknya dia musuhan tuh sama polisi,” ujar Iwan, seorang pelajar, saksi mata. Dan memang, akhirnya ia berhadapan dengan timah panas yang memupus hidupnya, seketika.

Lokasi tempat kejadian, memang dikelilingi jalan-jalan yang menggunakan nama wayang. Tak jauh dari jalan Arjuna, ada jalan Bima. Nah, anehnya, bom yang dikenal dengan sebutan “bom panci” itu diledakkan, tak jauh dari Jalan Bima. Dan di Jalan Bima, memang terdapat pabrik panci merek Bima, juga.

Catatan Herman Affandi, wartawan Jayakartanews.com Bandung, di lokasi yang harusnya berjaga Satpol PP, karena dekat dengan instansi pemerintahan, tetapi pagi itu tidak satu pun petugas Satpol PP tampak batang hidungnya. “Ini harus jadi perhatian pemerintah kota Bandung,” kata Herman. ***