JAYAKARTA NEWS— Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi bergabung dengan Partai Golkar. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengungkapkan Ridwan Kamil memang tokoh potensial dalam bursa capres-cawapres untuk Pilpres 2024.
Ridwan Kamil disebut sebagai tokoh potensial yang terus dimonitor oleh Koalisi Indonesia Bersatu. “RK kan memang salah satu tokoh yang dimonitor KIB untuk diusung di Pilpres selain tokoh-tokoh lainnya,” tegas sosok yang akrab disapa Awiek itu di Jakarta, Jumat (20/1/2023).
Awiek menjelaskan PPP tidak mempermasalahkan bergabungnya Ridwan Kamil ke Golkar. PPP menghormati pilihan Kang Emil, meski PPP tercatat sebagai salah satu pendukung Kang Emil dalam Pemilihan Umum Gubernur Jawa Barat 2018.
“Ini hak politik RK. Karena beliau sebelumnya memang belum berpartai. Saat pilgub diusung berpasangan dengan kader PPP yakni Pak Uu,” jelas Awiek.
Pada Pilgub Jabar 2018, pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum diusung oleh PPP, PKB, Nasdem, dan Hanura. Pasangan itu berhasil mengalahkan pasangan Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan, pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu, dan pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies, Dedi Kurnia Syah memprediksi Ridwan Kamil tidak ada pengaruhnya juga pada peta Capres-Cawapres dari KIB. Bergabungnya Ridwan Kamil di Partai Golkar, disebut tidak akan memberikan manfaat signifikan pada Koalisi Indonesia Bersatu itu.
“Bagi KIB belum tentu berdampak, RK hanya berdampak pada Golkar Jawa Barat. Sebagai tim sukses, RK akan banyak menguntungkan Golkar dari sisi promosi dan propaganda,” kata Dedi, Jumat (20/1). Meski begitu, RK sempat disebut-sebut oleh sesama anggota koalisi, PAN dan PPP.
“Karena akan sulit memunculkan Capres-Cawapres sesama Golkar, mengingat ada Airlangga yang mendominasi kandidat Capres, juga Cawapres. Jika RK mengejar agenda masuk kontestasi itu semestinya ia bergabung dengan PPP atau PAN,” ungkap Dedi.
Airlangga Cawapres
Setelah bergabung, RK menjabat sebagai Waketum Bidang Penggalangan Pemilih. Tugas RK jelas untuk menggiring opini dan juga memperkuat Partai Golkar. Dia tidak akan berlaga di Pilpres, namun tetap bisa mendapatkan keuntungan dari sini.
“Situasi ini membuka peluang adanya orientasi di luar Pilpres, pertama; RK mengamankan peluang keter-usungan-nya di Pilkada Jawa Barat, mungkin saja RK mengalami kekhawatiran jika tidak bergabung dengan Golkar, maka ia bisa kehilangan momentum Pilkada,” kata Dedi.
Kemudian, kalaupun tidak berlaga di Pilgub, jika Golkar menang, dia pasti akan masuk kabinet.
Sekarang ini, pekerjaan rumah bagi Golkar dan KIB adalah menemukan Capres-Cawapres yang mumpuni. Menurut Dedi, pasangan Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto adalah yang paling potensial.
“KIB lebih yakin Airlangga duduk di Cawapres, dengan sasaran Capresnya Ganjar Pranowo, ini jika berhasil membangun koalisi dengan PDIP, atau Ganjar keluar dari PDIP,” tandas Dedi.***din
JAYAKARTA NEWS— Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menunjuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Penggalangan Pemilih. Selain diprediksi akan memberikan dampak elektoral, Ridwan Kamil juga mampu menarik segmen pemilih muda bagi Golkar.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa. Ia menilai langkah Kang Emil sebagai keputusan yang tepat dan bisa memberikan dampak elektoral bagi Golkar.
“Saya kira Ridwan Kamil atau RK jadi kader Golkar adalah tepat dan bisa berdampak elektoral bagi parpol ini,” kata Herry di Jakarta, Kamis (19/1/2023).
Menurutnya, Golkar pun akan mendapat keuntungan elektoral. Setidaknya eksistensi Golkar di Jawa Barat kembali menguat dengan bergabungnya Ridwan Kamil sebagai kader tersebut.
“RK itu Gubernur Jabar tentunya basis elektoral Golkar di Jabar semakin menguat pada kantong-kantong simpatisan dan massa tradisional, karena posisinya sebagai kepala daerah,” ujarnya.
Keberadaan Kang Emil yang dikenal cukup eksis di kalangan pemilih muda dan millenial pun akan memperkuat ceruk elektoral Golkar.
“Jika diukur dari sisi popularitas, RK cukup baik diterima di segmen pemilih muda dan perempuan, yang artinya ini juga menjanjikan bagi kuatnya eksistensi Golkar ke depannya,” tutur Herry.
Selain itu, penguasaan media sosial (medsos) yang baik oleh Ridwan Kamil selama ini juga menambah energi elektoral bagi Golkar. “RK ini kan menguasai media sosial yang itu menjadi salah satu instrumen marketing politik. Ibarat sebagai investasi juga posisi RK di Golkar bisa jadi energi elektoral baru,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Kang Emil mengemban tugas sebagai Wakil Ketua Umum bidang Penggalangan Pemilih.
“Tentu nanti Pak Emil diberikan tugas, salah satunya adalah untuk menggalang pemilih dan untuk memenangkan pemilu,” kata Ketum Airlangga, Rabu (18/1).
Aktor Kunci
Sementara itu, Peneliti Politik BRIN Aisah Putri mengatakan, tidak hanya sosok Ridwan Kamil, namun bergabungnya mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo) yang juga sangat populer dapat menjadi aktor kunci di basis wilayahnya masing-masing.
“Pakde Karwo dan RK merupakan politisi populer dan berpengaruh di dua wilayah signifikan untuk peta politik nasional, terutama karena Jabar dan Jatim merupakan dua dapil terbesar di Indonesia. Hal ini akan menguntungkan bagi Golkar menjelang Pemilu 2024, karena keduanya dapat menjadi aktor kunci untuk mendorong kemenangan Golkar dalam Pileg atau Pilpres,” ujar Aisah yang akrab disapa Puput ini.
Mereka tidak hanya dapat menjadi kandidat, tetapi juga dapat menjadi juru kampanye dan aktor penentu strategi pemenangan di kedua dapil tersebut. Bahkan, dalam jangka panjang, sosok Pakde Karwo dan RK akan semakin bertaji di tingkat nasional.
“Pakde Karwo dan RK, saya duga, ke depannya akan menjadi politisi yang semakin berpengaruh di level nasional,“ ujarnya.
Terlebih untuk Ridwan Kami, Puput berpendapat hubungan ini bisa disusun untuk jangka panjang. “Secara khusus untuk RK, potensinya sangat kuat apabila Golkar berhasil mengkaderisasi dan memainkan kekuatan politik RK,” jelas Puput.
Bergabungnya RK ke Golkar karena rekam jejak Golkar sebagai partai yang besar dan stabil. “Golkar termasuk salah satu partai terbesar di Indonesia dengan kekuatan politik yang stabil dalam peta politik nasional. Dengan demikian, RK memiliki modal cukup kuat untuk mendapatkan peluang berkarir politik yang semakin berpengaruh ke depan,” ungkapnya.***din
JAYAKARTA NEWS— Direktur Riset Indonesia Politics Research and Consulting, Leo Agustino mengatakan, langkah Partai Golkar untuk ‘meminang’ Gubernur Ridwan Kamil adalah untuk memenangkan lagi suara mereka di Jawa Barat.
“Posisi Jabar sebagai tradisi Golkar, mau diambil alih kembali. Saya menilai begitu, dengan cara mengambil putra terbaik Jabar untuk duduk di Golkar,” kata Leo, Selasa (29/11/2022).
Sosok Ridwan Kamil atau Kang Emil juga memiliki elektabilitas yang cukup tinggi serta digemari oleh kaum milenial.
“Kombinasi Kang Emil, dia dikenal sebagai kepala daerah yang punya banyak inovasi, ketanggapan teknologi dan pengetahuan, dan kans besar untuk mendapatkan suara milenial,” kata Leo yang juga dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) ini.
Kang Emil juga diteladani sikapnya saat mengalami musibah meninggalnya anak bungsu beliau, Eril. Menurut Leo, dari kerja nyata dan juga sikap dalam berkeluarga, adalah modal seorang pemimpin.
“Ada jiwa kebapakan, keberpihakan pada warga. Pemilih kedepan lebih melihat, calon yang merasakan kebutuhan warga, dan bisa menyiapkan dirinya, mereka hadir, itu ditunjukkan,” jelas Leo.
Meski Kang Emil memiliki kapasitas yang tingkatnya nasional, namun Leo mengatakan, sepertinya Kang Emil belum akan maju dalam laga Capres-Cawapres 2024.
“Yang saya dengar Kang Emil tidak usah maju, biar Pak Airlangga yang maju, nanti kemudian mesin Golkar tetap mendukung Kang Emil maju sebagai gubernur,“ ungkap Leo.
Pilkada Jawa Barat akan dilaksanakan serentak dengan Pemilu 2024. Dari Partai Golkar masih mengusung Ketum Airlangga sebagai Capres. Namun belum ada keputusan tentang Capres dan Cawapres dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Kang Emil sendiri, dalam pernyataanya mengaku tengah dekat dengan Partai Golkar. Namun ada beberapa partai juga yang tengah mendekatinya. Maka dia meminta masyarakat untuk menunggu sampai akhir tahun, kemana dia akan berlabuh.
Investasi Elektoral
Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri menilai rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK/Kang Emil) bergabung dengan partai politik bisa mempengaruhi peta politik jelang Pilpres 2024.
“Saya kira langkah Kang Emil masuk partai tentu bisa bermakna banyak, termasuk terkait dengan peta politik 2024,” terang sosok yang akrab disapa Puput itu.
Menurutnya, kalau RK memutuskan untuk bergabung dengan Partai Golkar, maka hal ini bisa mengubah taktik politik partai berlambang beringin itu dalam Pilpres 2024. Ketika RK masuk ke Golkar sudah pasti berniat untuk melanjutkan karier di bidang politik.
“Dalam kondisi ideal, RK sepatutnya meningkatkan karier politik dari Gubernur Jabar kepada karier politik yang lebih tinggi dan atau lebih strategis, dan dalam konteks ini hanya ada 3 posisi yg lebih tinggi atau diasosiasikan lebih tinggi, yakni menjadi presiden, wakil presiden atau Gubernur DKI Jakarta,” ujarnya.
Puput menambahkan ada potensi RK dimajukan Golkar sebagai cawapres dari Ketum Golkar Airlangga Hartarto. “Jika RK masuk Golkar dan diproyeksikan untuk menjadi bakal kandidat pilpres, maka ada potensi RK diusung menjadi cawapres mendampingi Airlangga, dengan konteks Golkar juga didukung oleh partai lain, dalam hal ini KIB,” tambahnya.
Selain itu, bisa juga Golkar kemudian mengubah strategi dengan hanya mencalonkan RK sebagai cawapres tanpa Airlangga menjadi capresnya. Strategi itu kemungkinan akan dijalankan, jika ternyata lebih menarik minat partai-partai lain untuk secara solid berkoalisi dengan Golkar dalam Pilpres 2024.
“RK akan menjadi kunci bagi Golkar untuk menjadi berpengaruh dalam koalisi karena RK menjadi kader Golkar, seperti halnya Jokowi dulu menjadi petugas partai bagi PDIP,” tandasnya.
RK juga bisa diposisikan sebagai investasi politik jangka panjang. Golkar bisa menempatkan RK sebagai Cagub DKI Jakarta dan maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Sedangkan Airlangga tetap menjadi kandidat dalam pilpres.
“Jika ini dilakukan Golkar, maka artinya Golkar melakukan investasi politik jangka panjang karena jika RK menang di Jakarta, maka Golkar akan memegang area politik strategis dan dalam lima tahun ke depan, RK pun bisa menjadi pemimpin masa depan Golkar dan capres,” pungkasnya.***/din
JAYAKARTA NEWS— Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat menilai ada relasi saling melengkapi antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK/Emil) dan Partai Golkar. “Jadi sebenarnya relasi antara RK dan Golkar itu saling melengkapi,” tegas Cecep, Senin (28/11/2022).
Menurut Cecep, memang sejauh ini, RK belum memutuskan keberpihakan dalam partai politik tertentu atau masih non-partai. Namun, pada beberapa kesempatan Kang Emil mengungkapkan akan merapat ke partai politik dan partai yang dipilih adalah partai yang dinilainya paling pancasilais.
Selain itu, Golkar juga punya persambungan tradisi kuat di Jabar. Golkar sempat menjadi partai dengan pendukung yang sangat besar di Jabar pada Pemilu 2004. “Dari situ sebelumnya dari pernyataan itu ada kecenderungan Emil akan merapat ke Golkar,” kata Cecep.
Cecep menerangkan Emil membawa harapan untuk mendapatkan dukungan politik ketika memutuskan untuk bergabung ke Partai Golkar. Dukungan itu bisa berupa posisi cawapres pada 2024 ataupun nanti pada kontestasi 2029.
“Tentu saja, harapan Emil ke depannya dapat dukungan politik dari Golkar. Bisa jadi untuk cawapres di Pilpres 2024 ataupun nanti di Pilpres 2029,” ungkapnya.
Sedangkan Golkar akan mendapat manfaat efek ekor jas dengan masuknya sosok RK ke partai berlambang beringin itu. “Dari sisi Golkar, masuknya Emil berpotensi membawa efek ekor jas karena Emil merupakan tokoh paling populer di Jabar dan politisi yang paling populer dalam menggunakan media sosial,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku sudah melihat keindahan hubungan Ridwan Kamil dan partai berlambang pohon beringin. Menurut Airlangga, keindahan hubungan Ridwan Kamil dan Golkar ini hanya memiliki satu perwujudan, yakni kemenangan Golkar dalam Pemilu 2024. Ia mengatakan, untuk memenangi pemilu, salah satu kuncinya adalah memenangi salah satu provinsi di Pulau Jawa.
“Selama ini Golkar Jabar, 2004 dipegang Golkar. Padahal pada waktu itu kita tidak punya Gubernur. Jadi saya percaya bahwa hari ini kita punya Gubernur, Insya Allah Jabar akan kita rebut kembali,” ujar Airlangga pada Mukernas I dan HUT ke-65 Ormas Kosgoro di Gedung Sate Bandung (27/11).
Saling Menopang
Direktur Eksekutif IPRC, Firman Manan mengatakan, merapatnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Partai Golkar, adalah hal tidak aneh. Namun jika Kang Emil – sapaan dia, bergabung dengan Partai Golkar, kuncinya ada di Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
“Dengan dia asumsi masuk ke Golkar, kuncinya ada di Pak Airlangga. Kalau tidak mengusung Pak Airlangga maka peluang ada di Kang Emil,” sebut Firman, Senin (28/11).
Namun sampai saat ini kata dia, Partai Golkar masih solid mengusung Ketum Airlangga sebagai Capres dari Golkar.
“Peluangnya masih lebih besar untuk di Pilgub kalau jadi masuk ke Golkar, karena Golkar masih solid mengusung Pak Airlangga,“ kata Firman yang juga dosen di Universitas Padjajaran ini.
Jika bergabung dengan Golkar, Kang Emil bisa maju pada Pilgub Jawa Barat 2024 mendatang. Baik suara Golkar dan popularitas Kang Emil saling menopang.
“Kang Emil kan figur populer dan disukai publik, kinerjanya diapresiasi baik oleh publik. Kalau Golkar bisa mengasosiasikan diri dengan Kang Emil dan publik menilai ada kedekatan antara dia dan Golkar dan apalagi sampai masuk ke Golkar, ada peluang mendapatkan kenaikan suara di Jawa Barat,” jelas Firman.
Sebelumnya Ketum Airlangga mengatakan Golkar siap menangkan Jabar bersama Gubernur Ridwan Kamil. “Kedekatan itu penting karena bisa menjadi perwujudan kemenangan dalam pemilu, untuk memenangi pilpres, harus menang di pulau Jawa. Jabar tahun 2004 dipegang Golkar, meskipun nggak punya (kader) yang menjadi gubernur. Sekarang kalau punya gubernur, kita akan merebut kembali Jabar. Dengan mesin yang sudah dipanaskan, insya Allah kita bisa menggapai kemenangan yang dicita-citakan,” terang Airlangga.
Sementara itu, Golkar yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih terus melakukan penjajakan untuk menentukan siapa Capres mereka. Mereka juga terbuka untuk masuknya parpol baru, agar koalisi makin solid.
“Kalau udah punya koalisi kita punya tiket premium. Keliatannya angin tambah kencang bisa tambah lebih dari satu partai,” tandas Airlangga.***din
JAYAKARTA NEWS – Piala Turnamen Sepakbola Antarwartawan Se-Indonesia 2022 tiba di Balaikota Solo, Jumat (28/1/2022) siang. Piala tersebut dibawa dari Jakarta oleh Ketua Panitia Pelaksana Pusat Erwiyantoro bersama rombongan dan diserahkan kepada Anas Syahirul selaku Ketua Panpel Turnamen Daerah.
Turnamen sepakbola dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) ini menyediakan total hadiah Rp110 Juta diikuti delapan (8) tim wartawan dari berbagai daerah untuk memperebutkan Piala Walikota Solo, Gibran.
Kegiatan turnamen akan diisi pertandingan eksibisi antara Tim Walikota Solo, Gibran Rakabuming dan Tim Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Sejumlah tokoh nasional juga akan ikut bermain dalam laga ini, di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan lainnya.
“Semula, kami akan menyerahkan piala ini langsung kepada Pak Walikota Gibran. Tapi karena jadwal beliau hari ini sangat padat, kami titipkan piala kepada Anas Syahirul Ketua Panpel Daerah,” kata Erwiyantoro usai “menitipkan” piala kepada Anas Syahirul di teras Balaikota Solo usai jumatan.
Piala turnamen berbahan kayu seberat 10 kilogram itu nantinya akan diberikan kepada tim sepakbola wartawan terbaik oleh Walikota Solo Gibran Rakabuming. “Turnamen ini tak hanya ajang silaturahmi para wartawan tapi mengikat persaudaraan dan persatuan para tokoh di lapangan sepakbola,” kata Erwiyantoro. (ym)
JAYAKARTA NEW—–Kisah pertemuan antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kantor Pemprov, Bandung, jadi “rasan-rasan” warga Jatim apakah dalam pertemuan itu ada deal khusus di 2024 nanti.
Ataukah ada rencana lain untuk “memutihkan” peristiwa kelabu perang bubat antara Mojopahit dan Siliwangi yang sampai sekarang masih ada ganjalan diantara masyarakat Jabar dan Jatim. Sebab era Pakde Karwo sebagai Gubernur Jatim sebelumnya, langkah damai sudah ada pembicaraan dengan Gubernur Jabar untuk menetralkan suasana tidak enak tersebut.
Namun rilis Pemprov Jatim menyebutkan kalau pertemuan kedua pejabat itu membicarakan tentang harapan Khofifah kepada Ridwan Kamil untuk membantu pengerjaan Masjid Islamic Centre di Surabaya.
Dalam rilis itu pihak Pemprov Jatim secara khusus meminta kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dikenal seorang arsitek untuk mendesain Masjid yang ada di Islamic Centre.
Pembangunan dan pengembangan masjid di Islamic Center harus dilakukan seiring dengan pemenuhan kebutuhan daerah sekitar Islamic Center serta letak dan ukuran masjid yang relatif kurang representatif.
Menurut Khofifah pihaknya memiliki masjid di Islamic Centre yang secara ukuran dan tata letaknya perlu diperluas. Terlebih, masjid tersebut merupakan satu satunya masjid yang bisa menampung jamaah dengan area parkir yang relatif luas di Surabaya Barat.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada Pak Gubernur Jabar sambil silaturrahim selesai stadium general di IPDN untuk dapat membantu desain sekaligus merekontruksi Masjid di Islamic Centre Surabaya menjadi masjid yang megah dan indah,” ungkapnya.
Ia mengatakan, banyak hasil desain masjid dari Kang Ridwan Kamil yang pernah disaksikan dan memiliki arsitektur yang indah. Diantara yang pernah Khofifah saksikan adalah keindahan arsitektur dari Masjid Agung di Padang dan masjid di dekat pantai Makasar yang sangat indah.
“Saya yakin jika nantinya masjid hasil arsitek dari Kang Emil sapaan akrab dari Gubernur Jabar ini rampung akan memberi daya tarik di sekitar kawasan Islamic Center Surabaya. Semoga nanti pada saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) bisa segera dimulai pembangunannya,” tegasnya.
Dalam silaturahmi yang berlangsung hangat itu, Gubernur Khofifah mengaku kedatangannya ke Bandung adalah untuk menghadiri stadium general sekaligus menerima tanda penghormatan Kartika Pamong Praja Madya dari IPDN Jatinangor.
Selanjutnya silaturrahim dengan Muslimat NU Se- Jawa Barat yang dilaksanakan di Gedung Sate . Kebetulan juga Ridwa Kamil sedang ada waktu jadi sekalian silaturrahim. Keduanya saling berbagi pengalaman terutama format Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ; Best Practice tentang penanganan pandemi Covid-19 dan sebagainya. Sekaligus pengendalian angka kematian.
“Kami banyak bertukar pikiran dan belajar dari Jabar cara terbaik menangani penurunan kasus kematian akibat Pandemi Covid-19,” jelasnya.
Menanggapi permintaan khusus dari Gubernur Khofifah, Kang Emil menyatakan kesanggupannya akan mendesain masjid yang ada di Islamic Centre Surabaya.
Pihaknya menyatakan, membangun sebuah masjid merupakan salah satu bentuk dakwah sekaligus ladang amal. “Saya berjanji untuk Jawa Timur kami design kan yang paling keren,” tutupnya. (poedji)
JAYAKARTA NEWS – Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) sejak dilantikdua tahun lalu, meluncurkan proyek strategis kebanggaan Jabar, khususnya di lingkungan Sumber Daya Air Jabar. Di antaranya, proyek strategis pengamanan Pantai Pangandaran (breakwater).
Selain itu, RK juga memprogramkan penataan obyek wisata waduk Darma Kuningan, penataan situ Ciburuy Bandung Barat, penataan situ Rawa Kalong Bogor dan penataan Sungai Kali Malang Bekasi. Lantas bagaimana kelanjutan lima proyek strategis impian Gubernur RK itu?
Breakwater Pantai Pangandaran. (foto: http://pipp.djpt.kkp.go.id/)
Pertama proyek breakwater Pangandaran. Proyek strategis penahan gelombang di pantai Pangandaran yang dibangun tahap pertama lewat APBD Jabar tahun 2019 dengan mengabiskan dana lebih dari Rp 10 M, tak jelas kelanjutannya. Bahkan, tahun 2020 pun tidak ada aktivitas kelanjutan membangun pantai impian laksana pantai Hawaii di Amerika Serikat.
Kedua, proyek penataan Waduk Darma Kuningan. Tahun 2019 dibangun taman dengan anggaran Rp 7 M, meski hasilnya dinilai kurang maksimal. Taman yang ada di waduk Darma, tidak beda jauh dengan taman perumahan. Tidak sebanding dengan dana yang dianggarkan. Sementara, kelanjutan program tahun 2020 yang sudah dianggarkan hingga Rp 100 M, dibatalkan oleh Gubernur RK karena terkait pandemi Covid-19.
Situ Ciburuy. (foto: jabarprov.go.id)
Ketiga, Proyek penataan situ Ciburuy Bandung Barat. Mirip Waduk Darma, maka program penataan situ dengan gelontoran dana Rp 2 M lebih, hanya berwujud taman gapura dan pintu masuk. Itu tahun 2019. Sementara, program lanjutan tahun 2020 dengan anggaran Rp 30 M juga gagal karena alasan pandemi Covid-19.
Keempat, proyek penataan situ Rawa Kalong Bogor. Tahap pertama dibangun lebih sari Rp 7 M, namun lanjutan pembangunan Rp 30 M di tahun 2020 tak terlealisir. Akhirnya Rawa Kalong “ngabuntut bangkong”, terbengkalai dan tak terurus.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Kalimalang. (foto: jabar.inews.id)
Kelima, proyek penataan Kalimalang Bekasi. Pada tahun 2019 proyek ini menghabiskan penataan fisik tahap pertama sebesar Rp 4,7 M,dan tahun 2020 tahap dua yang menelan biaya Rp30 M pun tak terwujud alias bangkar tak berkibar.
Simpulnya, kelima proyek strategis dil ingkungan Dinas SDA Jabar, yang terkesan proyek pencitraan Gubernur Ridwan Kamil, terlantar dan tak jelas kelanjutannya. Yang muncul dan berkibar bahwa proyek tersebut proyek asal-asalan, yang jauh dari tupoksi Dinas SDA Jabar. Sementara kewajiban Dinas SDA membangun/memelihara irigasi 300 ha dan sungai milik pemda Jabar, sudah bertahun tahun tak diurus. Bahkan yang kencang dan muncul ke permukaan adalah proyek pencitraan yang diduga sarat korupsi.
Proyek Kang Aher Tercecer
Menengok lebih ke belakang. Dari catatan Jayakarta News, Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Dinas Sumber Daya Air Jabar, gagal menyelesaikan proyek strategis gubernur Ahmad Heryawan. Proyek kebanggan Kang Aher yang berlanjut di era Gubernur RK yakni pembangunan bendung Caringin yang diprediksi menghabiskan biaya Rp 100 M lebih, tak terlaksana alias terbengkalai. Proyek yang telah menghabiskan baiaya lebih dari Rp50 M tak dilanjutkan, dan belakangan tersiar kabar proyek tersebut sarat korupsi. Kontrak lelang Rp 40 M pun pada tahun 2019 dibatalkan oleh gubernur Ridwan Kamil. Proyek fisik di Sukabumi Pelabuhan Ratu Caringin perbatasan dengan Provinsi Banten terbengkalai
Dua proyek strategis Dua Gubernur Jabar, terindikasi sarat Korupsi, dan KPK perlu turun tangan melakukan investigasi. Dari hasil investigasi dan liputan khusus media ini terhadap dua proyek strategis di era dua Gubernur Jabar, Masyarakat Anti Korupsi Jabar mengharapkan KPK memeriksa proyek strategis penataan taman di Dinas SDA itu. Dari mulai perencanaan, pelelangan sampai pelaksanaan. Sangat telanjang indikasi korupsinya.
Sedangkan di era Kang Aher, proyek Bendung Caringin, KPK harus turun tangan mulai pembebasan tanah yang menghabiskan puluhan miliar, sampai dugaan rekayasa putus kontrak tahun 2018 dan proyek perencanaan dan proyek yang dibatalkan senilai Rp 40 M. Juga ada dugaan oknum penegak hukum dan oknum wakil rakyat yang terlibat.
Kepala Dinas SDA Jabar Dikky Achmad Sidik
Kepala Dinas SDA Jabar Dikky Achmad Sidik ST MT Jumat pekan lalu menolak menjawab surat permohonan wawancara, baik menyangkut dugaan korupsi maupun kelanjutan proyek yang terbengkalai . “Bapak tidak bisa menerima,” kata staf Kadis SDA.
Dari catatan Jayakarta News, sinyalemen dugaan korupsi di dinas SDA Jabar, menurut sejumlah keterangan dari para senior pejabat pengairan, kian hari semakin memprihatinkan. Apalagi di era Gubernur Ridwan Kamil masalah perencanaan pembangunan dan pelaksaanaan proyek fisik (pembangunan irigasi/pemeliharaan irigasi 3,000 ha kewajiban pemprov Jabar, nyaris tiga tahun tak dibangun. Yang dibangun malah proyek taman dalam situ, yang bukan tupoksi Dinas SDA).
Para sesepuh pengairan berharap agar Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengambil langkah tegas seperti Presiden Joko Widodo, agar mereformasi birokasi. Lebih tepat dan efisien serta berdaya guna berhasil guna, bisa menghemat anggaran. Gubernur harus berani mengakuisisi tiga dinas Ke-PU (yakni Dinas PU Pengairan/Dinas Sumber Daya AIR, Dinas Binamarga, dan Dinas Cipta Karya Tarkim-kembali jadi satu wadah jadi Dinas PU Pengairan Jabar).
Kenapa tiga dinas harus dilebur, karena tahun 1990, hanya satu Dinas PU Jabar, di era Gubernur Jabar HR Moch Yogie SM. Dan di era Gubernur Jabar HR Nuriana Dinas PU dipecah jadi tiga (kepala Dinas Pengairan/SDA pertama Maman Gantina, Kepala Dinas Binamarga pertama H Narimin dan Kepala Dinas Cipatakarya pertama H sukanda). Hal itu dimaksudkan untuk mandiri dan profesional. Bukan untuk ajang bancakan korupsi. Saran para sesepuh Pengairan kembali disatukan, seperti halnya struktur di Kementerian PUPR, di mana untuk tiga dinas tadi berada di satu Ditjen, yakni Ditjen SDA, Binamarga, dan Ciptakarya. (Dani Yuliantara)
JAYAKARTA NEWS— Uji coba vaksin Covid-19 telah memasuki fase 3 dan melibatkan ribuan relawan. Salah satu dari 1.620 relawan yang ikut serta uji coba fase 3 di Universitas Padjajaran Bandung beberapa waktu lalu ialah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Ia sendiri mengaku meski menjadi bagian pemerintah yang menangani langsung, merelakan dirinya untuk menjadi salah satu dari 1.620 relawan vaksin Covid-19. Ridwan Kamil meyakinkan masyarakat bahwa uji klinis vaksin yang dilaksanakan di Universitas Padjajaran Bandung melalui tiga tahap fase uji klinis beberapa waktu lalu dan disaksikan Presiden Joko Widodo.
“Tahap satu vaksin disuntikkan pada relawan yang jumlahnya di bawah 100 orang. Tahap dua, disuntikkan pada relawan dengan jumlah antar 100 hingga 1000 orang. Dan tahap tiga untuk relawan di atas 1000 orang dan tepatnya 1.620 relawan,” tuturnya dalam wawancara yang dilakukan oleh Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 dr Reisa Brotoasmoro, yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10/2020). Demikian dikutip dari siaran pers Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Pengalamannya dalam menjalani uji coba itu syaratnya harus mendatangi hingga 5 kali kunjungan. Pertama melakukan tes PCR, rapid test dan sejenisnya untuk pengkondisian. Kunjungan kedua, menerima suntikan vaksin tahap satu, kunjungan ketiga disuntikkan tahap kedua, kunjungan keempat dan kelima diambil darahnya untuk dicek reaksi dari vaksin yang disuntikkan.
“Apakah setelah disuntik vaksin, di dalam tubuh saya ini antibody berlimpah atau tidak. Nah, kalau berlimpahnya sampai 90%, berarti badan saya siap melawan virus Covid-19 yang akan menyerang tubuh saya. Pengambilan darah kedua akan dilakukan Desember 2020 dan untuk melihat hasilnya,” ujarnya.
Nah kalau hasil uji darah Desember kelak berhasil, maka produksi vaksin secara massal baru bisa dimulai dan dilanjutkan vaksinasi massal.
Memang ia mengatakan upaya yang dilakukan pemerintah ini tidaklah mudah. Dan masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang meragukan keamanan vaksin. Bahkan Ridwan yang mengikuti proses relawan vaksin pun dituding hanya berpura-pura atau menyebarkan hoaks (berita bohong), ketika fotonya saat proses pengambilan darah diunggah akun media sosial pribadinya dan beredar luas di media sosial.
“Persepsi publik, orang-orang yang tidak paham menyangka saya bohong. Karena menurut yang tidak paham, jarum suntik itu masih seperti model yang lama, padahal dalam tes vaksin menggunakan jarum suntik modern yang disebut vacutainer,” ungkapnya.
Makanya ia meminta masyarakat yang tidak paham tentang prosesnya, jangan berkomentar yang memprovokasi. Sebaliknya, ia menyarankan warga untuk bertanya agar memahami prosesnya. Ia pun meyakinkan masyarakat bahwa sejauh ini yang ia rasakan, tidak ada dampak medis yang ditimbulkan akibat vaksin tersebut.
Diberitakan sebelumnya, hingga saat ini terdapat beberapa kandidat vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia. Diketahui kandidat itu di antaranya vaksin Merah Putih yang dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Ada pula kandidat vaksin kolaborasi Bio Farma dengan Sinovac dari Tiongkok, Kimia Farma dengan G42 dari Uni Emirat Arab, dan Kalbe Farma dengan Genexine dari Korea Selatan. ***/ebn
JAYAKARTA NEWS— Pengendalian Covid-19 di Jawa Barat cukup penting terhadap kontribusi kasus secara nasional. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahkan harus berkantor di Kota Depok untuk memantau langsung daerah penyangga di provinsinya, yang berbatasan langsung dengan ibukota DKI Jakarta.
Ridwan Kamil berbagi cerita memerangi pandemi Covid-19 dalam wawancara yang dilakukan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 dr Reisa, di Istana Kepresidenan yang disiarkan Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10/2020).
“Kenapa (berkantor) di Depok, karena 75% kasus Jawa Barat itu datangnya dari zona Bodebek. Kedua, Depok akan Pilkada. Saya ingin memastikan, saya bisa konsentrasi mengurusi 75% (kasus) itu, sambil memastikan Pilkada lancar,” jelasnya sebagaimana dikutip dari siaran pers Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Penanganan Covid-19 di Jawa Barat, kata Kang Emil—begitu dia akrab disapa— terbagi dalam tipe tiga geografis. Karena tiap tipe geografis membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Geografis pertama adalah daerah-daerah yang menempel langsung Jakarta atau Bodebek, yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
Geografis kedua ialah ibukota Provinsi Jawa Barat yakni Kota Bandung dan sekitarnya atau disebut Bandung Raya. Geografis ketiga sisanya sebanyak 27 kabupaten/kota yang tidak masuk geografis pertama dan kedua. Dari ketiga geografis itu, Ridwan Kamil mengaku memberi perhatian lebih di Depok.
Karena tingkat hunian rumah sakit di Depok cukup tinggi. Sehingga hasil konsolidasi dengan Pemerintah Pusat berhasil menambah 40 ruang ICU untuk Kota Depok. Keberadaannya di Kota Depok menurut Ridwan Kamil, guna memudahkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
“Hari ini Covid-19 tidak bisa dikendalikan hanya dengan modal handphone, telepon atau video conference saja, memang ada hal teknis di lapangan. Seperti saat saya turun ke lapangan untuk memonitor langsung perkembangan penanganan Covid-19,” ujarnya.
Dan ia menyadari bahwa untuk berhasil memerangi Covid-19 tidak hanya upaya pemerintah saja. Melainkan ada peran masyarakat, minim dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. “Saya ibaratkan Covid-19 itu perang, kalau kita perang siapa yang harus turun? Ya semua orang,” jelas Ridwan.
Dengan perumpamaan demikian, ia menekankan bahwa pemerintah telah berupaya menekan pertambahan kasus baru. Sementara masyarakat tidak harus turun berperang fisik, melainkan dengan cara bisa menyumbang donasi, menyumbangkan APD atau menyumbangkan masker untuk yang membutuhkan.
“Sisanya ada yang bisa jadi relawan kan. Bagi yang tidak membela negara dengan harta, ilmu dan tenaganya, bela negaranya jangan jadi korban (Covid-19). Caranya jauhi kerumunan, terus terapkan 3M,” pesannya.
Saat ini yang penting, katanya, baik pemerintah dan masyarakat harus tetap optimis membangun harapan dalam situasi di masa pandemi ini. Masyarakat diminta tidak terpengaruh berita hoaks yang memberi informasi menyesatkan tentang vaksin. Masyarakat diminta jangan cepat mengambil kesimpulan dan antipati terhadap vaksin Covid-19. ***ebn
Jayakarta News – Beberapa bulan lalu, Sekda Jabar, Iwa Karniwa diciduk KPK gara-gara kasus Meikarta. Apakah kasus ini akan merembet kepada atasannnya (gubernur waktu itu) Ahmad Heryawan? Semuanya masih tanda tanya dan penuh misteri. Sejauh ini, KPK belum membuka tabir gelap kasus Meikarta secara keseluruhan.
Menurut pemerhati “Jabar
Bersih”, Ir Sukinta, ada tiga catatan penting menyoroti urusan Sekda Jabar. Terutama
lantaran ada tiga sekda yang dijerat korupsi, terakhir Iwa Karniwa. Diharapkan,
Gubernur Ridwan Kamil lebih jeli memilih sekda. Sekda ke depan harus berintregitas,
bersih, tangguh, dan merakyat. Sukinta mencatat ada tiga hal yang harus
digarisbawahi terkait pemilihan Sekda Provinsi Jawa Barat ke depan.
Pertama, melalui mekanisme pendaftaran calon Sekda bulan
November 2019 ini, akan terjaring banyak nama. Diharapkan, saat pemilihan Sekda
Januari 2020, Gubernur RK harus menyeleksi secara obyektif dan transparan. “Jangan
seleksi ala odong odong, sudah ada
calon berpura-pura biar transparan kepada publik, lalu diadakan rekrutmen terbuka.
Padahal calonnya sudah ditetapkan, tapi dibuat seolah-olah terbuka untuk
mendongkrak popularitas,” katanya.
Kedua, gubernur harus jeli dan benar. Seperti waktu menunjuk
Pejabat Sekda Jabar saat ini (Daud Ahnad), selain memenuhi unsur senioritas,
dia juga cukup bersih, berintregitas, dan bisa bekerja dan diterma lingkungan
dalam dan luar. “Idealnya bisa menunjuk figur seperti pejabat Sekda sekarang,”
tambanya.
Ketiga, Gubernur Jabar Ridwan Kamil harus memilih bakal
calon Sekda dari eselon II yang mumpuni dan terbukti anti korupsi. Sebab bakal
jadi taruhan baik buruknya pemerintahan Jabar di era Ridwan Kamil. Jika nanti
sampai terjerat kasus korupsi (lagi), bakal pupus harapan tokoh Jabar Jadi
Preseden-Wakil Presiden tahun 2024. ”Urusan Sekda Jabar terlilit korupsi sudah
taraf kritis, nista maja utama, jangan sanpai ada sekda keempat yang diciduk
KPK,” kata Sukinta.
Sementara itu, sumber Jayakarta News di lingkungan Gedung Sate menyatakan, bahwa rekomenasi KSN (Komisi Aparatur Sipil Negara) telah merekomendasikan penyaringan bakal calon Sekda Jabar secara terbuka dan transparan. Menurut Kepala BKD Jabar, Yerry Yanuar, karena jabatan sekda begitu strategis dia pun memastikan open recruitment dilakukan sesuai regulasi dan keterbukaan informasi.
Sekda selain kepala perangkat daerah, juga menjadi kepala tim anggaran pendapatan daerah (TAPD), Ketua tim TKPRD dan ketua tim penilaian kinerja dan pejabat yang berwenang dengan kepegawaian.
Proses penjaringan berlangung dari 7 sampai 21 November 2019. Tanggal 22 November akan diadakan seleksi administrasi, assessment para calon dilakukan 25 26 November, dan penulisan makalah 3 Desember. Pansel bakal mengumumkan hasil assessment, dilanjutkan tes kesehatan tanggal 9-10 Desember. Tiga nama calon Sekda Jabar, oleh Gubernur Jabar akan diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan secara definitif. (Dani Yuliantara)
